Dokumen tersebut membahas mengenai pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi umum di Indonesia. Terdapat informasi mengenai jumlah guru dan dosen agama Islam beserta kualifikasi dan sertifikasinya, serta perkembangan regulasi pengelolaan pendidikan agama Islam di sekolah.

1. PENGELOLAAN
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH DAN
PERGURUAN TINGGI UMUM (PTU)
KEMENTERIAN AGAMA RI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

3. GURU
(182.199)
PNS
(120.425)
TUGAS TAMBAHAN
KEPSEK WAKEPSEK KAPUS KALAB
PEMBIMBING
ROHIS
GURU
INKLUSI
6.023 3.797 2.093 490 24.482 1.671
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
<S1 S1 >S1
15.071 98.584 6.770
INTANSI YANG
MENGANGKAT
Depag Pemda Lain
9.833 104.582 6.010
GOLONGAN
I & II III IV
7.289 44.669 68.200
SERTIFIKASI
SUDAH BELUM
103.173 17.252
TPG Rp 4.254.607.346.887
NON
(66.297)
TPG
Rp 379.012.158.240
STATUS
TETAP TDK TETAP
27.078 37.479
INPASSING
SUDAH BELUM
2144 64.153
SERTIFIKASI
SUDAH BELUM
20292 46.005
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
<S1 S1 >S1
4.318 55.682 1.774
TUGAS TAMBAHAN
KEPSEK WAKEPSEK KAPUS KALAB
PEMBIMBING
ROHIS
GURU
INKLUSI
2.166 2.803 978 336 13.833 1.095
PEMETAAN GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
* Sumber Data : Emis Tahun Pelajaran 2016/2017 & Data Sertifikasi pada Subdit PAI pada PTU

4. PAI FAI Total
449 85 534
Jumlah
dosen
PTU
Jumlah Dosen
Berdasarkan
Pendidikan Terakhir
S1 S2 S3
5 344 100
195
12
4
13
79
74
27
45
JUMLAH DOSEN BERDASARKAN
STATUS KEPEGAWAIAN
318
131
0 50 100 150 200 250 300 350
NEGERI
SWASTA
JUMLAH DOSEN BERDASARKAN
STATUS KEPEGAWAIAN NEGERI
42%
8%3%
47%
Jumlah Dosen Berdasarkan
Status Sertifikasi
A. Tersertifikasi kemenristek
dikti 187
B. Tersertifikasi kemenag 37
C. Sedang dalam proses
sertifikasi 15
D. Belum tersertifikasi 210
Sumber: adpisidpp updated April 2018
DATA DOSEN PAI PADA PTU

5. 74%
8%
18%
DATA SISWA DAN SANTRI
Siswa Muslim Sekolah Umum Santri Pondok Pesantren Siswa Madrasah
SISWA MUSLIM
SEKOLAH UMUM
37.732.556
SISWA MADRASAH
9.252.437
SANTRI
PESANTREN
4.290.626
Sumber data: UKP3 Kepresidenan dan EMIS

6. 1. REGULASI
7. SARANA PAI
12. IMAGE
BUILDING
5. KURIKULUM
6. BUKU
TEKS
3. PENGAWAS
PENDIDIKAN
AGAMA
ISLAM
2. GURU/DOSEN
8. EVALUASI10. ORGANISASI
PROFESI
4. SISWA/ MAHASISWA
11. KEMITRAAN
RUANG LINGKUP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
9. KOMUNITAS BELAJAR
DIREKTORAT
PAI

7. PAI dari Masa ke Masa
• Dari Ketiadaan sampai Penghilangan Dualisme Barat- Pribumi oleh Jepang
PAI Zaman Penjajahan (1800-1945)
• Dari Rintisan di Sekolah, Membentuk Kemenag, Sampai Kebijakan Pilihan
Bebas
PAI Zaman Kemerdekaan sampai Nasakom (1945- 1965)
• Sebuah Keharusan, tetapi Tunduk pada Doktrin Demokrasi Pancasila
PAI Zaman Orde Baru (1966-1998)
• Dari Debat UU Sisdiknas sampai Menciptakan Religious Culture di Sekolah
PAI Zaman Reformasi (1998-2015)

8. PAI Zaman Orde Baru
• TAP MPR No. II/MPR/1988
• UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989
• lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi bagian integral
(sub-sistem) dari sistem pendidikan nasional
• kebijakan dasar Pendidikan Agama pada lembaga-lembaga
pendidikan Islam adalah sebangun dengan kebijakan dasar
Pendidikan Agama pada lembaga-lembaga pendidikan
nasional secara keseluruhan.
• Pasal 17 ayat (2) PP No. 29/1990 tentang Pendidikan
Menengah: Siswa mempunyai hak memperoleh Pendidikan
Agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
• Pada kurikulum 1994, Pendidikan Agama ditempatkan di
seluruh jenjang pendidikan, menjadi mata pelajaran wajib
sejak SD sampai Perguruan Tinggi.

9. PAI Zaman Reformasi
• Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003
• PP No. 19 Tahun 1995,
• Posisi strategis pendidikan agama semakin kokoh.
• Pasal 2, pendidikan nasional didefinisikan sebagai:
“Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama,
kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan
zaman”.
Bandingkan dengan UU No. 2 tahun 1989 yang mendefinisikan
pendidikan nasional adalah “pendidikan yang berakar pada
kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945”

10. Era Reformasi à Sadar PAI
• Sadar jika belum ada perencanaan kebijakan secara komprehensif yang
dibutuhkan bagi pelaksanaan kebijakan pengembangan pendidikan Islam
di sekolah.
• Sadar bahwa kebijakan Kementerian Agama selama ini belum mampu
menjawab persoalan- persoalan yang dihadapi oleh pendidikan agama di
sekolah dalam tataran yang lebih esensil dan substanstantif.
• Sadar bahwa kebijakan hanya ditujukan untuk merespons persoalan
pendidikan agama di sekolah hanya pada tataran permukaan saja.
• Pelaksanaan PAI dalam Kebijakan Otonomi Daerah

11. 2015
2019
Meningkat-
nya Mutu
Guru dan
Pengawas
PAI
Meningkat-
nya Mutu
Siswa PAI
Meningkatnya
Pemahaman
Siswa Atas
Keberagamaan
Melalui PAI
Meningkat-
nya Mutu
Kelembagaan
PAI
Meningkat-
nya
efektifitas
Kurikulum
PAI
RENSTRA PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PAI

12. Sadar PAI: Dua Perspektif Pembangunan
• Pembangunan Masyarakat Islam
• kehidupan masyarakat Indonesia mulai memasuki
kehidupan politik yang ditandai oleh terbukanya
kebebasan masyarakat sipil yang tinggi dan partisipasi
politik segenap elemen masyarakat yang terjamin
kebebasannya.
• Pembangunan Kebangsaan
• arus globalisasi telah memperkokoh berkembangnya
budaya materialisme, konsumerisme, hura-hura,
hedonisme, liberalisme, radikalisme, terorisme, dan juga
faham keagamaan transnasional yang sedikit atau
banyak akan mengganggu faham keagamaan
mainstream mayoritas muslim, dan lunturnya wawasan
kebangsaan à Radikalisme Beragama

13. Perkembangan Nomenklatur Organisasi
Pengelola PAI
• Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1979 tentang
Penyempurnaan Organisasidan Tata Kerja Departemen Agama,
pembinaan PAI pada Sekolah Umum Negeri, secara jelas ditangani
oleh unit organisasi yang bernama Direktorat Pembinaan PAI pada
Sekolah Umum Negeri (DITPAISUN)
• DITPAISUN ini memiliki beberapa Sub Direktorat, yang mencerminkan wilayah
binaannya: Sub Direktorat Pembinaan PAI pada Taman Kanak-Kanak dan
Sekolah Dasar; Sub Ditrektorat Pembinaan PAI pada Sekolah Menengah
Umum dan Kejuruan Tingkat Pertama; Sub Direktorat PAI pada Sekolah
Umum dan Kejuruan Tingkat Atas; dan Sub Direktorat Pembinaan Tenaga
Teknis Pendidikan;

14. Tahun 2000: DITPAISUN Lebur Dit.
Madrasah
Kritik terhadap pelaksanaan pendidikan agama pada sekolah umum,
• banyaknya fenomena tindak kriminal dalam masyarakat seperti perampokan,
pencurian, penodongan, pencopetan, penjambretan, dan penipuan dalam
masyarakat, terutama di perkotaan.
• banyaknya perkelahian massal yang melibatkan antarpelajar sekolah satu dengan
yang lain, kampung satu dengan kampung lain, RW satu dengan RW lain, suku
satu dengan suku yang lain, dan juga antarkelompok agama satu dengan
kelompok agama yang lain.
• berkembangnya fenomena perilaku sarkastis, dan ketidaksantunan antarsesama
siswa, antarsiswa dengan orang tua dan antarsiswa dengan guru.
• maraknya fenomena perilaku amoral, mabuk-mabukan, narkoba, dan seks bebas
di kalangan pemuda dan pelajar.
• berkembangnya faham radikalisme dan fundamentalisme pada komunitas pelajar
di sekolah.

15. Lanjutan…
• Peraturan Presiden No. 63 tahun 2005 àPMA No. 3
tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tatakerja
Departemen Agama, yang di antara isinya adalah
mengganti organisasi Direktorat Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam dengan Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam.
• PAI digabung dengan Madrash dengan nama Direktorat
PAI Pada Sekolah (DITPAIS). DITPAIS ini memiliki tugas
dan fungsi melaksanakan pengelolaan PAI pada sekolah
umum negeri dan swasta, mulai dari jenjang pendidikan
tingkat anak usia dini (TK) hingga tingkat menengah
(SMA dan SMK).

16. Lanjutan…
• Harapan Baru Lahirnya Direktorat PAI Pada Sekolah
(DITPAIS):
• Adanya pembinaan berkelanjutan para guru dan pengawas
PAI di sekolah (sekitar 5 tahun lebih tidak mendapatkan
pebinaan secara memadai dari Kementerian Agama).
• Dengan adanya DITPAIS ini Kementerian Agama diharapkan
mampu memberikan perhatian yang lebih khusus terhadap
PAI di sekolah.
• Memiliki kewenangan lebih luas dan longgar

17. SADAR REGULASI
PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
PERATURAN
PRESIDEN
UNDANG-
UNDANG
PERATURAN
PEMERINTAH
PERATURAN
KEMENTERIAN RISET
TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
PERATURAN
MENTERI
KEUANGAN
PERATURAN
BKN
PERATURAN
MENTERI
AGAMA
KEPUTUSAN
MENTERI
AGAMA
KEPUTUSAN
DIRJEN
PENDIS

18. UNDANG-UNDANG
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005
tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336)
Undang-Undang nomor 15 tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 102);
1
2
3
4
5
6

19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008
tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus
Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
PERATURAN PEMERINTAH

20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan Dan
Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara Atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan
Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
PERATURAN PEMERINTAH

21. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara;
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun
2015 tentang Kementerian Agama;
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 131 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Daerah Tertinggal Tahun
2015-2019
PERATURAN PRESIDEN

22. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Standar
Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi
Pendidikan Dasar Dan Menengah
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 22.Tahun 2016 Tentang Standar Proses
Pendidikan Dasar Dan Menengah
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar
Penilaian Pendidikan
Permendikbud No 28 Tahun 2014 tentang Inpassing
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

23. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD
Permendikbud Nomor 46 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD
Permendikbud No 28 Tahun 2014 tentang Inpassing yang terakhir diubah
dengan permendikbud no 12 tahun 2016 tentang perubahan
Permendikbud No 28 Tahun 2014 tentang Inpassing
Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan
Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai
Negeri Sipil Daerah
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala
Sekolah, Dan Pengawas Sekolah
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, Dan
Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun
2015 Tentang Registrasi Pendidik
Pada Perguruan Tinggi
PERATURAN KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN
PENDIDIKAN TINGGI
Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 44 Tahun 2015
Te n t a n g S t a n d a r N a s i o n a l
Pendidikan Tinggi

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tentang
Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen,
Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan
Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 441);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada
Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.
05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran bantuan
Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang
Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018. (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 220);
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

26. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017
Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai
Negeri Sipil
PERATURAN BKN

27. • Mempelopori Terbentuknya Peraturan Perundangan di
Tingkat Kementerian
• Memelopori lahirnya PP 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan
Agama dan Pendidikan Keagamaan.
• Dari adanya kritik dan berbagai masukan yang dihimpun sekitar
tahun 2006 itu, kemudian DITPAIS membuat Rencana Strategis
untuk melakukan pembinaan pendidikan agama Islam pada
sekolah dari berbagai pendekatan yang bersifat simultan.
Rencana strategis mulai dilaksanakan pada tahun 2007.
• memperkokoh posisi Kementerian Agama sebagai penanggung
jawab pendidikan agama pada sekolah sebagaimana tertuang
dalam PP No. 55 tahun 2007, melalui regulasi tingkat
Kementerian.

28. Peraturan Turunan Pasca PP 55/2007
• Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 No. 596), isinya:
• Setiap sekolah wajib menyelenggarakan pendidikan agama.
• Setiap peserta didik pada sekolah berhak memperoleh pendidikan agama sesuai
dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh guru yang seagama.
• Jumlah peserta didik yang seagama dalam satu kelas paling sedikit 15 orang wajib
diberikan pendidikan agama kepada peserta didik tersebut. Apabila peserta didik
seagama dalam satu kelas kurang dari 15 orang, maka peserta didik dapat
digabungkan dengan siswa seagama pada sekolah lain hingga mencapai jumlah
minimum 15 orang, maka pendidikan agama dilakukan dengan cara mengatur
jadual sendiri yang tidak merugikan peserta didik. Dalam pelaksanaan
pembelajaran agama untuk siswa yang kurang dari 15 orang dapat dilakukan
dengan kerjasama sekolah lain.
• Standar isi pendidikan agama pada sekolah dirumuskan oleh Menteri Agama
dengan mempertimbangkan masukan dari BSNP

29. • Dalam hal kurikulum pendidikan agama disusun dan dikembangkan dengan
memperhatikan potensi sumber daya lingkungan sekolah dan daerah. Sekolah dapat
juga menambah muatan kurikulum pendidikan agama berupa penambahan,
pendalaman materi, dan penambahan jam pelajaran sesuai dengan kebutuhan.
• Dalam hal proses pembelajaran, pendidikan agama perlu mengedepankan
keteladanan, pembiasaan akhlak mulia, dan pengamalan ajaran agama, dengan
memanfaatkan berbagai sumber dan media pembelajaran yang dapat mendorong
pencapaian tujuan pendidikan agama. Proses pembelajaran ini dilakukan melalui
intra kurikuler dan ekstra kurikuler.
• Peraturan Menteri Agama ini mengatur standar kompetensi lulusan peserta didik.
Secara teknis kompetensi lulusan peserta didik dalam bidang agama ini dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dengan mengacu pada standar nasional
pendidikan.
• Peraturan Menteri Agama ini mengatur pengadaan guru agama di sekolah. Untuk
sekolah yang dibangun oleh pemerintah/pemerintah daerah, pengadaan guru agama
dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
• Dalam peraturan Menteri Agama ini juga menetapkan kompetensi guru agama.
• Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang keberadaandan kewenangan
pengawas pendidikan agama.

30. Lanjutan…
• Keputusan Menteri Agama No. 211 tahun 2011 tentang Pedoman
Pengembangan Standar Nasional
1. Fungsi Pendidikan Agama Islam di sekolah itu mencakup:
• penanaman nilai ajaran Islam sebagai pedoman mencapai kebahagiaan hidup di
dunia dan akhirat;
• peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia peserta
didik seoptimal mungkin, yang telah ditanamkan lebih dahulu dalam lingkungan
keluarga;
• penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik dan sosial;
• perbaikan kesalahan, kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran
Agama Islam dalam kehidupan sehari-hari;
• pencegahan peserta didik dari dampak negatif budaya asing yang dihadapi sehari-
hari;
• pengajaran tentang ilmu keagamaan baik teori maupun praktik; penyaluran bakat-
minat peserta didik di bidang keislaman; dan
• penyelarasan antara potensi dasar (fithrah mukhallaqah) peserta didik dengan
agama (fithrah munazzalah) sebagai acuan hidup agar peserta didik tetap berjalan di
atas nilai-nilai Islam.

31. 2. Pengembangan pedoman pengembangan standar isi PAI;
pedoman pengembangan standar proses PAI; pedoman
pengembangan standar kompetensi lulusan PAI;
pedoman pengembangan standar pendidik dan
kependidikan PAI; pedoman pengembangan standar
sarana dan prasarana PAI; pedoman pengembangan
standar pengelolaan PAI; pedoman pengembangan
standar pembiayaan PAI; dan pedoman pengembangan
standar penilaian PAI

32. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan
Agama Islam Pada Sekolah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
Pada Sekolah;
Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama;
PERATURAN MENTERI AGAMA

33. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan
Profesi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru
Bukan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama;
Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama; Pada PMA ini, PAI pada PTU baru muncul.
PERATURAN MENTERI AGAMA

34. Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Profesi dan
Bantuan Tunjangan Profesi Guru/Pengawas dalam Binaan
Kementerian Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah;
Keputusan Menteri Agama Nomor 01 Tahun 2018 tentang
Insentif bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil pada
Kementerian Agama.
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

35. JUKNIS
• Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5371 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Pemenuhan Beban Kerja Guru Pendidikan Agama Islam yang Bersertifikat Pendidik;
• Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6871 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam Tahun 2018;
EDARAN
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4805/Dj.I/Dt.I.IV/Hm.01.1/10/2017
tentang TPG bagi Guru dan Pengawas PAI PNS Gol. II;
• Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 744/Dj.I/Dt.I.I/KP.07.06/03/2016
tentang Penjelasan Tunjangan Profesi Guru Bukan PNS pada Binaan Direktorat Madrasah;
KEPUTUSAN DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM

36. Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri
Agama dengan Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
Pendidikan dan Profesi Guru (PPG)
Pengangkatan dan Pemerataan Dosen PAI
Kurikulum PAI Pada Perguruan Tinggi Umum (PTU)
Penulisan dan Pencetakan Bahan Ajar
Pengelolaan sarana Pendidikan Agama Islam di PTU
Homebase dosen Agama Islam terutama terkait proses
kenaikan pangkat
REGULASI YANG HARUS DITETAPKAN
Surat Keputusan Bersama (SKB) antaran
Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan tentang
Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PPKB)
Pengangkatan, Pemerataan dan
Pengembangan Karir Guru & Pengawas
Inpassing
Penerbitan NRG
Penerbitan NUPTK
Pengelolaan sarana Pendidikan Agama Islam
Penulisan dan Pencetakan Bahan Ajar
Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri
Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan Menteri Luar Negeri
Terkait Guru Dan Kurikulum Agama Islam pada Sekolah
Indonesia Luar Negeri

37. INTERNAL
Kurikulum PAI untuk semua jenjang
Pendataan
Pedomaan bantuan-bantuan
Rohis dan Organisasi Keagamaan
Mahasiswa
SOP pengelolaan PAI
Tata naskah persuratan
Sistematika pencairan anggaran
Sistematika pelaporan
USULAN REGULASI LANJUTANREGULASI YANG HARUS DITETAPKAN

38. Program-Program Pendukung
• Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang Peduli terhadap PAI di
Daerahnya
• Apresiasi FKG dan MGMP
• Apresiasi Pokjawas
• Apresiasi Guru PAI, Pengawas PAI, dan Kepela Sekolah Berprestasi

39. GURU/ DOSEN/
PENGAWAS
PENINGKATAN
KOMPETENSI
REKRUTMEN
PENINGKATAN
KUALIFIKASI
PENGEMBANGAN
KARIR
EQUIVALENSI
BEBAN KERJA
PENGHARGAAN
PENDATAAN

40. PP Nomor 19 tahun 2017 Pasal 58:
• Pengangkatan dan/atau penempatan Guru yang diangkat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau penyelenggara
pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Kementerian melakukan koordinasi perencanaan kebutuhan Guru secara nasional dalam rangka pengangkatan dan penempatan
Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
• Perencanaan kebutuhan Guru secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan
pemerataan Guru antar satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat, antarkabupaten atau
antarkota, dan antarprovinsi, termasuk kebutuhan Guru di Daerah Khusus.
PP 19 Tahun 2017 pasal 62 ayat 4: Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan
khusus kepada Guru untuk melaksanakan tugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PP 74 tahun 2008 pasal 55: Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja
kepada Guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi Kualifikasi Akademik dan kompetensi untuk
melaksanakan tugas sebagai Guru di Daerah Khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
PP 48 Tahun 2005 Pasal 8: Sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, semua Pejabat Pembina Kepegawaian
dan pejabat lain di lingkungan instansi, dilarang mengangkat tenaga honorer atau yang sejenis, kecuali ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah.
Surat menteri dalam negeri nomor 814.1/169/SJ tentang penegasan larangan pengangkatan tenaga honorer tanggal
10 Januari 2013 pada butir 2 huruf c menyatakan bahwa apabila gubernur dan bupati/walikota masih melakukan
pengangkatan tenaga honorer atau yang sejenisnya, maka segala konsekuensi menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah
REKRUTMEN
REGULASI

41. REKRUTMEN
KATEGORI
TETAP
PNS
Kemenag
Instansi Lain (Pemda, Dikbud, dll)
Menpan RB
BPNS
Sekolah Negeri Kepala Dinas/
Bupati/
Walikota/
Gubernur
diangkat oleh
TIDAK
TETAP
Sekolah Negeri
Sekolah Swasta Kepala Sekolah
MASALAH SOLUSI
Mekanisme pengangkatan guru tetap Bukan
PNS (BPNS) di sekolah negeri sangat sulit
sehingga banyak guru PAI yang tidak bisa ikut
program sertifikasi Guru;
Banyak sekolah negeri yang kekurangan guru
PAI karena tidak berani mengangkat guru
honor sedangkan pemerintah sudah lama
moratorium PNS kategori guru
Melakukan mediasi dengan PEMDA
agar bersedia mengeluarkan SK
penetapan Guru tetap dengan
konsekuensi guru tidak menuntuk
diangkat PNS
Mempercepat pengrekrutan guru
tetap
Sekolah Swasta (pisah) Ketua Yayasandiangkat oleh

42. PENINGKATAN KUALIFIKASI
REGULASI
PP 74 tahun 2008 Pasal 47: Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk
pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik
dan kompetensi bagi Guru yang belum memenuhi
kualifikasi S-1. Guru yang sudah memenuhi kualifikasi
dapat melakukan pengembangan dan peningkatan
Kualifikasi Akademik yang lebih tinggi.
Bantuan:
-Beasiswa S1 guru PAI
-Beasiswa S2 calon pengawas PAI
-Penghargaan bagi Guru yang memiliki
Dedikasi, Inovasi dan kreasi
Regulasi
PP 19 Tahun 2017 pasal 66 mewajibkan
peserta sertifikasi harus memiliki
kualifikasi S1
BENTUK
MASALAH
Ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga hanya
mampu mengakomodir sedikit guru
SOLUSI
Memperketat seleksi untuk meningkatkan daya saing guru
Guru PAI kebanyakan sudah berusia lanjut sehingga ghiroh
peningkatan kualifikasi kurang maksimal
Melakukan pendampingan emosional dan bantuan finansial

43. PENINGKATAN KOMPETENSI
REGULASI
PP 74 tahun 2008 Pasal 47: Pemerintah dan/
atau Pemerintah Daerah menyediakan
a n g g a r a n u n t u k p e n g e m b a n g a n d a n
peningkatan Kualifikasi Akademik dan
kompetensi bagi Guru yang belum memenuhi
kualifikasi S-1. Guru yang sudah memenuhi
kualifikasi dapat melakukan pengembangan dan
peningkatan Kualifikasi Akademik yang lebih
tinggi.
PPKB GPAI
Workshop
Short Course
Guru Kunjung
Sertifikasi
Porto Folio (PF)
Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG)
Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan (PPGJ)
Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG)
BENTUK
Ketersediaan anggaran yang
terbatas sehingga program
kompetensi belum
mengakomodir seluruh guru
MASALAH
-Memperketat seleksi untuk menghindari guru yang sudah
mengikuti kegiatan
Guru PAI kebanyakan sudah berusia lanjut sehingga
ghiroh peningkatan kompetensi kurang maksimal
Melakukan pendampingan emosional dan bantuan
finansial
S
O
L
U
S
I

44. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 33 Kebijakan strategis
pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan
yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat
UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 69 Pembinaan dan
pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier.
Pembinaan dan pengembangan karier dosen meliputi penugasan, kenaikan
pangkat, dan promosi.
UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 70 Kebijakan strategis
pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan
tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan
Peraturan Menteri.
PENGEMBANGAN KARIR

45. PENGEMBANGAN KARIR
UU No 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen pasal 32
Pembinaan dan pengembangan
guru meliputi pembinaan dan
pengembangan profesi dan karier.
Pengembangan karier meliputi:
penugasan, kenaikan pangkat dan
promosi.
PENUGASAN
KENAIKAN
PANGKAT
PROMOSI
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
dapat memberikan penugasan khusus kepada
Guru untuk melaksanakan tugas pada satuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh
Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(PP 19 Tahun 2017 pasal 62 ayat 4)
Pengangkatan dan/atau penempatan Guru yang
diangkat oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah
Daerah, dan/atau penyelenggara pendidikan
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(PP Nomor 19 tahun 2017 Pasal 58)
Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat
diberikan tambahan angka kredit setara untuk
kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 (satu) kali
selama masa kariernya sebagai Guru
(PP 74 tahun 2008 Pasal 33)
kegiatan untuk memperoleh angka kredit jabatan
fungsionalnya diperoleh sekurang-kurangnya
sebagai berikut:
(PP 74 tahun 2008 pasal 48 ayat 2)
• Kegiatan kolektif Guru yang meningkatkan kompetensi
dan/atau keprofesian Guru;
• Pendidikan dan pelatihan;
• Pemagangan;
• Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau gagasan
inovatif;
• Karya inovatif;
• Presentasi pada forum ilmiah;
• Publikasi buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh
Badan Standar Nasional Pendidikan;
• Publikasi buku pengayaan;
• Publikasi buku pedoman Guru;
• Publikasi pengalaman lapangan pada pendidikan
khusus dan/atau pendidikan layanan khusus;
• Penghargaan atas prestasi atau dedikasi sebagai
Guru yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah;
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
Guru berhak mendapatkan promosi sesuai
dengan tugas dan prestasi kerja meliputi
kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jenjang
jabatan fungsional.
(PP 74 Tahun 2008 Pasal 36)

46. Melakukan koordinasi dan konsolidasi
ke instansi yang berwenang
Guru PAI yang diangkat oleh Kemenag
SK pengelolaanya dilakukan langsung
oleh Biro Kepegawaian Kemenag
Melakukan koordinasi dan konsolidasi
dengan Biro Kepegawaian Kemenag
PENGEMBANGAN KARIR
MASALAH
Guru PAI kebanyakan diangkat oleh
instansi di luar kemenag sehingga dalam
peningkatan karier dibina oleh instansi
yang mengangkat
SOLUSI

47. EQUIVALENSI BEBAN KERJA
KATEGORI EQUIVALENSI
BEBAN
KERJA
Kepala sekolah 24 JTM 0 JTM
Wakil Kepala Sekolah 12 JTM 12 JTM
Ka Laboratorium 12 JTM 12 JTM
Ka Perpus 12 JTM 12 JTM
Sekolah Inklusi 6 JTM 18 JTM
Mengajar Mapel Muatan Lokal Muatan PAI 2 JTM 22 JTM
Mengajar pada Madrasah, Diniyah Formal
dan Muadalah
18 JTM 6 JMT

48. EQUIVALENSI BEBAN KERJA
KATEGORI EQUIVALENSI
BEBAN
KERJA
Mengajar Pendidikan Keagamaan Islam non formal dan Ponpes 6 JTM 18 JTM
Pengurus Organisasi/Asosiasi Profesi Guru tingkat nasional 3 JTM 21 JTM
Pengurus Organisasi/Asosiasi Profesi Guru tingkat Provinsi 2 JTM 22 JTM
Pengurus Organisasi/Asosiasi Profesi Guru tingkat Kab./Kota 1 JTM 23 JTM
Wali Kelas 2 JTM 22 JTM
Guru Piket 1 JTM 23 JTM
Pembina osis 1 JTM 23 JTM
Pembina Ekskul 4 JTM 20 JTM
Menjadi Tutor Paket 6 JTM 18 JTM
Kategori secara akumulatif paling banyak 6 JTM

49. EQUIVALENSI BEBAN KERJA
MASALAH
Di lingkungan kemenag belum ada
regulasi tentang equivalensi yang
menjadi payung hukum untuk
semua elemen (eselon I)
Masing-masing Direktorat/ Dirjen
memiliki aturan tersendiri
Perlu mempertimbangkan
equivalensi beban tugas pengawas
Belum ada otoritatif Pengelolaan
dosen PAI di Dit. PAI
SOLUSI

50. PENGHARGAAN
Prestasi : Uang Pembinaan dan Promosi
Dedikasi :
Tunjangan Profesi dan Insentif
Guru yang gugur dalam melaksanakan tugas
pendidikan memiliki hak untuk mendapatkan
penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
KATEGORI
MASALAH
Ketersediaan anggaran yang
terbatas sehingga program
kompetensi belum
mengakomodir seluruh guru
SOLUSI
Memperketat seleksi
untuk meningkatkan
daya saing

51. PENDATAAN
TANGGUNG JAWAB
Bagian Data, Sistem Informasi, dan Hubungan
Masyarakat Sekretariat Ditjen Pendidikan Islam
(PMA 42 tahun 2016 pasal 157-160)
Pendataan menggunakan Aplikasi Simpatika
Pendataan menggunakan aplikasi Emis
Pendataan manual by exel
Implementasi menggunakan 2 sistem pendataan yaitu
MASALAH SOLUSI
Terdapat
perbedaan data
yang dihasilkan
Keresahan operator
daerah karena format yang
diminta masing-masing
berbeda

52. SISWA/
MAHASISWA
PENINGKATAN
KOMPETENSI
PENDATAAN
PEMBINAAN
ORGANISASI
PENGHARGAAN

53. PENDATAAN
UKPPP Kepresidenan
Dapodik
IDENTIFIKASI
MASALAH
SOLUSI
Pendataan siswa
dilaksanakan oleh
institusi lain (Dapodik).
Perlu merumuskan pendataan
secara mandiri dengan hasil yang
akurat serta melakukan sinergitas
data dengan Kemendikbud.
SUMBER

54. Proses pembinaan dan
penjaringan dalam bentuk
kompetisi belum bisa
dilakukan sampai di
tingkat kab/kota
PENINGKATAN KOMPETENSI
REGULASI
Peserta Didik berhak mendapatkan
pelayanan pendidikan sesuai dengan
bakat, minat dan kemampuannya
(UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12
Ayat 1 huruf b)
Peningkatan Keagamaan.
• Perkemahan Kerohanian Islam (Rohis)
• Pesantren Kilat (Sanlat)
Pengembangan Potensi dan Bakat
• Pentas PAI
• Penyelenggaraan lomba Karya Ilmia Remaja
(KIR)
• Menulis Cerita Islami (Ceris)
BENTUK
MASALAH

55. PEMBINAAN ORGANISASI
BENTUK
• Workshop Mahasiswa/kesiswaan
• Kemah Rohis : Pembinaan dan
Pelatihan leadership bagi aktifis
ROHIS perwakilan dari tiap provinsi.
MASALAH SOLUSI
Rohis banyak dipengaruhi ekternal sekolah
(alumni) yang dalam konteks tertentu
mengajarkan nilai-nilai yang tidak sesuai
dengan semangat kebhinekaan dan Islam
Rahmatan lil’alamin.
Membuat regulasi pembinaan
Rohis harus dilakukan Guru PAI,
Penguatan Moderasi Islam bagi
aktifis rohis.

56. Tidak ada aturan yang
memungkinkan pemberian apresiasi
kepada peserta didik yang memiliki
prestasi dan dedikasi di bidang ke-
PAI-an.
PENGHARGAAN
KATEGORI
Prestasi : Uang Pembinaan dan Promosi
Dedikasi : Insentif
MASALAH

57. KURIKULUM
PENDAMPINGAN
KURIKULER

58. PENDAMPINGAN
KEWENANGAN
Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh
Menteri Agama (PP 55 tahun 2007 pasal 3 ayat 2)
Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program
pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya
diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata
kuliah agama. (PP 55 tahun 2007 pasal 4 ayat 1)
BENTUK
Program kegiatan
Penetapan regualasi
MASALAH SOLUSI
Kemdikbud dan kemristek dikti
masih belum memberikan
kewenangan penuh terhadap
pengelolaan PAI di sekolah umum
maupun di perguruan tinggi Umum
Melakukan
koordinasi dan
konsolidasi

59. KURIKULER
INTRA
KURIKULER
KO KURIKULER
EKSTRA
KURIKULER

60. KURIKULER
INTRA KURIKULER
Kurikulum Pendidikan Agama Islam di
Sekolah menggunakan Kurikulum 2013.
(Surat Edaran Dirjen Pendis nomor SE/DJ.I/
HM.01/1142014)
Muatan kurikuler PAI adalah Al Quran Hadist,
Aqidah Akhlak, Fiqih, dan SKI
MASALAH
Beberapa Pemerintah
daerah memiliki kebijakan
menggunakan implementasi
kurikulum PAI pola KTSP
SOLUSI
Melakukan konsolidasi
dengan pemerintah
daerah dan kemdikbud

61. JENIS
• Penugasan
Bentuk Penugasan
KURIKULER
KO KURIKULER

62. KURIKULER
EKSTRA KURIKULER
• Sebagai pemantapan pengetahuan PAI peserta
didik yang telah dipelajari dalam kegiatan
intrakurikuler;
• S e b a g a i p e n g u a t a n p e n g a l a m a n d a n
pengamalan nilai-nilai ajaran Islam peserta didik;
• Sebagai pengembangan bakat, minat,
kemampuan dan keterampilan dalam upaya
pembinaan kehidupan beragama peserta didik
agar lebih berprestasi dalam bidang PAI;
• Sebagai pengayaan pemahaman materi
pembelajaran PAI dalam hubungannya dengan
mata pelajaran lain dan kehidupan di masyarakat;
dan
• Sebagai media internalisasi nilai-nilai PAI peserta
didik dalam kehidupan sehari-hari.
Fungsi:
• Pesantren Kilat (SANLAT)
• Pembiasaan Akhlak Mulia
• Baca Tulis Al-Qur’an (BTQ)
• Ibadah Ramadhan (IRAMA)
• Wisata Rohani (WISROH)
• Kegiatan Rohani Islam (ROHIS)
• Pekan Keterampilan dan Seni (PENTAS) PAI
• Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
Jenis:
MASALAH SOLUSI
Belum semua ekskul
PAI terakomodir
dengan maksimal
dalam renstra PAI
Membuat konsep dalam
program yang sudah tersedia
sehingga beberapa konten
ekskul PAI dapat dilakukan
pembinaan

63. KEWENANGAN
PENILAIAN
PENGAWASAN
PENERBITAN
PENYUSUNAN
DISTRIBUSI
BUKU
TEKS

64. Belum ada regulasi dalam bentuk
Peraturan Pemerintah yang
mengatur secara spesifik ruang
lingkup wewenang Kementerian
Agama dengan Kementerian
Lain.
KEWENANGAN
1. UU No. 3 tahun 2017 (Pasal 6)
1) Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum.
2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum,
pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan
khusus.
3) Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2. PMA No. 9 tahun 2018 (Pasal 5) à Dibuat sebelum ada PP (PP Saat ini masih di ristekdikti)
1) Buku Teks Pendidikan Agama disediakan untuk jenis pendidikan umum, pendidikan umum berciri khas agama, dan
pendidikan kejuruan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan
pendidikan menengah.
2) Penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
1. Buku Teks Pendidikan Agama yaitu
a. Buku teks utama adalah Buku Pendidikan Agama yang wajib
digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang
berlaku dan disediakan oleh Menteri tanpa dipungut biaya.
b. Buku Teks Pendamping merupakan penunjang buku teks
utama yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum
yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri
2. Buku Nonteks Pendidikan Agama merupakan buku selain
Buku Teks Pendidikan Agama yang digunakan untuk
memperkaya materi pendidikan agama dalam buku teks
utama dan disediakan oleh masyarakat setelah mendapat
pengesahan dari Menteri.
Jenis
Buku
Regulasi
Masalah
SOLUSI
Melakukan Koordinasi &
Konsolidasi dengan instansi
terkait untuk mempercepat
penetapan peraturan pemerintah
tentang perbukuan.

65. PENYUSUNAN
Perolehan Naskah (UU No. 3 tahun 2017 Pasal 42 dan
PMA No. 9 tahun 2018 Pasal 8)
1) melalui akuisisi naskah secara aktif dan/atau pasif.
2) melalui Penulisan, Penerjemahan, atau Penyaduran.
3) melalui Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diutamakan pada naskah yang berkualitas dari Buku
berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing.
SYARAT ISI TERDIRI DARI
a. Tidak bertentangan dengan nilai pancasila;
b. Tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras,
dan/atau antargolongan;
c. Tidak mengandung unsur pornografi;
d. Tidak mengandung unsur radikalisme agama;
e. Tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau
f. Tidak mengandung ujaran kebencian dan
penyimpangan lainnya
SYARAT LAIN
a. kesesuaian kutipan dan
terjemahan ayat dalam kitab
suci dan sumber ajaran agama
lainnya; dan
b. kesesuaian transliterasi bahasa
asli kitab suci sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang- undangan.
Tim Penyusun terdiri dari unsur guru, Pengawas & Dosen PAI
MASALAH
SOLUSI
Belum dilakukan penyusunan
buku teks PAI pada
perguruan tinggi umum.
Kekurangan Anggaran
Pembentukan Tim Penulis
dosen PAI
Review Anggaran
penggandaan buku teks PAI
pada PTU

66. PENILAIAN
Kewenangan
Balitbang & Diklat Kementerian Agama
dengan mengikutsertakan Instansi/Lembaga terkait
(PMA No. 9 tahun 2018 Pasal 9 & 10)
Syarat isi
Penyajian
Bahasa
Grafika
Tahqiq
Komponen Penilaian:
Lulus : Diberikan tanda pengesahan
Belum Lulus :
HASIL PENILAIAN
Dikembalikan dan diberikan
alasan dan/atau keterangan
kepada pihak pengusul

67. PENERBITAN
KEWENANGAN
Penerbitan Buku oleh pihak asing di Indonesia wajib
dilakukan melalui kerja sama dengan Penerbit yang
didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia
s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n p e r a t u r a n
perundangundangan (Pasal 49)
Penerbit berbadan hukum milik Pemerintah Pusat
dan/atau berbadan hukum milik Pemerintah Daerah
dapat menerbitkan Buku (Pasal 50)
Penerbitan Buku untuk pendidikan tinggi difasilitasi
oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam
bidang pendidikan tinggi dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 51)
SYARAT PENERBITAN (UU No.3 tahun 2017 Pasal 48)
Memenuhi syarat isi
Mencantumkan angka standar buku
internasional
Mendapatkan pengesahan dari Kepala
Badan (PMA No. 9 tahun 2018 Pasal 11)
Buku Cetak
Buku Elektronik (UU No.3 tahun 2017 Pasal 57)
Buku elektronik;
Konversi buku cetak ke dalam bentuk buku
elektronik.
JENIS PENERBITAN (PMA No. 9 tahun 2018 pasal 3)
MASALAH SOLUSI
Keterbatasan
anggaran
penggandaan buku
Pengadaan buku elektronik menjadi solusi atas
keterbatasan anggaran penggandaan buku cetak
Digitalisasi buku memudahkan siswa untuk
mendapatkan buku teks elektronik tanpa biaya

68. PENGAWASAN
KEWENANGAN
Pengawasan Buku teks Pendidikan agama dilakukan
oleh Balitbang dan Diklat, Direktorat Jenderal dan
masyarakat
(PMA No. 9 tahun 2018 Pasal 14)
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku
perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan
atas Sistem Perbukuan.
(UU No. 3 tahun 2017 Pasal 69 ayat 1)
Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan
pengawasan terhadap substansi Buku untuk
mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum.
(UU No. 3 tahun 2017 Pasal 69 ayat 3)
Untuk menjamin agar Sistem
Perbukuan terselenggara
dengan baik.
TUJUAN
MASALAH
Belum ada regulasi yang
mengatur secara spesifik
tentang tata cara pengawasan
SOLUSI
Melakukan koordinasi untuk
menyusun regulasi tentang
Pengawasan Buku Teks Agama

69. DISTRIBUSI
KEWENANGAN
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
mendistribusikan buku teks utama kepada
satuan dan/atau program pendidikan anak
usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah menggunakan anggaran
pendapatan belanja negara atau anggaran
pendapatan belanja daerah
(UU No. 3 tahun 2017 Pasal 61)
Pendistribusian Buku Teks Pendidikan
agama dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Islam Kementerian
Agama RI dengan mempertimbangkan
kebutuhan satuan pendidikan
(PMA No. 9 tahun 2018 Pasal 12)
untuk menjamin ketersediaan Buku secara
merata dan/atau dengan harga murah
(UU No. 3 tahun 2017 Pasal 60)
TUJUAN
Masalah
Masalah
Belum ditetapkannya Keputusan
Dirjen yang mengatur secara
spesifik tentang Pendistribusian
buku teks Agama.
Melakukan koordinasi untuk
menyusun regulasi tentang
Pendistribusian Buku Teks Agama

70. SARANA PAI
SARANA
IBADAH
SARANA
PERPUSTAKAAN
PAI
SARANA
LABORATORIUM PAI
Setiap sekolah minimal memiliki sarana
PAI sebagai berikut: sarana ibadah;
sarana laboratorium PAI; dan sarana
perpustakaan PAI. (KMA 211 tahun
2011)

71. SARANA IBADAH
TUJUAN
Sebagai pendukung proses pembelajaran
PAI dalam meningkatkan potensi peserta
didik untuk memahami, menghayati, dan
mengamalkan Agama Islam.
Sekolah harus menyediakan prasarana
ibadah yang berfungsi sebagai tempat
peserta didik melaksanakan praktek
keterampilan keagamaan, pengajian,
diskusi, ceramah dan kegiatan lainnya
yang mendukung pembelajaran PAI.
MASALAH
Belum adanya standar penyelenggaraan
Sarana PAI.
Belum ada koordinasi tentang
pelaksanaan sarana dan prasarana PAI

72. LABORATORIUM PAI
FUNGSI
Mendukung proses pembelajaran PAI dalam
meningkatkan keimanan melalui pemberian,
pemupukan, dan pengembangan pengetahuan,
penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta
pengalaman peserta didik tentang Agama
Islam;
KOMPONEN
Perabot (Lemari/rak), Peralatan Pendidikan (Gambar simulasi
pelaksanaan ibadah haji, gambar ka’bah, gambar pelaksanaan
wudhu, gambar pelaksanaan sholat, penunjuk waktu sholat,
Capstok/ ibadah haji), Media pendidikan (peralatan multimedia,
CD pembelajaran PAI berbasis TIK, Alat peraga baca tulis al-
Qur’an, CD pelaksanaan sholat, Peralatan seni Islami ( Peralatan
Reabana, Peralatan Marawis, Peralatan Khot dan kaligrafi), dll.
MASALAH
• Sarana PAI belum ada standar penyelenggaraan.
• Belum ada pembicaraan antar instansi terhadap
pemberian sarana PAI (status PAI).

73. PERPUSTAKAAN PAI
FUNGSI
KOMPONEN
MASALAH
Memperoleh informasi tentang ajaran Islam dan
PAI dari berbagai jenis bahan pustaka dengan
membaca, mengamati, dan mendengar.
Perabot (lemari, rak meja dan kursi, dll), Kitab/
buku (al-Qur’an, Al-Qur’an dan terjemah,
enseklopedi al-Qur’an, Buku PAI untuk SMA,
Novel Islami dll), Perlengkapan lain (Media
Mading, Komputer lengkap, Peta Negara
Muslim,dll)
Belum ada sekolah yang secara khusus memiliki
perpustakaan PAI
Pengadaan buku dan media yang membantu
pembelajaran PAISOLUSI

74. JENIS EVALUASI
EVALUASI PROGRAM
TAHAPAN EVALUASI
EVALUASI

75. TAHAPAN EVALUASI
BOTTOM UP
TOP DOWN

76. EVALUASI
MONITORING
RAPAT

77. TES SISWA DLL
RAW INPUT PROSES OUT PUT
• GURU
• USBN
LULUSAN
EVALUASI KONTEKS

78. KOMUNITAS
BELAJAR
FORUM
KOMUNIKASI
GURU (FKG)
KELOMPOK KERJA
PENGAWAS (POKJAWAS)
MUSYAWARAH GURU MATA
PELAJARAN (MGMP)
KELOMPOK KERJA GURU
(KKG)

79. Pelatihan dapat dilakukan di pusat pengembangan dan
pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga
penjaminan mutu pendidikan, kelompok kerja guru, musyawarah
guru mata pelajaran, gugus, atau lembaga lain yang melaksanakan
pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.
(Penjelasan PP 74 tahun 2008 pasal 5 ayat 5 )
Pengembangan dan peningkatan kompetensi guru dilakukan dalam
berbagai kegiatan keprofesionalan yang diselenggarakan antara lain
melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran,
Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, dan Musyawarah Kerja
Pengawas Sekolah.
(Penjelasan PP 74 tahun 2008 pasal 47 ayat 4)
EKSISTENSI

80. • FKG : Forum Komunikasi Guru
• KKG : Kelompok Kerja Guru
• MGMP : Musyawarah Guru Mata Pelajaran
• POKJAWAS : Kelompok Kerja Pengawas
BENTUK

81. PGRI
ADPISI
AGPAII
ORGANISASI
PROFESI

82. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen yang berfungsi untuk
memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan
profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru wajib menjadi anggota
organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi
organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru.
(UU no 14 Tahun 2005 Pasal 41)
Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan
diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru. (PP 74 Tahun 2008 Pasal 1)
Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru. Kebebasan untuk
berserikat dalam Organisasi Profesi Guru dilaksanakan dengan tetap mengutamakan
pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. (PP 74 Tahun
2008 Pasal 44)
Dosen memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi
keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kebebasan untuk
berserikat tidak boleh mengganggu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang menjadi
tanggungjawab keprofesionalan. (PP No 37 tahun 2009 Pasal 30)
EKSISTENSI

83. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan: (UU no 14 tahun 2005 Pasal 42)
KEWENANGAN
Menetapkan dan menegakkan kode etik guru;
Memberikan bantuan hukum kepada guru;
Memberikan perlindungan profesi guru;
Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru;
Memajukan pendidikan nasional.

84. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/
atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru
dalam pelaksanaan tugas. (UU no 14 Tahun 2005 Pasal 39:)
BENTUK
PGRI : Persatuan Guru Republik Indonesia
ADPISI : Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Seluruh Indonesia
AGPAII : Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia
Organisasi Profesi Guru/Dosen

85. KEMITRAAN
BSNP
PEMERINTAH
DAERAH
KEMDIKBUD
KEMLU
MABIM
KSG
TNI AU
KEMENRISTEKDIKTI

86. KEMDIKBUD
INTEGRASI PROGRAM
• Penetapan Regulasi yang mendukung penyelenggaraan
PAI di sekolah.
• Pengangkatan Guru PAI.
• Kurikulum
• Buku Teks PAI
• Sinkronisasi data guru, siswa, sarana PAI
MASALAH
• Kewenangan Pengangkatan Guru PAI
• Kewenangan Pembuatan Buku teks PAI
• Kewenangan Pemberian Tunjangan Profesi Guru
SOLUSI
Diperlukan regulasi yang memadai tentang
pembagian kewenangan antara Kementerian
Agama dan Kemdikbud

87. PEMERINTAH DAERAH
INTEGRASI PROGRAM
UU No 23 tahun 2014 mengatur bahwa kewenangan
pengelolaan Pendidikan Dasar dan menengah berada di
Pemerintah Daerah.
• Penetapan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan
PAI di sekolah.
• Pengangkatan dan penempatan Guru PAI.
MASALAH
• Tidak semua daerah mengalokasikan anggaran yang
memadai untuk pengembangan PAI di sekolah.
• Kurang tersosialisaikannya program dan kegiatan Dit PAI
di daerah.
SOLUSI
• Forum koordinasi antara Pemda (dalam hal ini Kanwil dan
Kandepag) perlu ditingkatkan.
• Pemberian Apresiasi Kepada Kepala Daerah yang memiliki
kepedulian terhadap PAI di sekolah.

88. • Pengelolaan Guru pada
Sekolah Indonesia Luar
Negeri (SILN)
• Pendampingan Kurikulum
PAI pada Sekolah Indonesia
Luar Negeri (SILN)
KEMLU
INTEGRASI PROGRAM

89. • Pencegahan dan
penganganan
radikalisme di
Sekolah dan
Perguruan Tinggi
Umum
BSNP
INTEGRASI PROGRAM

90. • Sharing pengelolaan
pendidikan Agama Islam
dalam bentuk seminar
internasional
MABIM (MAJELIS AGAMA BRUNEI
DARUSSALAM, INDONESIA & MALAYSIA)
INTEGRASI PROGRAM

91. • Penetapan regulasi
tentang sertiikasi guru
dan pengawas PAI
• Teknis pelaksanaan
Sertifikasi guru dan
pengawas PAI.
KONSORSIUM SERTIFIKASI GURU
INTEGRASI PROGRAM

92. • Bela NKRI
• Bina Kawasan
TENTARA NASIONAL INDONESIA
INTEGRASI PROGRAM

93. • Penetapan Regulasi yang
mendukung
penyelenggaraan PAI di
Perguruan Tinggi Umum.
• Pengangkatan Dosen PAI.
• Kurikulum
• Buku Teks PAI
• Sinkronisasi data Dosen,
mahasiswa, sarana PAI
• PPG
KEMRISTEKDIKTI
INTEGRASI PROGRAM
MASALAH
• Kewenangan Pengangkatan Dosen PAI
• Kewenangan Pembuatan Buku teks PAI
• Kewenangan Pemberian Tunjangan Profesi
Dosen
SOLUSI
Diperlukan regulasi yang memadai tentang
pembagian kewenangan antara Kementerian
Agama dan Kemristekdikti

94. IMAGE BUILDING
JENIS
PENCITRAAN
BENTUK
PENCITRAAN
PERSONAL BRANDING

95. JENIS PENCITRAAN
INFORMASI
KONTRA
NARASI
Program & Kegiatan Direktorat PAI Menjawab isu publik tentang ke-PAI-an yang
sedang berkembang

96. PERSONAL BRANDING
Guru
Dosen
Pengawas
Siswa
Mahasiswa
Pegawai Struktural Dit PAI

97. BENTUK PENCITRAAN
EVENT
Pentas PAI, Kemah Rohis, PAI Bela NKRI, Bina
Kawasan, Guru Kunjung, Apresiasi Pendidikan Islam,
Pelatihan ICT Guru PAI serta kegiatan lainnya
MEDIA
MEDIA
CETAK
Tulisan opini pada Koran Sindo oleh Direktur PAI seperti:
Memantapkan dan Merawat Keberagaman; Mengukuhkan Pilar-
Pilar Keberagaman dalam Pendidikan Agama Islam; dan
Menampilkan Wajah Ramah Jamaah.
Penerbitan buku-buku penunjang PAI seperti: Buku Khutbah Jumat
pada Sekolah dan Kampus, Buku Pengayaan PAI, Buku Cerita
Remaja Islami (Ceris) & Karya Ilmiah Remaja (KIR), Buku
Pedoman Bimtek Islam Rahmatan Lil ‘Alamin dan Buku Pedoman
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) guru PAI.
MEDIA
ELEKTRONIK
Video Profil Direktorat PAI, Video Ringkasan
Kegiatan PAI, dan Video Puisi Keberagaman
Infografis Program Direktorat PAI, Infografis
Data Guru & Pengawas serta Infografis
Penguatan Pendidikan Karakter
Publikasi berita Kegiatan Direktorat PAI pada
website Kemenag RI & Dirjen Pendis serta
media online lainnya.
Publikasi Kegiatan melalui media sosial
seperti Instagram dan Fanspage Direktorat
PAI

98. TERIMA KASIHDIREKTORAT
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TAHUN 2018