Pancasila pada Zaman Reformasi

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1Latar Belakang
Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada di Negara Kesatuan Republik
Indonesia, merupakan Maha karya pendahulu bangsa yang tergali dari jati diri dan nilai-nilai adi
luhur bangsa yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dengan berbagai kajian ternyata didapat
beberapa kandungan dan keterkaitan antara sila tersebut sebagai sebuah satu kesatuan yang tidak
bisa di pisahkan dikarenakan antar sila tersebut saling menjiwai satu dengan yang lain. Ini
dengan sendirinya menjadi ciri khas dari semua kegiatan serta aktivitas desah nafas dan jatuh
bangunnya perjalanan sejarah bangsa yang telah melewati masa-masa sulit dari jaman penjajahan
sampai pada saat mengisi kemerdekaan.
Ironisnya bahwa ternyata banyak sekarang warga Indonesia sendiri lupa dan sudah asing
dengan pancasila itu sendiri. Ini tentu menjadi tanda tanya besar kenapa dan ada apa dengan kita
sebagai anak bangsa yang justru besar dan mengalami pasang surut masalah negara ini belum
bisa mengoptimalkan tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila tersebut. Terlebih lagi saat ini
dengan jaman yang disepakati dengan nama Era Reformasi yang terlahir dengan semangat untuk
mengembalikan tata negara ini dari penyelewengan-penyelewengan sebelumnya.
Arah dan tujuan reformasi yang utama adalah untuk menanggulangi dan menghilangkan
dengan cara mengurangi secara bertahap dan terus-menerus krisis yang berkepanjangan di segala
bidang kehidupan, serta menata kembali ke arah kondisi yang lebih baik atas system
ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah hancur, menuju Indonesia baru. Pada masa
sekarang arah tujuan reformasi kini tidak jelas untungnya walaupun secara birokratis, rezim orde
baru telah tumbang namun, mentalitas orde baru masih nampak disana-sini. Sedangkan pancasila
adalah sebagai ideologi bangsa Indonesia yang merupakan hasil dari penggabungan dari nilai-
nilai luhur yang berasal dari akar budaya masyarakat Indonesia. Sebagai sebuah ideologi politik,
Pancasila bisa bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat, tetapi bisa pula pudar dan
ditinggalkan oleh pendukungnya. Hal itu tergantung pada daya tahan ideologi tersebut. Ideologi
akan mampu bertahan dalam menghadapi perubahan masyarakat bila mempunyai tiga dimensi.
Ketiga dimensi antara lain sebagai berikut meliputi : Idealisme, Realita, Fleksibilitas. Maka dari

2. 2
itu pancasila sebagai ideologi haruslah mempunyai dimensibilitas agar substansi-substansi pokok
yang dikandungnya tidak lekang dimakan waktu. Pada masa reformasi yang dimulai dari tahun
1998 hingga masa sekarang, orang-orang mulai menanyakan revelansi dari pancasila untuk
menjawab segala tantangan zaman terlebih lagi di era globalisasi seperti sekarang ini. Maka
Pancaila menurut saya mutlak masih diperlukan.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa arti Pancasila sebagai paradigm reformasi?
2. Bagaimana Pancasila dapat berperan sebagai paradigma reformasi dalam bidang hokum,
politik, dan ekonomi?
1.3Tujuan
1. Arti Pancasila sebagai paradigma reformasi
2. Mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam bidang hokum, politik,
dan ekonomi.
1.4 Manfaat
Menambah wawasan pembaca mengenai Pancasila yang ditinjau dari aspek peran Pancasila
sebagai paradigma reformasi dalam bidang hokum, politik, dan ekonomi.

3. 3
BAB II
GAMBARAN UMUM
Kondisi objektif Indonesia sesungguhnya amat rentan. Memang Indonesia adalah negara
besar, berbeda dengan negara lain yang mana pun. Ini perlu dicamkan, bukan untuk menggalang
rasa chauvinistis atau kesombongan, tetapi justru untuk membangun kesadaran
bertanggungjawab yang rendah hati bagi seluruh rakyatnya. Apabila kita melihat negeri ini
“cuma” seperti Singapura, Taiwan, atau Korea Selatan, tanpa maksud mengecilkan keberhasilan
mereka, akibatnya bangsa ini bisa salah jalan dalam usaha mencari terapi krisis multi dimensi
yang melilitnya. Indonesia besar bukan hanya dalam angka-angka statistik, seperti jumlah
penduduk. Atau luas negara yang meliputi hampir seluruh Eropa, atau pantai terpanjang di dunia,
dan seterusnya. Tetapi, ia juga besar di dalam skala jumlah permasalahan mendasar yang harus
dihadapi setiap saat. Artinya, sewaktu-waktu bisa muncul, bahkan meletup dalam besaran yang
sulit diduga, yang mengancam persatuan-kesatuan bangsa.
Sejalan dengan paham kebangsaan, kita juga menentang segala macam bentuk eksploitasi,
penindasan oleh satu bangsa terhadap bangsa lainnya, oleh satu golongan terhadap golongan lain,
dan oleh manusia terhadap manusia lain, bahkan oleh penguasa terhadap rakyatnya. Sebab Sila
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat
manusia dan menjamin hak-hak azasi manusia. Semangat persatuan- kesatuan kita menentang
segala bentuk separatisme, baik atas dasar kedaerahan, agama maupun suku, sebab Sila
Persatuan Indonesia memberikan tempat pada kemajemukan dan sama sekali tidak
menghilangkan perbedaan alamiah dan keragaman budaya etnik. Oleh sebab itu, bangsa ini harus
menentang perilaku membakar, menjarah, menganiaya, memperkosa dan tindak kebrutalan
lainnya yang mengarah ke anarkisme, serta berdiri di depan memberantas KKN tanpa membeda-
bedakan partai, golongan, agama, ras, atau pun etnik.

4. 4
BAB III
PEMBAHASAN
2.1 Arti Pancasila sebagai paradigma reformasi
Reformasi bergulir di Indonesia dengan di motori oleh mahasiswa dan tokoh-tokoh bangsa
ini yang merasa bahwa krisis yang melanda negara ini di awali dari krisis ekonomi ternyata telah
membawa kita pada krisis yang lebih besar seperti krisis politik, kepemimpinan dan akhirnya
pada suksesi atau pergantian kepemimpinan secara nasional. Tentu telah banyak korban yang
berguguran dalam proses reformasi tersebut semisal contoh mahasiswa trisakti yang menjadi
korban dalam tragedi semanggi I-II, kerusuhan masa yang anakis dan rutal dengan melakukan
penjarahan, pemerkosaan, pengerusakan fasilitas-fasilitas umum di Jakarta, Solo, Medan, dan
kota-kota lain di Indonesia. Semangat dan jiwa reformasi yang digulirkan menjadi kacau dan
tidak tentu arah dan justru malah menodai nilai dan tujuannya sendiri. Tentu ini menjadi tanda
tanya besar ketika semangat untuk meluruskan dan mengembalikan tatanan negara ini menjadi
lebih baik justru di lapangan kita temui hal yang kontraproduktif.
Salah satu tujuan reformasi dibidang politik dan hukum adalah mengembalikan UUD 1945
dan pancasila sebagai falsafah dasar kehidupan bangsa dan negara. Kita dapat mengetahui
dengan seksama bahwa dalam pelaksanaan UUD 1945 dan pancasila dalam masa orma dan orba
terjadi deviasia/ penyimpangan oleh oknum-oknum penyelenggara pemerintah. Sehingga dalam
pelaksanaan berpolitik dan berpemerintahan hanya menjadi senjata dan dalil pembenaran dari
semua tujuan penguasa untuk melanggengkan dan menikmati kekuasaan sehingga muncul
pemerintahan yang lalu seperti otoliter obsolud, terpimpin dan kolusi untuk korupsi dan
nepotisme dalam kekuasaan.
Kekuasaan penuh dan perilaku birokrasi yang sistematis membuat apa yang mereka lakukan
seolah selalu benar dan tidak ada penyimpangan dari nilai dan norma yang terkandung dalam
pancasila. Butuh waktu dan sebuah generasi yang solid untuk dapat menempatkan kembali roh
dan semangat pancasilaisme terutama pada generasi yang sekarang ini. Lebih lagi jumlah materi
dan pedoman tentang pancasila sudah sangat jauh terkurang baik dimasyarakat umum maupun
lembaga – lembaga pendidikan yang sebenarnya mempunyai peranan penting dan vital dalam

5. 5
menanamkan doktrin ideologi pancasila serta nilai – nilai yang terkandung untuk dapat di
amalkan dalam kehidupan sehari – hari.
Satu kata kunci yang sekarang menjadi asing sudah luntur dari kita sebagai bangsa adalah
pancasila sebagai ideologi NKRI. Dapat kita ketahui bersama dari uraian dan penjabaran
Pancasila dalam strategi Politik Nasional, Ali Murtopo. CSIS, 1947 Hal 173 dapat kita ambil
garis besar sebagai berikut :
1. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa , mengandung pengertian bahwa negara adalah
berdasar dan percaya pada Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban setiap warganya
mengakui adanya Tuhan.
2. Sila kedua, Kemanusian Yang Adil dan Beradab, mengandung pengertian dan pengakuan
akan penghargaan terhadap sesama manusia lepas dari asal usul, keyakinan, ras, serta
pandangan politik adalah sama.
3. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung arti sesuai dengan pernyataan
kemerdekaan bangsa di maknakan sebagai pengertian kesatuan dan bangsa ini adalah satu
dengan mengatasi paham perseorangan dan golongan dalam satu NKRI.
4. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin olah Hikmah Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan / Perwakilan, mengandung arti bahwa demokrasi bangsa Indonesia
bukan demokrasi yang menitikberatkan pada kepentingan individu, namun pada
pelaksanaan demokrasi pancasila yang mengikutsertakan semua golongan dengan jalan
musyawarah untuk mufakat.
5. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengandung arti bahwa
golongan kemasyarakatan harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak ada golongan
yang menekan golongan lain dan mendapat perlakuan yangadidalam bekerja, hidup tertib,
tentram dan layak.
Bila kita bangga sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai jati diri sebagai bangsa maka
kita harus berpedoman pada nilai – nilai dasar yang harus kita pegang teguh bersama. Terlebih
lagi pada saat ini kita hidup di jaman reformasi yang seharusnya justru kita mengembalikan
nilai–nilai dasar negara kita.
Nilai – nilai dasar tersebut adalah :

6. 6
a. Pancasila sebagai landasan dan falsafah hidup bangsa yang tumbuh dari dasar bumi
indonesia.
b. Tujuan NKRI, tentu negara ini punya tujuan yang tidak boleh digoyah dan wajib untuk
tetap diamankan sebagaimana dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 45 yaitu
melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
c. Bineka tunggal ika, adalah semangat untuk mengakomodasi peredaan dan kemajemukan
bangsa tetap dalam kerangka NKRI dan justru sebagai sebuah khasanah serta aset
nasional memperkukuh integrasi bangsa.
d. Reformasi, semangat untuk tetap mereformasi dengan sifat untuk menyempurnakan dari
kekurangan bangsa serta dengan konsep, agenda yang jelas didukung kerja keras semua
komponen bangsa untuk memajukan dan memberikan sumbangsih serta semangat untuk
rela berkorban demi bangsa ini.
Arti Pancasila sebagai paradigma reformasi adalah Indonesia ingin mengadakan suatu
perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya
masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai
hak-hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis yang bermoral religius serta masyarakat
yang bermoral kemanusiaan dan beradab.
Pada hakikatnya reformasi adalah mengembalikan tatanan kenegaraan kearah sumber nilai
yang merupakan platform kehidupan bersama bangsa Indonesia, yang selama ini diselewengkan
demi kekuasaan sekelompok orang, baik pada masa orde lama maupun orde baru. Proses
reformasi walaupun dalam lingkup pengertian reformasi total harus memiliki platform dan
sumber nilai yang jelas dan merupakan arah, tujuan, serta cita-cita yaitu nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila. Reformasi itu harus memiliki tujuan, dasar, cita-cita serta platform
yang jelas dan bagi bangsa Indonesia nilai-nilai Pancasila itulah yang merupakan paradigma
reformasi total tersebut.
Gerakan Reformasi dan Ideologi Pancasila Arti Reformasi secara etimologis berasal dari
katar efor m ation dengan akar katar eform yang artinya “make or become better by removing or

7. 7
putting right what is bad or wrong”. Secara harfiah reformasi memiliki arti suatu gerakan untuk
memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk
dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan
rakyat.
Oleh karena itu suatu gerakan reformasi memiliki kondisi syarat-syarat sebagai berikut:
1. Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpanganpenyimpangan.
2. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita-cita yang jelas (landasan
ideologis) tertentu.
3. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasarkan pada suatu kerangka structural
tertentu (dalam hal ini UUD) sebagai kerangka acuan reformasi.
4. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik
dalam segala aspek antara lain bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan
keagamaan.
Pancasila sebagai sumber nilai memiliki sifat yang reformatif artinya memiliki aspek
pelaksanaan yang senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyat. Dalam
mengantisipasi perkembangan jaman yaitu dengan jalan menata kembali kebijaksanaan-
kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan aspirasi rakyat.
3.2 Mengetahui peran Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam bidang
hukum, politik, dan ekonomi
3.2.1 Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Hukum.
Setelah peristiwa 21 Mei 1998 saat runtuhnya kekuasaan orde baru, salah satu
subsistem yang mengalami kerusakan parah adalah bidang hukum. Produk hukum baik
materi maupun penegaknya dirasakan semakin menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan,
kerakyatan serta keadilan.Kerusakan atas subsistem hukum yang sangat menentukan dalam
berbagai bidang misalnya, politik, ekonomi dan bidang lainnya maka bangsa Indonesia
ingin melakukan suatu reformasi, menata kembali subsistem yang mengalami kerusakan
tersebut.

8. 8
Pancasila sebagai sumber nilai perubahan hokum karena fungsi regulative Pancasila
menentukan apakah suatu hukum positif sebagai produk yang adil ataukah tidak adil.
Sebagaistaatfundamentalnorm, Pancasila merupakan pangkal tolak derivasi (sumber
penjabaran) dari tertib hukum di Indonesia termasuk UUD 1945. Dalam pengertian inilah
menurut istilah ilmu hukum disebut sebagai sumber dari segala peraturan perundang-
undangan di Indonesia.
Dasar Yuridis Reformasi Hukum di Indonesia adalah UUD 1945 yang beberapa
pasalnya dalam praktek penyelenggaraan Negara bersifat multi interpretable (penafsiran
ganda), dan memberikan porsi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden (executive
heavy). Akibatnya memberikan kontribusi atas terjadinya krisis politik serta mandulnya
fungsi hukum dalam negara RI. Berdasarkan isi yang terkandung dalam Penjelasan UUD
1945, Pembukaan UUD 1945 menciptakan pokok-pokok pikiran yang dijabarkan dalam
pasal-pasal UUD 1945 secara normatif. Pokok-pokok pikiran tersebut merupakan suasana
kebatinan dari UUD dan merupakan cita-cita hukum yang menguasai baik hukum dasar
tertulis (UUD 1945) maupun hukum dasar tidak tertulis (Convensi).
Dalam era reformasi pelaksanaan hukum harus didasarkan pada suatu nilai sebagai
landasan operasionalnya. Reformasi pada dasarnya untuk mengembalikan hakikat dan
fungsi negara pada tujuan semula yaitu melindungi seluruh bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia. Negara pada hakikatnya secara formal harus melindungi hak-hak warganya
terutama hak kodrat sebagai suatu hak asasi yang merupakan karunia Tuhan YME. Oleh
karena itu pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah sebagai pengingkaran terhadap
dasar filosofis negara misalnya pembungkaman demokrasi, penculikan, pembatasan
berpendapat berserikat, berunjuk rasa dan lain sebagainya.
Pelaksanaan hukum pada masa reformasi harus benar-benar dapat mewujudkan
negara demokrasi dengan suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan hukum harus
mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan (sila V) dalam suatu negara yaitu
keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tidak memandang
pangkat, jabatan, golongan, etnisitas maupun agama. Setiap warga negara bersamaan
kedudukannya di muka hukum dan pemerintah (pasal 27 UUD 1945). Jaminan atas

9. 9
terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu negara
yang meliputi seluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan komulatif, serta
keadilan legal.
3.2.2 Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Politik.
Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa cakrawala baru dalam
system politik dan pemerintahan di Indonesia yang cenderung bersifat stagnan. Oleh karena
itu, perubahan yang terjadi dipandang sebagai suatu langkah baru menuju terciptanya
Indonesia baru di masa depan dengan dasar - dasar efisiensi dan demokratisasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan. Secara internal, tuntutan reformasi muncul akibat terjadinya
peningkatan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditandai oleh meningkatnya tingkat
pendidikan masyarakat, terbukanya berbagai isolasi serta akses informasi yang mudah
diperoleh. Kondisi ini telah menyebabkan masyarakat semakin kritis dalam mencermati
pengelolaan kekuasaan Negara yang dianggap telah menyimpang.
Landasan aksiologis (sumber nilai) sistem politik Indonesia adalah dalam Pembukaan
UUD 1945 alinea IV yang berbunyi “……maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan
Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam
suatu susunan Negara Republik Indonesia yang Berkedaulatan Rakyat dengan berdasar
kepada Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan social bagi seluruh
rakyat Indonesia”.
Jika dikaitkan dengan makna alinea II tentang cita-cita negara dan kemerdekaan
yaitu demokrasi (bebas, bersatu, berdaulat, adil dan makmur). Dasar politik ini
menunjukkan kepada kita bahwa bentuk dan bangunan kehidupan masyarakat yang bersatu
(sila III), demokrasi (sila IV), berkeadilan dan berkemakmuran (sila V) serta negara yang
memiliki dasar-dasar moral ketuhanan dan kemanusiaan. Nilai demokrasi politik
sebagaimana terkandung dalam Pancasila sebagai fondasi bangunan negara yang
dikehendaki oleh para pendiri negara kita dalam kenyataannya tidak dilaksanakan
berdasarkan suasana kerokhanian berdasarkan nilai-nilai tersebut.

10. 10
Prinsip-prinsip demokrasi tersebut jika kita kembalikan pada nilai esensial yang
terkandung dalam Pancasila maka kedaulatan tertinggi Negara adalah di tangan rakyat.
Rakyat adalah asal mula kekuasaan negara, oleh karena itu paradigma ini harus merupakan
dasar pijakan dalam reformasi. Atas dasar inilah maka pertimbangan realistik sebagai unsur
yang sangat penting yaitu dinamika kehidupan masyarakat, aspirasi serta tuntutan
masyarakat yang senantiasa berkembang untuk menjamin tumbuh berkembangnya
demokrasi di Negara Indonesia. Dengan sendirinya kesemuanya ini harus diletakkan dalam
kerangka nilai- nilai yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri sebagai filsafat hidupnya
yaitu nilai-nilai Pancasila.
3.2.3 Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi.
Kebijaksanaan yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan
mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dalam kenyataannya hanya
menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa. Pada era ekonomi global
dewasa ini dalam kenyataannya tidak mampu bertahan. Krisis ekonomi yang terjadi di dunia dan
melanda Indonesia mengakibatkan ekonomi Indonesia terpuruk, sehingga kepailitan yang
diderita oleh para pengusaha harus ditanggung oleh rakyat.
Dalam kenyataannya sektor ekonomi yang justru mampu bertahan pada masa krisis
dewasa ini adalah ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang berbasis pada usaha rakyat. Oleh
karena itu subsidi yang luar biasa banyaknya pada kebijaksanaan masa orde baru hanya
dinikmati oleh sebagian kecil orang yaitu sekelompok konglomerat, sedangkan bilamana
mengalami kebangkrutan seperti saat ini rakyatlah yang banyak dirugikan. Oleh karena itu
rekapitalisasi pengusaha pada masa krisis dewasa ini sama halnya dengan rakyat banyak
membantu pengusaha yang sedang terpuruk. Sementara untuk mengembalikan kepercayaan
rakyat terhadap pemerintah, maka pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN, serta
mengadili bagi oknum pemerintah masa orde baru yang melakukan pelanggaran.
Langkah yang strategis dalam upaya melakukan reformasi ekonomi yang berbasis pada
ekonomi rakyat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan
seluruh bangsa adalah sebagai berikut:
1. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan,

11. 11
yaitu dilakukan dengan program“social safety net” yang popular dengan program
Jaring Pengaman Sosial (JPS).Sementara untuk mengembalikan kepercayaan rakyat
terhadap pemerintah, maka pemerintah harus secara konsisten menghapuskan KKN,
serta mengadili bagi oknum pemerintah masa orde baru yang melakukan pelanggaran.
Hal ini akan memberikan kepercayaan dan kepastian usaha.
2. Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi.
Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan
diwujudkan perlindungan hukum serta undang-undang persaingan yang sehat. Untuk
itu pembenahan dan penyehatan dalam sektor perbankan menjadi prioritas utama,
karena perbankan merupakan jantung perekonomian.
3. Transformasi struktur,
yaitu guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu diciptakan sistem untuk
mendorong percepatan perubahan structural (structural transformation). Transformasi
struktural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern,
dari ekonomi lemah ke ekonomi yang tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi
pasar, dari ketergantungan kepada kemandirian, dari orientasi dalam negeri ke
orientasi ekspor.
Dengan sendirinya intervensi birokrat pemerintahan yang ikut dalam proses ekonomi
melalui monopoli demi kepentingan pribadi harus segera diakhiri. Dengan sistem ekonomi yang
mendasarkan nilai pada upaya terwujudnya kesejahteraan seluruh bangsa maka peningkatan
kesejahteraan akan dirasakan oleh sebagian besar rakyat, sehingga dapat mengurangi
kesenjangan ekonomi.

12. 12
BAB IV
Simpulan
4.1 Simpulan
1. Bahwa pancasila sebagai dasar falsafah dan pandangan hidup serta sumber dari semua
sumber hukum adalah warisan hukum yang digali dari nilai budaya, adat serta
kepribadian bangsa.
2. Tidak ada yang salah dalam pancasila hanya saja penjabaran pelaksanaan pada masa
pemerintahan sebelumnya hanya menjadi topeng dan kedok pembenaran kekuasaan saja.
3. Pada masa reformasi ini sesuai dengan maknanya maka tidak salah dan tepat bila kita
harus kembali pada nlai-nilai pancasila yang telah sekian lama menjadi asing dan jauh
dari kehidupan kita sebagai bangsa.
4. Pengamalan nilai pancasila harus seiring dengan semangat reformasi dalam perubahan
menuju tatanan masyarakat yang madani adalah menjadi tonggak sejarah dimana
keberhasilan reformasi justru pada keberhasilan mengembalikan kemurnian dan keutuhan
serta kekuatan pancasilaisme disetiap warga negara Indonesia.
4.2 Saran
1. Untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan bagi segenap komponen bangsa diperlukan
perhatian dan penanganan pihak-pihak terkait secara integrative. Untuk itu, perlu
diwujudkan adanya suatu wadah atau lembaga yang akan menangani masalah Wawasan
Kebangsaan serta perlunya buku pedoman nasional yang dapat digunakan baik melalui
pendidikan formal maupun nonformal.
2. Peran para elit pemerintah, elit politik dan tokoh masyarakat LSM serta media massa
sangat diperlukan untuk meningkatkan Wawasan Kebangsaan. Untuk itu para tokoh
tersebut harus mempunyai komitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan bangsa
dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan dengan mengeyampingkan
pemikiran sempit yang menguntungkan hanya sekelompok orang.
3. Perlunya pengamalan Pancasila secara nyata dalam kehidupan sehari-hari melalui
penataran atau sertifikasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), di

13. 13
seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, agar lebih tertanam rasa
cinta tanah air, bangsa dan negara bahkan selalu siap dalam usaha bela negara.
4. Perlunya penyelengaran di seluruh elemen masyarakat tentang pembinaan dalam
menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang meliputi paham kebangsaan,
rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan, di setiap Kabupaten atau Kota dengan
melibatkan instansi terkait secara bertahap dan berlanjut.

14. 14
Daftar Pustaka

Samad Riyanto , Bibit. Orasi Ilmiah. Optimalisasi Upaya Pencegahan Korupsi Dalam
Praktek Administrasi Negara. (Naskah dalam wisuda Program Magister ke-7 dan Program
Sarjana S1 ke-46 STIA LAN RI). Jakarta : 2009.
Buku Kewarganegaraan. Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Penerbit
Yudhistira. Jakarta. 2005.
Joko , Siswanto. 2006. ABC PANCASILA. Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM
P. J. Suwarno, 2008, Pancasila budaya bangsa Indonesia, penerbit Kanisius.
Hisyam, Muhammad, 2003, Krisis masa kini dan orde Baru, Yayasan Obor Indonesia,
Jakarta.