Dokumen tersebut membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa reformasi, meliputi sistem pemerintahan dan penyimpangan Pancasila pada masa kepemimpinan empat presiden, yaitu BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Juga dibahas kesaktian Pancasila dan pertanyaan serta jawaban mengenai video tentang DI
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaBima Ridwan
Â
Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.
Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya melemahkan ideology Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, contoh: kekacauan di Aceh,Kalimantan, Sulawesi, Ambon , Papua, dll.
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaBima Ridwan
Â
Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.
Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya melemahkan ideology Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, contoh: kekacauan di Aceh,Kalimantan, Sulawesi, Ambon , Papua, dll.
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila yang diampu oleh bapak Sujarwo M.Pd
Kelompok 1 [Prodi BK UNJ 2017]
Nama anggota berdasarkan huruf A sampai Z
1. Andre Pratama 1106617017
2. Anisa Riskyana 1106617067
3. Chatherin Tasya 1106617042
4. Darryl Herdianto 1106617057
5. Fatma Sahida 1106617022
6. Fildzah Nadine 1106617048
7. Gita adila 1106617026
8. Isti Anggriani 1106617020
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pancasila yang diampu oleh bapak Sujarwo M.Pd
Kelompok 1 [Prodi BK UNJ 2017]
Nama anggota berdasarkan huruf A sampai Z
1. Andre Pratama 1106617017
2. Anisa Riskyana 1106617067
3. Chatherin Tasya 1106617042
4. Darryl Herdianto 1106617057
5. Fatma Sahida 1106617022
6. Fildzah Nadine 1106617048
7. Gita adila 1106617026
8. Isti Anggriani 1106617020
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
Â
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, sistem politik yang dimiliki oleh Indonesia telah berhasil mendorong munculnya berbagai macam partai politik. Hal tersebut disebabkan karena dalam sistem kepartaian, sistem politik Indonesia menganut sistem multipartai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer yang memiliki gaya barat dengan sistem multipartai yang dianut, maka partai-partai politik yang mulai muncul ini lah yang akan menjalankan pemerintahan Indonesia melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 sampai dengan tahun 1959.
Partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia mengalami masa berkiprahnya dalam jangka waktu antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada masa tersebut terjadi banyak pergantian kabinet atau sering jatuh bangunnya kabinet dalam pemerintahan Indonesia karena keadaan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil, sehingga partai-partai politik yang terkuat dapat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan mudah. Pada masa tersebut partai yang terkuat dalam DPR adalah PNI dan Masyumi. Dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun (tahun 1950 sampai dengan tahun 1955), PNI dan Masyumi silih berganti untuk memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan Indonesia, adalah sebagai berikut.
Sebuah buku foto yang berjudul Lensa Kampung Ondel-Ondelferrydmn1999
Â
Indonesia, negara kepulauan yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan tradisi, memiliki Jakarta sebagai pusat kebudayaan yang dinamis dan unik. Salah satu kesenian tradisional yang ikonik dan identik dengan Jakarta adalah ondel-ondel, boneka raksasa yang biasanya tampil berpasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan. Ondel-ondel awalnya dianggap sebagai simbol budaya sakral dan memainkan peran penting dalam ritual budaya masyarakat Betawi untuk menolak bala atau nasib buruk. Namun, seiring dengan bergulirnya waktu dan perubahan zaman, makna sakral ondel-ondel perlahan memudar dan berubah menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Kini, ondel-ondel lebih sering digunakan sebagai hiasan atau sebagai sarana untuk mencari penghasilan. Buku foto Lensa Kampung Ondel-Ondel berfokus pada Keluarga Mulyadi, yang menghadapi tantangan untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel warisan leluhur di tengah keterbatasan ekonomi yang ada. Melalui foto cerita, foto feature dan foto jurnalistik buku ini menggambarkan usaha Keluarga Mulyadi untuk menjaga tradisi pembuatan ondel-ondel sambil menghadapi dilema dalam mempertahankan makna budaya di tengah perubahan makna dan keterbatasan ekonomi keluarganya. Buku foto ini dapat menggambarkan tentang bagaimana keluarga tersebut berjuang untuk menjaga warisan budaya mereka di tengah arus modernisasi.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Â
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
3. Dinamika Perwujudan Pancasila
Sebagai Dasar Negara dan Pandangan
Hidup Bangsa
Video DI/TII
Kesaktian
Pancasila
Pertanyaan
Mengenai Video
DI/TII
Jawaban
Mengenai
Video DI/TII
4. DinamikaPerwujudan Pancasilasebagai Dasar Negara
dan Pandangan Hidup Bangsadan Penerapan pada
MasaReformasi
• Reformasi dari segi bahasa berasal dari 2 kata yakni, Re
dan Formasi, Re artinya Kembali dan formasi adalah Susunan
jadi Masa Reformasi adalah suatu perubahan yang bertujuan
untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diwariskan
oleh Orde Baru atau merombak segala tatanan politik,
ekonomi, sosial dan budaya yang berbau Orde baru serta
membangun kembali menuju ke arah perbaikan . Terdapat 4
presiden Pada Masa Reformasi berikut merupakan sistem
pemerintahan dan Penyimpangan Pancasila pada masa
Reformasi tersebut :
5. Sistem Pemerintahan dan Penyimpangan
PancasilapadaMasaReformasi
Masa Presiden
B.J. Habibie
Masa Presiden
Abdurrahman Wahid
Masa Presiden
Megawati
Soekarnoputri
Masa Presiden
Susilo Bambang
Yudhoyono
6. Kesimpulan
Usaha Mempertahankan Pancasila sebagai :
• Pelajar : Dengan cara belajar dengan rajin dan tekun,Mengamalkan
sila-sila pada pancasila dalam kehidupan sehari-hari,Menumbuhkan rasa
cinta tanah air, Tidak membeda-bedakan teman dari segi agama maupun
budaya,dan lain-lain.
• Masyarakat : Dengan cara mencintai tanah air,Memakai Produk dalam
negeri,Mengamalkan sila-sila pencasila dalam kehidupan sehari-hari,
Melaksanakan musyawarah dalam memutuskan sesuatu (seperti
pemilihan Kepala desa),dan lain-lain.
• Negara : Dengan cara Rela Berkorban demi bangsa dan negara,
Menghormati perbadaan suku,agama,budaya,Menjaga keutuhan wilayah
dan kekayaan tanah air Indonesia.
7. Kesaktian pancasila
Bukti kesaktian pancasila adalah :
• Dapat menumpas pemberontakan G30 S PKI
• Dapat mempersatukan kebhinekaan bangsa
• Pancasila tidak dapat dirubah karena sudah terdapat pada
pembukaan UUD 1945, dan di dalam pembukaan UUD 1945
juga terdapat Tujuan Negara Indonesia.
8. Masa Presiden B.J.Habibie ( Maret 1998-Mei 1998)
• Sistem Pemerintahan : Sistem Pemerintahan indonesia yaitu sistem
Pemerintahan Presidensial, dengan Bentuk negara Kesatuan dan Bentuk
Pemerintahan yaitu Republik dan dengan Konstitusi yaitu UUD 1945 Pada
Masa ini Kabinet Indonesia disebut Kabinet Reformasi Pembangunan.
• Penyimpangan Pancasila :
Penyimpangan Pancasila pada masa Presiden Habibie yaitu : Terlepasnya
Timor Timur (sekarang Timor Leste). Wilayah Indonesia tersebut lepas
akibat dari kebijakannya menyetujui dilakukan Jajak pendapat. Habibie
gagal mempertahankan NKRI seutuhnya. Presiden Habibie melanggar sila
Persatuan Indonesia. Kebijakan Habibie menyebabkan salah satu wilayah
Indonesia lepas dan tidak bersatu lagi.
9. Masa Presiden Abdurrahman Wahid ( Oktober 1999-Juli 2001)
• Sistem Pemerintahan : Sistem Pemerintahan indonesia yaitu sistem
Pemerintahan Presidensial, dengan Bentuk negara Kesatuan dan Bentuk
Pemerintahan yaitu Republik dan dengan Konstitusi yaitu UUD 1945.
Nama Kabinet pada masa ini adalah Kabinet Persatuan Nasional.
• Penyimpangan Pancasila :
Penyimpangan Pancasila Pada Masa Presiden Abdurrahman Wahid yaitu :
1. Selalu mengambil keputusan dengan sendiri tidak dengan menggunakan
sistem Musyawarah.
2. Abdurrahman Wahid tidak mempunyai basis politik yang kuat di
Parlemen (MPR/DPR) sehingga mengambil keputusan sendiri tidak
bermusyawarah terlebih dahulu dengan MPR/DPR dalam menyelesaikan
suatu masalah.Seperti kasus dibebaskannya Eks Anggota PKI.
10. Masa Presiden Megawati Soekarnoputri
(Juli 2001 – Oktober 2004)
• Sistem Pemerintahan : Sistem Pemerintahan indonesia tetap sistem
Pemerintahan Presidensial, dengan bentuk negara Kesatuan dan Bentuk
Pemerintahan yaitu Republik dan dengan Konstitusi yaitu UUD 1945.
Nama Kabinet Presiden Megawati Soekarnoputri adalah Kabinet Gotong
Royong.
• Penyimpangan Pancasila :
Penyimpangan Pancasila pada Masa Presiden Megawati adalah :
1. Megawati gagal dalam mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.
Terbukti dalam kasus penjualan BUMN kepada perusahaan asing tanpa
alasan yang jelas mengapa menjual BUMN tersebut dan rakyat juga tidak
mendapat apapun dari hasil penjualan BUMN tersebut. Selain itu, terdapat
juga Masalah GAM yang terjadi karena Megawati menyatakan bahwa
Aceh sebagai DOM.Tentu hal tersebut tidak dapat diterima oleh
masyarakat.
2. Masalah Pulau Ligitan dan Sipadan yang direbut oleh Malaysia.
11. Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
(Oktober 2004- Oktober 2014)
• Sistem Pemerintahan : Sistem Pemerintahan indonesia tetap sistem
Pemerintahan Presidensial, Sistem presidensial atau sistem kongresional,
merupakan sistem pemerintahan negara Republik di mana kekuasan
eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.
Nama Kabinet Presiden SBY adalah Kabinet Indonesia Bersatu.
• Penyimpangan Pancasila :
Penyimpangan Pancasila Pada Masa jabatan Presiden SBY
1. Pembunuhan kepada para Ustadz (yang baru diduga teroris) dan
penangkapan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir terkait teroris.
2. Masalah Korupsi oleh Pejabat – pejabat Negara.
3. Penanganan Bencana Alam yang datang Bertubi-tubi dan sangat tidak
profesional.
4. Naik-Turun Harga BBM.
12. Pertanyaan tentang video DI/TII
1. Berapa lama waktu untuk menumpas DI/TII ?
2. Siapa saja 3 imam atau pemimpin DI/TII?
3. Mengapa Kartosoewirjo menentang Perjanjian Renville?
4. Mengapa Qahar Muzakkar kecewa dengan TNI?
5. Sebutkan Salah satu Pecahan Negara Islam Indonesia?
6. Berapa jumlah Pergerakan/Pemberontakan DI/TII?
13. Jawaban Tentang Video DI/TII
1. Butuh waktu selama 17 tahun untuk menumpas DI/TII.
2. Sekarmaji Maridjan Kartosoewirjo (Jawa Barat),Qahar
Muzakkar(Sulawesi Selatan),dan Daud Bereuh(Aceh).
3. Karena pada Perjanjian Renville dinyatakan bahwa Wilayah
Indonesia diperkecil dan daerah Kartosoewirjo yaitu Jawa
barat dipisah dengan Indonesia.
4. Karena laskar/Pasukannya tidak dapat masuk TNI
5. Salah satu pecahan Negara Islam Indonesia adalah Jemaah
Islamiyah
6. Ada 5 yaitu : Gerakan DI/TII Kartosoewirjo,Gerakan DI/TII
Daud Beureuh,Gerakan DI/TII Ibnu Hadjar,Gerakan DI/TII
Amir Fatah dan Gerakan DI/TII Qahar Muzakkar.