Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi Masyarakat

Gagasan awal versi saya pribadi mengenai Fokus Strategi yang harus ditempuh bagi penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAD PK) di Provinsi NTB. Belakangan, telah terbit Pergub NTB Nomor 35/2013 dan Nomor 36/2013 tentang Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi di Lingkup Pemprov NTB, Jangka Menengah (2013-2018) dan Tahun 2014.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Fokus Strategi Aksi PPK NTB dan Partisipasi Masyarakat

  1. 1. Ervyn Kaffah (Sekretaris Jenderal FITRA NTB) Workshop Penyusunan RAD PPK NTB Dilaksanakan oleh BAPPEDA Provinsi NTB Mataram, 8 Oktober 2012
  2. 2. OUTLINE  Pilihan Strategi Stranas PPK & Fokus Strategi Nasional 2012-2014  Peta Korupsi di NTB  Fokus Strategi & Aksi untuk NTB  Partisipasi Masy.arakat & Monev Aksi PPK  Share Values and knowledge
  3. 3. Megakorupsi (Korupsi Politik) Hubungan Antara Pengaruh Klpk Kepentingan & Kekuasaan (Prof. Johnston, 1987)
  4. 4. PETA RELASI KUASA PADA ERA UU NO. 32 TH 2004
  5. 5. Kerangka Analisis KORUPSI BERLAPIS TIGA DR. George J. Aditjondro
  6. 6. Tipologi Korupsi dan Pencucian Uang di Indonesia – PPATK (Juni-2012)
  7. 7. KABAR terkait Indikasi KORUPSI Pemprov & DPRD NTB  Posisioning & Promosi Pejabat  Prestasi : Opini WTP LHP Thn 2011-BPK (sebelumnya+next?)  140-an Rekening Liar (nominal Rp. 0)  Realisasi Fisik dan Keu Proyek selalu lambat- bertumpuk di akhir tahun  Masalah Penataan & Penertiban Asset, kerjasama pengelolaan Asset dg Pihak III  Masalah Pengelolaan Keuangan (Ketaatan thd aturan main/tanpa aturan main, manipulasi keuangan dsj, Bansos/Bant Keu/Hibah (trmsk sumber dari Pihak ke-3)  Investasi/BUMD (Bank NTB, BPR NTB, PT. GNE) Pengawasan DPRD NTB+Publik Lemah
  8. 8. Temuan Audit Eksternal-BPK
  9. 9. TEMUAN AUDIT EKSTERNAL-BPK RI (Lanjutan) Permasalahan Umum Keuangan Daerah di Provinsi NTB: KEUANGAN 1. Pengelolaan aset tetap (inventarisasi, penghapusan, dan penatausahaan) belum memadai 2. Pengelolaan aset lainnya (kerja sama dengan pihak III) belum memadai 3. Pengelolaan persediaan belum memadai 4. Penatausahaan investasi non permanen (seperti pengelolaan dana bergulir) belum memadai 5. Penatausahaan investasi permanen belum memadai KINERJA 1. Perencanaan kegiatan belum memadai 2. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan belum dilaksanakan secara memadai 3. Standar Pelayanan Publik (Key Performance Indicator) belum disusun. 4. Kinerja atas Pelayanan Perizinan belum optimal. 5. Kinerja atas Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam menunjang program pendidikan belum optimal. PDTT 1. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. 2. Terdapat proyek di bidang infrastuktur jalan dan jembatan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak tepat waktu 3. Pengelolaan dan pengendalian dana bantuan sosial belum memadai 4. PDAM belum melaksanakan rehabilitasi sarana dan prasarana distribusi secara memadai.
  10. 10. Laporan Temuan Indikasi Tipikor BPK kepada APH  UU No. 15 Tahun 2004...  BPK wajib menyampaikan temuan pemeriksaan berindikasi pidana (khssx tipikor) kpd APH.  Pemeriksa BPK yg sengaja tdk melaporkan (p<1,5 thn, d<500 jt) + Anggota BPK yg memperlambat/tdk melaporkan (3-10th, 3-10 M) + Setiap orang yg tdk menindaklanjuti rekomendasi (<1,5 thn, <500 jt) – BELUM DITERAPKAN Realisasi (2004- medio 2011): - Nasional: 305 perkara untuk total etintas seluruh Indonesia. Ditindaklanjuti o APH 166 perkara. - NTB : 0,- Pembanding: di NTB tahun 2011 ada 62 Perkara tipikor diproses hukum.
  11. 11. Temuan Pemantauan Korupsi 2011 SOMASI NTB 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Keuangan Pendidikan Infrastruktur Pertanahan Kesehatan Perpajakan Pertanian dan Peternakan Perumahan Perikanan dan Kelautan 19 14 7 5 5 4 4 2 1 Jumlah Kasus Korupsi Menurut Sektor
  12. 12. 0 5 10 15 20 25 30 Belum Diketahui Atas Menengah Bawah 30 25 24 9 Jumlah pelaku berdasarkan level jabatan
  13. 13. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kota Mataram Kab. Lombok Timur Kab. Bima Kab.Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Besar Kab.Lombok Utara Provinsi Kab. Dompu Kota Bima Kab.Lombok Barat Kab. Lombok Tengah 2 3 3 4 4 5 6 7 7 10 10 Jumlah kasus Berdasarkan Lokasi
  14. 14. - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 Setda Provinsi Dinas Transmigrasi Sekretariat Dewan Provinsi Dishub Kominfo Dinas Perikanan dan Kelautan Dinas Kesehatan Dinas Pertanian dan Peternakan Sekretariat Dewan Kab/Kota Dinas PU Kab/Kota DPPKAD Swasta BUMN/BUMD Dinas PU Provinsi Dinas Pendidikan Dinas Pendapatan Provinsi Setda Kab/Kota 107 341 442 500 750 916 1,100 1,600 1,600 1,600 2,200 5,980 6,023 10,580 58,707 Miliar Nilai Kerugian Negara Menurut Institusi
  15. 15. 0 5 10 15 20 25 Manipulasi Penggelapan Mark Up Pemotongan belum diketahui Mark down 24 21 6 5 4 1 Jumlah Kasus Berdasarkan Modus
  16. 16. Fokus Strategi-Aksi PPK NTB Cara Berfikir  Beban & Ekspetasi : Perintah Presiden, Kapasitas-resources, Ekspetasi Publik  Fokus pd struktur & sistem, ketimbang sub- sistem  Integratif: keterpaduan antar sistem-aktor- sumber daya  Faktor Pengungkit: perubahan yang lebih luas. >Pesan yg jelas : Siapa yg korup akan diproses hukum (sanksi tegas|)  Piloting pada beberapa Bidang/Sektor (sub- sistem)  Pemajuan: Partisipasi Masyarakat  Peran Trigger Provinsi terhadap Kab/kota
  17. 17. Fokus Aksi PPK NTB  Sistem Administrasi Pemerintahan  Tata Kelola Keuangan Publik  Pelayanan Publik  Keterbukaan Informasi Publik  Dukungan bg Pemkab/Pemkot di NTB  Piloting pd Bbrp Sektor+Penetapan Zona Integritas  Pemajuan: Partisipasi Masyarakat  Share Values & knowledge Strategic Agenda: Strada PPK Jk Menengah Prov NTB (Pergub-2013/2014)
  18. 18. Sistem Administrasi Pemerintahan  Mekanisme Pengangkatan & Promosi Pejabat-lebih terbuka  Efektivitas Laporan Kekayaan Pejabat & PNS>Review & Pendalaman cakupan, uji klinis periodik, publikasi, Contoh Sanksi tegas. Orientasi pengembngan sistem sendiri atas dukungan KPK  Pengawasan transaksi & Penyembunyian: Pengawasan “Rekening Liar” dan “Rekening Gendut” Pejabat/PNS>koordinasi dg PPATK  Penerapan Sanksi yg lbh tegas bg Pejabat Korup>sistem intern Pemda, koord dg BPK & APH u pelaporn.+proses hkm. Tsk-non-aktif, inkrah-pemecatan.
  19. 19. Sistem Administrasi Pemerintahan (Lanjutan)  Pemantapan sistem u perluas dan permudah akses informasi di semua level pemerintahan  Dukungan “administratif” bagi APH & koordinasi dgn pihak lain terkait (BPK, PPATK, OMBUDSMAN, KPK, dlsb)  Award untuk Pejabat Bersih & Masy
  20. 20. Tata Kelola Keuangan Daerah  Pemantapan sistem adm keuangan daerah  Penerapan Sistem Aplikasi Pengendalian Anggaran & Monitoring Proyek>Proyek numpuk pada akhir tahun  Perhatian khusus pada pengelolaan dana Hibah (trmsk sumber dana hibah), Bantuan Keuangan dan Bansos  Perhatian Khusus pada pengelolaan asset tetap daerah dan kerjasama pengelolaan asset dg pihak ke-3  Perhatian khusus pada pengelolaan BUMD, investasi daerah BERTINDAK BERBEDA untuk mendapatkan HASIL yang BEDA
  21. 21. Pelayanan Publik  Review & Pemantapan sistem pelayanan publik-Integrasi antar bbrp kegiatan pelayanan terkait (Rumpun pelayanan)  Pengendalian & pengawasan Proses, sistem insentif (+-) memperbaiki transparansi & informasi pelayanan, mekanisme komplain (intern+ekstern) & resolusi masalah, publikasi penyalahgunaan jabatan-kerjasama dg ORI (Perwakilan NTB)  Award : Personal+instansi/lembaga pelayanan publik & Masy.
  22. 22. Pelayanan Publik (Lanjutan) Piloting Perbaikan Pelayanan Publik (korupsi sub-sistem)  Pendidikan (DAK, BOS, Penerimaan Siswa Baru)  Kesehatan (Pengadaan Obat + Alkes, Data Penerima Skim Jaminan Kesehatan, Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas)  Perijinan Usaha  Pertanahan  Ketenagakerjaan
  23. 23. Pendidikan + Budaya Anti Korupsi  Pendidikan>Kelompok Sasaran: Pengusaha-Kode Etik Bisnis). Asosiasi Profesi-Kode Etik Profesi (Akuntan, Notaris, Advokat, Konsultan Pajak), Masy (Agama+Budaya, institusi pendidikan), Jurnalis/Media Massa, Birokrasi  Kampanye Antikorupsi & Strategi komunikasi, Informasi & edukasi yg terintegrasi  Publikasi Praktek terbaik  Diseminasi antikorupsi oleh masy (CSO,
  24. 24. MONEV PPK & Partisipasi Masyarakat Cakupan UNTUK DUKUNG PELAPORAN & PUBLIKASI  Kebijakan/aturan main Monev di Pemda  Kerangka & Mekanisme Kerja  Sarana & Prasarana  Perluas dan Permudah Akses Informasi di SKPD terkait  Menyerap masukan publik & feedback
  25. 25. Monev PPK & Partisipasi Masyarakat Kelembagaan

×