uang dan lembaga keuangan uang dan lembaga keuangan
Rapat evaluasi mubar i
1. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Monitoring Evaluasi
Pelayanan Publik dan Ketatalaksanaan se Kalimantan
Timur dan Kalimantan Utara
Kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik dan
Ketatalaksanaan se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini terselenggara atas kerjasama
antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
melalui Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai tuan rumah
pelaksanaan Rakor.
Rakor kali ini mengusung tema “Dengan semangat reformasi birokokrasi kita wujudkan
pelayanan publik yang akuntabel dan berkualitas” dan bertujuan untuk menggali informasi
terkait tentang pelayanan publik di kabupaten/kota, masalah dan kendala serta menyusun
rekomendasi untuk disampaikan kepada Gubernur dan kementerian terkait dalam upaya
peningkatan sistem pengawasan, pembinaan dan penerapan pelayanan publik di masing-
masing kabupaten/kota.
Rakor dilaksanakan di Hotel Grand Elty Tenggarong Jalan Pahlawan Nomor 1 Bukit Biru
Tenggarong, Kutai Kartanegara selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 26 s.d. 27 Agustus
2013. Rakor ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan serupa yang diselenggarakan di
Sengata, Kutai Timur pada Tahun 2012.
Peserta yang diundang adalah: Asisten Administrasi Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se
Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Bappeda Provinsi dan Provinsi dan seluruh
Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; Bagian Organisasi Provinsi dan
seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; SKPD Provinsi yang
membidangi SPM; dan GIZ DeCGG SNI Kaltim.
Acara pembukaan (Welcome party) Rapat Koordinasi/Monitoring Evaluasi Pelayanan Publik
dan Ketatalaksanaan se – Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara pada hari Senin, tanggal
26 Agustus 2013 bertempat di Ballroom Mulawarman Hotel Grand Elty Tenggarong yang
dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara Ibu Rita Widyasari, Asisten Administrasi Umum
Setda Provinsi Kalimantan Timur Bapak H. Sofjan Helmi, Direktur Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri Ibu Kurniasih, Kepala Bidang Pemantauan dan Analisis
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Bapak Muhamad
Hanan Rahmadi, Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara Bapak Edi Damansyah dan Asisten
IV Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kutai Kartanegara H. Bahrul.
Dalam sambutanya Bupati Kutai Kartanegara Ibu Rita Widyasari mengatakan bahwa dalam
upaya reformasi pelayanan publik yang efektif dan mengarah pada pelaksanaan pelayanan
prima secara optimal maka dalam rangka menjamin kualitas pelayanan yang lebih baik serta
memenuhi prinsip-prinsip good governance diperlukan suatu instrumen atau standar yang
baku dan jelas dan memberikan kepastian tolok ukur pelayanan yang dilakukan pemerintah.
Ditambahkanya, bahwa dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, indikator dan
target pelayanan secara umum telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan, baik jangka
panjang, menengah dan tahunan yang dikenal dengan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
RKPD dan Renja SKPD. Dokumen perencanaan tersebut merupakan bagian dari komitmen
2. kinerja pemerintah daerah dalam proses pembangunan daerah selain dari pada itu dalam
upaya menjaga kualitas pelayanan secara individu dan institusi maka keberadaan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan atau sering juga disebut SP, dan Standar
Operasional Prosedur (SOP) harus dijadikan tolak ukor dan panduan kerja dengan optimal.
Bupati Kutai Kartanegara berharap keberadaan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
pelayanan tersebut diupayakan saling terkait sehingga proses pengendalian dan evaluasi
berjalan dengan efektif dan efisien hingga pada akhirnya dapat dirumuskan rekomendasi
perbaikan secara komprehensif dan tepat. Selain itu Ia juga meminta agar harapan dan
kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi dalam perspektif pembangunan partisipatif
sehingga keterlibatan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga
pemantauan dan evaluasi dapat lebih intensif.
Acara dibuka secara resmi oleh Bapak Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi
Kalimantan Timur Bapak H. Sofjan Helmi yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur.
Sebelumnya, beliau menyampaikan sambutan Gubernur yang mengatakan bahwa kegiatan
Rakor ini adalah sebagai salah satu upaya refleksi dari kesungguhan dan komitmen bersama
untuk terus berupaya mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
sehingga pelayanan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.
Beliau juga mengatakan bahwa dalam melakukan reformasi di bidang pelayanan publik maka
adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tercipta suatu
pelayanan yang prima dan berkeadilan. Untuk itu peran serta masyarakat hendaknya semakin
dikedepankan dalam proses penyusunan, penerapan dan pengevaluasian berbagai instrumen
penyelenggaraan pelayanan. Sehingga visi, misi, tujuan dan sasaran reformasi birokrasi di
bidang pelayanan publik dapat terlaksana dengan arah yang benar.
Berbagai regulasi telah diterbitkan untuk pelaksanaan kebijakan mengenai berbagai
instrumen pelayanan publik, namun masih ada kerancuan atau kesalahan persepsi dalam
penyusunan, penerapan maupun penamaan antara SPM, SP, dan SOP. Untuk itu, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan upaya untuk meluruskan kesalahan persepsi
dalam penggunaan dan penerapan istilah SPM, SP, dan SOP melalui surat Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 065/4053/Org tanggal 16 Mei 2012.
SPM yang telah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah
untuk menyusun perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencapai
apa yang sudah direncanakan dibuatlah Standar Pelayanan dimana dokumen ini adalah
sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggara pelayanan
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Untuk membantu
implementasi di lapangan, diperlukan suatu langkah-langkah atau tahapan yang jelas dalam
bekerja dengan mewujudkannya dengan Standar Operasional Prosedur.
Bapak Sofjan Helmi mengharapkan rakor ini dapat memberikan pemahaman akan pentingnya
penerapan SPM, penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan, juga Standar Operasional
Prosedur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
kutai kartanegara, rakor, rapat koordinasi, rita widyasari, sofjan helmi, tenggarong
Leave a Reply
3. Your email address will not be published. Required fields are marked *
Name *
Email *
Website
Comment
Recent Posts
o Rapat Koordinasi FKPD Se Kaltim dan se Kaltara
o KUNJUNGAN BADAN LEGISLASI DPRD GORONTALO
o UU No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah Juga Telah Disahkan
o UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada Telah Disahkan
o Serah Terima Gedung Institut Teknologi Kalimantan (ITK) dari ITS kepada
ITK
o RAPAT KLARIFIKASI PERATURAN BUPATI KAB PENAJAM PASER
UTARA
o Paser Tuan Rumah Raker Kehumasan se-Kaltim
o Adiyat : Sangat Baik untuk Mengenalkan Sejarah
o PENETAPAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
PERJALANAN DINAS
o Utang Dana Bagi Hasil Pajak Tahun 2014 dan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2015
Categories
o Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
o Biro Hukum
o Biro Keuangan
o Biro Organisasi
o Biro Pembangunan Daerah
o Biro Pemerintahan Umum
o Biro Perbatasan, Penataan Wilayah dan Kerjasama
o Biro Perlengkapan
o Biro Sosial
o Lain-lain
o Produk Hukum
Link
Anjab Kaltim
