Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga kekuatan berlakunya undang-undang yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga dijelaskan berbagai contoh bentuk ketaatan terhadap undang-undang dalam kehidupan sehari-hari, sekolah, dan masyarakat serta usaha-usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkat
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dan indikator kompetensi dasar menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga macam kekuatan berlakunya UU secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga diuraikan berbagai contoh sikap kritis, bentuk ketaatan, dan upaya-upaya untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...Ratna Melati
Makalah ini membahas tentang perundang-undangan dan pentingnya sikap kritis masyarakat terhadap peraturan yang tidak sesuai aspirasi mereka. Selain itu, warga negara diwajibkan untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan nasional yang telah disahkan.
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dan indikator kompetensi dasar menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga macam kekuatan berlakunya UU secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga diuraikan berbagai contoh sikap kritis, bentuk ketaatan, dan upaya-upaya untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi ma...Ratna Melati
Makalah ini membahas tentang perundang-undangan dan pentingnya sikap kritis masyarakat terhadap peraturan yang tidak sesuai aspirasi mereka. Selain itu, warga negara diwajibkan untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan nasional yang telah disahkan.
Teks tersebut membahas mengenai konsep-konsep hukum dan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Secara khusus membahas mengenai nilai-nilai konstitusi, pengertian nilai praktis Pancasila, hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan, dan contoh pelanggaran hukum perdata.
Dokumen tersebut berisi soal-soal esai dan pilihan ganda mengenai konsep dan prinsip-prinsip demokrasi, serta budaya politik di Indonesia. Ringkasannya adalah: Dokumen tersebut membahas tentang bentuk demokrasi pada periode 1945-1959, prinsip-prinsip demokrasi pancasila, konsep awal demokrasi terpimpin, serta berbagai ciri dan prasyarat terwujudnya pemerintahan yang transparan dan demokratis.
PKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negaranurul limsun
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sikap terbuka dan menyadari perbedaan dalam masyarakat beragam Indonesia, serta pentingnya warga negara memahami situasi negara dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Warga negara juga perlu bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri seperti kemerdekaan, serta mau menerima umpan balik untuk menghormati konstitusi negara.
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika pelanggaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi karena sudah menjadi kebiasaan atau karena hukum tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan memiliki perilaku yang patuh terhadap hukum.
Kasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Secara garis besar dijelaskan bahwa hak diperoleh dari melaksanakan kewajiban, dan Pancasila mengatur hubungan antara hak dan kewajiban warga negara melalui nilai dasar, instrumental, dan praktisnya. Nilai-nilai tersebut mencakup toleransi beragama, persamaan hak, persatuan bangsa, partisipasi politik, dan ke
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, contoh kasus korupsi seperti kasus Depkes pada tahun 2009 dan kasus pengemplang dana pajak pada tahun 2010, serta upaya pencegahan dan penanganan korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi."
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian nilai secara umum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Dokumen menjelaskan definisi nilai, jenis-nilai, dan uraian mengenai nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Dokumen tersebut membahas tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi Pertama (UUD 1945), Konstitusi Kedua (Konstitusi RIS), dan Konstitusi Ketiga (UUDS 1950). Dijelaskan pula perbedaan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan lembaga-lembaganya.
Teks tersebut membahas mengenai konsep-konsep hukum dan Pancasila dalam sistem hukum Indonesia. Secara khusus membahas mengenai nilai-nilai konstitusi, pengertian nilai praktis Pancasila, hubungan Pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan, dan contoh pelanggaran hukum perdata.
Dokumen tersebut berisi soal-soal esai dan pilihan ganda mengenai konsep dan prinsip-prinsip demokrasi, serta budaya politik di Indonesia. Ringkasannya adalah: Dokumen tersebut membahas tentang bentuk demokrasi pada periode 1945-1959, prinsip-prinsip demokrasi pancasila, konsep awal demokrasi terpimpin, serta berbagai ciri dan prasyarat terwujudnya pemerintahan yang transparan dan demokratis.
PKn SMA - Bab Sikap positif terhadap konstitusi negaranurul limsun
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya sikap terbuka dan menyadari perbedaan dalam masyarakat beragam Indonesia, serta pentingnya warga negara memahami situasi negara dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Warga negara juga perlu bangga terhadap hasil karya bangsa sendiri seperti kemerdekaan, serta mau menerima umpan balik untuk menghormati konstitusi negara.
Dokumen tersebut membahas tentang dinamika pelanggaran hukum dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Pelanggaran hukum dapat terjadi karena sudah menjadi kebiasaan atau karena hukum tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum dapat dilakukan dengan memiliki perilaku yang patuh terhadap hukum.
Kasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Secara garis besar dijelaskan bahwa hak diperoleh dari melaksanakan kewajiban, dan Pancasila mengatur hubungan antara hak dan kewajiban warga negara melalui nilai dasar, instrumental, dan praktisnya. Nilai-nilai tersebut mencakup toleransi beragama, persamaan hak, persatuan bangsa, partisipasi politik, dan ke
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, contoh kasus korupsi seperti kasus Depkes pada tahun 2009 dan kasus pengemplang dana pajak pada tahun 2010, serta upaya pencegahan dan penanganan korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi."
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian nilai secara umum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Dokumen menjelaskan definisi nilai, jenis-nilai, dan uraian mengenai nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Dokumen tersebut membahas tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi Pertama (UUD 1945), Konstitusi Kedua (Konstitusi RIS), dan Konstitusi Ketiga (UUDS 1950). Dijelaskan pula perbedaan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan lembaga-lembaganya.
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan juga menjelaskan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan."
Dokumen tersebut berisi daftar materi pelajaran Fisika untuk UN SMA tahun 2014-2015. Materi-materi tersebut meliputi besaran fisika, sifat zat, suhu dan kalor, gerak, energi, tekanan, gelombang bunyi, cahaya, listrik statis dan dinamis, magnet, induksi elektromagnetik, tata surya, atom dan molekul, larutan asam basa, kimia zat dan perubahannya, bahan kimia dalam produk, bahan ad
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
Dokumen tersebut merupakan peta konsep sistem politik Indonesia yang membahas:
1. Pengertian sistem politik dan ciri-ciri umum sistem politik
2. Klasifikasi sistem politik seperti sistem tradisional, totalitarian, dan demokrasi
3. Demokrasi sebagai salah satu sistem politik yang didasarkan pada keinginan rakyat
Peta konsep ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menjelaskan pengertian, ciri-ciri, macam-macam, hakikat, dan prinsip-prinsip demokrasi."
Musik Barat memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan berbagai zaman, mulai dari Zaman Kuno dengan musik Gregorian, Zaman Renaisans dengan perkembangan poliponik, Zaman Barok dengan gaya baru instrumen dan bentuk seperti opera, hingga zaman-zaman selanjutnya seperti Klasik, Romantis, dan Impresionisme dengan ciri khas masing-masing zaman. Musik Barat dipengaruhi perkembangan gereja dan sosial budaya masyarakat
Rpp ppkn sma xi bab 1 sd 9 daripertemuan awal sd akhir diberikan gratis untuk siapa saja untuk bahan pertimbangan jika ada kesalahan mohon kirim email ke dasepggl@gmail.com ataus sms ke 0856 5990 0626
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
1. Dokumen tersebut membahas tentang makna keterbukaan dan keadilan dalam pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dampak dari ketidaktransparanan.
2. Juga dibahas konsep keadilan menurut berbagai teori dan sikap positif untuk meningkatkan jaminan keadilan.
3. Arah kebijakan nasional yang transparan mencakup peningkatan kerukunan sosial dan supremasi hukum.
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Berikut Disajikan Pembelajaran PPKN Bab 2 Norma dan Keadilan di Masyarakat
Kompetensi Dasar
3.2 Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
4.2 Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
PPT. Etika dan Organisasi Publik serta konsepnyasyakurabdul2
Dokumen tersebut membahas etika dan kode etik yang harus dipatuhi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kewajiban PNS untuk mematuhi nilai-nilai dasar seperti ketakwaan, kesetiaan kepada pancasila dan UUD 1945, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara adil dan mer
Makalah ini membahas tentang pelanggaran hukum, sanksi atas pelanggaran hukum, dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain jenis-jenis pelanggaran hukum di Indonesia seperti korupsi dan anarkisme, sanksi hukum pidana dan perdata, serta contoh partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum melalui kepatuhan terhadap peraturan di berbagai
Ringkasan dokumen tersebut adalah analisis kasus seorang ASN bernama Cokro yang kecewa dengan penempatan jabatannya dan membuat grup WA untuk mengumpulkan keluhan, namun di dalam grup tersebut terdapat unsur hasutan dan ujaran kebencian. Dokumen tersebut menganalisis apakah tindakan Cokro melanggar kode etik dan perilaku ASN, serta mencontohkan pelanggaran lain yang pernah terjadi. Kesimpulannya,
Lembaga sosial memberikan pedoman bagi anggota masyarakat dalam berinteraksi dan bertindak. Dokumen ini menjelaskan pengertian lembaga sosial dan norma, jenis lembaga sosial seperti keluarga, agama, ekonomi, pendidikan, dan politik beserta fungsi-fungsinya dalam masyarakat. Fungsi utama lembaga sosial adalah memberikan pedoman hidup dan menjaga keutuhan masyarakat, sedangkan fungsi laten menc
Struktur kelembagaan negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan. Sebelumnya, MPR memiliki kekuasaan tak terbatas sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Sedangkan sesudah amandemen, kekuasaan MPR dibatasi dan Presiden serta Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR memperoleh kekuatan lebih besar dalam membentuk undang-und
This document provides tips for making effective presentations including using awesome backgrounds, engaging your audience, and capturing their attention. It also compares the features of two products, with Product A and Product B each having three listed features.
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIdris Miaus
Makalah ini membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah SAW hingga masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Rasulullah, ilmu berasal dari wahyu dan hadis, kemudian dituliskan. Pada masa Daulah Abbasiyah, terjadi banyak kemajuan termasuk gerakan penerjemahan, perkembangan filsafat, ekonomi, dan keagamaan. Muncul pula banyak ilmuan seperti Abu Hanifah, Imam Mal
Animasi bagus untuk presentasi powerpointIdris Miaus
El documento proporciona dos fuentes de gifs animados de animales y comedia. Las fuentes incluyen sitios web que ofrecen gifs animados de animales y escenas cómicas para su uso y distribución.
Tulang-tulang dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama seperti memberi bentuk tubuh, menopang tubuh, dan melindungi organ dalam. Secara umum tulang dibedakan menjadi tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Tulang-tulang ini dapat mengalami berbagai gangguan seperti patah tulang, artritis, osteoporosis, atau kelainan pada tulang seperti skol
Dokumen tersebut membahas tentang kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, akibat korupsi, contoh kasus korupsi di Indonesia, serta upaya preventif dan represif untuk memberantas korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi dan peraturan pemberantasan korupsi.
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional meliputi keputusan Presiden, UUD 1945, proses pembentukan UU, perpu, PP, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan berakhirnya masa berlaku UU.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang cara mengoperasikan sistem komputer mulai dari cara mengaktifkannya, mematikannya, proses booting, dan jenis-jenis booting. Langkah-langkah untuk mengaktifkan komputer adalah memastikan hardware terpasang, menyambungkan kabel ke stopkontak, menekan tombol power, dan menunggu tampilan desktop. Untuk mematikannya, pengguna disarankan menyimpan file, menutup aplikasi
The document lists common irregular verbs in English and provides their base form, past simple form, past participle form, 3rd person singular form, and present participle/gerund form. There are over 150 irregular verbs included in the table with their various forms.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
4. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Indikator
Menyebutkan 3 macam kekuatan berlakunya UU
Memberikan contoh sikap kritis terhadap UU
Memberikan contoh bentuk ketaatan terhadap UU
Menunjukan contoh sikap mematuhi perundang-
undangan dalam kehidupan
Menyebutkan usaha yang dapat dilakukan negara untuk
mengembangkan sikap mematuhi perundang-undangan
Menyebutkan usaha yang dapat dilakukan warga negara
untuk mengembangkan sikap mematuhi perundang-
undangan
6. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Yuridis
Kekuatan berlaku UU secara yuridis apabila
persyaratan formal terbentuknya UU itu telah
terpenuhi. Syarat formal itu antara lain :
a. UU itu tidak bertenttangan dengan UU yang lebih
tinggi
b. Dibentuk oleh lembaga yang sah menurut
peraturan
c. Melalui proses penyusunan yang benar
9. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Sikap kritis terhadap UU
Jika ada peraturan perundang-undangan yang sudah
tidak relevan, sebagai warga negara kita mempunyai hak
untuk mengusulkan perubahan terhadap peraturan
perundang-undangan tersebut melalui :
a. Melalui wakil rakyat yang duduk sebagai anggota
DPR
b. Lembaga-lembaga pemerintah
c. Media massa baik elektronik maupun cetak
d. Penyampaian aspirasi secara langsung di DPR
10. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Contoh sikap kritis yang lain
Mengadakan kajian, diskusi dan seminar tentang dampak
diberlakukannya UU yang tidak mengakomodasi aspirasi
masyarakat
Mengadakan penelitian tentang dampak diberlakukannya UU
yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat di tengah
kehidupan masyarakat
Menyampaikan hasil kajian, diskusi, seminar dan penelitian
tesebut pada pemerintah dan DPR untuk merevisi UU yang
dianggap sudah tidak relevan atau tidak mengakomodasi
aspirasi masyarakat
Menyampaikan aspirasi langsungatau unjuk rasa secara tertib
sesuai dengan aturan yang berlaku
11. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Contoh bentuk ketaatan terhadap UU
Taat pada peraturan perundangan lalu lintas
a. Berhenti pada saat lampu merah
b. Memakai helm ketika mengendarai motor
c. Menyalakan lampu ketika berkendara di siang hari
Taat pada peraturan perundangan perpajakan
a. Taat membayar pajak
b. Membayar pajak tepat waktu
Taat pada peraturan perundangan peraturan daerah
a. Tidak berjualan di trotoar
b. Tidak membuang sampah sembarangan
12. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Contoh sikap mematuhi perundangan dalam
kehidupan
Dalam kehidupan keluarga
a. Menaati tata tertib keluarga
b. Saling menyayangi sesama anggota keluarga
c. Menjaga keamanan dan ketertiban keluarga
d. Menyelesaikan masalah dengan penuh
kekeluargaan
13. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Contoh sikap mematuhi perundangan dalam
kehidupan
Dalam lingkungan sekolah
a. Menghormati guru dan karyawan
b. Mematuhi tata tertib sekolah
c. Tidak membuat gaduh pada saat pelajaran
d. Menjaga kebersihan sekolah
e. Tidak melakukan tindak kekerasan pada sesama warga
sekolah
14. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Contoh sikap mematuhi perundangan dalam
kehidupan
Dalam kehidupan masyarakat
a. Menghormati hak milik orang lain
b. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
c. Tidak main hakim sendiri
d. Menyelesaikan masalah dengan penuh
kekeluargaan sesuai peraturan yang berlaku
15. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Contoh sikap mematuhi perundangan dalam
kehidupan
Dalam kehidupan kenegaraan
a. Membantu program pemerintah dalam
melaksanakan pembangunan
b. Disiplin membayar pajak
c. Membantu negara dalam menciptakan keamanan
lingkungan
d. Mendukung gerakan disiplin nasional
e. Mematuhi peraturan lalu linta
f. Menjaga benda-benda milik negara
16. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Mengembangkan sikap mematuhi
peraturan perundang-undangan
Usaha yang dapat dikembangkan warga masyarakat
untuk mengembangkan sikap patuh
a. Berusaha memahami peraturan yang berlaku
b. Selalu berhati-hati dalam bertindak untuk disesuaikan
dengan peraturan yang berlaku
c. Tokoh masyarakat harus dapat sebagai teladan dalam
mematuhi peraturan yang berlaku
d. Setiap warga negara wajib memahami hak dan
kewajibannya masing-masing
17. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Mengembangkan sikap mematuhi
peraturan perundang-undangan
Usaha negara untuk mengembangkan sikap patuh dengan
cara :
a. Mengadakan penyuluhan hukum terhadap warga
masyarakat
b. Memberikan dorongan kepada warga negara untuk taat
peraturan perundang-undangan
c. Memberi sanksi yang tegas terhadap pelanggar hukum
d. Menciptakan berbagai produk hukum yang sesuai
perkembangan jaman
e. Menciptakan sistem peradilan yang adil, bebas dan
proporsional
18. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Latihan
Mari memilih jawaban yang tepat !
1. Peraturan perundangan yang sudah sesuai dengan kehidupan masyarakat akan …
a. didukung oleh masyarakat luas
b. dilaksanakan oleh pejabat negara
c. disosialisasikan kepada rakyat
d. disiarkan dalam acara tv
2. Seseorang yang melanggar UU sebaiknya …
a. dimasukkan dalam penjara
b. dikenakan denda
c. diberi sanksi sesuai peraturan
d. dihukum yang berat
3. Seandainya pada suatu hari jam pelajaran kosong karena guru yang mengajar sedang ada
tugas dan jam itu adalah jam terakhir maka sikap anda…
a. segera pulang c. pergi ke kantin
b. bermain di luar kelas d. mengerjakan tugas sampai bel pulang
19. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Latihan
4. Contoh perilaku warga masyarakat yang menaati peraturan perundang-undangan
adalah ….
a. Suka mengalah dalam pergaulan
b. Suka meminjamkan uang kepada tetangga
c. Tidak membuat onar di lingkungan masyarakat
d. Selalu menenggok tetangga yang sakit
5. Kewajiban warga negara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
adalah ….
a. Mempelajari dan melaksanakan
b. Memperhatikan masa berlakunya
c. Menyebarluaskan kepada umum
d. Mempelajari materinya
20. SK dan KD
Bentuk
Ketaatan
Sikap
Mematuhi
Indikator
Usaha-Usaha
Kekuatan UU
Latihan
Sikap Kritis
Latihan
Mari menjawab yang benar!
1. Apa yang dimaksud kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-
undangan secara filosofis
2. Tunjukkan 3 contoh perilaku warga negara yang mentaati peraturan
perundang-undangan dalam kehidupan di masyarakat!
3. Tujukkan 3 contoh perilaku siswa yang mentaati peraturan perundang-
undangan dalam lingkungan sekolah
4. Sebutkan 3 usaha yang dapat dilakukan pemerintah dalam
meningkatkan ketaatan warga negara terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku
5. Sebutkan 3 contoh sikap kritis yang dapat dilakukan warga negara jika
ada UU yang tidak mengakomodasi aspirasi mayarakat!
BACK