Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Dokumen tersebut membahas ruang lingkup pengawasan APIP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut membahas prosedur penyusunan peraturan bupati di Kabupaten Barru. Secara garis besar mencakup tahap perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Juga membahas dasar hukum, kedudukan hukum, kewenangan, sanksi, dan teknik legal drafting peraturan bupati.
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
Dokumen tersebut merupakan pedoman pembuatan dan mekanisme penyusunan peraturan desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. Pedoman ini menjelaskan tahapan proses pembuatan peraturan desa mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan draf, pembahasan, pengesahan hingga pengundangan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur dan unsur-unsur yang harus ada dalam peraturan desa seperti
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Proyek perubahan ini bertujuan untuk mengembangkan destinasi wisata prioritas Danau Lindu di Kabupaten Sigi yang belum maksimal dengan membuat masterplan kawasan, meningkatkan kualitas SDM masyarakat, dan memperbaiki aksesibilitas serta promosi. Proyek ini akan dilaksanakan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Pedoman ini memberikan panduan bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan peran APIP yang efektif. APIP dituntut untuk memberikan jaminan kualitas dan berperan sebagai pendorong bagi instansi pemerintah dalam membangun pengendalian intern secara efektif dan efisien serta berperan sebagai pendamping dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan peran APIP meliputi tahap pers
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi awal pengelolaan dana desa di Jawa Tengah yang mengalami banyak penyimpangan. Jawa Tengah menerima alokasi dana desa terbesar di Indonesia yaitu Rp6,3 triliun pada 2017. Namun ditemukan 33 kasus indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum aparat desa setempat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
Dokumen tersebut menjelaskan tentang empat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu SOP tentang penyusunan tim pokja, penarikan anggaran, penyusunan anggaran pemilukada, dan penyusunan pagu ideal. SOP-SOP tersebut bertujuan untuk memastikan proses-proses terkait perencanaan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencintai dan rela berkorban untuk Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara bertujuan melindungi kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu pada sila-sila Pancasila untuk melayani rakyat dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Bela negara dapat dilakukan se
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 menetapkan kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2019, mencakup kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan serta jadwal pelaksanaannya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...Mus kamal
Dokumen tersebut membahas tentang model penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu penataan organisasi daerah, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, peran DPRD, pelayanan publik, dan pembinaan/pengawasan daerah yang belum berjalan efektif.
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi (New SPIP) pada Perguru...Sujatmiko Wibowo
Dokumen tersebut membahas penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi pada perguruan tinggi negeri (PTN) berdasarkan tiga komponen yaitu SPIP, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Penilaian dilakukan untuk mengukur kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapa
Dokumen tersebut memberikan gambaran singkat mengenai implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Manajemen Risiko, dan peningkatan kapabilitas Audit Internal Pemerintah (APIP) di Pemerintah Daerah (PEMDA) melalui penjelasan mengenai mekanisme penilaian maturitas SPIP secara berkala, perbaikan perencanaan secara berkelanjutan, serta komitmen pimpinan dalam membangun lingkungan pengendalian internal yang kondusif
Dokumen tersebut membahas tentang susunan organisasi perangkat desa dan tugas serta fungsinya. Terdapat informasi mengenai Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun beserta tugas dan fungsinya. Juga dijelaskan mengenai pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri dan azas-azas pengelolaannya.
Pedoman ini memberikan panduan bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan peran APIP yang efektif. APIP dituntut untuk memberikan jaminan kualitas dan berperan sebagai pendorong bagi instansi pemerintah dalam membangun pengendalian intern secara efektif dan efisien serta berperan sebagai pendamping dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan peran APIP meliputi tahap pers
Peran Bhabinkamtibmas dalam pencegahan, pengawasan & penanganan korupsi dana ...Andy Susanto
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi awal pengelolaan dana desa di Jawa Tengah yang mengalami banyak penyimpangan. Jawa Tengah menerima alokasi dana desa terbesar di Indonesia yaitu Rp6,3 triliun pada 2017. Namun ditemukan 33 kasus indikasi penyelewengan dana desa oleh oknum aparat desa setempat. Dokumen ini juga menjelaskan sumber-sumber pendapatan desa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah di Provinsi Banten khususnya yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan ruas jalan provinsi. Dokumen tersebut menjelaskan dasar hukum dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten dalam melakukan penegakan peraturan daerah serta tahapan proses penegakannya mulai dari pembinaan, penert
Lokakarya ini membahas rencana aksi penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah Semarang. Dokumen tersebut menjelaskan tentang analisis status pencapaian SPM saat ini, identifikasi kebutuhan untuk mencapai SPM, serta program dan anggaran yang dibutuhkan untuk penerapan SPM selama 5 tahun ke depan."
Dokumen tersebut menjelaskan tentang empat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Polres Metro Jakarta Selatan, yaitu SOP tentang penyusunan tim pokja, penarikan anggaran, penyusunan anggaran pemilukada, dan penyusunan pagu ideal. SOP-SOP tersebut bertujuan untuk memastikan proses-proses terkait perencanaan dan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencintai dan rela berkorban untuk Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara bertujuan melindungi kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu pada sila-sila Pancasila untuk melayani rakyat dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Bela negara dapat dilakukan se
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang laporan kerja kepala desa sesuai peraturan pemerintah, termasuk jenis laporan, ruang lingkup, sistematika, dan pendanaannya.
2. Ada 4 jenis laporan yang harus dibuat kepala desa yaitu laporan akhir tahun, akhir masa jabatan, laporan kepada BPD, dan informasi untuk masyarakat.
3. Laporan-laporan
Dokumen tersebut membahas kebijakan tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terkait akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)Joy Irman
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri ini memberikan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai peraturan perundangan. Pedoman ini menjelaskan proses penyusunan RKPD mulai dari persiapan, penyusunan rancangan, musrenbang, hingga penyusunan anggaran daerah. Tujuannya agar penyusunan RKPD di seluruh daerah memenuhi ketentuan perencanaan pembangunan nasional dan tata
P mendagri 35 2018 kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemda 2019Mikhail Rasyid
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 menetapkan kebijakan pengawasan pelaksanaan pemerintahan daerah tahun 2019, mencakup kegiatan, sasaran dan fokus pengawasan serta jadwal pelaksanaannya. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai peraturan perundang-undangan.
POKOK PENJELASAN MODEL ASSESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH ...Mus kamal
Dokumen tersebut membahas tentang model penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu penataan organisasi daerah, kepegawaian daerah, pengelolaan keuangan daerah, peran DPRD, pelayanan publik, dan pembinaan/pengawasan daerah yang belum berjalan efektif.
Dokumen ini membahas standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten yang mencakup landasan hukum, tujuan, ruang lingkup, manfaat, prinsip-prinsip, jenis, format, dan langkah-langkah penyusunan SOP."
Peraturan ini menetapkan pedoman penyusunan standar operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan pemerintah daerah. Pedoman ini memberikan prinsip-prinsip penyusunan dan pelaksanaan SOP serta tahapan penyusunannya. SKPD wajib menyusun SOP sesuai tugas dan fungsinya untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelayanan.
Organisasi perizinan di Kota Bekasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, dan beberapa bagian dan subbagian yang membawahi berbagai bidang perizinan. Dokumen ini menjelaskan struktur organisasi, visi dan misi, jenis perizinan, target PAD, wilayah tertib administrasi, dan beberapa indikator evaluasi kinerja. Beberapa temuan meliputi masih adanya celah SOP antara BPPT dan dinas terkait, perencanaan daerah yang belum
20120214 paparan di kemendikbud jakarta slideshowMajalah Persija
Dokumen tersebut merupakan laporan Menteri PAN dan RB tentang program-program percepatan reformasi birokrasi, termasuk pembentukan Zona Integritas untuk menciptakan wilayah bebas korupsi. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang memiliki komitmen mencegah korupsi dan melaksanakan program pencegahan korupsi. Unit kerja di dalam Zona Integritas dapat mendapat predikat Wilayah
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
[Ringkasan]
Dokumen ini membahas pentingnya sinkronisasi kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan kawasan perbatasan negara untuk mencapai tujuan pembangunan secara terpadu dan efisien. Dokumen ini juga menjelaskan kerangka hukum dan regulasi yang mengatur pengelolaan perbatasan negara serta instrumen perencanaan seperti rencana induk, rencana aksi, dan matrik rencana aksi yang perlu disinkronisasi untuk mencap
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah, asistensi pengelolaan dana desa, dan pemeriksaan pengaduan. Rencana Pengawasan Tahunan berisi Program Kerja dan Jadwal Pengawasan untuk menghindari tumpang tindih kegi
52 perwal 2015 ttg tata cara penyelenggaraan posfionarazqa
Peraturan Walikota Kediri ini mengatur tentang tata cara permohonan rekomendasi, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan pos daerah di Kota Kediri. Dokumen ini menjelaskan persyaratan permohonan rekomendasi, proses pemberian rekomendasi, ruang lingkup monitoring dan evaluasi, serta ketentuan peralihan bagi penyelenggara pos yang sudah beroperasi sebelum peraturan ini diterbitkan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan APBD di Kota Surakarta yang mencakup pembinaan dan pengawasan pelaksanaan anggaran serta pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan dilakukan melalui reviu dokumen perencanaan dan keuangan daerah serta pemeriksaan pengelolaan pendapatan, belanja, pembiayaan, kas, persediaan dan barang milik daerah.
Tim pelaksana reformasi birokrasi Polri Polda Kalbar dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi melalui 5 tim teknis yang membahas manajemen perubahan, restrukturisasi organisasi, quick wins, SDM dan evaluasi kinerja. Setiap tim melaporkan pelaksanaan kegiatannya secara berkala.
Kebijakan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan t.pptxnurhudaya2
Dokumen tersebut membahas tentang pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP) pada pemerintah daerah. Terdapat beberapa poin penting yaitu landasan hukum pengelolaan dana BOSP, peran pejabat pengelola dana BOSP, pengelolaan rekening dan dana BOSP di satuan pendidikan negeri dan swasta, serta larangan-larangan dalam penggunaan dana BOSP.
Bab I memberikan latar belakang dan tujuan dari prosedur kegiatan baku penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional auditor. Bab II menjelaskan bidang kegiatan auditor yang terdiri dari pendidikan, pengawasan, pengembangan profesi pengawasan, dan penunjang tugas pengawasan serta angka kredit yang dapat diperoleh dari masing-masing bidang kegiatan.
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas peraturan daerah Kota Bandung tentang pengelolaan barang milik daerah.
2. Dokumen tersebut menganalisis faktor-faktor penyebab kebijakan/peraturan daerah tidak efektif dalam pelaksanaannya seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
3. Dokumen tersebut memberikan rekomendasi untuk peraturan daer
Similar to Materi sosialisasi Saber Pungli dan Pengawasan (20)
Keberadaan Nganjuk sebagai kabupaten yang memiliki resiko bencana berskala sedang menjadi fokus pembahasan dalam FGD Lingkungan yang di gelar di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Nganjuk.
Dalam kegiatan FGD yang di hadiri seluruh Komunitas, Pemangku Kebijakan (Dinas Kehutanan Jawa Timur, FPRB Nganjuk, BPBD Nganjuk) tersebut menyoroti pentingnya kolaborasi antar pihak untuk melakukan aksi mitigasi pengurangan resiko bencana.
Dalam Paparan ini, Pelestari Kawasan Wilis memaparkan konsep mitigasi yang bertumpu pada perlindungan sumber mata Air. Hal ini selaras dengan aksi & kegiatan yang telah dilakukan sejak 2020, dimana Perkawis mengambil peran konservasi di sekitar lereng Wilis
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2. DASAR PEMBENTUKAN SATGAS
SABER PUNGLI
1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016
TENTANG SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN
LIAR;
2. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :
180/3935/SJ TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN
LIAR DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH;
3. KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR
700/1/Kpts/Per-UU/2017 TENTANG PEMBENTUKAN
UNIT SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
DI KABUPATEN BOGOR.
3. •1977, Inpres 9/1977 ttg Operasi Penertiban (OPSTIB)
•1971, UU No.3/1971 ttg Pemberantasan Tipikor
•1998, TAP MPR No.XI Penyelenggaraan negara yang bersih dan
bebas KKN
•1999, UU No.31/1999 ttg Pemberantasan Tipikor
•2001, UU No.20/2001 Amandemen UU 31/1999
•2004, Perpres No.5/2004 ttg Percepatan Pemberantasan Korupsi
•2011, Inpres 9/2011 dan Inpres 17/2011 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Korupsi
•2016, Inpres 10/2016 ttg Aksi Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi
UPAYA PEMERINTAH MEMBERANTAS PUNGLI
4.
5. SASARAN SABER PUNGLI
• Pelayanan Publik
• Ekspor dan Impor
• Penegakan Hukum
• Perijinan
• Kepegawaian
• Pendidikan
• Pengadaan Barang dan Jasa
• Kegiatan Pungli lainnya yang meresahkan masyarakat
6. PERPRES NO. 87 TAHUN 2016
• PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 UNTUK
MEMBENTUK SATGAS PUNGLI YANG MEMPUNYAI TUGAS
MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR
SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN, YANG MEMPUNYAI
KEWENANGAN SESUAI DENGAN PASAL 4 YAITU
MEMBANGUN SISTEM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN, PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI,
MENGKOORDINASIKAN DAN MERENCANAKAN SERTA
MELAKSANAKAN OPERASI PEMBERANTASAN PUNGLI,
MELAKUKAN OPERASI TANGKAP TANGAN, MEMBERIKAN
REKOMENDASI UNTUK MEMBERIKAN SANGSI KEPADA
PELAKU PUNGLI DAN MELAKUKAN EVALUASI KEGIATAN
PEMBERANTASAN PUNGSI.
• SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR JUGA
MEMPUNYAI FUNGSI INTELEJEN, PENCEGAHAN,
PENINDAKAN DAN YUSTISI.
7. INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR :180/3935/SJ
TENTANG PENGAWASAN PUNGUTAN LIAR DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DASAR TERBITNYA INMENDAGRI :
1. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN
DAERAH PASAL 286 AYAT (2).
2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 87 TAHUN 2016 TENTANG SATUAN TUGAS
SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (PUNGLI) KHUSUSNYA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.
INSTRUKSI MENDAGRI TERSEBUT YANG BERKAITAN DENGAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN, PERLU DILAKUKAN PENGAWASAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
UNTUK MENCEGAH DAN MENGHAPUS PUNGLI, KHUSUSNYA PADA AREA :
1. PERIZINAN, DENGAN FOKUS :
a. PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN;
b. PERIZINAN LAINNYA SEBAGAIMANA YANG TELAH DILAKSANAKAN DALAM
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN);
c. REKOMENDASI TIDAK SENGKETA TANAH;
d. PENERBITAN IZIN USAHA (IUMK, TDP, DAN SIUP MIKRO)
8. 2. DANA DESA, DENGAN FOKUS :
a. PEMOTONGAN DANA DESA (PENERIMAAN SEJUMLAH
UANG DARI DANA DESA);
b.PENGAMBILAN BUNGA BANK PADA PENEMPATAN DANA
DESA.
3. PELAYANAN PUBLIK, DENGAN FOKUS :
a. PELAYANAN BERAS MISKIN;
b.PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL.
4. PENGADAAN BARANG DAN JASA (CAMAT SEBAGAI
PERANGKAT DAERAH MERUPAKAN PENGGUNA ANGGARAN,
BEBERAPA KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SUDAH
LANGSUNG DIKELOLA OLEH CAMAT).
9. SECARA KESELURUHAN INSTRUKSI MENDAGRI TERSEBUT DITUJUKAN KEPADA
GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA DI SELURUH INDONESIA, UNTUK :
KESATU :
MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KHUSUSNYA TERHADAP
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG MEMILIKI RESIKO
TERJADINYA PUNGUTAN LIAR (PUNGLI).
KEDUA :
MELAKUKAN SOSIALISASI SECARA MASIF DAN BERKESINAMBUNGAN KEPADA
MASYARAKAT, ANTARA LAIN DENGAN CARA MEMASANG SPANDUK “BEBAS
PUNGLI” PADA SELURUH UNIT KERJA YANG MELAKUKAN PELAYANAN.
KETIGA :
MEMERINTAHKAN INSPEKTUR PROVINSI DAN INSPEKTUR KABUPATEN/KOTA
UNTUK SEGERA MELAKUKAN PENGAWASAN SECARA BERKESINAMBUNGAN
UNTUK MENCEGAH DAN MENGHAPUS PUNGLI.
KEEMPAT :
MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA PADA PERANGKAT
DAERAH YANG TERBUKTI MELAKUKAN PUNGLI.
KELIMA :
MEMERINTAHKAN INSPEKTUR PROVINSI DAN INSPEKTUR KABUPATEN/KOTA
UNTUK MELAPORKAN HASIL PENGAWASAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DIKTUM
KETIGA KEPADA MENTERI DALAM NEGERI CQ. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI PALING LAMA TANGGAL 5 SETIAP BULANNYA,
MELALUI APLIKASI PELAPORAN “SABER PUNGLI” PADA WWW.KEMENDAGRI.GO.ID
11. TUGAS UNIT SATGAS SABER PUNGLI
KABUPATEN BOGOR
(Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017)
TUGAS :
BERTUGAS DAN BERTANGGUNGJAWAB
MELAKSANAKAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR SECARA TEGAS, TERPADU, EFEKTIF, DAN
EFISIEN DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, SESUAI
KEWENANGAN DENGAN BERPEDOMAN KEPADA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
12. FUNGSI UNIT SATGAS SABER PUNGLI
KABUPATEN BOGOR
(Keputusan Bupati Bogor No. 700/1/Kpts/Per-UU/2017)
FUNGSI :
1. MELAKUKAN SISTEM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN
LIAR;
2. MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI DARI PIHAK
TERKAIT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI INFORMASI;
3. MELAKUKAN PERENCANAAN, KOORDINASI, DAN PELAKSANAAN OPERASI
PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR;
4. MELAKSANAKAN OPERASI TANGKAP TANGAN ;
5. MEMBERIKAN REKOMENDASI KEDALAM PEMBERIAN SANKSI KEPADA
PELAKU PUNGUTAN LIAR DENGAN BERPEDOMAN KEPADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN ; DAN
6. MELAKUKAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DI KABUPATEN
BOGOR.
13.
14. CALL CENTER
CALL CENTER 193 / 0821-1213-1323
SMS 1193
0856-8880-881 / 0821-1213-1323
EMAIL : lapor@saberpungli.id
Web : saberpungli.id
15. TINDAK LANJUT INSPEKTORAT DAN POKJA
PENCEGAHAN SABER PUNGLI
• MENINGKATKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH PADA SKPD YANG MEMILIKI RESIKO
TERJADINYA PUNGLI;
• SOSIALISASI SECARA MASIF DAN BERKESINAMBUNGAN
KEPADA MASYARAKAT OLEH SELURUH UNIT KERJA
YANG MELAKUKAN PELAYANAN;
• DILAKUKAN PENGENDALIAN PADA MASING MASING
SKPD, KECAMATAN SAMPAI DENGAN PEMERINTAHAN
DESA SERTA MELAPORKAN JIKA TERDAPAT PEGAWAI
YANG MASIH MELAKUKAN PUNGLI UNTUK
SELANJUTNYA DIPROSES DAN DIKENAKAN SANKSI.
16. chuck0864@yahoo.com
1. Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tetang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan
Permendagri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat,
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor 700/77/Kpts/Per-UU/2017 tentang Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Bogor Tahun
2017.
18. chuck0864@yahoo.com
1. Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat
Daerah dan Pemerintahan Desa.
2. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Inspektorat mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
Bupati;
c. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;
d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil
pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugasnya.
19. chuck0864@yahoo.com
chuck0864@yahoo.com
APIP melakukan pengawasan intern melalui Audit yang
meliputi Audit kinerja; dan Audit dengan tujuan tertentu.
1. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan
keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan,
efisiensi, dan efektivitas.
2. Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang
tidak termasuk dalam audit kinerja.
20. chuck0864@yahoo.com
chuck0864@yahoo.com
1. Pengaduan masyarakat.
2. Pelimpahan dari Satgas Saber Pungli.
3. Penanganan melalui audit dengan tujuan tertentu.
4. Tujuan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti
yang cukup adanya pungli dan memberikan
rekomendasi.
5. Apabila PNS yang terlibat, maka rekomendasi
berupa pengembalian dan pengenaan sanksi
disiplin sesuai dengan PP 53/2010 tentang Disiplin
PNS.
6. Pelimpahan kepada APH.
23. 23
CHUDRIYANTO, SE, Ak, MM (ICUK)
Jl. Soka No. 58 RT. 02 RW. 04 Nanggewer Mekar, Cibinong – Bogor,
HP. 0811220617, email : chuck0864@yahoo.com.
BIODATA:
RIWAYAT PENDIDIKAN : - STAN JAKARTA,
- UNPAD BANDUNG,
- UIKA BOGOR.
RIWAYAT PEKERJAAN SEBELUMNYA
1. Fungsional Auditor BPKP, 1986-2006.
2. Fungsional Auditor Bawasda Kab. Bogor, 2008-2009.
3. Inspektur Pembantu II Inspektorat Kab. Bogor, 2009-2012.
4. Sekretaris Bappeda Kab. Bogor, 2013-2014.
5. Sekretaris Inspektorat Kab. Bogor, 2014-2016.
PEKERJAAN SAAT INI
1. Inspektur Pembantu I Inspektorat Kab. Bogor,
2. Ketua Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli Kab. Bogor,