Buat rekan-rekan pengawas, semoga bermanfaat, www.m-yunus.com

1. DIREKTORAT PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2012
PEDOMAN PENGAWAS
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH

2. i
KATA PENGANTAR
DIREKTUR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum Wr.Wb
Puji dan Syukur bagi Allah SWT. yang telah melimpah curahkan rahmat, hidayah dan inayah-
Nya sehingga penyusunan Buku Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam ini dapat
terlaksana.
Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah yang berkualitas sangat
terkait dengan keberhasilan peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga
kependidikan. Pengawas PAI pada sekolah merupakan salah satu pendidik dan tenaga
kependidikan yang posisinya memegang peran yang sangat signifikan dan strategis dalam
meningkatkan profesionalisme guru agama Islam dan mutu pendidikan agama Islam pada
sekolah.
Peran pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan dan pembelajaran di sekolah
bukan saja sebagai seorang supervisor pendidikan, namun ia juga sebagai konselor dan motivator
agar dapat menciptakan suasana kondusif dalam proses belajar mengajar di sekolah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam, bahwa Pembinaan Pengawas PAI pada Sekolah dilakukan
oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten / Kota.
Untuk kebutuhan pembinaan Pengawas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka dipandang
perlu untuk menyusun Pedoman Pembinaan Pengawas PAI, agar pengawas mampu
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki yakni
kompetensi kepribadian, supervisi akademik, supervisi manajerial, penelitian pengembangan,
evaluasi pendidikan dan sosial .
Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi
dalam penyusunan Pedoman Pembinaan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah ini

3. ii
semoga buku pedoman ini dapat dijadikan panduan bagi para pengawas dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dan menjadi pegangan bagi Pejabat Kemenag Provinsi dan Kab/kota dalam
melakukan pembinaan kepada Pengawas Pendidikan Agama Islam.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb
Jakarta, 8
Agustus 2012
Direktur Pendidikan Agama Islam
Dr. H. Amin Haedari, M.Pd
NIP.195606121983031001

4. iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................... i
DAFTAR ISI………….............................................................................................. iii
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM……………............ v
BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Pemikiran................................................................................ 1
B. Landasan........................................................................................... 1
C. Tujuan............................................................................................... 3
D. Sasaran.............................................................................................. 3
BAB II REKRUITMEN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SEKOLAH
A. Pengertian......................................................................................... 5
B. Persyaratan Calon Pengawas PAI pada Sekolah……………………... 5
C. Prosedur Rekruitmen Pengawas PAI pada Sekolah………………….. 7
D. Uji Kompetensi ................................................................................ 8
BAB III PEMBINAAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA
SEKOLAH
A. Pengertian Pembinaan ……………………………………………… 10
B. Tujuan Pembinaan................................................................................ 12
C. Intansi Pembinaan……………………………………………………. 12
D. Materi Pembinaan…………………………………………………… 12
E. Jenis – jenis Pembinaan……………………………………………… 13
BAB IV BEBAN KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH
A. Tugas Pengawas.................................................................................. 14
B. Fungsi Pengawas…………………………………………………….. 16
C. Wewenang Pengawas……………………………………………….. 16
D. Tanggung jawab Pengawas…………………………………………. 17
E. Uraian Tugas Pengawas....................................................................... 18
F. Pemenuhan Beban Kerja Pengawas………………………………….. 19
BAB V PERHITUNGAN ANGKA KREDIT PENGAWAS PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
A. Ketentuan Umum.............................................................................. 21
B. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Pengawas………………………….. 22

5. iv
C. Jenjang Jabatan dan Pangkat ……………………………………….. 23
D. Rincian Kegiatan Pengawas………………………………………… 24
E. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pengawas …………………. 28
BAB VI PENUTUP................................................................................................ 31
DAFTAR PUSTAKA
____________________________

6. v
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR :
TENTANG
PEDOMAN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PADA SEKOLAH
TAHUN 2012
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu Pendidikan
Agama Islam di sekolah perlu dilakukan berbagai
upaya agar Pendidikan Agama Islam memenuhi
standar Nasional;
b. bahwa peningkatan mutu perlu dilakukan evaluasi
secara menyeluruh diantaranya dengan memberikan
pembinaan dan pengawasan Pendidikan Agama Islam
berstandar Nasional yang bermutu;
c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana
dimaksud pada poin a dan b di atas, perlu adanya
pedoman tentang pengawas PAI;
Memperhatikan : Peraturan Menteri Agama nomor 2 tahun 2012 Tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4769);

7. vi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun
2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Eselon 1 Kemeterian Negara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan
Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23
Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12
Tahun 2007 tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16
Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik
Dan Kompetensi Guru;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19
Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

8. vii
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20
Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24
Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana
Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI),
Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTs), Dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41
Tahun 2007 Tentang Standar Proses Untuk Satuan
Pendidikan Dasar Dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 592);
19. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010
tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
596);
20. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ISLAM KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEDOMAN
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PADA
SEKOLAH.
KESATU : Menetapkan Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.
KEDUA : Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
Pedoman Rekruitmen Pengawas Pendidikan Agama Islam,
Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama Islam, Beban
Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam, dan Angka Kredit
Pengawas Pendidikan Agama Islam.

9. viii
KETIGA : Pedoman pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dan KEDUA dijadikan acuan dalam pelaksanaan
kepengawasan pendidikan agama Islam pada sekolah.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2012
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,
NUR SYAM

10. ix

11. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menurut Permenag No. 2 Tahun 2012 adalah
Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas Pendidikan
Agama Islam yang tugas, tanggungjawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan
penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada sekolah. Pengawasan dalam konteks ini meliputi
penyusunan program, pelaksanaan pembinaan, pemantauan, supervisi, evaluasi, dan pelaporan,
serta pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. Hal itu ditegaskan pada PP Nomor:
19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 19, ayat (3) menyatakan: Setiap satuan
pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,
penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses
pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada pasal 23 ditegaskan: Pengawasan proses
pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi,
evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.
Mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam Pasal 2 ayat (2) bahwa pengawas PAI
bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan
dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan/atau SMK.
Mengingat tugas dan fungsi pengawas PAI dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam
sangat strategis maka diperlukan Pedoman Pengawas Agama Islam yang dapat dijadikan acuan
oleh pengawas dan pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Agama.
B. Landasan Hukum
Yang menjadi landasan Hukum Kepengawasan adalah:
1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional PNS;

12. 2
6. Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pemerintah Pengangkatan dan
Pemberhentian Pegawai.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94
tahun 2006;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, dan Pendidikan
Keagamaan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
11. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 77 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
Eselon 1 Kementerian Negara;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan
Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
16. Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Agama (Berita Negara RI tahun 2010 nomor 562)

13. 3
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang
pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah;
19. Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN Nomor 01/III/PB/2011 dan Nomor 6
Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan
Angka Kreditnya.
20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas PAI pada Sekolah.
C. Tujuan
Secara umum Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah (TK, SD/SDLB/
SMP/SMPLB/SMA/ SMALB dan SMK) disusun sebagai acuan bagi pihak terkait di daerah yang
mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di
sekolah. Sedangkan secara khusus pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah
(TK, SD/SDLB/ SMP/SMPLB/SMA/SMALB dan SMK) bertujuan untuk :
Pedoman Rekruitmen Pengawas Pendidikan Agama Islam, Pembinaan Pengawas Pendidikan
Agama Islam, Beban Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam,dan Angka Kredit Pengawas
Pendidikan Agama Islam.
D. Sasaran
Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah (TK, SD/SDLB/
SMP/SMPLB/SMA/SMALB dan SMK) disusun untuk menjadi acuan bagi pihak terkait di
daerah:
1. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
3. Kementerian Agama Kabupaten/kota di seluruh wilayah Republik Indonesia;
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Republik
Indonesia;
5. Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI) Propinsi di
seluruh wilayah Republik Indonesia

14. 4
6. Kelompok Kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam (POKJAWAS PAI)
Kabupaten/Kota;
7. Sekolah di masing-masing wilayah;
8. Guru PAI di Sekolah.
_______________________

15. 5
BAB II
REKRUITMEN PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH
A. Pengertian
Rekruitmen Menurut Mangkunegara (2002:33) adalah tindakan atau proses dari suatu usaha
organisasi mendapatkan tambahan pegawai untuk tujuan operasional.
Secara etimologi, kata pengawasan (supervisi), berasal dari istilah Inggris supervision, terdiri
dari dua kata super (lebih) dan Vision (melihat), yang berarti melihat dari atas (Arikunto,
2004:4), yakni melihat dengan teliti pekerjaan secara keseluruhan. Sedangkan orang yang
melakukan supervisi tersebut, dikenal dengan supervisor atau pengawas. Menurut Ametembun,
dalam Thaib & Subagio, (2005:2), bahwa pengawasan pendidikan atau supervisi pendidikan
”adalah pembinaan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu
belajar mengajar di kelas pada khususnya”.
Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah dalam pasal 1 ayat (4) disebutkan bahwa ”
Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disebut Pengawas PAI pada sekolah adalah
Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas pendidikan agama.
Pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan
pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah”
B. Persyaratan Calon Pengawas PAI Pada Sekolah
Untuk dapat diangkat sebagai Pengawas PAI pada sekolah berdasarkan Peraturan Menteri
Agama No. 2 tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada sekolah dalam pasal 12 ayat (1) : Pengawas Madrasah dan pengawas PAI pada sekolah
diangkat oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan (2) Bupati/Walikota dapat mengangkat Pengawas PAI pada
Sekolah setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama Provinsi.

16. 6
Sedang seseorang yang ingin menjadi pengawas PAI wajib memenuhi standar pengawas sekolah
yang berlaku secara nasional. Diantaranya harus memiliki kualifikasi:
1. Kualifikasi Pengawas PAI TK, SD/SDLB adalah sebagai berikut:
a. Berpendidikan minimum sarjana (S1) PAI atau diploma empat (D IV) Kependidikan
Islam dari perguruan tinggi terakreditasi;
b. Pengawas PAI TK/SD/SDLB bersertifikat pendidik sebagai guru PAI TK/RA,
SD/MI/SDLB dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di
TK/RA/SD/MI/SDLB atau kepala sekolah TK/RA/SD/MI/SDLB dengan pengalaman
kerja minimum 4 (empat) tahun;
c. Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
d. Berusia setinggi-tingginya 55 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas PAI TK,
SD/SDLB;
e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh
melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada
lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
f. Lulus seleksi pengawas;
g. Telah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas PAI
TK, SD/SDLB dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan Pengawas (STTPP).
2. Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama (SMP/SMPLB), Sekolah Menengah Atas
(SMA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah sebagai berikut :
a. Memiliki pendidikan minimum (S1) PAI diutamakan sarjana (S2) pada perguruan tinggi
terakreditasi;
b. 1) Pengawas PAI SMP/SMPLB bersertifikat pendidik sebagai guru PAI SMP/MTs/ SMPLB
dengan pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun dalam mata pelajaran PAI di
SMP/MTs/SMPLB atau kepala SMP/MTs/SMPLB dengan pengalaman kerja minimum 4
(empat) tahun, dapat menjadi pengawas PAI SMP/SMPLB;
2) Pengawas PAI SMA/SMALB bersertifikat pendidik sebagai guru PAI dengan pengalaman
kerja minimum 8 (delapan) tahun di SMA/MA/SMALB, atau kepala SMA/MA/SMALB
dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, dapat menjadi pengawas PAI
SMA/SMALB;

17. 7
3) Pengawas PAI SMK bersertifikat pendidik sebagai guru PAI SMK/MAK dengan
pengalaman kerja minimum 8 (delapan) tahun di SMK/MAK atau kepala SMK/ MAK
dengan pengalaman kerja minimum 4 (empat) tahun, dapat menjadi pengawas PAI SMK;
c. Pengawas PAI pada sekolah memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
d. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun.
e. Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh
melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada
lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan
f. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan;
g. Telahlulus Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Calon Pengawas PAI SMP/SMPLB/
SMA/SMK dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pelatihan Pengawas (STTPP)
C. Prosedur Rekruitmen Pengawas PAI Pada Sekolah
Seorang guru/kepala sekolah yang ingin menjadi pengawas PAI pada sekolah harus melalui
prosedur sebagai berikut:
1. Mengajukan surat permohonan untuk menjadi pengawas PAI yang ditujukan kepada
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten/kota.
2. Diusulkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/kota dengan melampirkan
persyaratan sbb:
a. Foto Copy SK pertama dan terakhir yang telah dilegalisir
b. Foto copy Ijazah yang telah dilegalisir.
c. DP3 2 tahun terakhir.
d. Foto Copy Karpeg yang telah dilegalisir.
e. Sertifikat Pendidik yang telah dilegalisir.
f. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota atas pertimbangan
dan saran Pokjawas PAI.
Bagi Guru/Kepala yang diangkat oleh Kementerian Agama dapat diusulkan oleh Kanwil
Kementerian Agama Provinsi untuk diangkat oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk oleh
Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau bagi guru/kepala yang

18. 8
diangkat oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat diusulkan oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten/kota kepada Bupati/walikota dengan mendapat persetujuan Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat ( sepanjang memenuhi persyaratan
dalam pedoman ini)
3 Mengikuti Uji Kompetensi Kepengawasan.
4 Mengikuti Diklat calon Pengawas, yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang.
D. Uji Kompetensi Pengawas PAI Pada Sekolah
Setiap guru/kepala sekolah yang ingin menjadi Pengawas PAI pada sekolah harus melalui uji
kompetensi. Uji kompetensi dalam rangka rekruitmen Pengawas PAI pada sekolah dilakukan
oleh TIM penguji yang terdiri dari:
1. Unsur Akademisi (Perguruan Tinggi).
2. Unsur Birokrasi (Mapenda Propinsi).
3. Unsur Pokjawas PAI Propinsi
Adapun materi yang diujikan dalam uji kompetensi pengawas PAI, meliputi :
a. Pengetahuan Umum, yang terdiri dari Bahasa Indonesia, Pancasila dan UUD 1945,
Pokok-Pokok Kepegawaian dan Regulasi Kependidikan.
b. Pengetahuan Agama. Terdiri dari Tauhid, Fiqh, SKI. BTQ
c. Stándar Kompetensi Pengawas, meliputi: (1) Kompetensi Kepribadiaan; (2)
Kompetensi Sosial; (3) Kompetensi Supervisi Manajerial; (4) Kompetensi Supervisi
Akademik; (5) Kompetensi Evaluasi Pendidikan; dan (6) Kompetensi Penelitian dan
Pengembangan.
d. Penulisan KTI (Karya Tulis Ilmiah) tentang Kepengawasan (PTKp) yaitu
menulis KTI/PTKp dan di presentasikan dihadapan penguji. Sedangkan teknik
pengujian dilakukan melalui Test tertulis dan Lisan/Wawancara.
_______________________

19. 9
BAB III
PEMBINAAN PENGAWAS PAI PADA SEKOLAH
A. Pengertian Pembinaan
Pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa sesuatu keadaan yang
seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana mestinya. Pembinaan dilakukan dengan
maksud agar kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana dan
tujuan yang telah direncanakan.
Secara lebih luas, pembinaan dapat diartikan sebagai rangkaian upaya pengendalian profesional
terhadap semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga rencana untuk
mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.
Dengan kata lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua sumber daya
sesuai dengan rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Pengendalian profesional menekankan bahwa usaha yang dilakukan itu menggunakan jasa
keahlian dan pendekatan manusiawi dengan penuh tanggung jawab. Jasa keahlian mensyaratkan
penggunaan pengetahuan dan teknik-teknik pembinaan secara ilmiah. Pendekatan manusiawi
didasarkan atas pengakuan dan penghargaan sebaik mungkin terhadap nilai-nilai insani.
Sedangkan tanggungjawab mengandung makna bahwa pembinaan, sebagai faktor penarik dan
pendorong diarahkan kepada semua unsur organisasi agar selalu bergerak dan mengarah kepada
tujuan yang harus dicapai. Widjaja (1995:1650) Pembinaan adalah suatu proses atau
pengembangan mencakup urusan-urusan, pengerjaan diawali dengan mendirikan,
menumbuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut disertai usaha-usaha perbaikan,
menyempurnakan dan akhirnya mengembangkannya.
Berdasarkan pengertian di atas, maka kegiatan pembinaan perlu diperoleh dari pihak-pihak yang
bersangkutan mengingat pentingnya pembinaan dilaksanakan di dalam suatu organisasi untuk
mencapai hasil guna, daya guna dan tepat guna.
Siagian (1989:219) mengemukakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam
pembinaan adalah (1) Kejelasan tingkat karir yang mungkin dinaiki, (2) Gaya kepemimpinan
yang demokrasi; (3) Berdasarkan manajemen, (4) Memperkaya kejuruan, dan (5) Mutu
kehidupan kekayaan.

20. 10
Pendapat di atas, meskipun secara redaksional mengemukaan pengertian pembinaan itu berbeda-
beda tetapi pada hakekatnya adalah sama, yakni pembinaan merupakan proses kegiatan untuk
menjamin agar pelaksanaan kerja dapat dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana yang
telah ditetapkan. Pembinaan dapat dikatakan baik apabila pembinaan tersebut dilakukan dan
mampu mengarahkan serta mendidik para pekerja dengan benar di dalam melaksanakan
pekerjaannya betul-betul mengerti dan memahami apa yang harus dikerjakan serta bagaimana
cara melaksanakan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa fungsi pembinaan di dalam suatu organisasi mutlak
harus dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap sektor organisasi, yang semata-mata di
arahkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut secara efektif dan
efisien. Sejalan dengan itu, untuk mewujudkan pembinaan yang baik terhadap bawahannya
dalam lingkup organisasi, hal ini perlu di arahkan dengan cara pembinaan pegawai, seperti yang
dikemukakan oleh Musanef (1996:19) yaitu “pembinaan pegawai merupakan aset utama dan
mempunyai posisi kunci dalam upaya pencapaian keberhasilan organisasi”.
Pembinaan pengawas PAI pada sekolah sebagai salah satu kegiatan organisasi merupakan tugas
dan tanggung jawab Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Kantor
Kementerian Agama Kab./Kota perlu diselenggarakan secara efektif dan efisien. Untuk itu
fungsi pembinaan menjadi sangat penting untuk dilaksanakan baik untuk menghindari atau
mencegah penyimpangan pekerjaan atau kekeliruan dalam bekerja, maupun untuk mendapatkan
masukan tentang kemungkinan terjadinya kesalahan dalam bekerja, sehingga memungkinkan
pimpinan melakukan tindakan pembinaan sedini mungkin, baik pembinaan yang berkaitan
dengan pengetahuan maupun pembinaan yang berhubungan dengan mental.
B. Tujuan Pembinaan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Pembinaan ini bertujuan untuk :
1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kepengawasan PAI pada sekolah.
2. Untuk meningkatkan kompetensi kepribadian, supervisi akademik, evaluasi
pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.
3. Untuk meningkatkan kinerja Pengawas PAI pada Sekolah agar memiliki kesadaran
penuh rasa tanggungjawab sebagai pengawas. Pembinaan itu dikategorikan pada dua

21. 11
hal, yaitu: pembinaan yang berhubungan dengan pengetahuan dan pembinaan yang
berhubungan dengan mental, yakni menumbuhkan kesadaran yang mengarah kepada
pencapaian profesionalisme.
C. Instansi Pembina Pengawas PAI pada Sekolah
Instansi yang melakukan pembinaan sesuai dengan kapasitasnya sebagaimana dalam Peraturan
Menteri Agama No. 2 tahun 2012 Bab XII pasal19 ayat (2) adalah: “Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi melalui Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota”.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi maupun Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan terhadap pengawas, membentuk Tim
Pembina yang terdiri dari:
1. Unsur Akademisi (PerguruanTinggi).
2. Unsur Birokrasi ( Pejabat atasan langsung Pengawas).
3. Unsur Pokjawas.
D. Materi Pembinaan Pengawas PAI pada Sekolah
Materi Pembinaan Pengawas PAI pada Sekolah meliputi:
1. Kelompok Dasar:
a. Pendidikan Karakter Bangsa (AkhlakMulia)
b. Kebijakan Kementerian Agama tentang kepengawasan
c. Kebijakan tentang kependidikan
d. Pembinaan Kompetensi Pengawas PAI pada Sekolah
e. Pembinaan dalam pembentukan organisasi Pokjawas PAI
2. Kelompok Inti :
a. Konsep dasar supervisi
b. Konsep dasar supervisi akademik
c. Program supervisi akademik
d. Instrumen supervisi
e. Laporan hasil supervisi
f. Tindak lanjut hasil pengawasan

22. 12
g. Penghitungan angka kredit jabatan fungsional guru dan pengawas PAI
h. Standar Nasional Pendidikan (SNP)
i. Pembinaan tentang tugas dan fungsi pengawas PAI pada sekolah
j. Model-model pembelajaran
k. Evaluasi pembelajaran
3. Kelompok Penunjang
a. Pengembangan profesi pengawas
b. Sistem penjaminan mutu pendidikan
c. Pembinaan dan pendampingan kegiatan ekstrakurikuler bagi guru PAI oleh
pengawas
d. Pelatihan Penelitian Tindakan Sekolah (PTS), PenelitianTindakan Kelas (PTK) dan
KTI
E. Jenis-JenisPembinaan
Pembinaan Pengawas PAI pada sekolah dapat dilakukan melalui:
1. Rapat Koordinasi
2. Orientasi
3. Workshop
4. In House Training ( IHT)
5. Seminar
6. Penilaian Kinerja Pengawas Pembinaan Keprofesionalan Berkelanjutan (PK PKB)
7. Lokakarya
8. Studi Banding
9. In on in Training

23. 13
BAB IV
BEBAN KERJA PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PADA SEKOLAH
A. Tugas Pengawas
Lingkup kerja pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah diatur sebagai berikut:
1. Ekuivalensi kegiatan kerja pengawas Pendidikan Agama Islam terhadap 24 (dua puluh
empat) jam tatap muka menggunakan pendekatan minimal 60 orang guru PAI TK/SD/
SDLB, 40 orang guru PAI SMP/SMA/SMK yang dibina pada beberapa sekolah.
2. Rincian kerja pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai fungsinya sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 pasal 4 adalah sebagai berikut:
a. Menyusun Program Pengawasan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam
1) Setiap pengawas Pendidikan Agama Islam baik secara kelompok maupun
perorangan wajib menyusun rencana program pengawasan. Program
pengawasan terdiri atas (1) Program Pengawasan Tahunan, (2) Program
Pengawasan Semester, dan (3) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA).
2) Program Pengawasan tahunan Pengawas Pendidikan Agama Islam disusun oleh
Kelompok Kerja Pengawas ( POKJAWAS) Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kota melalui diskusi terprogram. Kegiatan penyusunan program
tahunan ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
3) Program pengawasan semester adalah perencanaan teknis operasional kegiatan
yang dilakukan oleh setiap Pengawas Pendidikan Agama Islam pada setiap
sekolah dimana guru binaannya berada. Program tersebut disusun sebagai
penjabaran atas Program Pengawasan Tahunan di tingkat Kabupaten/Kota.
Kegiatan penyusunan program semester oleh setiap pengawas Pendidikan
Agama Islam ini diperkirakan berlangsung selama 1 (satu) minggu.
4) Rencana Kepengawasan Akademik (RKA) merupakan penjabaran dari program
semester yang lebih rinci dan sistematis sesuai dengan aspek/masalah prioritas

24. 14
yang harus segera dilakukan, setelah kegiatan supervisi. Penyusunan RKA ini
diperkirakan berlangsung 1 (satu) minggu.
5) Program Tahunan, Program Semester, dan Rencana Kepengawasan Akademik
(RKA) sekurang-kurangnya memuat aspek/masalah, tujuan, indikator
keberhasilan, strategi/metode kerja (teknik supervisi), skenario kegiatan, sumber
daya yang diperlukan, penilaian dan instrumen kepengawasan.
b. Melaksanakan Pembinaan, Pemantauan dan Penilaian
1) Kegiatan supervisi akademik meliputi pembinaan dan pemantauan pelaksanaan
standar isi, standar proses, standar penilaian dan standar kompetensi lulusan
merupakan kegiatan dimana terjadi interaksi langsung antara pengawas
Pendidikan Agama Islam dengan guru Pendidikan Agama Islam binaanya.
2) Melaksanakan penilaian adalah menilai kinerja guru pendidikan agama Islam
dalam merencanakan, melaksanakan dan menilai proses pembelajaran
3) Kegiatan ini dilakukan di sekolah binaan/KKG/MGMP, sesuai dengan uraian
kegiatan dan jadwal yang tercantum dalam RKA yang telah disusun.
c. Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Kepengawasan
1) Setiap pengawas membuat laporan dalam bentuk laporan bulanan, laporan
semester dan laporan tahunan. Laporan ini lebih ditekankan kepada pencapaian
tujuan dari setiap butir kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan pada setiap
guru Pendidikan Agama Islam binaan.
2) Penyusunan laporan oleh pengawas merupakan upaya untuk
mengkomunikasikan hasil kegiatan atau keterlaksanaan program yang telah
direncanakan.
3) Menyusun laporan pelaksanaan program kepengawasan dilakukan oleh setiap
pengawas pendidikan agama Islam dengan setelah melaksanakan pembinaan,
pemantauan atau penilaian. Paling lambat 1 (satu ) minggu bulan berikutnya.
d. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI.
1) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI dilaksnakan
secara berkelompok di MGMP/KKG paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu
semester atau disesuiakan dengan kondisi daerah.

25. 15
2) Kegiatan ini dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang
diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan
kompetensi yang akan ditingkatkan. Dalam pelatihan ini diperkenalkan kepada
guru Pendidikan Agama Islam cara-cara baru yang lebih sesuai dalam
melaksanakan proses pembelajaran/ pembimbingan.
3) Kegiatan pembimbingan dan pelatihan profesionalitas guru PAI ini dapat
dilakukan melalui workshop, seminar, observasi, individual, KKG/MGMPdan
group conference, serta kunjungan kepada guru PAI melalui supervisi akademik.
B. Fungsi Pengawas
Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam permenag No. 2 Tahun 2012, Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada sekolah mempunyai fungsi melakukan :
1. Penyusunan Program Pengawasan PAI
2. Pembinaan, Pembimbingan, dan Pengembangan Profesi Guru PAI
3. Pemantauan penerapan Standar Nasional PAI
4. Penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan, dan
5. Pelaporan serta tindak lanjut pelaksanaan tugas kepengawasan.
C. Wewenang Pengawas
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana dimaksud KMA No. 2 Tahun
2012 dalam pasal 2 ayat (2) berwenang:
1. Memberikan masukan, saran, dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan
evaluasi pendidikan dan/atau pembelajaran pendidikan agama Islam kepada kepala
sekolah dan instansi yang membidangi pendidikan agama Islam di Kabupaten/kota;
2. Memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tindak lanjut yang
diperlukan;
3. Melakukan pembinaan terhadap guru PAI;
4. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pada pelaksanaan tugas guru PAI kepada
pejabat yang berwenang; dan

26. 16
5. Memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI
dan kepala sekolah dan pada pejabat yang berwenang.
6. Menanda tangani/mengesahkan perangkat pembelajaran guru PAI.
D. Tanggung jawab Pengawas
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Permenag No.
2 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan,
proses, dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB,
SMA/SMALB, dan/atau SMK
E. Uraian Tugas Pengawas
Lingkup tugas kepengawasan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah hanya terkait
dengan tugas kepengawasan akademik. Kepengawasan akademik tersebut mencakup dalam
kegiatan; (1) menyusun program pengawasan; (2) melaksanakan program pengawasan; (3)
evaluasi dan tindak lanjut hasil pelaksanaan program pengawasan; (4) membimbing dan melatih
profesional guru PAI.
Penyusunan program pengawasan difokuskan pada peningkatan pemenuhan Standar Nasional
Pendidikan Agama Islam (SN-PAI). Pelaksanaan program pengawasan meliputi : (1)
melaksanakan pembinaan guru PAI; (2) memantau Standar Nasional Pendidikan, a) Standar
Isi, b) Standar Proses, c) Standar Penilaian, dan d) Standar Kompetensi Lulusan; dan (3)
melaksanakan penilaian kinerja guru PAI. Evaluasi hasil program pengawasan pada guru PAI
binaan pada tingkat Kabupaten/kota.
Kepengawasan akademik atau supervisi akademik adalah fungsi pengawas yang berkenaan
dengan aspek pelaksanaan tugas pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pelatihan profesional
guru PAI dalam; (1) merencanakan pembelajaran PAI; (2) melaksanakan pembelajaaran PAI; (3)
menilai hasil pembelajaran PAI; (4) membimbing dan melatih peserta didik; dan (5)
melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan
beban kerja guru PAI (PP 74 Tahun 2008). Hal tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan
tatap muka maupun non tatap muka. Adapun uraian tugas Pengawas Pendidikan Agama Islam
sebagai berikut;

27. 17
1. Pembinaan
a. Tujuan
1) Meningkatkan pemahaman kompetensi guru PAI, terutama kompetensi
pedagogik dan kompetensi profesionalisme (Tupoksi Guru, Kompetensi Guru,
Pemahaman KTSP)
2) Meningkatkan kemampuan guru PAI dalam mengimplementasikan standar isi,
standar proses, standar kompetensi lulusan dan standar penilaian (pola
pembelajaran KTSP, pengembangan silabus dan pengembangan RPP,
pengembangan penilaian, pengembangan bahan ajar, dan penulisan butir soal).
3) Meningkatkan kemampuan guru PAI dalam menyusun Penelitian Tindakan
Kelas (PTK)
4) Meningkatkan kemampuan guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran yang
dititik beratkan pada aspek afektif dan psikomotor sebagai implementasi dari
pendidikan karakter.
b. Ruang Lingkup
1) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru PAI,
menyusun adminstrasi rencana pembelajaran / program pembimbingan.
2) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru PAI dalam
proses pelaksanaan pembelajaran/bimbingan.
3) Melakukan pendampingan membimbing guru PAI dalam meningkatkan
kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik.
4) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru PAI
menggunakan media dan sumber belajar.
5) Memberikan masukan kepada guru PAI dalam memanfaatkan lingkungan dan
sumber belajar.
6) Memberikan rekomendasi kepada guru PAI mengenai tugas pada pelaksanaan
bimbingan bagi peserta didik.
7) Memberi bimbingan kepada guru PAI dalam menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi untuk pembelajaran.

28. 18
8) Memberi bimbingan kepada guru PAI dalam memanfaatkan hasil penilaian
untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran atau pembimbingan.
9) Memberi bimbingan kepada guru PAI untuk melaksanakan refleksi hasil-hasil
yang dicapainya.
2. Pemantauan
Pemantauan pengawas merupakan tugas yang harus dilakukan oleh seorang pengawas.
Pemantauan tersebut meliputi pelaksanaan Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan,
Standar Proses, dan Standar Penilaian.
3. Penilaian (Kinerja Guru PAI)
Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi program dan kinerja guru PAI yang telah
dilakukan dalam:
a. Merencanakan pembelajaran
b. Melaksanakan pembelajaran;
c. Menilai hasil pembelajaran;
d. Membimbing dan melatih peserta didik, dan
e. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok
sesuai dengan beban kerja guru PAI.
F. Pemenuhan Beban Kerja
Beban kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam merupakan bagian dari jam kerja sebagai PNS
yang secara keseluruhannya paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja @ 60
menit dalam 1 minggu. Melaksanakan kegiatan Pembinaan, Pemantauan, Penilaian, dan
Pembimbingan pada guru pendidikan agama Islam binaan.
Beban kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk mencapai 37,5 jam per minggu dapat
dipenuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka seperti contoh tabel berikut ini.

29. 19
Tabel
Contoh Pengaturan Beban Kerja Berdasarkan Kegiatan Tatap Muka dan Non Tatap Muka untuk
Pengawas
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
No. Tugas Pokok Tatap
Muka
Non
Tatap
Muka
Distribu
si Jam /
Minggu
1 Menyusun Program Pengawasan  4
2 Melaksanakan Pembinaan Guru  4
3 Memantau Pemenuhan SNP  4
4 Melaksanakan Penilaian Kinerja
Guru
 4
5 Melaksanakan Evaluasi Hasil
Pelaksanaan Program Pengawasan
pada Guru PAI Binaan
 6
6 Menyusun Program Bimbingan
dan Profesional Guru
 6
7 Melaksanakan Pembimbingan dan
Pelatihan Profesional Guru PAI
 4
8 Mengevaluasi Hasil
Pembimbingan dan Pelatihan
Profesional Guru PAI
 5,5
Jumlah Jam 37,5
Catatan : Jumlah yang dikunjungi minimal 8 Guru PAI per minggu
_______________

30. 20
BAB V
PEDOMAN TEKNIS PERHITUNGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH
A. Ketentuan Umum
Dalam Peraturan Menteri Agama dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi ini, yang dimaksud dengan:
1. Jabatan fungsional pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang
lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan
akademik dan manajerial pada satuan pendidikan
2. Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang diangkat dalam jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam yang tugas,
tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan pengawasan penyelenggaraan Pendidikan
Agama Islam pada Sekolah.
3. Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah
Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP),
Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA),
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil
pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru PAI
serta membuat pelaporan.
5. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun
dalam rangka menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi pendidikan sekolah
6. Tim penilai jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah adalah tim
yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan
bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah.

31. 21
7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir
kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam rangka
pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Standar Nasional Pendidikan adalah 21 profesi minimal tentang 21 profesi pendidikan di
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.
9. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi
masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan 21 profesi lain, daerah yang
mengalami bencana alam, bencana atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain
B. Unsur dan Sub Unsur Kegiatan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Tabel
Unsur dan Sub Unsur Kegiatan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
NO UNSUR SUB UNSUR KEG
I Pendidikan a. Pendidikan Sekolah dan
mendapat ijazah/gelar
(konsentrasi pendidikan yang
linear)
b. Diklat fungsional calon
Pengawas Pendidikan Agama
Islam dan memperoleh STTPP
atau sertifikat
c. Diklat fungsional Pengawas
Pendidikan Agama Islam dan
memperoleh STTPP
3
1
6
II Pengawasan
akademik &
manajerial
a. Menyusun program
b. Melaksanakan program
c. Mengevaluasi pelaksanaan
program
d. Membimbing dan melatih
21rofessional guru
e. Melaksanakan kepengawasan
di daerah terpencil/khusus
1
3
2
6
1
III Pengembangan
Profesi
a. Menyusun KTI
b. Menerjemahkan buku bid pend
5
1

32. 22
formal/pengawasan
c. Membuat karya inovatif 3
IV Penunjang
tugas Pengawas
Pendidikan
Agama Islam
pada Sekolah
a. Peran serta dlm
seminar/lokakarya bidang
pendidikan
b. Menjadi anggota organisasi
profesi
c. Menjadi anggota Tim Penilai
Angka Kredit
d. Perolehan gelar/Ijazah diluar
bidang yang diampunya
e. Perolehan penghargaan / tanda
jasa
f. Melaksanakan kegiatan yang
mendukung tugas Pengawas
Sekolah
3
1
1
4
3
1
JUMLAH 45
C. Jenjang Jabatan dan Pangkat
1. Jenjang jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
a. Pengawas Muda;
b. Pengawas Madya; dan
c. Pengawas Utama.
2. Jenjang pangkat Pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai dengan jenjang
jabatannya, yaitu:
a. Pengawas Muda:
1) Penata, golongan ruang III/c; dan
2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
b. Pengawas Madya:
1) Pembina, golongan ruang IV/a;
2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

33. 23
c. Pengawas Utama:
1) Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2) Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
3. Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama
Islam adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang
dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
4. Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam ditetapkan
berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak
sesuai dengan pangkat dan jabatan.
D. Rincian Kegiatan dan Penepatan Angka Kredit Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah
Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:
1. Pengawas Muda:
a. menyusun program pengawasan;
b. melaksanakan pembinaan Guru PAI;
c. emantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan,
standar penilaian;
d. melaksanakan penilaian kinerja Guru PAI;
e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada Guru PAI
binaan;
f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP
dan sejenisnya;
g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
h. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
2. Pengawas Madya sebagai berikut:
a. menyusun program pengawasan;
b. melaksanakan pembinaan Guru PAI;

34. 24
c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan
standar penilaian pendidikan;
d. melaksanakan penilaian kinerja Guru PAI;
e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada Guru PAI
binaan;
f. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru PAI di
KKG/MGMP dan sejenisnya;
g. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru PAI;
h. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru PAI; dan
i. membimbing pengawas PAI muda dalam melaksanakan tugas pokok.
3. Pengawas Utama sebagai berikut:
a. menyusun program pengawasan;
b. melaksanakan pembinaan Guru PAI;
c. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan
standar penilaian pendidikan;
d. melaksanakan penilaian kinerja Guru PAI ;
e. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada Guru PAI
binaan;
f. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau
provinsi;
g. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru PAI di
KKG/MGMP dan sejenisnya;
h. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru PAI;
i. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru PAI;
j. membimbing pengawas muda dan pengawas madya dalam melaksanakan tugas
pokok; dan
k. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru PAI dalam
pelaksanaan penelitian tindakan kelas.

35. 25
Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas: unsur utama; dan
unsur penunjang. Unsur utama, terdiri atas:
1. Pendidikan;
2. Pengawasan Akademik dan Manajerial; dan
3. Pengembangan Profesi.
Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Pendidikan
Agama Islam.
Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ini.
Pengawas Pendidikan Agama Islam yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan
dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, melaksanakan tugas pokok sesuai
dengan jabatan baru yang didudukinya.
Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat
diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk:
a. Pengawas Pendidikan Agama Islam dengan pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
b. Pengawas Pendidikan Agama Islam dengan pendidikan Magister (S2) adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
c. Pengawas Pendidikan Agama Islam dengan pendidikan Doktor (S3) adalah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
Jumlah angka kredit kumulatif minimal adalah:
1) Paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak
termasuk unsur pendidikan; dan
2) Paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

36. 26
Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengawas Muda, pangkat Penata,
golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang
IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi.
Pengawas Pendidikan Agama Islam yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang
ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka
kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka
pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari
jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi
yang berasal dari tugas pokok Pengawas Sekolah.
Pengawas Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi
Pengawas Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang
dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan
profesi.
Pengawas Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat
menjadi Pengawas Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit kumulatif yang
dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan
profesi.
Pengawas Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling
sedikit 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
Pengawas Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat
menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan
paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
Pengawas Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik
jabatan/pangkat menjadi Pengawas Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang
IV/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit
harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

37. 27
Pengawas Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat
menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan
paling sedikit 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
Pengawas Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki
jenjang jabatan/pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka
kredit yang berasal dari tugas pokok.
Pengawas Pendidikan Agama Islam yang secara bersama membuat karya tulis/ilmiah di bidang
pendidikan/pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan diberikan angka kredit
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah
60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk
penulis pembantu.
b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah
50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh
lima persen) untuk penulis pembantu.
c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah
40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh
persen) untuk penulis pembantu.
Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.
E. Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pengawas Pendidikan Agama Islam pada
Sekolah
Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap Pengawas Pendidikan Agama
Islam wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. Penilaian dan
penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Pendidikan Agama Islam dilakukan
paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas
Pendidikan Agama Islam yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali
dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.
Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

38. 28
1. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi
Pengawas Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan
Pengawas Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi
pusat dan daerah.
2. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan bagi Pengawas
Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Muda, pangkat
Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di
lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
Dalam menjalankan kewenangannya dibantu oleh:
a. Tim penilai Kementerian Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk
setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Pusat.
b. Tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama bagi Direktur Jenderal
Kementerian Agama yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Kementerian Agama.
c. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama yang selanjutnya tim penilai Kantor Wilayah.
Tim penilai pusat terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan
Kepegawaian Negara. Tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari
unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Sekolah.
Susunan anggota tim penilai adalah sebagai berikut:
1) Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis Kabid Mapenda;
2) Seorang Wakil Ketua merangkap anggota Ketua Pokjawas Provinsi;
3) Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian Kasubag Kepegawaian;
dan
4) Paling kurang 4 (empat) orang anggota, Kasi dilingkungan Bidang Mapenda Provinsi.
Syarat anggota tim penilai adalah:

39. 29
a) menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas
Pendidikan Agama Islam yang dinilai;
b) memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Pendidikan
Agama Islam; dan
c) dapat aktif melakukan penilaian.
Anggota Tim Penilai, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pengawas Pendidikan
Agama Islam. Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota, paling kurang 1 (satu) orang dari
unsur Kepegawaian Provinsi/ Kabupaten/Kota.
Anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam harus lulus
pendidikan dan pelatihan calon tim penilai dan mendapat sertifikat dari Kementerian Agama RI.
Apabila tim penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Pendidikan
Agama Islam dapat dimintakan kepada tim penilai Pusat.
Apabila tim penilai Kabupaten/Kota belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas
Pendidikan Agama Islam dapat dimintakan kepada tim penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau
tim penilai Kanwil Kemenag yang bersangkutan atau tim penilai Pusat.
Apabila tim penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah
dapat dimintakan kepada tim penilai Kantor Wilayah terdekat atau tim penilai Kementerian
Agama.
Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh:
a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk
tim penilai Pusat;
b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan untuk tim penilai
Kementerian Agama;
c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk tim penilai Kantor
Wilayah;
Masa jabatan anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa
jabatan berikutnya.
PNS yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat
diangkat kembali setelah melampui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

40. 30
Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, maka Ketua tim penilai dapat
mengangkat anggota tim penilai pengganti. Tata kerja tim penilai dan tata cara penilaian angka
kredit jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam ditetapkan oleh Kementerian
Agama selaku Pimpinan Instasi Pembina jabatan fungsional Pengawas Pendidikan Agama Islam.
Usul penetapan angka kredit Pengawas Pendidikan Agama Islam diajukan oleh:
1) Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi
pendidikan, Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan
Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama atau
pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang
ditunjuk setingkat eselon I untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat
Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Utama, pangkat
Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
2) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal
Kementerian Agama untuk angka kredit Pengawas Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
3) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi untuk angka kredit Pengawas Muda, pangkat Penata,
golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan
untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Pendidikan Agama Islam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Pendidikan Agama
Islam yang bersangkutan.
_________________

41. 31
BAB VI
PENUTUP
Buku Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah ini disusun sebagai acuan bagi
para pengawas dalam melaksanakan tugasnya dan juga untuk Kemenag Provinsi/ kabupaten/
kota dalam melakukan rekruitmen pengawas, pembinaan pengawas, beban kerja pengawas, dan
perhitungan angka kredit jabatan pengawas.
Diharapkan dengan adanya Buku Pedoman Pengawas Pendidikan Agama Islam dapat
meningkatkan kompetensi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan kerjanya
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 2 tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah dalam Pasal 2 ayat
(2) bahwa pengawas PAI bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas perencanaan, proses,
dan hasil pendidikan dan/atau pembelajaran PAI pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB,
SMA/SMALB, dan/atau SMK.
__________________

42. 32
DAFTAR PUSTAKA
Anwar. PM. (2000). Manajemen Sumber daya Manusia, Roda, Bandung.
Arikunto, S. (1993). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
Depag. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama, dan
Pendidikan Keagamaan, Jakarta.
Depdiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan
Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan, Jakarta.
Depdiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar
pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; Jakarta.
Depdiknas, Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru, Jakarta.
Depdiknas, Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya; Jakarta.
Depdiknas, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Depdiknas,
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;Jakarta.
Depdiknas. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar
Pengawas Sekolah/Madrasah, Jakarta: Depdiknas.
Depdiknas. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Jakarta.
Depdiknas. Undang-Undang Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Depdikbud. 1994. Petunjuk Pelaksanaan
Supervisi di Sekolah. Jakarta.
Kemenag, Peraturan Menteri Agama Repbulik Indonesia Nomor 16 tahun 2010 tentang
pengelolaan pendidikan Agama pada Sekolah; Jakarta.
Monappa.A dan Mirza.SS. (1979) “Personnel Management” New Delhi: Tata Mc. Graw-Hill
Publishing Company.
Peraturan Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, tentang Pengawas Madrasah dan
Pengawas PAI pada Sekolah.Jakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2005 tentant Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006, Jakarta.

43. 33
_______________