Dokumen tersebut membahas tentang pengertian auditing, perbedaan antara auditing dan akuntansi, tahap-tahap audit, jenis laporan keuangan yang perlu diaudit dan alasannya. Juga membahas standar profesional akuntan publik, kode etik profesi, tuntutan hukum yang dihadapi akuntan publik dan jenis laporan yang diberikan akuntan setelah audit.

1. BAB I : PENGERTIAN AUDITING
• Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang
independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan
pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
• Asersi adalah repersentasi manajemen mengenai kewajaran laporan keuangan.
• Atestasi merupakan komunikasi tertulis yang menjelaskan suatu kesimpulan mengenai reliabilitas
dari asersi tertulis yang merupakan tanggung jawab dari pihak lainnya.
Perbedaan Auditing dan Akuntansi
• Auditing mempunyai sifat analitis, Karena akuntan publik memulai pemeriksaan dari laporan
keuangan lalu dicocokkan dengan bukti bukti. Sedangkan akuntansi mempunyai sifat konstruktif,
karena disusun dari bukti-bukti pembukuan samapi menjadi laporan keuangan.
• Auditing berpedoman pada Standar Profesional Akuntan Publik, Kode Etik Profesi Akuntan Publik,
dan Standar Pengendalian Mutu. Sedangkan Akuntansi berpedoman pada Standar Akuntansi
Keuangan atau ETAP atau IFRS.
Tahap – Tahap Audit
• KAP dihubungi oleh calon pelanggan yang membutuhkan jasa audit.
• KAP membuat janji dengan klien untuk membicarakan : alas an perusahaan untuk mengaudit,
apakah pernah diaudit KAP lain, jenis usaha dan gambaran umum perusahaan yang akan diaudit,
apakah data akuntansi diproses manual atau computer. Dan apakah sistem penyimpanan bukti
pembukuan cukup rapi.
• KAP mengajukan surat penawaran ( audit proposal ) yang berisi, jenis jasa, besarnya biaya audit,
kapan audit dimulai, kapan laporan diserahkan.

2. • KAP melakukan audit file work ( pemeriksaaan lapangan ) dikantor klien. Setelah draft report
disetujui, KAP akan menyerahkan final audit report.
• Selain final audit report, KAP juga menyerahkan management letter yang berisi kelemahan
pengendalian intern perusahaan dan saran.
Laporan Keuangan perlu diaudit karena :
• Jika tidak diaudit, ada kemungkinan laporan keuangan mengandung kesalahan.
• Jika telah diaudit dan mendapat opini WTP, pengguna laporan bisa yakin laporan tersebut terbebas
dari salah saji yang disajikan sesuai standar yang berlaku ( SAK/ETAP/IFRS)
• Mulai tahun 2001, perusahaan yang total asetnya 25 miliar keatas wajib memasukkan audited
financial statement ke Dep.Perdagangan dan perindustrian
• Perusahaan yang sudah go public wajib memasukkan audited financial statement ke Bapepam.
• SPT yang didukung oleh audited financial statement lebih dipercaya pihak pajak.
Jenis – jenis Audit
Berdasarkan Luasnya pemeriksaan :
1. Pemeriksaan Umum : tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan
keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan khusus : pada akhir pemeriksaan , auditor tidak perlu memberikan pendapat mengenai
kewajaran lap.keu secara keseluruhan karena pendapat yang diberikan terbatas pada pos tertentu.
Berdasarkan jenis pemeriksaan :
1. Management Audit : Pemeriksaan terhadap kegiatan operasi perusahaan , termasuk kebijakan
akuntansi dan operasionaal yang telah ditentukan manajemen, untuk mengetahui apakah telah
dilakukan secara efektif dan efisien.

3. 2. Audit Ketaatan : pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan mentaati
peraturan yang telah ditetapkan baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern : pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor terhadap laporan keuangan
maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen.
4. Komputer audit : pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaaan yang memproses datanya akuntansi
nya menggunakan electronic data processing ( EDP ) System.
Peer Review
• Peer review adalah suatu penelaahan yang dilakukan terhadap kantor akuntan publik untuk menilai
apakah kantor akuntan publik tersebut telah mengembangkan secara memadai kebijakan dan
prosedur standar pengendalian mutu sebagaimana dalam pernyataan Standar Auditing No.20 yang
ditetapkan oleh IAI.
• Manfaat peer review :
• Akuntan publik memperoleh keuntungan dari peningkatan kinerja dan mutu auditnya.
• Dapat meningkatkan reputasi dan mengurangi tuntutan hukum.
BAB II : STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK DAN KODE ETIK PROFESI
10 Standar auditing
a. Standar umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang
cukup sebagai auditor.
2. Dalam samua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus
dipertahankan oleh auditor.

4. 3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran
profesionalnya dengan cermat dan seksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengah
semestinya
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan
menetukan sifaat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan
keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan
yang diaudit.
c. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar
akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada , ketidakkonsistenan penerapan standar
akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan Informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain
dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara
keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.
Prinsip Etika Profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional
1. Tanggung jawab profesi
2. Kepentingan umum ( publik )

5. 3. Integritas
4. Objektivitas
5. Kompetensi dan kehati-hatian professional
6. Kerahasiaan
7. Perilaku professional
8. Standar teknis
BAB III : TUNTUTAN HUKUM YANG DIHADAPI AKUNTAN PUBLIK
Tuntutan Hukum bisa terjadi karena :
• Business Failure : terjadi manakala perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya atau tidak bisa
memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis yang memberatkan.
• Audit Failure : terjadi manakala akuntan publik memberikan opini yang salah karena gagal
mematuhi apa yang diatur dalam standar auditing.
• Audit risk adalah risiko bahwa akuntan publik menyimpulkan bahwa laporan keuangan disajikan
secara wajar dan memberikan opini wajar tanpa pengecualian padahal dalam kenyataannya laporan
keuangan mengandung salah saji material.
Tanggung jawab hukum akuntan publik terjadi jika timbul kelalaian atau akuntan publik tersangku fraud.
Jenis pelanggaran dapat dibedakan menjadi :
• Ordinary negligence ( kesalahan ringan, manusiawi, tidak disenagaja ) ini merupakan pelanggaran
ringan.
• Gross negligence ( kesalahan agak berat , harusnya tidak terjadi jika auditor menerapkan due
professional care )

6. • Constructive fraud ( pelanggaran berat, akuntan publik terlibat secara langsung atau tidak langsung
membantu dalam fraud yang dilakukan manajemen )
• Fraud ( pelanggaran sangat berat, akuntan publik secara sadar terlibat bersama manajemen dalam
melakukan fraud )
Di Indonesia, tuntutan hukum bisa berasal dari :
• Klien
• (Calon) investor
• Bapepam LK / OJK
• PPAJP – DEPKEU
• Bank Indonesia
• Pengguna laporan Keuangan
Sanksi yang diberikan PPAJP – DEPKEU antara lain :
• Peringatan tertulis
• Penghentian sementara jasa akuntan publik
• Usulan kepada Menteri Keuangan untuk pencabutan izin praktek akuntan publik tergantung berat
ringannya pelanggaran
Sanksi yang diberikan Bapepam LK antara lain :
• Peringatan tertulis
• Larangan pemberian jasa di pasar modal

7. • Pihak lainnya bisa mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan jika merasa perlu.
Beberapa hal yang dapat dilakukan akuntan publik untuk menghindari tuntutan hukum :
• Jangan sembaran menerima klien, pilih klien yang memiliki integritas.
• Pilih audit staf yang kualified dan memiliki integritas
• Pertahankan independensi
• Patuhi standar auditing, kode etik akuntan publik
• Miliki sistem pengendalian mutu
• Pahami betul bisnis klien
• Lakukan audit yang berkualitas
• Dukung laporan audit dengan kertas kerja yang lengkap
• Untuk setiap penugasan harus ada kontrak kerja
• Dapatkan surat pernyataan langganan sebelum mengeluarkan audit report
• Jaga data confifdental client
• Jika memungkinkan asuransikan jasa professional yang diberikan
• Jika memungkinkan miliki penasihat hukum
• Terapkan sikap skeptic yang professional
Selain itu , IAI, IAPI juga bisa membantu anggotanya dengan cara :
• Menyediakan pelatihan bagi anggotanya melalui PPL dengan biaya yang reasonable
• Menerapkan peer review
• Mengupdate standar auditing dan aturan etika

8. • Melakukan research di bidang auditing
• Melakukan lobby ke regulator untuk mencegah UU dan peraturan yang merugikan anggota
• Memberikan edukasi kepada pengguna laporan keuangan
• Berikan sanksi yang tegas kepada pengguna laporan keuangan
• Berikan sanksi yang tegas untuk anggota yang melakukan pelanggaran.
BAB IV : LAPORAN AKUNTAN
Pada akhir pemeriksaan, dalam suatu pemeriksaan umum, KAP akan memberikan laporan akuntan yang
terdiri :
a. Lembaran opini, yang merupakan tanggung jawab akuntan publik, dimana akuntan publik
memberikan pendapatnya terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun.
b. Laporan keuangan, yang terdiri atas :
• Laporan posisi keuangan ( neraca )
• Laporan laba rugi komprehensif ( laporan laba rugi )
• Laporan perubahan ekuitas
• Laporan arus kas
• Catatan atas laporan keuangan
• Tanggal laporan akuntan harus sama dengan tanggal selesainya pekerjaan lapangan dan tanggal surat
pernyataan langganan.
• Jika sesudah tanggal selesai nya pekerjaan lapangan, terjadi hal atau peristiwa penting yang
jumlahnya cukup material dan mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan yang diperiksa (
subsequent period ) , dan laporan audit belum dikeluarkan, maka auditor harus menjelaskan
kejadian penting tersebut dalam catatan atas laporan keuangan.

9. • Jenis – jenis pendapat akuntan, ada 5 yaitu :
a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian ( unqualified opinion )
Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan
menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha,
perubahan ekuitas, dan arus kas suatu entitas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.
b. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dengan laporan
audit bentuk baku ( unquailied opinion with explanatory language )
Pendapat ini diberikan jika terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan auditor menambahkan
paragraph penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa
pengecualian yang dinyatakan. Keadaan tersebut meliputi :
• Pendapat wajar sebagian yang dinyatakan auditor lain
• Untuk mencegah laporan keuangan tidak menyesatkan kkarena adanya keadaan luar biasa,
laporan keuangan disjikan menyimpang dari suatu standar yang dikelaurkan IAI
• Jika terdapat kondisi dan peristiwa yang semula menyebabkan kesangsian akan
kelangsungan hidup entitas, akan tetapi setelah mempertimbangkan rencana manajemen,
auditor berkesimpulan rencana tersebut dapat efektif dilaksanakan.
• Diantara dua periode akuntansi terdapat suatu perubahan material atas penggunaan standar
akuntansi
• Keadaan tertentu yang berhubungan dengan laporan audit atas laporan keuangan
komparatif.
• Data keuangan kuartalan tertentu yang diharuskan oleh Bapepam namun tidak disajikan
• Informasi tambahan yang diharuskan IAI telah dihilangkan

10. • Informasi lain dalam suatu dokumen tidak konsisten dengan informasi yang disajikan
dalam laporan keuangan
c. Pendapat Wajar dengan pengecualian
pendapat wajar dengan pengecualain menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan bahwa
laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan,
hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai SAK/ETAP/IFRS , kecuali untuk dampak hal
yang berkaitan dengan yang dikevualikan. Pendapat ini dinyatakan apabila :
a. Ketiadaan bukti yang kompeten yang cukup
b. Laporan keuangan berisi penyimpangan dari SAK/ETAP/IFRS.
c. Jika auditor menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, ia harus menjelaskan semua
alasan yang menguatkan dalam satu atau lebih paragraph terpisah yang dicantumkan
sebelum paragraph pendapat.
d. Pendapat Tidak Wajar
pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi
keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan SAK/ETAP/IFRS.
e. Pernyataan tidak memberikan pendapat
auditor dapat tidak menyatakan suatu pendapat bilamana ia tidak dapat merumuskan atau tidak
merumuskan suatu pendapat tentang kewajaran laporan keuangan menurut SAK./ETAP/IFRS.
Pernyataan ini didukung jika auditor tidak dapat melaksanakan audit yang lingkupnya memadai.
Untuk memberikan pendapat, dan auditor cukup yakin adanya penyimpangan material dari
SAK/ETAP/IFRS.