Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia maksudnya adalah pancasila dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara indonesiaNena Puji
Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia maksudnya adalah pancasila dijadikan sumber dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya
power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
kelompok 2
Fredika aulia kimas
Axcellia theresa
Denia tamara v
Eka ananda laksana p
Nara safitri
Nathasya Kareen z
Sarah rahmadiani
Siti khalimatus s
Sekar anastry p
Winda
Neysha romantika
- 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil dari BPUPKI yang terdiri dari 9orang yaitu Panitia Sembilan guna mensistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan
- Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila
- 22 juni 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar Negara yang dikenal dengan nama “piagam Jakarta atau Jakarta Charter”
-tokoh panitia 9
Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
Mr. Mohammad Yamin (anggota)
KH. Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
H. Agus Salim (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, salah satunya yaitu
PPKI mengesahkan Pancasila didalam badan UUD 1945 yang diambil dari piagam charter dengan perubahan pada bunyi sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
KENAPA DIUBAH? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan,
karena tentunya akan ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.
Pancasila diambil dari alinea ke-4 piagam Jakarta yang diubah pada sila pertamanya,
Yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
power point ini mengenai demokrasi mulai dari pengertian, pilarnya, macam-macam kebebasannya, ciri-ciri pemerintahan yang demokratis, macam-macam dan perkembangan demokrasi, tantangan yang menjungkal demokrasi
kelompok 2
Fredika aulia kimas
Axcellia theresa
Denia tamara v
Eka ananda laksana p
Nara safitri
Nathasya Kareen z
Sarah rahmadiani
Siti khalimatus s
Sekar anastry p
Winda
Neysha romantika
- 1 Juni 1945, dibentuk panitia kecil dari BPUPKI yang terdiri dari 9orang yaitu Panitia Sembilan guna mensistematikan gagasan dasar negara yang sebelumnya diproklamirkan
- Panitia Sembilan dibentuk setelah Ir. Soekarno memberikan rumusan Pancasila
- 22 juni 1945 Panitia 9 menghasilkan rumusan dasar Negara yang dikenal dengan nama “piagam Jakarta atau Jakarta Charter”
-tokoh panitia 9
Ir. Soekarno (ketua)
Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua)
Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
Mr. Mohammad Yamin (anggota)
KH. Wahid Hasjim (anggota)
Abdoel Kahar Moezakir (anggota)
Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota)
H. Agus Salim (anggota)
Mr. Alexander Andries Maramis (anggota)
Hal yang dibahas dan diubah dalam sidang tanggal 18 Agustus 1945, salah satunya yaitu
PPKI mengesahkan Pancasila didalam badan UUD 1945 yang diambil dari piagam charter dengan perubahan pada bunyi sila pertama yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
KENAPA DIUBAH? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan,
karena tentunya akan ada keberatan oleh pihak lain yang tidak beragama Islam.
Pancasila diambil dari alinea ke-4 piagam Jakarta yang diubah pada sila pertamanya,
Yaitu "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diganti menjadi "ketuhanan yang maha esa“.
Berdasarkan http://www.slideshare.net/audiniaudi/makalah-sistem-pemerintahan-indonesia-32882801
SEMESTER II
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014
Dibuat oleh kelompok 1 dengan berbagai sumber.
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Sejarah lahirnya (proses perumusan) Pancasila dan UUD 45
Nilai-nilai Pancasila dalam konteks sejarah
Bentuk-bentuk Implementasi nilai Pancasila dalam konteks Perjuangan
File slide show Pancasila sebagai kajian sejarah bangsa Indonesia ,membahas tentang latar belakang terbentuk nya Pancasila mulai dari sebelum kemerdekaan,dimasa orde lama ,dan masa orde baru,serta penjelasan tentang sila sila yang terbentuk atau di utarakan sebelum terbentuknya Pancasila seperti sekarang ,serta badan badan atau orang yang terlibat di balik terbentuk nya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia yang kita gunakan saat ini ,yang menjadi landasan utama atau sebagai pegangan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari hari ,yang berisikan nilai nilai dan norma norma yang sesuai dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara
berikut adalah sejarah lahirnya pancasila di negara indonesia, dimulai dari negara indonesia belum merdeka. persiapan matang membuat pancasila dijadikan pondasi negara indonesia.
Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik IndonesiaBima Ridwan
Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.
Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya melemahkan ideology Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, contoh: kekacauan di Aceh,Kalimantan, Sulawesi, Ambon , Papua, dll.
ppt profesionalisasi pendidikan Pai 9.pdfNur afiyah
Pembelajaran landasan pendidikan yang membahas tentang profesionalisasi pendidikan. Semoga dengan adanya materi ini dapat memudahkan kita untuk memahami dengan baik serta menambah pengetahuan kita tentang profesionalisasi pendidikan.
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
1. DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA
DARI MASA KEMERDEKAAN SAMPAI
MASA ORDE LAMA
Disusun Oleh :
1. Adhaningrum (5213413064)
2. Paisal Husaini (5213413066)
3. Agus Asnafi (5213413968)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)
TAHUN 2013
2. Dinamika Pelaksanaan Pancasila dari Masa
Kemerdekaan Sampai Masa Orde Lama
A. Proklamasi dan
Lahirnya
Pancasila
B. Dinamika
Penyusunan Pancasila
(Pra-proklamasi)
C. Dinamika
Pancasila pada
Orde Lama
D. Penyimpangan
Pancasila pada
Masa Orde Lama
3. A. Proklamasi dan Lahirnya Pancasila
Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara
merupakan kesepakatan politik para founding
fathers ketika negara Indonesia didirikan. Namun
dalam perjalanan panjang kehidupan berbangsa dan
bernegara, Pancasila sering mengalami berbagai
deviasi dalam aktualisasi nilai-nilainya.
Pancasila sering digolongkan ke dalam ideologi
tengah di antara dua ideologi besar dunia yang
paling berpengaruh. Pancasila bukan berpaham
komunisme dan bukan berpaham kapitalisme.
4. Pada saat berdirinya negara Republik Indonesia, kita
sepakat mendasarkan diri pada ideologi Pancasila dan
UUD 1945 dalam mengatur dan menjalankan kehidupan
negara. Namun sejak Nopember 1945 sampai sebelum
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 pemerintah Indonesia
mengubah haluan politiknya dengan mempraktikan sistem
demokrasi liberal. Kemudian dikoreksi dengan keluarnya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959.Dengan keluarnya Dekrit
Presiden ini haluan politk negara diubah. Kebijaksanaan
pemerintah anti terhadap Barat (kapitalisme). Kondisi ini
dimanfaatkan oleh PKI. Puncaknya adalah peristiwa
pemberontakan Gerakan 30 September 1965.
5. Peristiwa ini menjadi pemicu tumbangnya
pemerintahan Orde Lama (Ir.Soekarno) dan
berkuasanya pemerintahan Orde Baru (Jenderal
Suharto). Orde Baru cenderung ke praktik
Liberalisme-kapitalistik dalam mengelola negara. Pada
tahun 1998 muncullah gerakan reformasi yang dahsyat
dan berhasil mengakhiri 32 tahun kekuasaan Orde
Baru. Setelah tumbangnya regim Orde Baru telah
muncul 4 regim Pemerintahan Reformasi sampai saat
ini.
6. Pancasila sebagai dasar Negara RI lahir pada
tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI atau
Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan
Indonesia (Dokuritzu Zyunbi Tyoosa Kay). Sidang
BPUPKI itu membahas tentang dasar Negara RI.
Ketua sidang, Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat.
Beberapa tokoh menyampaikan orasi mengenai dasar
Negara. Mereka adalah Muhammad Yamin, Ki Bagoes
Hadikoesoemo, Mr Supomo, Liem Koen Hian, dan Ir.
Soekarno. Pada sidang hari ketiga, 1 Juni 1945, Ir
Soekarno tampil dengan gagasannya yang diberinya
nama PANCASILA.
7. B. Dinamika Penyusunan Pancasila (Pra-proklamasi)
Dalam sidang BPUPKI, dasar Negara dibahas oleh Panitia
Kecil (Panitia 9) yang di dalamnya terdapat dua kubu.
Kubu Nasionalis Netral Agama (Soekarno, Hatta,
Ahmad Soebardjo, A. A. Maramis, Muhammad Yamin).
Kubu Nasionalis Muslim (Kahar Muzakkir, Agus Salim,
Abikusno Tjokrosujoso, Wahid Hasyim)
Prof Faisal Ismail menarik kesimpulan sebagai berikut:
Pembentukan Pancasila bersifat normal dan prosedural
karena formulasi Pancasila itu telah disepakati dalam
Panitia 9 BPUPKI (institusi resmi yang diberi kewenangan
untuk memformulasikan dasar negara)
8. Pancasila tidak pernah dicabut
Sejak mulai sidang Konstituante pada 10 Nov 1956 sampai
Dekrit 5 Juli 1959 tidak ada pencabutan resmi Pancasila
sebagai dasar negara
Yang terjadi adalah sidang untuk menyusun UUD baru yang
menggantikan UUD 45 dan kemudian
mengalami deadlock ketika membahas masalah dasar negara
Pancasila bersifat final dan mengikat karena pada founding
fathers (baik wakil-wakil nasionalis netral agama maupun
nasionalis muslim) dalam sidang BPUPKI sudah menerima
Pancasila sebagai dasar falsafah negara.
9. C. Dinamika Pancasila pada Orde Lama
Orde lama berlangsung dari tahun 1959-
1966. Pada masa itu berlaku demokrasi
terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya
kembali UUD 1945, Presiden Soekarno
meletakkan dasar kepemimpinannya yaitu
demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan. Dalam praktiknya menyimpang
dimana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-
kepentingan tertentu.
10. D. Penyimpangan Pancasila pada Masa Orde Lama
Penyimpangan-penyimpangan di era Orde Lama itu
antara lain:
1. Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan umum
1955 dan membentuk DPR Gotong Royong. Hal ini
dilakukan karena DPR menolak rancangan pendapaan
dan belanja Negara yang diajukan pemerintah.
2. Pimpinan lembaga-lembaga Negara diberi
kedudukan sebagai menteri-menteri Negara yang
berarti menempatkannya sebagai pembantu presiden.
11. 3. Kekuasaan presiden melebihi wewenang yang ditetapkan
didalam UUD 1945.
Hal ini terbukti dengan keluarnya beberapa keputusan
presiden sebagai produk hukum yang setingkat dengan UUD
tanpa persetujuan DPR. Penetapan ini antara lain meliputi hal-
hal sebagai berikut:
a) Penyederhanaan kehidupan partai-partai politik dengan
dikeluarkannya Penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959.
b) Pembentukan Front Nasional dengan Penetapan Presiden
nomor 13 tahun 1959.
c) Pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota MPRS,
DPA dan MA oleh presiden.
4 Hak budget DPR tidak berjalan karena pemerintah tidak
mengajukan rancangan undang-udang APBN untuk
mendapatkan persetujuan DPR.