Dokumen tersebut membahas tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi Pertama (UUD 1945), Konstitusi Kedua (Konstitusi RIS), dan Konstitusi Ketiga (UUDS 1950). Dijelaskan pula perbedaan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan lembaga-lembaganya.
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim untuk menjaga martabat peradilan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan bertujuan untuk mencapai sistem peradilan yang adil dan transparan. Komisi Yudisial terdiri atas tujuh anggota dengan latar belakang hakim, praktisi hukum, dan akademisi untuk melaksanakan tug
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetisppidkemenkes
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik ortotis prostetis. Ortotis prostetis harus memiliki ijazah diploma tiga ortotik prostetik dan surat tanda registrasi ortotis prostetis yang berlaku 5 tahun. Untuk melakukan praktik mandiri, ortotis prostetis membutuhkan surat izin praktik ortotis prostetis, sedangkan untuk bekerja di fasilitas kesehatan membutuh
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Indonesia. Terdapat dua jenis kenaikan pangkat yaitu reguler dan pilihan, dengan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing. Dokumen ini juga membandingkan peraturan kenaikan pangkat sebelumnya dan menjelaskan sistem serta prosedur kenaikan pangkat PNS secara lengkap.
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mengawasi perilaku hakim untuk menjaga martabat peradilan. Lembaga ini dibentuk berdasarkan UUD 1945 dan bertujuan untuk mencapai sistem peradilan yang adil dan transparan. Komisi Yudisial terdiri atas tujuh anggota dengan latar belakang hakim, praktisi hukum, dan akademisi untuk melaksanakan tug
Pmk no. 22 ttg pekerjaan dan praktik ortotis prostetisppidkemenkes
Peraturan Menteri Kesehatan ini mengatur tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik ortotis prostetis. Ortotis prostetis harus memiliki ijazah diploma tiga ortotik prostetik dan surat tanda registrasi ortotis prostetis yang berlaku 5 tahun. Untuk melakukan praktik mandiri, ortotis prostetis membutuhkan surat izin praktik ortotis prostetis, sedangkan untuk bekerja di fasilitas kesehatan membutuh
Dokumen tersebut membahas tentang kenaikan pangkat pegawai negeri sipil di Indonesia. Terdapat dua jenis kenaikan pangkat yaitu reguler dan pilihan, dengan syarat-syarat tertentu untuk masing-masing. Dokumen ini juga membandingkan peraturan kenaikan pangkat sebelumnya dan menjelaskan sistem serta prosedur kenaikan pangkat PNS secara lengkap.
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui kekuasaan peradilan. Sumber hukum acara perdata antara lain HIR, Rbg, Rv, KUH Perdata, berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat, dan doktrin. Asas-asas hukum acara perdata mencakup antara lain bahwa
Dokumen ini membahas evaluasi dan kesiapan DAK bidang jalan tahun 2022. Terdapat beberapa tantangan pelaksanaan DAK seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah seperti survey kondisi jalan secara kontraktual, bimbingan teknis, pendampingan pelaksanaan, dan evaluasi hasil konstruksi. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan tekn
Dokumen tersebut membahas tentang sarana tata usaha negara lainnya seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, rencana, petugas publik seperti pejabat politik/negara, pegawai negeri, dan para hakim.
apa yg harus saya lakukan ?
Sutoto.KARS 58
Sebelum Penutupan Luka (Time-
out):Apakah .......
1. Konfirmasi anggota tim (nama dan peran)
2. Konfirmasi nama pasien , prosedur dan lokasi
incisi
3. Semua kassa, jarum dan benda asing sudah
dihitung dan dikonfirmasi lengkap
4. Pemberian antibiotik propillaksi sdh diberikan
dalam 60 menit sebelumnya
5. Antisipasi post operasi:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, paten, dan merek. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa HAKI merupakan hak eksklusif atas hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diberikan peraturan untuk melindunginya.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dokumen ini berisi daftar riwayat hidup seorang pegawai negeri sipil yang mencakup informasi pribadi, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dan keluarga.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian nilai secara umum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Dokumen menjelaskan definisi nilai, jenis-nilai, dan uraian mengenai nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar hukum acara perdata. Hukum acara perdata berfungsi untuk melaksanakan dan menegakkan hukum perdata materiil melalui kekuasaan peradilan. Sumber hukum acara perdata antara lain HIR, Rbg, Rv, KUH Perdata, berbagai peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat, dan doktrin. Asas-asas hukum acara perdata mencakup antara lain bahwa
Dokumen ini membahas evaluasi dan kesiapan DAK bidang jalan tahun 2022. Terdapat beberapa tantangan pelaksanaan DAK seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah seperti survey kondisi jalan secara kontraktual, bimbingan teknis, pendampingan pelaksanaan, dan evaluasi hasil konstruksi. Dokumen ini juga menjelaskan ketentuan tekn
Dokumen tersebut membahas tentang sarana tata usaha negara lainnya seperti peraturan perundang-undangan, peraturan kebijaksanaan, rencana, petugas publik seperti pejabat politik/negara, pegawai negeri, dan para hakim.
apa yg harus saya lakukan ?
Sutoto.KARS 58
Sebelum Penutupan Luka (Time-
out):Apakah .......
1. Konfirmasi anggota tim (nama dan peran)
2. Konfirmasi nama pasien , prosedur dan lokasi
incisi
3. Semua kassa, jarum dan benda asing sudah
dihitung dan dikonfirmasi lengkap
4. Pemberian antibiotik propillaksi sdh diberikan
dalam 60 menit sebelumnya
5. Antisipasi post operasi:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta, paten, dan merek. Dokumen tersebut juga menjelaskan bahwa HAKI merupakan hak eksklusif atas hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diberikan peraturan untuk melindunginya.
1. Produk hukum daerah adalah peraturan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah.
2. Terdapat proses pembuatan yang harus dilalui mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, hingga pengundangan.
3. Peraturan daerah dan keputusan daerah harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Dokumen ini berisi daftar riwayat hidup seorang pegawai negeri sipil yang mencakup informasi pribadi, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja, penghargaan, dan keluarga.
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian nilai secara umum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Dokumen menjelaskan definisi nilai, jenis-nilai, dan uraian mengenai nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, contoh kasus korupsi seperti kasus Depkes pada tahun 2009 dan kasus pengemplang dana pajak pada tahun 2010, serta upaya pencegahan dan penanganan korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga kekuatan berlakunya undang-undang yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga dijelaskan berbagai contoh bentuk ketaatan terhadap undang-undang dalam kehidupan sehari-hari, sekolah, dan masyarakat serta usaha-usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkat
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan juga menjelaskan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan."
Dokumen tersebut berisi daftar materi pelajaran Fisika untuk UN SMA tahun 2014-2015. Materi-materi tersebut meliputi besaran fisika, sifat zat, suhu dan kalor, gerak, energi, tekanan, gelombang bunyi, cahaya, listrik statis dan dinamis, magnet, induksi elektromagnetik, tata surya, atom dan molekul, larutan asam basa, kimia zat dan perubahannya, bahan kimia dalam produk, bahan ad
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
Dokumen tersebut merupakan peta konsep sistem politik Indonesia yang membahas:
1. Pengertian sistem politik dan ciri-ciri umum sistem politik
2. Klasifikasi sistem politik seperti sistem tradisional, totalitarian, dan demokrasi
3. Demokrasi sebagai salah satu sistem politik yang didasarkan pada keinginan rakyat
Peta konsep ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menjelaskan pengertian, ciri-ciri, macam-macam, hakikat, dan prinsip-prinsip demokrasi."
Musik Barat memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan berbagai zaman, mulai dari Zaman Kuno dengan musik Gregorian, Zaman Renaisans dengan perkembangan poliponik, Zaman Barok dengan gaya baru instrumen dan bentuk seperti opera, hingga zaman-zaman selanjutnya seperti Klasik, Romantis, dan Impresionisme dengan ciri khas masing-masing zaman. Musik Barat dipengaruhi perkembangan gereja dan sosial budaya masyarakat
Hubungan antara konstitusi dan negara dijelaskan. Konstitusi didefinisikan sebagai hukum dasar tertulis yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara. UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang mengatur pembagian kekuasaan dan melindungi hak asasi warga negara.
Dokumen ini membahas tentang dasar negara dan konstitusi di Indonesia. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang merupakan landasan bagi konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan tertinggi sebagai hukum dasar dan mengatur tiga hal pokok yaitu hak asasi manusia, ketatanegaraan, dan pembagian kekuasaan. Hubungan antara dasar negara dan konstitusi tercermin dalam Pembukaan dan pasal
1. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur cara
pemerintahan diselenggarakan dalam suatu negara.
2. Konstitusi mencakup unsur-unsur seperti organisasi negara, HAM, prosedur hukum, dan cara perubahan
konstitusi.
3. Konstitusi berperan sebagai pedoman penyelenggaraan negara dan hukum tertinggi yang membatasi
kekuasaan penguasa.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, sejarah, jenis, fungsi, dan kedudukan konstitusi dalam ketatanegaraan Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah aturan dasar tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara, yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi memuat tentang pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan proses perubahan konstitusi.
Pembahasan Sidang BPUPKI dan PPKI, Pancasila sejak kelahirannya dimaksudkan sebagai Philosofische Groundslag negara atau Dasar Filsafat Negara RI.
Negara dan ketatanegaraan Indonesia harus menempatkan Pancasila sebagai asas kerohaniannya. Artinya, jiwa, semangat, nilai-nilai Pancasila harus menjadi inti-isi yang menjiwai dan meliputi negara dan ketatanegaraan
Dokumen tersebut membahas tentang pendidikan kewarganegaraan yang mencakup tujuan pembelajaran seperti menjelaskan pengertian dasar negara dan konstitusi serta sifat dan keterkaitannya. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai pendapat ahli mengenai pengertian konstitusi dan unsur-unsurnya seperti tujuan, nilai, dan sifat konstitusi.
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p knvyahadi
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan dasar negara dengan konstitusi di Indonesia. Pancasila dijelaskan sebagai dasar negara Indonesia yang menjadi acuan bagi konstitusi yaitu UUD 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara."
Dokumen tersebut membahas tentang nilai dan norma konstitusional dalam UUD NRI 1945 serta konstitusionalitas perundang-undangan di bawah UUD. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan bahwa konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak warga negara, serta menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang sesuai dengan tujuan negara berdasarkan Pancasila.
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI pada tahun 1945. Pancasila mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum tertinggi dalam konstitusi Indonesia dan mengatur penyelenggaraan negara. UUD Tahun 1945 merupakan bagian dari konstitusi tertulis Indonesia yang mengatur struktur dan fungsi pemerintahan berdasarkan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas pengertian, tujuan, hakekat, nilai, dan jenis-jenis konstitusi. Konstitusi merupakan hukum dasar tertulis dan tidak tertulis yang mengatur ketatanegaraan suatu negara. Konstitusi bertujuan untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi HAM rakyat. Walaupun konstitusi dibuat oleh ahli, namun tidak sempurna dan perlu diamandemen seiring perkembangan zaman.
Dokumen tersebut berisi soal latihan mengenai materi pemaknaan peraturan perundang-undangan dalam mata pelajaran PKn kelas VIII. Soal terdiri dari 20 pertanyaan pilihan ganda dan 6 pertanyaan esai yang mencakup berbagai aspek peraturan perundang-undangan seperti hierarki peraturan, proses pembentukan undang-undang, dan asas-asas pembentukan peraturan.
Konstitusi adalah ketentuan dasar sebuah negara yang diatur dalam UUD 1945. UUD 1945 mengatur berbagai aspek negara berdasarkan Pancasila dan dapat diubah melalui proses amandemen untuk menyesuaikan perkembangan zaman.
Struktur kelembagaan negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan. Sebelumnya, MPR memiliki kekuasaan tak terbatas sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Sedangkan sesudah amandemen, kekuasaan MPR dibatasi dan Presiden serta Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR memperoleh kekuatan lebih besar dalam membentuk undang-und
This document provides tips for making effective presentations including using awesome backgrounds, engaging your audience, and capturing their attention. It also compares the features of two products, with Product A and Product B each having three listed features.
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIdris Miaus
Makalah ini membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah SAW hingga masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Rasulullah, ilmu berasal dari wahyu dan hadis, kemudian dituliskan. Pada masa Daulah Abbasiyah, terjadi banyak kemajuan termasuk gerakan penerjemahan, perkembangan filsafat, ekonomi, dan keagamaan. Muncul pula banyak ilmuan seperti Abu Hanifah, Imam Mal
Animasi bagus untuk presentasi powerpointIdris Miaus
El documento proporciona dos fuentes de gifs animados de animales y comedia. Las fuentes incluyen sitios web que ofrecen gifs animados de animales y escenas cómicas para su uso y distribución.
Tulang-tulang dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama seperti memberi bentuk tubuh, menopang tubuh, dan melindungi organ dalam. Secara umum tulang dibedakan menjadi tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Tulang-tulang ini dapat mengalami berbagai gangguan seperti patah tulang, artritis, osteoporosis, atau kelainan pada tulang seperti skol
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dan indikator kompetensi dasar menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga macam kekuatan berlakunya UU secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga diuraikan berbagai contoh sikap kritis, bentuk ketaatan, dan upaya-upaya untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, akibat korupsi, contoh kasus korupsi di Indonesia, serta upaya preventif dan represif untuk memberantas korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi dan peraturan pemberantasan korupsi.
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional meliputi keputusan Presiden, UUD 1945, proses pembentukan UU, perpu, PP, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan berakhirnya masa berlaku UU.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang cara mengoperasikan sistem komputer mulai dari cara mengaktifkannya, mematikannya, proses booting, dan jenis-jenis booting. Langkah-langkah untuk mengaktifkan komputer adalah memastikan hardware terpasang, menyambungkan kabel ke stopkontak, menekan tombol power, dan menunggu tampilan desktop. Untuk mematikannya, pengguna disarankan menyimpan file, menutup aplikasi
The document lists common irregular verbs in English and provides their base form, past simple form, past participle form, 3rd person singular form, and present participle/gerund form. There are over 150 irregular verbs included in the table with their various forms.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
2. 2. Memahami berbagai
konstitusi yang pernah
digunakan di Indonesia
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
3. 2.1. Menjelaskan
berbagai konstitusi
yang pernah berlaku
di Indonesia
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
4. 1. Menjelaskan arti konstitusi
2. Menjelaskan nilai konstitusi
3. Menjelaskan sifat konstitusi
4. Menjelaskan fungsi konstitusi
5. Menyebutkan isi muatan
konstitusi
6. Menyebutkan konstitusi yang pernah
berlaku di Indonesia
7. Menjelaskan tentang konstitusi pertama
UUD 1945
8. Menjelaskan konstitusi ke dua
Konstitusi RIS
9. Menjelaskan tentang konstitusi ke
tiga UUD S
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
5. Konstitusi
yang pernah
digunakan di
Indonesia
UUD 1945
1945-1949
Konstitusi RIS
1949-1950
UUDS 1950
1950-1959
UUD 1945
1959-1999
p
e
n
y
i
m
p
a
n
g
a
n
UUD 1945
hasil
amandemen
1999 -
sekarang
Sikap positif
terhadap
pelaksanaan
UUD 1945
hasil
amandemen
6. Menurut pendapat
James
Bryce
C. F.
Strong
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
7. 1. C.F. Strong
Konstitusi adalah
sekumpulan asas-asas yang
mengatur tentang:
a. Kekuasaan pemerintahan
b. Hak-hak dari yang
diperintah
c. Hubungan antara
pemerintah dengan
yang diperintah
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
8. 2. James Bryce
Konstitusi adalah kerangka
negara yang diorganisasikan
dengan dan melalui hukum ,
dimana hukum menetapkan :
a. Pengaturan mengenai
pendirian
lembaga- lembagayang
permanen
b. Fungsi dari lembaga-
lembaga tersebut
c. Hak-hak yang ditetapkan
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
9. Nilai konstitusi
Normatif
Nominal
Semantik
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
10. Nilai normatif
tercermin pada konstitusi
yang tidak hanya berlaku
secara legal, tetapi juga
berlaku dalam kenyataan,
baik secara material, sosial
maupun politik. Jadi
konstitusi haris berlaku
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
11. Nilai Nominal
Suatu konstitusi itu secara
hukum berlaku, tetapi
berlakunya tidak secara
sempurna karena ada
pasal-pasal tertentu yang
pada kenyataannya tidak
berlaku
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
12. Nilai semantik
Konstitusi itu diberi bentuk
sedemikian rupa sehingga
kepentingan penguasa dapat
terpenuhi dengan dalih
melaksanakan konstitusi.
Konstitusi tetap berlaku,
menjadi sandaran, dan
menjadi tempat bergantung,
tetapi praktek berlakunya
menyimpang
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
13. Fleksibel dan
rigidSifat
Konstitusi
Tertulis dan
tidak tertulis
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
14. Fleksibel dan rigid
Dalam Bahasa Indonesia bersrti luwes dan kaku.
Untuk menentukan sifat ini dapat diukur dari :
a. Cara mengubah konstitusi : dengan
mempertimbangkan bahwa
perkembangan zaman terus berlangsung,
sehingga tidak perlu mempersulit perubahan
konstitusi. Konstitusi seperti ini bersifat
fleksibel/luwes. Sedang jika untuk
mengubah konstitusi masih harus
memenuhi persyaratan yang tidak mudah
berarti konstitusi itu bersifat rigid /kaku
b. Konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti
perkembangan zaman, konstitusi
yang fleksibel akan mudah mengikuti
perkembangan zaman. Dan kalau tidak
mudah mengikuti pekembangan zaman
berarti bersifat rigid
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
15. Tertulis dan tidak tertulis
Tertulis jika konstitusi
tersebut ditulis dalam suatu
naskah atau beberapa
naskah.Tidak tertulis
karena ketentuan-
ketentuan yang mengatur
pemerintahan tidak tertulis
dalam suatu naskah, atau
disebut konvensi
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
16. Menurut Joenarto
a. Ditinjau dari tujuannya
Untuk menjamin hak-hak
warga negara dari tindakan
sewenang-wenang penguasa
b. Ditinjau dari penyelenggaraan
pemerintahannya
Untuk dijadikan landasan
struktural penyelenggaraan
pemerintahan menurut suatu
sistem ketatanegaraan yang
telah digambarkan dalam
konstitusi
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
17. A.A.H. Struycken
Sri Sumantri
Miriam Budiardjo
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
18. A.A.H. Struycken
Konstitusi berisi :
a. Hasil perjuangan politik bangsa
diwaktu yang lampau
b. Tingkat-tingkat tertinggi
perkembangan
ketatanegaraan bangsa
c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa
yang hendak diwujudkan
dimasa sekarang dan yang akan
datang
d. Suatu keinginan, dengan nama
ketatanegaraan bangsa
hendak dipimpin
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
19. Sri Sumantri
Konstitusi berisi tiga hal pokok :
a. Adanya jaminan terhadap
hak-hak asasi manusia dan
warga negara
b. Ditetapkan susunan
ketatanegaraan negara
yang bersifat fundamental
c. Adanya pembagian dan
pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga
bersifat fundamental
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
20. Miriam Budiardjo
Setiap UUD memuat ketentuan :
a. Organisasi negara misal
pembagian kekuasaan
legislatif, eksekutif dan
yudikatif
b. Hak-hak asasi manusia
c. Prosedur mengubah UUD
d. Ada kalanya memuat
larangan untuk
mengubah sifat tertentu dari
UUD
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
21. Setelah kalian mempelajari
tentang pengertian, sifat,
nilai, isi muatan dan fungsi
konstitusi, sekarang coba
kalian diskusikan dengan
teman sebangku apakah
UUD 1945 sudah sesuai atau
memenuhi hal-hal diatas.
Kemudian laporkan hasil
diskusi kalian dalam diskusi
kelas yang lebih besar
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
22. UUD 1945
Konstitusi RIS
UUD Sementara
UUD 1945
UUD 1945
amandemen
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
23. Sistem kabinet presidensial artinya
presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan.
Menteri-menteri adalah pembantu
presiden dan bertanggung jawab pada
presiden
Bentuk negara adalah republik artinya
di Indonesia hanya ada satu
pemerintahan negara yakni di tangan
pemerintah pusat
Lembaga tertinggi dan tinggi negara
menurut UUD 1945 sebelum
amandemen :
a. MPR d. DPR
b. Presiden e. BPK
c. DPA f. MA
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
24. Bentuk negara serikat artinya didalam
negara RIS terdapat beberapa negara
bagian
Sistem pemerintahan parlementer
artinya artinya presiden adalah kepala
negara dan bukan kepala
pemerintahan, sedang kepala
pemerintahan dipegang oleh perdana
menteri. Sehingga para menteri
bertangung jawab pada perdana
menteri
Lembaga negara dalam konstitusi RIS :
a. Presiden d. DPR
b. Menteri-menteri e. MA
c. Senat f. Dewan Pengawas
Keuangan
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
25. Bentuk negara Indonesia adalah negara
kesatuan
Sistem pemerintahan yang dianut adalah
sistem parlementer, menteri-menteri
bertanggung jawab pada parlemen / DPR
Lembaga-lembaga negara dalam UUDS:
a. Presiden dan wakil presiden
b. Menteri-menteri
c. Mahkamah agung
d. Dewan Pengawas Keuangan
Dalam UUDS terdapat badan
konstituante yang bertugas untuk
bersama-sama dengan presiden
menetapkan UUD RI yang akan
mengantikan UUDS
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
26. 1. Pada masa ORLA
Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini
belum dilaksanakannya sebagaimana
mestinya. Hal ini dikarenakan
penyelenggaraan pemerintahan
terpusat ditangan presiden dan juga
lemahnya kontrol pengawasan dari DPR
2. Pada masa ORBA
Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini
masih sama pada masa orla yaitu
dominannya kekuasaan seorang
Presiden dan lemahnya pengawasan
dari DPR. Kelemahan juga terletak pada
UUD1945 itu sendiri, karena sifatnya
yang luwes dan fleksibel sehingga
memunculkan berbagai penyimpangan
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
27. Amandemen UUD 1945
1999
2000
2001
2002
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
28. Kelembagaan negara
Pemilihan Umum
Pembatasan kekuasaan
presiden dan wakil
presiden
Memperkuat kedudukan
DPR
Pemerintahan daerah
Ketentuan tentang HAM
yang lebih terinci
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
29. Presiden
MPR
DPR
DPD
BPK
MA
MK
KY
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
30. Mari memilih jawaban yang tepat !
1. CF Strong menyebutkan bahwa konstitusi itu sebagai
sekumpulan asas yang mengatur …
a.kekuasaan pemerintah
b. wewenang lembaga negara
c. membantu para pejabat negara
d. hak dan kewajiban warga negara
2. Fungsi konstitusi ditinjau dari tujuannya yaitu untuk…
a. mengatur tugas lembaga negara
b. menjamin hak-hak warga negara
c. membantu para pejabat negara
d. membatasi kekuasaan pemerintah
3. Pada tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Indonesia menggunakan …
a. UUD S b. UUD Federal c. UUD RIS d. UUD 1945
31. 4. Pada waktu berlaku UUD S Indonesia menganut
sistem pemerintahan …
a. otoriter b. monarchi
c. parlementer d. presidensiil
5. UUD 1945 mengatakan bahwa bentuk negara
republik yaitu negara yang dikepalai oleh seorang …
a. panglima tertinggiTNI b. perdana menteri
c. raja d. presiden
32. Mari menjawab dengan benar!
1. Jelaskan pengertian konstitusi menurut James
Bryce!
2. Apakah isi muatan konstitusi menurut Miriam
Budiardjo!
3. Apakah perbedaan kabinet presidensiil dengan
kabinet parlementer!
4. Bandingkan antara UUD 1945, konstitusi RIS, UUD
S mengenai bentuk negara dan sistem
pemerintahannya!
5. Sebutkan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959!
BACK