1Makalah Pancasilasebagai Dasar Negara Republik IndonesiaPublished : 19.56 Author : Bima RidwanI. PENDAHULUANDasar negara ...
2satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabutmandat MPR yang diberikan kepada ...
3nirwana dengan melalui samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yangberbeda. Ajaran moral tersebut adalah Da...
42) Kebangsaan persatuan Indonesia.3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebij...
51) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan sya’riat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.2) Kemanusiaan yang adil dan beradab3) P...
61) Ketuhanan Yang Maha Esa2) Peri Kemanusiaan3) Kebangsaan4) Kedaulatan Rakyat5) Keadilan SosialDari berbagai macam rumus...
7merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalamseloka “Bhinneka Tunggal Ika”.Mengenai...
8dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dariPancasila akan menyebabkan Panc...
9Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.C. Memaknai Pancasila Sebagai Dasar N...
10tanpa mengabaikan nilai-nilai agama itu dianggap mampu mengurai persoalan pelikhubungan agama dengan negara, yang dihada...
11D. Melaksanakan Pancasila Sebagai Dasar Negara Melalui Paradigma Fungsional.Baik disadari atau tidak, dan baik diakui at...
12meja hijau dan dijatuhi hukuman, yang hebatnya, tidak jarang selain mencoba mengelakdengan dalih sakit juga mampu tampil...
13Indosat dan PT Semen Gresik, Kemunduran yang terasa paling mendasar selama eraReformasi Nasional adalah merosotnya peran...
14tetapi benar-benar dapat ditindaklanjuti ke dalam kebijaka nasional oleh dan dalam sistemnasional IndonesiaIII. KESIMPUL...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

108,485 views

Published on

Dasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudian diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibalik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedang dilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macam gugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupun ideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam format dasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.
Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.
Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinis serta upaya melemahkan ideology Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaan rakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, contoh: kekacauan di Aceh,Kalimantan, Sulawesi, Ambon , Papua, dll.

Published in: Education

Makalah Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia

  1. 1. 1Makalah Pancasilasebagai Dasar Negara Republik IndonesiaPublished : 19.56 Author : Bima RidwanI. PENDAHULUANDasar negara Republik Indonesia adalah Pancasila yang terdapat dalam PembukaanUUD 1945 dan secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, kemudiandiundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 bersama-sama dengan batangtubuh UUD 1945. Dalam sejarahnya, eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat NegaraRepublik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuaidengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlindung dibaliklegitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan, dalam kedudukan yang sepertiini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dannegara Indonesia melainkan direduksi, dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politikpenguasa pada saat itu. Dalam kondisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang sedangdilanda oleh arus krisis dan disintegrasi maka Pancasila tidak terhindar dari berbagai macamgugatan, sinisme, serta pelecehan terhadap kredibilitas dirinya sebagai dasar negara ataupunideologi, namun demikian perlu segera kita sadari bahwa tanpa suatu platform dalam formatdasar negara atau ideologi maka suatu bangsa mustahil akan dapat survive dalam menghadapiberbagai tantangan dan ancaman.Berdasarkan kenyataan tersebut di atas gerakan reformasi berupaya untukmengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar negara RepublikIndonesia, yang hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa MPR No.XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai
  2. 2. 2satu-satunya asas bagi Orsospol di Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabutmandat MPR yang diberikan kepada Presiden atas kewenangan untuk membudayakanPancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingankekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri, kemudian dunia pendidikan tinggimemiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswauntuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan obyektif.Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masalampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapanbahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan sertamengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan sinisserta upaya melemahkan ideology Pancasila berakibat fatal yaitu melemahkan kepercayaanrakyat yang akhirnya mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, contoh: kekacauan diAceh,Kalimantan, Sulawesi, Ambon , Papua, dll.II. PEMBAHASANA. Pengertian PancasilaKedudukan dan fungsi Pancasila jika dikaji secara ilmiah memiliki pengertian yangluas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologinegara dan sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya, terdapat berbagaimacam terminologi yang harus kita deskripsikan secara obyektif. Oleh karena itu untukmemahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupunperistilahannya maka pengertian Pancasila meliputi :1. Pengertian Pancasila secara EtimologisPancasila berasal dari bahasa Sansekerta dari India, menurut Muhammad Yamindalam bahasa Sansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu :Panca artinya lima Syila artinya batu sendi, dasar, atau Syiila artinya peraturan tingkah lakuyang baik/senonoh.Secara etimologis kata Pancasila berasal dari istilah Pancasyila yang memiliki artisecara harfiah dasar yang memiliki lima unsur. Kata Pancasila mula-mula terdapat dalamkepustakaan Budha di India. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai
  3. 3. 3nirwana dengan melalui samadhi dan setiap golongan mempunyai kewajiban moral yangberbeda. Ajaran moral tersebut adalah Dasasyiila, Saptasyiila, Pancasyiila. Pancasyiilamenurut Budha merupakan lima aturan (five moral principle) yang harus ditaati, meliputilarangan membunuh, mencuri, berzina, berdusta dan larangan minum-minuman keras.Melalui penyebaran agama Hindu dan Budha, kebudayaan India masuk ke Indonesiasehingga ajaran Pancasyiila masuk kepustakaan Jawa terutama jaman Majapahit yaitu dalambuku syair pujian Negara Kertagama karangan Empu Prapanca disebutkan raja menjalankandengan setia ke lima pantangan (Pancasila). Setelah Majapahit runtuh dan agama Islamtersebar, sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih dikenal masyarakat Jawayaitu lima larangan (mo limo/M5) : mateni (membunuh), maling (mencuri), madon (berzina),mabok (minuman keras/candu), main (berjudi).2. Pengertian Pancasila Secara HistorisSidang BPUPKI pertama membahas tentang dasar negara yang akan diterapkan. Dalamsidang tersebut muncul tiga pembicara yaitu M. Yamin, Soepomo dan Ir.Soekarno yangmengusulkan nama dasar negara Indonesia disebut Pancasila. Tanggal 18 Agustus 1945disahkan UUD 1945 termasuk Pembukaannya yang didalamnya termuat isi rumusan limaprinsip sebagai dasar negara. Walaupun dalam Pembukaan UUD 1945 tidak termuatistilah/kata Pancasila, namun yang dimaksudkan dasar negara Indonesia adalah disebutdengan Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangkapembentukan rumusan dasar negara yang secara spontan diterima oleh peserta sidangBPUPKI secara bulat. Secara historis proses perumusan Pancasila adalah :a. Mr. Muhammad YaminPada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, M. Yamin berpidato mengusulkan limaasas dasar negara sebagai berikut :1) Peri Kebangsaan2) Peri Kemanusiaan3) Peri Ketuhanan4) Peri Kerakyatan5) Kesejahteraan RakyatSetelah berpidato beliau juga menyampaikan usul secara tertulis mengenai rancanganUUD RI yang di dalamnya tercantum rumusan lima asas dasar negara sebagai berikut :1) Ketuhanan Yang Maha Esa.
  4. 4. 42) Kebangsaan persatuan Indonesia.3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan.5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.b. Mr. SoepomoPada sidang BPUPKI tanggal 31 Mei 1945 Soepomo mengusulkan limadasar negara sebagai berikut :1) Persatuan2) Kekeluargaan3) Keseimbangan lahir dan bathin4) Musyawarah5) Keadilan rakyat.c. Ir. SoekarnoPada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan dasar negarayang disebut dengan nama Pancasila secara lisan/tanpa teks sebagai berikut :1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia.2) Internasionalisme atau Perikemanusiaan.3) Mufakat atau Demokrasi.4) Kesejahteraan Sosial.5) Ketuhanan yang berkebudayaanSelanjutnya beliau mengusulkan kelima sila dapat diperas menjadi Tri Sila yaitu SosioNasional (Nasionalisme dan Internasionalisme), Sosio Demokrasi (Demokrasi denganKesejahteraan Rakyat), Ketuhanan yang Maha Esa. Adapun Tri Sila masih diperas lagimenjadi Eka Sila yang intinya adalah “gotong royong”.c. Piagam JakartaPada tanggal 22 Juni 1945 diadakan sidang oleh 9 anggota BPUPKI (PanitiaSembilan) yang menghasilkan “Piagam Jakarta” dan didalamnya termuat Pancasila denganrumusan sebagai berikut :
  5. 5. 51) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan sya’riat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.2) Kemanusiaan yang adil dan beradab3) Persatuan Indonesia4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Pengertian Pancasila Secara Terminologis Dalam Pembukaan UUD 1945 yangditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :1) Ketuhanan Yang Maha Esa2) Kemanusiaan yang adil dan beradab3) Persatuan Indonesia4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yangsecara konstitusional sah dan benar sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Namun dalamsejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia mempertahankan proklamasidan eksistensinya, terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut :1. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (29 Desember – 17 Agustus 1950)1) Ketuhanan Yang Maha Esa2) Peri Kemanusiaan3) Kebangsaan4) Kerakyatan5) Keadilan Sosial2. Dalam UUD Sementara 1950 (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)1) Ketuhanan Yang Maha Esa2) Peri Kemanusiaan3) Kebangsaan4) Kerakyatan5) Keadilan Sosial3. Dalam kalangan masyarakat luas
  6. 6. 61) Ketuhanan Yang Maha Esa2) Peri Kemanusiaan3) Kebangsaan4) Kedaulatan Rakyat5) Keadilan SosialDari berbagai macam rumusan Pancasila, yang sah dan benar adalah rumusanPancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000.B. Pancasila sebagai Dasar NegaraPengertian Pancasila sebagai dasar Negara diperoleh dari Alinea keempat PembukaanUUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yangmenandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dandipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia.Memorandum DPR-GR itu disahkan pula oleh MPRS dengan KetetapanNo.XX/MPRS/1966. Ketetapan MPR No.V/MPR/1973 dan Ketetapan MPRNo.IX/MPR/1978 yang menegaskan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumberhukum atau sumber dari tertib hukum di Indonesia.Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara(philosophische grondslaag) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alineakeempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyatIndonesia yang merdeka.Dengan syarat utama sebuah bangsa menurut Ernest Renan: kehendak untuk bersatu(le desir d’etre ensemble) dan memahami Pancasila dari sejarahnya dapat diketahui bahwaPancasila merupakan sebuah kompromi dan konsensus nasional karena memuat nilai-nilaiyang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia.Maka Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragamandalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. PenetapanPancasila sebagai dasar negara tak hendak menghapuskan perbedaan (indifferentism), tetapi
  7. 7. 7merangkum semuanya dalam satu semboyan empiris khas Indonesia yang dinyatakan dalamseloka “Bhinneka Tunggal Ika”.Mengenai hal itu pantaslah diingat pendapat Prof.Dr. Supomo: “Jika kita hendakmendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakatIndonesia, maka Negara kita harus berdasar atas aliran pikiran Negara (Staatside)integralistik … Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalammasyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkanmengatasi segala golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisanrakyatnya …”Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negaraIndonesia adalah Negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tundukkepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Mengenaihal itu, Kirdi Dipoyudo (1979:30) menjelaskan: “Negara Pancasila adalah suatu negara yangdidirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi danmengembangkan martabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaanyang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia,mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin,memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, danmencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).”Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh)sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya,dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkanmartabat dan hak-hak azasi semua warga bangsa Indonesia. Perlindungan dan pengembanganmartabat kemanusiaan itu merupakan kewajiban negara, yakni dengan memandang manusiaqua talis, manusia adalah manusia sesuai dengan principium identatis-nya.Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dan ditegaskankeseragaman sistematikanya melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 1968 itu tersusun secarahirarkis-piramidal. Setiap sila (dasar/ azas) memiliki hubungan yang saling mengikat danmenjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggarsatu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Oleh karenaitu, Pancasila pun harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh, yang tidak
  8. 8. 8dapat dipisah-pisahkan. Usaha memisahkan sila-sila dalam kesatuan yang utuh dan bulat dariPancasila akan menyebabkan Pancasila kehilangan esensinya sebagai dasar negara.Sebagai alasan mengapa Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat danutuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secaratepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959, Prof. Notonagoro melukiskan sifat hirarkis-piramidal Pancasila dengan menempatkan sila “Ketuhanan Yang Mahaesa” sebagai basisbentuk piramid Pancasila. Dengan demikian keempat sila yang lain haruslah dijiwai oleh sila“Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara tegas, Dr. Hamka mengatakan: “Tiap-tiap orangberagama atau percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perludibicarakan lagi, karena sila yang 4 dari Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja dari silapertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.”Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negarasesungguhnya berisi:1. Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/ perwakilan, serta ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Persatuan Indonesia, yang ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.3. Persatuan Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaanyang adil dan beradab, ber-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaandalam permusyawaratan/ perwakilan, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa, yang ber-Kemanusiaan yang adil danberadab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia.5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang ber-Ketuhanan yang mahaesa,yang ber-Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ber-Persatuan Indonesia, dan ber-
  9. 9. 9Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.C. Memaknai Pancasila Sebagai Dasar Negara.Sejak Sebelum merdeka Pancasila dirumuskan dan kemudian sehari setelah merdekaditetapkan sebagai dasar negara. Keputusan itu diterima oleh semupihak karena Pancasilamemang merupakan rumusan kompromi antara berbagai elemen yang berada di negeri ini.Namun demikian Perjalanan pancasila dalam sejarah negeri ini tidaklah mulus. MasuknyaIndonesia ke dalam demokrasi liberal produk dari maklumat X yang kemudian disusuldengan penetapan UUDS 1950 menempatkan politik Indonesia sebagai sistem liberal denganmulti partai dengan sistem pemerintahan Parlementer telah menyimpang dari UUD 1945.Sidang konstituante yang menempatkan semua UUD yang ada baik UUD 1945 maupun UUD1950 sebagai UUD sementara yang harus diubah, maka persoaalan dasar negara kemudianjuga muncul kembali partai-partai Nasional dan komunis mendukung dasar pancasilasementara Masyumi, NU, Perti PSII dan partai islam lainnya mendukung Islam sebagai dasarnegara. Ini antara lain salah satu fase sejarah perjalanan Pancasila yang mesti dirunut.KH Muchid Muzadi (Mustasyar PBNU) mencoba menjelaskan kenapa NU yanagasejak awal telah mensepakati Pancasila sebagai dasar negara sampai bias mengikuti Masyumimenghendaki dasar Islam. Ada beberapa alasan, pertama musuh bebuyutan NU yaitu PKIikut mendukung Pancasila, maka NU khawatir Pancasila tidak murni lagi dijadikan saranamanipulasi oleh komunis, saat itu Bung Karno juga mulai akan memeras-meras Pancasilamenjadi Trisila samapi Eka sila. Ini juga mengkhawatirkan NU dengan nasib Pancasila yangseutuhnya, makanya NU kemudian memilih dasar Islam. Ketika konstituante mengalamijalan buntu setelah dilakukan voting tentang dasar negara yang kekuatannya berimbang,pihak NU mulai realistis, karena itu mencoba melalui pendekatan dengan Bung Karno, kalauKembali Ke UUD 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara hendaklah PiagamJakarta tetap dijadikan sumber inspirasi dan sumber hukum dan tetap menjiwai UUD 1945.Tuntutan NU itu dipenuhi karena itu NU kemudian bersedia menjadi pendorong kembali KeUUD 1945 dan Penempatan pancasila sebagai dasar negara. Kembalinya NU ke dasarpancasila itu sebenarnya telah dirumuskan oleh KH Achmad Siddiq pada tahun 1957 saatsidang Konstituante berlangsung, tetapi usulan itu tidak memperoleh tanggapan serius.Usulan NU yang disampaikan oleh KH Saifuddin Zuhri dalam sidang Konstituante untukpenempatan Piagam Jakarta sebagai jiwa dari UUD 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara
  10. 10. 10tanpa mengabaikan nilai-nilai agama itu dianggap mampu mengurai persoalan pelikhubungan agama dengan negara, yang dihadapi oleh semua partai agama saat itu. Jalan keluaryang ditawarkan oleh NU itu dianggap langkah sangat cerdik, akhirnya partai-partai Islamyang selama ini menghendaki dasar Islam bersedia menerima Pancasila dan UUD 1945.Ketika hubungan agama dengan negara kembali mencuat setelah munculnya berbagaiperistiwa komando jhad dan gerakan teror lainnya di Indonesia yang terisnpirasi olehRevolusi Islam Iran, tidak sedikit kelompok yang memiliki aspirasi negara Islam munculkembali. Gerakan Islam radikal juga amulai marak hingga awal tahun 1980. Karena itu dalamMusyawarah Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1982 NU menetapkan Pancasila sebagaiAsas organisasinya dengan beberapa alasan antara lain :1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara republik Indonesia bukanlah agama, tidakdapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukanagama.2. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat IslamIndonesia untuk menjalankan syariat agamanya. Selanjutnya dikatakan bahwa NUberkewajiban mengamankan pengertian Pancasila secara murni dan konsekwen. Katamengamankan pengertian pancasila menjadi komitmen NU hal itu tidak lain karenaselama ini Pancasila cenderung disalahartikan, selama ini misalnya orde barumenggunakan Pancasila untuk menstigma kelompok lain sehingga dijadikan alasan untukmenyingkirkan seseorang, padahal Pancasila merupakan wadah kompromi bagi anekamacam bangsa Indonesia. Belum lagi kalau selama ini kita mengaku Pancasila sebagaidasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi dalam kenyatannya kita telahbanyak mengingkari ketetapan itu. Karena itu pengertian arah dan tujuan Pancasila perludiamankan, perlu diluruskan, dan kini kewajiban kita, apakah sistem politik kita,demokrasi kita sistem ekonomi kita dan sistem relasi sosial kita masih berpijak padaPancasila ini perlu kita periksa satu persatu, kalau kita masih mengakui Pancasila sebagaidasar negara.
  11. 11. 11D. Melaksanakan Pancasila Sebagai Dasar Negara Melalui Paradigma Fungsional.Baik disadari atau tidak, dan baik diakui atau tidak, bersamaan dengan demikianbanyak perbaikan yang dibawa oleh gerakan Reformasi Nasional sejak tahun 1998, jugamuncul berbagai kemunduran dalam berbagai bidang, yang dapat menyebabkan kitabertanya-tanya kepada diri kita sendiri, hendak kemanakah Republik ini hendak dibawa?Beberapa contoh kemajuan dan kemunduran dapat disebutkan sebagai berikut. Mari kitamulai dengan kemajuan bahkan kemajuan besar yang telah dibawa oleh gerakan ReformasiNasional. Seperti juga halnya Orde Baru telah mengoreksi demikian banyak kelemahan OrdeLama, gerakan Reformasi Nasional telah mengoreksi demikian banyak kelemahan OrdeBaru, terutama dalam penghormatan dan perlindungan terhadap hak sipil dan politik. Secaraumum Republik Indonesia pasca 1998 terkesan memang lebih terbuka dan lebih demokratis.Hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan telah terwujud hampir secarapenuh. Pers dan media massa Indonesia termasuk pers dan media massa yang paling bebas diAsia Tenggara. Partai politik boleh didirikan kapan saja dan seberapa pun banyaknya.Pemberontakan bersenjata di daerah Aceh telah diakhiri dan suatu pemerintahan daerah yangdipilih langsung oleh rakyat Aceh terbentuk, walaupun dengan bantuan mediasi oleh seorangmantan Presiden Finlandia. Rangkaian pemilihan umum telah berlangsung secara langsung,umum, bersih, jujur, dan adil seperti sudah lama didambakan. TNI dan Polri telahdikembalikan pada missi dan fungsi pokoknya, dan seiring dengan itu tidak ada lagi fraksiTNI dan Polri di lembaga-lembaga legislatif. Namun, di luar atau di samping kemajuan besardalam penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak sipil dan politik tersebut jugaterlihat stagnasi, bahkan kemerdekaan terutama dalam penghormatan, perlindungan, sertapemenuhan hak ekonomi, sosial, serta budaya rakyat Indonesia.Secara umum, Indonesia terasa masih belum mampu keluar dari suasana krisisekonomi yang bermula pada tahun 1997, satu dasawarsa yang lalu. Jumlah mereka yanghidup dalam kemiskinan masih tetap tinggi. Fasilitas pendidikan serta pelayanan kesehatanyang pernah demikian baik dan murah dilakukan melalui rangkaian sekolah-sekolah SDinpres dan puskesmas terkesan amat merosot. Lumayan banyak pengusaha asing yang sudahmenanam modalnya di Indonesia kemudian memindahkan lokasi investasinya ke negara-negara tetangga yang dipandang kondisinya lebih kondusif. Korupsi, yang bersama dengankolusi dan nepotisme dipandang merupakan salah satu dosa yang diwariskan Orde Baru,bukannya berkurang, tapi malah meningkat, terutama di tingkat daerah. Berbondong-bondonggubernur, bupati, walikota, dan para anggota dewan perwakilan daerah yang dihadapkan ke
  12. 12. 12meja hijau dan dijatuhi hukuman, yang hebatnya, tidak jarang selain mencoba mengelakdengan dalih sakit juga mampu tampil di depan publik dengan wajah bagaikan tak bersalah,yang kadang kala bahkan dengan penuh senyum.Dalam kehidupan politik, terlihat kesan kuat bahwa telah timbul apa yang pernahdisebut dan dikhawatirkan oleh Dr Mohammad Hatta sebagai suatu ultra demokrasi.Walaupun lembaga legislatif serta lembaga eksekutif telah dipilih secara demokratis, namundemonstrasi ke jalan-jalan bukan saja tidak berhenti, tetapi sudah menjadi suatu hal yangterjadi secara rutin. Tiada hari tanpa demonstrasi. Partai-partai politik yang seyogyanyaberfungsi sebagai lembaga demokrasi yang mengagregasi serta mengartikulasikan aspirasidan kepentingan rakyat serta sebagai wahana untuk seleksi kepemimpinan ditengarai hanyaasyik dengan dirinya sendiri dan telah mulai kehilangan kepercayaan dari rakyat. Pemekarandaerah-daerah otonom yang berlanjut secara terus-menerus serta penyerahan tugas danwewenang otonomi yang luas ke daerah tingkat dua terkesan hanya menimbulkanpembengkakan lembaga, penambahan jumlah pejabat serta dukungan fasilitasnya, sertapeningkatan anggaran pengeluaran tanpa makna yang signifikan bagi peningkatan taraf hiduprakyat. Di antara para pejabat negara yang baru ini tidak terhitung banyaknya yang berusahamenduduki jabatannya dengan cara memalsu ijazah dan membeli suara dengan satu dan laincara.Kekuatan TNI terutama di laut dan di udara sedemikian lemahnya, sehingga bukan sajadilecehkan oleh pesawat-pesawat tempur US Navy yang pernah terbang tanpa izin melintasiwilayah teritorial Republik Indonesia, tetapi juga oleh kapalkapalperang kecil kerajaanMalaysia di perairan Ambalat yang dipersengketakan. Selain itu, jajaran Polri bagaikan tanpadaya menghadapi maraknya illegal logging dan illegal fishing yang terjadi hampir di seluruhpelosok Indonesia.Bersamaan dengan itu, pemberian izin hak pengusahaan hutan dan hak guna usahayang bagaikan tanpa batas nota juga tanpa pengawasan yang efektif bukan saja secara praktistelah mencaplok demikian luas hak l masyarakat adat tanpa ganti rugi satu senpun, tetapi jugatelah mengakibatkan penggundulan hutan, yang berakibat terjadinya bencana alam secaraberuntun berupa banjir dan tanah longsor. Dalam menangani rangkaian bencana alam ini,dengan tetap menghargai kerja keras pemerintah selama ini, namun sukar dihindari kesanbahwa penanggulangannya lebih banyak dilakukan secara ad hoc. Syukur bahwa akhirnyaDPR RI mengesahkan suatu Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana yangmengatur masalah ini secara lebih komprehensif. Sekedar untuk memenuhi kebutuhananggaran pendapatan dan belanja tahunan, tanpa berpikir panjang Pemerintah telah menjualkepada pihak asing badan-badan usaha milik negara yang sangat menguntungkan, seperti
  13. 13. 13Indosat dan PT Semen Gresik, Kemunduran yang terasa paling mendasar selama eraReformasi Nasional adalah merosotnya peran Pancasila sebagai Dasar Negara, dalam artibahwa secara substantif hampir tidak ada kaitan lagi antara sistem nilai yang terkandungdalam Pancasila dengan norma-norma hukum nasional serta kebijakan pemerintahan yangseyogyanya menindaklanjutinya. Sudah barang tentu, frasa Pancasila secara formal hampirselalu disebut sebagai rujukan dalam dokumen-dokumen negara. Namun terlihat jelas bahwaPancasila yang secara formal dijadikan rujukan tersebut sekarang terasa bagaikan tanpa jiwa,tanpa makna, tanpa substansi, dan praktis tanpa manfaat bagi Rakyat Indonesia. Pancasilatelah diredusir dari posisi semula sebagai Dasar Negara yang disepakati sebagai suatu kontrakpolitik di antara para Pendiri Negara menjadi sekedar semacam mantra sekuler dalam ritualkehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam posisi yang telah diredusir ini, hampirkeseluruhan kebijakan nasional baik yang dituangkan dalam peraturan perundang-undanganmaupun dalam demikian banyak keputusan pemerintahan yang diambil sejak tahun 1998terasa demikian dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan pragmatis berjangka pendek,tanpa idealisme, tanpa filsafat, tanpa ideologi, dan tidak jarang juga tanpa moral. Tidak ayallagi, kemerosotan peran Pancasila sebagai Dasar Negara ini secara historis dan secara yuridiskonstitusional dapat dipandang sebagai ancaman paling besar terhadap keseluruhan eksistensiNegara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan kita lupakan, bahwa Pancasila sebagai DasarNegara seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-UndangDasar 1945 merupakan alasan pembentukan (raison) dan landasan legitimasi dariNegara Kesatuan Republik Indonesia. Ringkasnya, tanpa Pancasila tidak akan ada RepublikIndonesia.Namun, juga harus diakui bahwa tidaklah mudah menjabarkan serta menindaklanjutiPancasila sebagai Dasar Negara tersebut. Ada tiga hal yang menyebabkan kesukaranpenjabaran Pancasila itu. Pertama, oleh karena selama ini elaborasi tentang Pancasila itubukan saja cenderung dibawa ke hulu yaitu ke tataran filsafat, bahkan ke tataran metafisikadan agama yang lumayan abstrak dan sukar dicarikan titik temunya. Kedua, oleh karenaterdapat kesimpangsiuran serta kebingungan tentang apa sesungguhnya core value dari limasila Pancasila itu. Ketiga, justru oleh karena memang tidak demikian banyak perhatiandiberikan kepada bagaimana cara melaksanakan Pancasilasebagai Dasar Negara tersebutsecara fungsional ke arah yaitu ke dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.Makalah ini merupakan suatu upaya awal yang sederhana ke arah pengembangan suatuparadigma yang lebih fungsional terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan harapanagar Pancasila tidak lagi menjadi sekedar mantra sekuler dalam ritual kehidupan bernegara,
  14. 14. 14tetapi benar-benar dapat ditindaklanjuti ke dalam kebijaka nasional oleh dan dalam sistemnasional IndonesiaIII. KESIMPULANBerdasarkan uraian di atas maka menulis menyimpulkan beberapa inti dari materi diatas yakni bahwa Pancasila adalah suatu landasan yang terdiri dari lima sila (pancasila) ,yangmengundung nilai-nilai luhur kebudayaan yang tertanam dalam darah daging perjuangankebangsaan dan kenegaraan. Berdasarkan pendapat Muhammad Yamin dalam bahasaSansekerta kata Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal, yaitu : Panca artinya limaSyila artinya batu sendi, dasar, atau Syiila artinya peraturan tingkah laku yang baik/senonoh.Pancasila sekaligus di asuh sebagai landasan Negara dengan kandungan nilai-nilai kesutuandan kebunekaragamanya.Maka pancasila merupakan suatu gagasan pegangan yang menjadi patokan dalammenjalankan amanah dan fungsi keNegaraan, keBangsaan, keMasyarakat.DAFTAR PUSTAKA……JURNAL PANCASILA….(HTT;///pancasila.com.pdf.…….JURNAL DASAR PANCASILA …. Abdul Mun’im (Direktur NU Online, WakilSekjen PBNU)….

×