Makalah ini membahas tentang perundang-undangan dan pentingnya sikap kritis masyarakat terhadap peraturan yang tidak sesuai aspirasi mereka. Selain itu, warga negara diwajibkan untuk taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan nasional yang telah disahkan.
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAMuhamad Yogi
Makalah ini membahas tentang kedudukan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, hubungannya dengan Pembukaan dan isi UUD 1945, serta dinamika pelaksanaannya. Pancasila berperan sebagai sumber hukum tertinggi, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara yang mengatur seluruh aspek ketatanegaraan."
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa perubahan sejak kemerdekaan. Awalnya menganut sistem presidensial parlementer berdasarkan UUD 1945, kemudian beralih ke sistem parlementer semu pada masa Konstitusi RIS 1949-1950. Setelah itu menganut sistem parlementer hingga masa Orde Baru yang kembali ke sistem presidensial. Sistem ini diamandemen lagi pada era reformasi dengan membentuk lembaga negara baru seperti DPD dan MK.
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAMuhamad Yogi
Makalah ini membahas tentang kedudukan Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, hubungannya dengan Pembukaan dan isi UUD 1945, serta dinamika pelaksanaannya. Pancasila berperan sebagai sumber hukum tertinggi, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara yang mengatur seluruh aspek ketatanegaraan."
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
1. Dokumen tersebut membahas tentang ilmu negara, termasuk tujuan perkuliahan ilmu negara, isi ilmu negara, nilai ilmu negara, dan berbagai teori terkait negara seperti sifat hakekat negara, terjadinya negara, dan perspektif-perspektif teori tentang negara.
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negaraspecial131
Makalah ini membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara berdasarkan UUD 1945 dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Makalah ini menjelaskan hakikat, peranan, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum di Indonesia. Terdapat tujuh sumber hukum yaitu nilai-nilai konstitusi, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi konstitusional, doktrin hukum, dan hukum internasional. Dibedakan antara sumber hukum material seperti Pancasila dan sumber hukum formal seperti undang-undang, traktat, dan kebiasaan. Juga dijelaskan tentang teori berjen
1. Pancasila merupakan sumber dan landasan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersirat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.
2. Amandemen UUD 1945 hanya dapat dilakukan terhadap bagian batang tubuhnya sambil tetap berlandaskan pada Pancasila.
3. Terdapat beberapa penyimpangan UUD 1945 pada Orde Lama dan Orde Baru akibat pemusatan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia
Perbedaan Ideologi Pancasila, Liberalisme, Komunisme, dan KapitalismeRajabul Gufron
Ideologi Pancasila, liberalisme, sosialisme, dan komunisme memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan negara, sedangkan liberalisme memberi prioritas kepada individu, sosialisme kepada negara, dan komunisme menghapus kelas sosial.
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Dokumen tersebut merupakan makalah yang membahas tentang politik sebagai seni. Makalah ini menjelaskan pengertian seni, politik, dan politikus. Politik diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan, sedangkan politik sebagai seni menyediakan wadah untuk menyampaikan gagasan dan mempengaruhi orang lain.
Filsafat Pancasila membahas definisi filsafat dan Pancasila, asal mula dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, serta tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dimana UUD 1945 merupakan yang tertinggi, diikuti undang-undang, perpu, perpres, perda provinsi dan kabupaten, serta proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari penyiapan RUU oleh DPR dan Presiden hingga penetapannya menjadi UU. Selain itu juga membahas mengenai korupsi dan upaya pem
Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD 1945. Oleh karena itu, dalam segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara diatur dalam sistem peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
1. Dokumen tersebut membahas tentang ilmu negara, termasuk tujuan perkuliahan ilmu negara, isi ilmu negara, nilai ilmu negara, dan berbagai teori terkait negara seperti sifat hakekat negara, terjadinya negara, dan perspektif-perspektif teori tentang negara.
Dokumen tersebut membahas pengertian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara menurut beberapa ahli. Terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut. Hukum Tata Negara mengatur organisasi negara sedangkan Hukum Administrasi Negara mengatur cara alat-alat negara menjalankan tugasnya. Kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum negara yang mengatur organisasi dan aktivitas pemerintahan.
Makalah ini memaparkan teori dan prinsip HAM dalam perspektif Barat dan prinsip HAM yang ada dalam Islam. Disusun penulis dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Syarian dan HAM.
Teks tersebut membahas hubungan antara Ilmu Negara dan Ilmu Politik. Ilmu Negara lebih bersifat teoritis sedangkan Ilmu Politik lebih praktis dan dinamis. Kedua ilmu saling melengkapi dan berhubungan erat karena Ilmu Negara menyediakan kerangka teoritis yang kemudian diimplementasikan oleh Ilmu Politik.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum tata negara Indonesia. Hukum tata negara adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur organisasi kekuasaan negara. Dokumen ini menjelaskan pengertian, sumber, asas-asas, dan sejarah perkembangan hukum tata negara Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan sampai saat ini.
Makalah Pancasila Sebagai Ideologi Negaraspecial131
Makalah ini membahas tentang Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara berdasarkan UUD 1945 dan mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Makalah ini menjelaskan hakikat, peranan, dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia.
Hukum Perdata Buku Ke 1 membahas tentang hukum perorangan atau pribadi yang mengatur status seseorang sebagai subjek hukum mulai dari kelahiran hingga kematian. Subjek hukum terdiri dari orang pribadi dan badan hukum, dimana orang pribadi menjadi subjek hukum sejak lahir sedangkan badan hukum dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Buku ini juga membahas tentang cakap hukum, ke
Mengenai Negara Hukum
Negara Hukum Adalah Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memang bersifat abstrak yaitu memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas.Gagasan Negara hukum masih bersifat samar-samar dan tenggelam dalam waktu yang sangat panjang, kemudian muncul kembali secara lebih ekplisit pada abad ke-19,yaitu dengan munculnya konsep rechtsstaat dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant, unsur-unsur Negara hukum adalah:
a. Perlindungan hak-hak Asasi Manusia
b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.
c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. Peradilan administrasi dalam perselisihan
Munculnya “unsur peradilan administrasi dalam perselisihan “ pada konsep rechtsstaat menunjukan adanya hubungan histories antara Negara Hukum Eropa Kontinental dengan Hukum Romawi
Dokumen tersebut membahas tentang sumber hukum di Indonesia. Terdapat tujuh sumber hukum yaitu nilai-nilai konstitusi, UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, konvensi konstitusional, doktrin hukum, dan hukum internasional. Dibedakan antara sumber hukum material seperti Pancasila dan sumber hukum formal seperti undang-undang, traktat, dan kebiasaan. Juga dijelaskan tentang teori berjen
1. Pancasila merupakan sumber dan landasan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila tersirat dalam pembukaan dan pasal-pasal UUD 1945.
2. Amandemen UUD 1945 hanya dapat dilakukan terhadap bagian batang tubuhnya sambil tetap berlandaskan pada Pancasila.
3. Terdapat beberapa penyimpangan UUD 1945 pada Orde Lama dan Orde Baru akibat pemusatan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia
Perbedaan Ideologi Pancasila, Liberalisme, Komunisme, dan KapitalismeRajabul Gufron
Ideologi Pancasila, liberalisme, sosialisme, dan komunisme memiliki perbedaan dalam pendekatan terhadap hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Pancasila menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan negara, sedangkan liberalisme memberi prioritas kepada individu, sosialisme kepada negara, dan komunisme menghapus kelas sosial.
Sumber hukum administrasi negara terdiri dari sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil meliputi faktor-faktor seperti sejarah, sosial, filsafat, ekonomi dan agama. Sumber hukum formil meliputi undang-undang, praktik administrasi, yurisprudensi, doktrin dan traktat. Praktik administrasi negara juga menjadi sumber hukum formil penting karena sering menghasilkan hukum kebiasaan untuk menyelesa
Dokumen tersebut merupakan makalah yang membahas tentang politik sebagai seni. Makalah ini menjelaskan pengertian seni, politik, dan politikus. Politik diartikan sebagai proses pembentukan dan pembagian kekuasaan, sedangkan politik sebagai seni menyediakan wadah untuk menyampaikan gagasan dan mempengaruhi orang lain.
Filsafat Pancasila membahas definisi filsafat dan Pancasila, asal mula dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara, serta tiga dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dinamis.
Bab 3. ketaatan terhadap perundang undangan nasionalandangkusuma
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundangan di Indonesia berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dimana UUD 1945 merupakan yang tertinggi, diikuti undang-undang, perpu, perpres, perda provinsi dan kabupaten, serta proses pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia mulai dari penyiapan RUU oleh DPR dan Presiden hingga penetapannya menjadi UU. Selain itu juga membahas mengenai korupsi dan upaya pem
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional meliputi keputusan Presiden, UUD 1945, proses pembentukan UU, perpu, PP, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan berakhirnya masa berlaku UU.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan daerah (PERDA) dalam kerangka otonomi daerah dan NKRI. Pembahasan mencakup jenis dan bentuk produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum daerah, perda inisiatif, dan legal drafting.
Dokumen tersebut berisi program tahunan (PROTA) dan program semester (PROMES) pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas VIII SMP/MTs semester I dan II yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan alokasi waktu pembelajaran.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Dokumen tersebut merupakan daftar peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup di Indonesia, meliputi peraturan tentang AMDAL, audit lingkungan, air, laut, udara, dan tanah.
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Penataan Ruang
Undang-undang ini mengatur tentang pemerintahan daerah di Indonesia. Pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah setempat dengan tetap berada dalam sistem negara kesatuan. Undang-undang ini mengatur pembentukan daerah, pemerintahan daerah, keuangan daerah, dan pemilihan kepala daerah.
1. Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan perubahan konstitusi di Indonesia. Terdapat diskusi mengenai makna kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi, fungsi dan tahapan perubahan konstitusi, serta contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara.
2. Ditegaskan bahwa perilaku positif terhadap konstitusi negara adalah perilaku yang menghormati dan melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam konstitusi, baik dalam ke
1. Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan perubahan konstitusi di Indonesia. Terdapat diskusi mengenai makna kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan konstitusi, fungsi dan tahapan perubahan konstitusi, serta contoh perilaku positif terhadap konstitusi negara.
2. Disebutkan bahwa perubahan konstitusi dapat dilakukan melalui penafsiran hukum, referendum, persetujuan negara bagian, atau konvensi khusus. Ada kesep
Hak Dan kewajiban Dapat Menimbulkan KeadilanSyaifOer
Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945. Hak-hak warga negara antara lain mendapatkan pekerjaan layak, berpendapat, beragama, pendidikan, dan kesejahteraan. Kewajiban warga negara adalah taat hukum, bela negara. Makalah ini menyimpulkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat menciptakan keadilan bagi seluruh warga neg
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah penegakan hukum di Indonesia, rumusan masalah, dan tujuan dari pembahasan tersebut. Secara ringkas, dokumen tersebut membahas tentang ketidaktegasan penegakan hukum di Indonesia yang menyebabkan banyak pelanggaran hukum, serta perlunya memperbaiki penegakan hukum untuk menciptakan negara hukum yang adil dan sesuai dengan undang-undang.
Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum agama, hukum adat, dan hukum negara Eropa khususnya Belanda. Hukum nasional berlaku untuk individu, sedangkan hukum internasional mengatur hubungan antar negara. Perbedaan lainnya termasuk sumber hukum dan subjek yang diatur.
Dokumen tersebut membahas konsep penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dokumen tersebut juga membahas tentang berbagai masalah dan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum, hukum yang tebang pilih, dan kasus-kasus hukum kontroversial yang terjadi.
Similar to Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat & menaati peraturan perundang-undangan nasional (20)
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat & menaati peraturan perundang-undangan nasional
1. Tugas pkn
Menjelaskan / mempresentasikan :
c. sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak
mengakomodasi aspirasi masyarakat
d. menaati peraturan perundang-undangan nasional
Nama kelompok : Ratna Melati
Alfira zulia
Kelas : viii g
Guru pembimbing : pak entang hidayat
Smpn 1 cileungsi
2013-2014
2. KATA PENGANTAR
Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik
dan tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami membahas mengenai perundang-
undangan.
Makalah ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai
pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah
ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini.
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini.
Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat
membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk
penyempurnaan makalah selanjutnya.
Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita sekalian.
Cileungsi, Desember 2013
Penulis
i
3. Daftar Isi
Kata Pengantar ……………………………………………………………………… i
Daftar Isi …………………………………………………………………………….. ii
Pengertian dan tujuan perundang-undangan …………………………………………. 4
Sikap kritis terhadap perundang-undangan yang tidak mengakomodasi aspirasi masyarakat
………………………………………………………………………………………... 5
Menaati peraturan perundang-undangan nasional …………………………………… 6
ii
4. Pengertian dan Tujuan Perundang-undangan
Kita sebagai warga negara harus memiliki ketaatan pada peraturan yang berlaku.
Ketaatan berasal dari kata taat, yang berarti selalu melaksanakan sesuatu yang ditetapkan.
Peraturan berasal dari kata aturan, yang berarti seperangkat ketetapan yang diperlukan agar
ada efisiensi dalam usaha mengejar sebuah tujuan. Peraturan adalah penunjuk tentang tingkah
laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Perundang-undangan berasal dari kata
undang-undang, yang berarti ketentuan peraturan yang disusun oleh pemerintah dan disahkan
oleh DPR dan unsur-unsur terkait. Undang-undang dibuat dan disepakati, gunanya sama
dengan peraturan yaitu untuk mengatur kehidupan kita semua.
Jadi, Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekutan yang mengikat.
Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan setiap
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan
berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib.
4
5. C. Sikap Kritis terhadap Perundang-undangan yang Tidak
Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat
Dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus diperhatikan aspirasi yang
berkembang dalam masyarakat karena kedaulatan memang berada di tangan rakyat. Dengan
demikian, maka setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku benar-benar menjadi
wahana terciptanya tertib hukum guna tercapainya tujuan nasional negara kita. Tujuan negara
kita adalah seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu :
a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdasakan kehidupan bangsa
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,dan
keadilan sosial.
Apabila suatu peraturan perundang-undangan ternyata tidak menampung atau
memperhatikan aspirasi rakyat, maka masyarakat dapat secara efektif menyampaikan ataupun
mendesakkan aspirasinya dengan cara yang dibenarkan undang-undang kepada
badan/lembaga yang berwenang. Tujuannya, agar peraturan perundang-undangan dapat
dibuat lebih baik dan aspiratif sehingga dapat berbentuk peraturan perundang-undangan yang
menjamin ketertiban, ketentraman, hak kepentingan umum, dan keselamatan bangsa dan
negara. Sikap kritis yang dilakukan dengan benar oleh masyarakat merupakan sumbangan
yang sangat berarti bagi terciptanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang baik dan
demokratis.
Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundangan
Contoh sikap kritis terhadap peraturan perundangan yang tidak mengakomodasi atau
tidak sesuai dengan keinginan rakyat antara lain:
a. Melakukan dialog dengan anggota DPR, yang berisi penolakan dan keberatan
terhadap peraturan tersebut. Misalnya keberatan terhadap kenaikan harga BBM.
b. Melakukan aksi unjuk rasa secara tertib. Aksi ini juga sebagai bentuk penolakan
terhadap kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak misalnya.
Berunjuk rasa menolak pemberian izin terbit majalah yang memuat pornografi dan
pornoaksi.
c. Mendatangi kantor kejaksaan dan Mahkamah agung untuk sekedar mempertanyakan
terhadap keputusan pengadilan yang telah mem-bebaskan para korupsi
5
6. D. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Nasional
Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka
wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.
Menaati berasal dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh
atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai
kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila:
1. Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik
dilingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia.
2. Memiliki pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya
sekedar tau ada hukum tentang pajak, tetapi juga mengetahui isi peraturan tentang
pajak tersebut.
3. Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum.
4. Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai hukum akan mematuhi apa yang
menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain dia akan menjadi patuh terhadap
berbagai peraturan yang ada.
Orang menjadi patuh, karena:
1. Sejak kecil sudah dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan
yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar maupun yang
belaku secara nasional.
2. Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau
paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang
semula karena faktor paksaan, lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan, sehingga
tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
3. Orang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada tersebut dapat
memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya.
4. Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan
identifikasi dengan kelompok.
Masalah kepatuhan hukum atau menyangkut kepatuhan hukum merupakan poses internalisasi
dari hukum tersebut. Jadi ketaatan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, baik
yang berlaku di rumah, sekolah, masyarakat sekitar maupun dalam kehidupan berbangsa pada
dasarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan faktor yang menentukan bagi
sahnya hukum.
6
7. Masalah ketaatan dalam penegakkan negara hukum dalam arti material mengandung makna:
1. Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum baik atau
hukum yang buruk.
2. Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat
serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
3. Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
4. Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang
memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar
terhadap martabat manusia.
5. Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta
memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif.
7