Dokumen tersebut merangkum sejarah Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga Orde Baru, termasuk proses pembentukan dasar negara dan pembuatan Piagam Jakarta, perjuangan melawan Belanda, konflik politik awal kemerdekaan, era Orde Baru di bawah Soeharto, hingga reformasi 1998. Dokumen juga membahas peran Pancasila sebagai dasar negara di bawah Orde Baru dan setelah reformasi.

1. Menjelang dan Pasca Kemerdekaan

2. Pada tanggal 29 April 1945, berdirilah
sebuah badan yang bernama BPUPKI (Badan
Pengawas dan Penyelidik Usaha Kemerdekaan)
yang didirikan oleh Jepang pada saat itu.
Dan yang kita ketahui bahwasannya wilayah
Hindia Belanda (Indonesia) telah dikuasai
oleh penjajah baru Pemerintah Militer Dai
Nippon alias Pemerintah Militer Jepang. Dan
Gubernur Jenderal Hindia Belanda menyerah di
bawah pimpinan Jenderal Imamura tepatnya di
Kalijati (Bandung).

3. Dibawah pimpinan Mussolini (Jerman), Jepang
menggabungkan diri dan ikut bertempur dalam
perang dunia I yang melawan negara-negara
Eropa yang dipimpin oleh Amerika dan Rusia.Dan
pada saaat Indonesia merupakan persekutuan
dari negara Amerika serikat, Inggris, CHina
dan Belanda.
Jepang mengikuti Perang Pasifik
Jepang mengikuti Perang Pasifik
Karena Jepang berada dipihak yang berbeda,
Jepang pun menyerang dan berusaha menguasai
Indo China, Muangthai, Filipina, dan Indonesia.
Pada saat Jepang telah berhasil menguasai
Indonesia, Jepang berusaha menarik simpati
pemuda Indonesia untuk mendukungnya Kemenangan
dalam perang Asia Timur Raya. Dan Jepang
menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia yang
diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada
tanggal 7 September 1944.
Dan pada tanggal 29 April 1945, Jepang
kembali memberikan janji kemerdekaan yang
kedua untuk bangsa Indonesia, yaitu janji
kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan
dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar
Tertinggi Sipil dan Pemerintah Militer
Jepang di Jawa dan Madura).
Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan
usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada
pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi
kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan BPUPKI ini secara
resmi dilantik pada tanggal 28 mei 1945 dengan ketua
KRT Radjiman Widyadiningrat dan dua orang wakil
ketua: RP Soeroso dan Ichtibangase (jepang). Berkat
kreatifitas dan semangat menggebu-gebu untuk segera
mendeklarasikan Indonesia merdeka, para pendiri
bangsa ini menerobos batas- batas prosedur yang
telah digariskan oleh Jepang.

4. Pada sidang BPUPKI pertama tanggal 29 mei 1945, Dr.
Radjiman Wediodiningrat, selaku ketua, meminta dan
sekaligus menantang kepada sidang untuk mencari dan
mengemukakan dasar (negara) Indonesia merdeka.
Permintaan tersebut sungguh telah menimbulkan
rangsangan luar biasa pada para anggota sidang untuk
memutar kembali ingatan para pendiri bangsa ke
belakang. Dalam sidang pertama ini (29 mei 1945-1 Juni
1945), beberapa anggota muncul menyampaikan gagasannya
seputar dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti,
mulai dari Muhammad Yamin, Wiranata Koesoema, Soerio,
Suranto Tirtoprodjo, Dasaad, Agoes Salim, Andoel
Rachiem Pratalykama, Abdul Kadir, K.H. Sanoesi, Ki
Bagus Hadikoesoema, Soepomo, dan Moehammad Hatta.

7. Dari dua usul Muhammad Yamin dan Soepomo, kategorisasi-
kategorisasi yang dibuat mereka masih banyak menimbulkan
kerancuan-kerancuandan juga masih terdapat konsep-konsep
yang masih implisit.
Dari usulan-usulan dan gagasan-gasan yang disampaikan oleh
anggota- anggota sidang tentu hal ini memberi masukan
penting khususnya bagi Soekarno. Namun melihat
ketidakjelasan kategori, unsur-unsur yang masih serabutan,
maka Soekarno tertantang untuk merumuskan gagasan tentang
dasar negara secara sistematis, holistik, dan koheren.

10. Pada akhir sidang pertama BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945 para anggota
BPUPKI akhirnya bersepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil
yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan
memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Adapun
anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, dan oleh
karena itu panitia ini sering disebut sebagai “Panitia Delapan”.
Anggotanya yakni:
1. Ir. Soekarno
2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim
4. Mr. Muhammad Yamin
5. M. Sutardjo Kartohadikusumo
6. Mr. A.A. Maramis
7. R. Otto Iskandar Dinata
8. Drs. Moehammad Hatta

11. Indonesia yang merdeka selekas-
lekasnya,
Dasar Negara
Bentuk Negara Uni atau Federasi
Daerah Negara Indonesia
Badan Perwakilan Rakyat
Badan Penasehat
Bentuk Negara dan Kepala negara
Soal Pembelaan
Soal Keuangan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Soekarno selaku ketua panitia
sembilan, membuat penyelenggaraan
rapat disela pertemuan Dewan
Pertimbangan Pusat yang diadakan
oleh Pemerintah Militer
Jepang.Soekarno memimpin pertemuan
terkait tugas Panitia Kecil dan
mengumpulkan usul-usul dari 40 lin
yang dihadiri 38 orang.

12. Soekarno mengusulkan "panitia kecil" yang bersifat tidak resmi
yang beranggotakan 9 orang. Yang bertugas untuk menyusun rancangan
Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang di
dalamnya termuat dasar negara. Dari sembilan orang tersebut
terdapat 5 orang wakil golongan kebangsaan dan 4 orang wakil
golongan islam, yaitu :
Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Muh. Hatta
Mr. A.A Maramis
K.H. Wachid Hasyim
Abdul Kahar Muzakkir
Abikusno Tjokrosujoso
H. Agus Salim
Mr. Ahmad Subardjo
Mr. Muh. Yamin
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13. Piagam Jakarta
Pt.2
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
2. Kemanusiaan yang adil beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

14. Pada tanggal 10-16 Juli 1945 diadakan sidang kedua
BPUPKI dengan beberapa anggota untuk menyampaikan
apabila adanya keberatan terhadap bunyi Piagam Jakarta,
karena dapat menimbulkan benih-benih pengutamaan agama
tertentu (Islam). Salah satu anggota mengusulkan bahwa
rancangan pencantuman “tujuh kata” dianggap bersifat
sementara dan dapat didiskusikan lagi di pertemuan
berikutnya. Namun pro-kontra dapat diredakan oleh
Soekarno sebagai pemimpin rapat meminta dengan
meneteskan air mata, agar setiap golongan
menanggalkan kepentingannya masing-masing demi persatuan
Indonesia. Akhirnya usaha Soekarno berbuah hasil,
piagam jakarta yang kemudian menjadi rancangan pembukaan
UUD 1945 akhirnya disetujui dengan tetap mempertahankan
pencantuman “tujuh kata”.

18. Setelah Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya, Belanda juga mencoba untuk
mempertahankan kendali atas wilayah Indonesia.
Ini memicu perjuangan antara tentara Indonesia
dan Belanda yang berlangsung selama beberapa
tahun. Perjuangan ni dikenal sebagai Perang
Kemerdekaan Indonesia.
Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, terjadi
konflik politik antara golongan nasionalis,
islamis, dan komunis. Konflik ini mencapai
puncaknya pada peristiwa G30S/PKI pada tahun
1965, yang mengakibatkan kejatuhan pemerintahan
Soekarno dan dimulainya era Orde Baru yang
dimpimpin oleh Soeharto.
Setelah perjuangan melawan Belanda berhasil,
Indonesia memulai pemerintahan awalnya dibawah
pimpinan Presiden Soekarno. Pemerintah awal
Indoensia menghadapi banyak tandtangan seperti
pemulihan ekonomi, rekontruksi infrastruktur,
serta menegakkan stabilitas oliti dan
keamanan.
Pada Orde Baru, Indonesia mengalami kemajuan
pesat dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan
infrastruktur. Namun, juga terjadi pelanggaran
hak asasi manusia dan kebijakan-kebijakan yang
kontroversial.

19. Soeharto menetapkan secara resmi tanggal 1 Oktober sebagai hari Kesaktian
Pancasila. Bahkan karena kekhawatiran perbedaan berlarut-larut terkait
pancasila, Soeharto mengeluarkan Inpres no.12/1968 pada 13 April 1968. Yakni
sebuah instruksi yang membakukan susunan dan kata-kata dalam pancasila.
Orde Baru sepertinya benar-benar mendambakan stabilitas dan persatuan,
setelah trauma perselisihan yang terjadi pada orde sebelumnya. Dan Karenanya
Soeharto benar-benar ingin menjadikan Pancasila Ideologi tunggal
Wajah Orde Baru lambat laun semakin menampilkan sikap otoriternya. Pancasila
sebagai dasar negara ditafsir secara tunggal dan dijadikan alat untuk
menopang kekuasaan Soeharto, sekaligus juga dijadikan benteng ampuh untuk
menekan kelompok-kelompok yang menyuarakan secara kritis penyalahgunaan
kekuasaan yang dilakukan oleh Orde Baru. Stabilitas politik dijadikan tameng
yang ampuh menekan kelompok-kelompok oposisi demi langgengnya praktik
kebijakan orde baru yang dipenuhi oleh Nepotisme, Kolusi, maupun korupsi.
Namun kondisi inipun menemukan batasnya. Suara-suara, kerinduan, maupun
tuntutan akan suasana keterbukaan (demokrasi) menemui momentumnya. Pada 21
mei 1998, rakyat, mahasiswa, LSM, maupun rakyat Indonesia secara luas
menyerukan “reformasi”. Soeharto akhirnya lengser.

20. Kita semua tahu bahwa sejak masa-masa orde baru berkuasa, Pancasila benar-benar merupakan
seperangkat ideologi untuk menopang kuasaan rezim otoriter.
Apapun yang ditinggalkan oleh Soeharto seolah bernilai buruk dan otoriter dan oleh karena
itu harus dihindari bahkan ditinggalkan. Namun, lambat laun keterbukaan demokrasi sebagai
buah dari reformasi 1998 mempunyai konsekuensinya sendiri. Masyarakat mulai tersadarkan,
bahwa di bidang ekonomi kesenjangan kesejahteraan ekonomi masyarakat semakin terlihat dan
menjadi fakta yang semakin tampak dan memenuhi kesadaran bersama. Kesenjangan pemerataan
keadilan sungguh merupakan problem yang harus segera dipecahkan.
Praktik intolerasi baik berdasar konflik etnis, agama, maupun penguasaan sumber daya
sungguh menjadi keprihatinan bersama karena telah membelah prinsip persatuan nasional
yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya.

21. Namun begitu, secara resmi keputusan atau kesepakatan Pancasila menjadi dasar
Negara Republik Indonesia secara normatif ternyata tercantum dalam ketetapan
MPR. Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Pancasila
sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam
kehidupan bernegara” (MD, 2011). Ketetapan ini terus dipertahankan, meskipun
ketika itu Indonesia akan menghadapi Amandeman Undang-Undang DasarNegara
Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Sungguh usaha-usaha yang telah dirintis untuk “Meremajakan Pancasila”
karena telah terlalu menjadi alat kepentingan politik orde baru perlu
terus menerus digalakkan dan dilanjutkan. Benar sekali apa yang
dikatakan oleh Ignas Kleden, bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah
merupakan barang yang sudah jadi melainkan sesuatu yang harus terus-
menerus diusahakan. Kemerdekaan Indonesia hanyalah merupakan “gerbang”
menuju apa-apa yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.