2. MAKNA DEMOKRASI
■ Secara etimotogi demokrasi berasal dari kata demos yang berarti
rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Jadi
demokrasi adalah ‘kekuasaan rakyat”.
■ Berikut definisi dari beberapa pakar :
1. Abraham Lincoln, Democracy is government from the people by the
people and for the people.
2. Kartini Kantono, “Demokrasi adalah kekuasaan rakyat yang
berbentuk pemerintahan dengan semua tingkatan rakyat ikut
mengambil alih bagian dalam pemerintahan”.
3. Sukarna, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang akan
menjalankan pemerintahannya tanpa menyebabkan pelanggaran
terhadap hak-hak asasi manusia.
4/3/2023 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 2
3. MAKNA DEMOKRASI (Lanjutan)
4) Joseph A. Schmeter, demokrasi merupakan suatu perencanaan
institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-
individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan
kompetitif atas suara rakyat.
5) Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana
keputusan-keputusan pemerintah yang penting yang secara langsung
atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang
diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.
6) Affan Gaffar (2000) memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu
pemaknaan secara normatif (demokrasi normatif) dan empirik
(demokrasi empirik). Demokrasi normatif adalah demokrasi yang
secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara. Sedangkan
demokrasi empirik adalah demokrasi yang dalam perwujudannya
pada dunia politik
4/3/2023 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 3
4. KARAKTERISTIK PROLEG
YANG DEMOKRATIS
4/3/2023 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 4
Badan legislatif di Negara kita terdiri
dari:
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
dan
2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Fungsi dari DPR mewakili masyarakat
seluruh Indonesia, sedangkan DPD
hanya mewakili daerah-daerah yang
diwakilinya. Kedua lembaga tersebut,
mempunyai hak yang sama yaitu
membuat RUU bersama eksekutif.
5. KARAKTERISTIK PROLEG
YANG DEMOKRATIS
4/3/2023 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 5
DPR memegang kekuasaan membentuk unadang-undang. Setiap RUU
dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. RUU
dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD. DPD dapat mengajukan RUU
kepada DPR, yaitu tentang otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah. Apabila ada dua RUU yang
diajukan mengenai hal yang sama dalam satu masa sidang yang dibicarakan
adalah RUU dari DPR, sedangkan RUU yang disampaikan oleh Presiden
digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan. RUU yang sudah disetujui
bersama antara DPR dengan Presiden, paling lambat tujuh hari kerja
disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi
undang-undang. Apabila setelah 15 hari kerja, RUU yang sudah disampaikan
kepada Presiden belum disahkan menjadi UU. Pimpinan DPR mengirim surat
kepada Presiden untuk meminta penjelasan. Apabla RUU yang sudah
disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat
30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi
undang-undang dan wajib diundangkan.
6. PROSES PEMBAHASAN RUU DARI
PEMERINTAH DI DPR RI
4/3/2023 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 6
RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah
akademis yang berasal dari Presiden disampaikan secara
tertulis kepada Pimpinan DPR dengan surat Pengantar
Presiden yang disebut juga Menteri yang mewakili
Presiden dalam melakukan pembahasan RUU tersebut.
Dalam rapat paripurna berikutnya setelah RUU diterima
oleh Pimpinan DPR, kemudian Pimpinan DPR
memberitahukan kepada anggota masuknya RUU
tersebut, kemudian membagikannya kepada seluruh
anggota. Terhadap RUU yang terkait dengan DPD
disampaikan kepada Pimpinan DPD. Penyebarluasan RUU
dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa. Kemudian RUU
dibahas dalam dua tingkat pembicaraan di DPR bersama
dengan menteri yang mewakili presiden.
7. PROSES PEMBAHASAN RUU DARI DPD DI
DPR RI
4/3/2023 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 7
RUU beserta penjelasan/keterangan, dan/atau naskah
akademis yang berasa dari DPD disampaikan secara
tertulis oleh Pimpinan DPD kepada Pimpinan DPR,
kemudian dalam rapat paripurna berikutnya, setelah
RUU diterima oleh DPR, Pimpinan DPR memberitahukan
kepada anggota masuknya RUU tersebut, kemudian
membagikannya kepada seluruh anggota. Selanjutnya
Pimpinan DPR menyampaikan surat pemberitahuan
kepada pimpinan DPD mengenai tanggal pengumuman
RUU yang berasal dari DPD tersebut kepada anggota
dalam rapat paripurna. Bamus selanjutnya menunjuk
komisi atau Baleg untuk membahas RUU tersebut, dan
mengagendakan pembahasannya.
8. LANJUTAN
4/3/2023 Materi Proleg By Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si 8
Dalam waktu 30 hari kerja, komisi atau badan legislasi
mengundang anggota alat kelengkapan DPD sebanyak-
banyaknya 1/3 dari jumlah anggota alat kelengkapan
DPR, untuk membahas RUU hasil pembahasannya
dilaporkan dalam Rapat Paripurna. RUU yang telah
dibahas kemudian disampaikan oleh Pimpinan DPR
kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden
menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam
melakukan pembahasan RUU tersebut bersama DPR dan
kepada Pimpinan DPD untuk ikut membahas RUU
tersebut. Dalam waktu 60 hari sejak diterimanya surat
tentang penyampaian RUU dari DPR, Presiden menunjuk
menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam
pembahasan RUU bersama DPR. Kemudian RUU dibahas
dalam dua tingkat pembicaraan di DPR.
