Pengelolaan PAI pada PTU
•
2 likes•453 views
Dokumen tersebut membahas pengelolaan pendidikan agama Islam (PAI) pada perguruan tinggi umum, mencakup data dosen PAI, rencana strategis peningkatan mutu PAI, ruang lingkup PAI, peraturan terkait, serta beberapa permasalahan terkait dosen, mahasiswa, kurikulum, dan kewenangan pengelolaan PAI."
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Pengelolaan PAI pada PTU
Similar to Pengelolaan PAI pada PTU (20)
More from Anis Masykhur
More from Anis Masykhur (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Pengelolaan PAI pada PTU
- 1. PENGELOLAAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA PERGURUAN TINGGI UMUM (PTU) KEMENTERIAN AGAMA RI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
- 3. PAI FAI Total 449 85 534 Jumlah dosen PTU Jumlah Dosen Berdasarkan Pendidikan Terakhir S1 S2 S3 5 344 100 195 12 4 13 79 74 27 45 JUMLAH DOSEN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN 318 131 0 50 100 150 200 250 300 350 N E G E R I S W A S T A JUMLAH DOSEN BERDASARKAN STATUS KEPEGAWAIAN NEGERI 42% 8%3% 47% Jumlah Dosen Berdasarkan Status Sertifikasi A. Tersertifikasi kemenristek dikti 187 B. Tersertifikasi kemenag 37 C. Sedang dalam proses sertifikasi 15 D. Belum tersertifikasi 210 Sumber: adpisidpp updated April 2018 DATA DOSEN PAI PADA PTU
- 4. 2015 2019 Meningkat- nya Mutu Guru dan Pengawas PAI Meningkat- nya Mutu Siswa PAI Meningkatnya Pemahaman Siswa Atas Keberagamaan Melalui PAI Meningkat- nya Mutu Kelembagaan PAI Meningkat- nya efektifitas Kurikulum PAI RENSTRA PENINGKATAN MUTU DAN RELEVANSI PAI
- 5. 1. REGULASI 7. SARANA PAI 12. IMAGE BUILDING 5. KURIKULUM 6. BUKU TEKS 3. PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 2. GURU/DOSEN 8. EVALUASI10. ORGANISASI PROFESI 4. SISWA/ MAHASISWA 11. KEMITRAAN RUANG LINGKUP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) 9. KOMUNITAS BELAJAR DIREKTORAT PAI
- 6. REGULASI PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PERATURAN PRESIDEN UNDANG- UNDANG PERATURAN PEMERINTAH PERATURAN KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI PERATURAN MENTERI KEUANGAN PERATURAN BKN PERATURAN MENTERI AGAMA KEPUTUSAN MENTERI AGAMA KEPUTUSAN DIRJEN PENDIS
- 7. UNDANG-UNDANG Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) Undang-Undang nomor 15 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102); 1 2 3 4 5 6
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016); PERATURAN PEMERINTAH
- 9. INTERNAL Kurikulum PAI untuk PT Sistem Pendataan Pedomaan bantuan-bantuan Organisasi Keagamaan Mahasiswa Standar pengelolaan PAI pada TU USULAN REGULASI LANJUTANREGULASI YANG HARUS DITETAPKAN
- 10. DOSEN PENINGKATAN KOMPETENSI REKRUTMEN PENINGKATAN KUALIFIKASI PENGEMBANGAN KARIR EQUIVALENSI BEBAN KERJA PENGHARGAAN PENDATAAN Banyak Hal terkait Permasalahan Dosen, Namun baru beberapa yang sudah teridentifikasi
- 11. REKRUTMEN KATEGORI TETAP PNS Kemenag Instansi Lain (Pemda, Dikbud, dll) Menpan RB BPNS Otonomi PT dan Otonomi Daerah Kepala Dinas/ Bupati/ Walikota/ Gubernur diangkat oleh TIDAK TETAP Kampus/PT Yayasan/Rektor MASALAH SOLUSI Mekanisme pengangkatan Dosen tetap Bukan PNS (BPNS) di PTN sangat sulit sehingga banyak Dosen PAI yang tidak memiliki Homebase; Banyak PT negeri yang kekurangan Dosen PAI karena tidak berani mengangkat Dosen honor sedangkan pemerintah sudah lama tidak mengangkat PNS Dosen Melakukan koordinasi dengan PEMDA – Kemenristek Dikti – Kemenpan agar bersedia mengalokasikan rekruitmen dosen PAI oleh Kemenag. Jika merekrut secara mandiri, agar berkoordinasi dengan Kemenag PT Swasta (pisah) Ketua Yayasandiangkat oleh
- 12. PENINGKATAN KUALIFIKASI REGULASI PP 19 Tahun 2005 Permenristek No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bantuan: - Beasiswa S3 BAGI DOSEN PAI - Bantuan Kualifikasi / Penyelesaian Studi S-3 BENTUK MASALAH Ketersediaan anggaran yang terbatas SOLUSI Memperketat seleksi untuk meningkatkan daya saing dosen
- 13. PENINGKATAN KOMPETENSI REGULASI PP 19 tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan PP No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Standar Nasional Pendidikan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 32 Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pengembangan karier meliputi: penugasan, kenaikan pangkat dan promosi. Akses Bantuan Penelitian Akses Bantuan Beasiswa Pelibatan dalam beberapa Short Course BENTUK Ketersediaan anggaran yang terbatas MASALAH Memperketat seleksi untuk menghindari dosen yang sudah mengikuti kegiatan Dosen PAI kebanyakan sudah berusia lanjut sehingga ghiroh peningkatan kompetensi kurang maksimal Melakukan pendampingan emosional dan bantuan finansial S O L U S I
- 14. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 33 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 69 Pembinaan dan pengembangan dosen meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier. Pembinaan dan pengembangan karier dosen meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 70 Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat ditetapkan dengan Peraturan Menteri. PENGEMBANGAN KARIR
- 15. Melakukan koordinasi dan konsolidasi ke instansi yang berwenang Dosen PAI yang diangkat oleh Kemenag SK pengelolaanya dilakukan langsung oleh Biro Kepegawaian Kemenag Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Biro Kepegawaian Kemenag PENGEMBANGAN KARIR MASALAH Dosen PAI kebanyakan diangkat oleh instansi di luar kemenag sehingga dalam peningkatan karier dibina oleh instansi yang mengangkat SOLUSI
- 16. MAHASISWA PENINGKATAN KOMPETENSI PENDATAAN PEMBINAAN ORGANISASI PENGHARGAAN Banyak Hal terkait Permasalahan Mahasiswa, Namun baru beberapa yang sudah teridentifikasi
- 17. PENDATAAN UKPPP Kepresidenan Dapodik IDENTIFIKASI MASALAH SOLUSI Pendataan siswa dilaksanakan oleh institusi lain (Dapodik). Perlu merumuskan pendataan secara mandiri dengan hasil yang akurat serta melakukan sinergitas data dengan Kemendikbud. SUMBER
- 18. Proses pembinaan dan penjaringan dalam bentuk kompetisi belum bisa dilakukan sampai di tingkat kab/kota PENINGKATAN KOMPETENSI REGULASI Peserta Didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 1 huruf b) Peningkatan Keagamaan. • Perkemahan Kerohanian Islam (Rohis) • Pesantren Kilat (Sanlat) Pengembangan Potensi dan Bakat • Pentas PAI • Penyelenggaraan lomba Karya Ilmia Remaja (KIR) • Menulis Cerita Islami (Ceris) BENTUK MASALAH
- 19. PEMBINAAN ORGANISASI BENTUK • Workshop Mahasiswa/kesiswaan • Kemah Rohis : Pembinaan dan Pelatihan leadership bagi aktifis ROHIS perwakilan dari tiap provinsi. MASALAH SOLUSI Rohis banyak dipengaruhi ekternal sekolah (alumni) yang dalam konteks tertentu mengajarkan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan semangat kebhinekaan dan Islam Rahmatan lil’alamin. Membuat regulasi pembinaan Rohis harus dilakukan Guru PAI, Penguatan Moderasi Islam bagi aktifis rohis.
- 21. PENDAMPINGAN KEWENANGAN Pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama (PP 55 tahun 2007 pasal 3 ayat 2) Pendidikan agama pada pendidikan formal dan program pendidikan kesetaraan sekurang-kurangnya diselenggarakan dalam bentuk mata pelajaran atau mata kuliah agama. (PP 55 tahun 2007 pasal 4 ayat 1) BENTUK Program kegiatan Penetapan regualasi MASALAH SOLUSI Kemdikbud dan kemristek dikti masih belum memberikan kewenangan penuh terhadap pengelolaan PAI di sekolah umum maupun di perguruan tinggi Umum Melakukan koordinasi dan konsolidasi
- 23. Belum ada regulasi dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mengatur secara spesifik ruang lingkup wewenang Kementerian Agama dengan Kementerian Lain. KEWENANGAN 1. UU No. 3 tahun 2017 (Pasal 6) 1) Jenis Buku terdiri atas buku pendidikan dan buku umum. 2) Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Buku yang digunakan dalam pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. 3) Muatan keagamaan dalam Buku pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. 2. PMA No. 9 tahun 2018 (Pasal 5) 1) Buku Teks Pendidikan Agama disediakan untuk jenis pendidikan umum, pendidikan umum berciri khas agama, dan pendidikan kejuruan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal mulai jenjang pendidikan usia dini sampai dengan pendidikan menengah. 2) Penyediaan Buku Teks Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. 1. Buku Teks Pendidikan Agama yaitu a. Buku teks utama adalah Buku Pendidikan Agama yang wajib digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disediakan oleh Menteri tanpa dipungut biaya. b. Buku Teks Pendamping merupakan penunjang buku teks utama yang disusun oleh masyarakat berdasarkan kurikulum yang berlaku dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri 2. Buku Nonteks Pendidikan Agama merupakan buku selain Buku Teks Pendidikan Agama yang digunakan untuk memperkaya materi pendidikan agama dalam buku teks utama dan disediakan oleh masyarakat setelah mendapat pengesahan dari Menteri. Jenis Buku Regulasi Masalah SOLUSI Melakukan Koordinasi & Konsolidasi dengan instansi terkait untuk mempercepat penetapan peraturan pemerintah tentang perbukuan.
- 24. PENYUSUNAN Perolehan Naskah (UU No. 3 tahun 2017 Pasal 42 dan PMA No. 9 tahun 2018 Pasal 8) 1) melalui akuisisi naskah secara aktif dan/atau pasif. 2) melalui Penulisan, Penerjemahan, atau Penyaduran. 3) melalui Penerjemahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan pada naskah yang berkualitas dari Buku berbahasa daerah dan/atau berbahasa asing. SYARAT ISI TERDIRI DARI a. Tidak bertentangan dengan nilai pancasila; b. Tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan; c. Tidak mengandung unsur pornografi; d. Tidak mengandung unsur radikalisme agama; e. Tidak mengandung unsur kekerasan; dan/atau f. Tidak mengandung ujaran kebencian dan penyimpangan lainnya SYARAT LAIN a. kesesuaian kutipan dan terjemahan ayat dalam kitab suci dan sumber ajaran agama lainnya; dan b. kesesuaian transliterasi bahasa asli kitab suci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Tim Penyusun terdiri dari unsur guru, Pengawas & Dosen PAI MASALAH SOLUSI Belum dilakukan penyusunan buku teks PAI pada perguruan tinggi umum. Kekurangan Anggaran Pembentukan Tim Penulis dosen PAI Review Anggaran penggandaan buku teks PAI pada PTU
- 25. PENILAIAN Kewenangan Balitbang & Diklat Kementerian Agama dengan mengikutsertakan Instansi/Lembaga terkait (PMA No. 9 tahun 2018 Pasal 9 & 10) Syarat isi Penyajian Bahasa Grafika Tadqiq Komponen Penilaian: Lulus : Diberikan tanda pengesahan Belum Lulus : HASIL PENILAIAN Dikembalikan dan diberikan alasan dan/atau keterangan kepada pihak pengusul
- 26. PENERBITAN KEWENANGAN Penerbitan Buku oleh pihak asing di Indonesia wajib dilakukan melalui kerja sama dengan Penerbit yang didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Pasal 49) Penerbit berbadan hukum milik Pemerintah Pusat dan/atau berbadan hukum milik Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Buku (Pasal 50) Penerbitan Buku untuk pendidikan tinggi difasilitasi oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 51) SYARAT PENERBITAN (UU No.3 tahun 2017 Pasal 48) Memenuhi syarat isi Mencantumkan angka standar buku internasional Mendapatkan pengesahan dari Kepala Badan (PMA No. 9 tahun 2018 Pasal 11) Buku Cetak Buku Elektronik (UU No.3 tahun 2017 Pasal 57) Buku elektronik; Konversi buku cetak ke dalam bentuk buku elektronik. JENIS PENERBITAN (PMA No. 9 tahun 2018 pasal 3) MASALAH SOLUSI Keterbatasan anggaran penggandaan buku Pengadaan buku elektronik menjadi solusi atas keterbatasan anggaran penggandaan buku cetak Digitalisasi buku memudahkan siswa untuk mendapatkan buku teks elektronik tanpa biaya
- 27. PENGAWASAN KEWENANGAN Pengawasan Buku teks Pendidikan agama dilakukan oleh Balitbang dan Diklat, Direktorat Jenderal dan masyarakat (PMA No. 9 tahun 2018 Pasal 14) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pelaku perbukuan, dan masyarakat melakukan pengawasan atas Sistem Perbukuan. (UU No. 3 tahun 2017 Pasal 69 ayat 1) Kejaksaan Republik Indonesia turut melakukan pengawasan terhadap substansi Buku untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman umum. (UU No. 3 tahun 2017 Pasal 69 ayat 3) Untuk menjamin agar Sistem Perbukuan terselenggara dengan baik. TUJUAN MASALAH Belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik tentang tata cara pengawasan SOLUSI Melakukan koordinasi untuk menyusun regulasi tentang Pengawasan Buku Teks Agama
- 29. Guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen yang berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Pembentukan organisasi profesi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi guru. (UU no 14 Tahun 2005 Pasal 41) Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru. (PP 74 Tahun 2008 Pasal 1) Guru memiliki kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru. Kebebasan untuk berserikat dalam Organisasi Profesi Guru dilaksanakan dengan tetap mengutamakan pelaksanaan tugas proses pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. (PP 74 Tahun 2008 Pasal 44) Dosen memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kebebasan untuk berserikat tidak boleh mengganggu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang menjadi tanggungjawab keprofesionalan. (PP No 37 tahun 2009 Pasal 30) EKSISTENSI
- 30. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. (UU no 14 Tahun 2005 Pasal 39:) BENTUK PGRI : Persatuan Guru Republik Indonesia ADPISI : Asosiasi Dosen Pendidikan Agama Islam Seluruh Indonesia AGPAII : Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Organisasi Profesi Guru/Dosen
- 32. JENIS PENCITRAAN INFORMASI KONTRA NARASI Program & Kegiatan Direktorat PAI Menjawab isu publik tentang ke-PAI-an yang sedang berkembang
- 33. BENTUK PENCITRAAN EVENT Pentas PAI, Kemah Rohis, PAI Bela NKRI, Bina Kawasan, Guru Kunjung, Apresiasi Pendidikan Islam, Pelatihan ICT Guru PAI serta kegiatan lainnya MEDIA MEDIA CETAK Tulisan opini pada Koran Sindo oleh Direktur PAI seperti: Memantapkan dan Merawat Keberagaman; Mengukuhkan Pilar- Pilar Keberagaman dalam Pendidikan Agama Islam; dan Menampilkan Wajah Ramah Jamaah. Penerbitan buku-buku penunjang PAI seperti: Buku Khutbah Jumat pada Sekolah dan Kampus, Buku Pengayaan PAI, Buku Cerita Remaja Islami (Ceris) & Karya Ilmiah Remaja (KIR), Buku Pedoman Bimtek Islam Rahmatan Lil ‘Alamin dan Buku Pedoman Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PPKB) guru PAI. MEDIA ELEKTRONIK Video Profil Direktorat PAI, Video Ringkasan Kegiatan PAI, dan Video Puisi Keberagaman Infografis Program Direktorat PAI, Infografis Data Guru & Pengawas serta Infografis Penguatan Pendidikan Karakter Publikasi berita Kegiatan Direktorat PAI pada website Kemenag RI & Dirjen Pendis serta media online lainnya. Publikasi Kegiatan melalui media sosial seperti Instagram dan Fanspage Direktorat PAI
- 34. TERIMA KASIHDIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TAHUN 2019