SlideShare a Scribd company logo
KONSTITUSI YANG PERNAH
BERLAKU
DI INDONESIA
2. Memahami berbagai
konstitusi yang pernah
digunakan di Indonesia
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
2.1. Menjelaskan
berbagai konstitusi
yang pernah berlaku
di Indonesia
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
1. Menjelaskan arti konstitusi
2. Menjelaskan nilai konstitusi
3. Menjelaskan sifat konstitusi
4. Menjelaskan fungsi konstitusi
5. Menyebutkan isi muatan
konstitusi
6. Menyebutkan konstitusi yang pernah
berlaku di Indonesia
7. Menjelaskan tentang konstitusi pertama
UUD 1945
8. Menjelaskan konstitusi ke dua
Konstitusi RIS
9. Menjelaskan tentang konstitusi ke
tiga UUD S
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
Konstitusi
yang pernah
digunakan di
Indonesia
UUD 1945
1945-1949
Konstitusi RIS
1949-1950
UUDS 1950
1950-1959
UUD 1945
1959-1999
p
e
n
y
i
m
p
a
n
g
a
n
UUD 1945
hasil
amandemen
1999 -
sekarang
Sikap positif
terhadap
pelaksanaan
UUD 1945
hasil
amandemen
Menurut pendapat
James
Bryce
C. F.
Strong
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
1. C.F. Strong
Konstitusi adalah
sekumpulan asas-asas yang
mengatur tentang:
a. Kekuasaan pemerintahan
b. Hak-hak dari yang
diperintah
c. Hubungan antara
pemerintah dengan
yang diperintah
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
2. James Bryce
Konstitusi adalah kerangka
negara yang diorganisasikan
dengan dan melalui hukum ,
dimana hukum menetapkan :
a. Pengaturan mengenai
pendirian
lembaga- lembagayang
permanen
b. Fungsi dari lembaga-
lembaga tersebut
c. Hak-hak yang ditetapkan
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Nilai konstitusi
Normatif
Nominal
Semantik
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Nilai normatif
tercermin pada konstitusi
yang tidak hanya berlaku
secara legal, tetapi juga
berlaku dalam kenyataan,
baik secara material, sosial
maupun politik. Jadi
konstitusi haris berlaku
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Nilai Nominal
Suatu konstitusi itu secara
hukum berlaku, tetapi
berlakunya tidak secara
sempurna karena ada
pasal-pasal tertentu yang
pada kenyataannya tidak
berlaku
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Nilai semantik
Konstitusi itu diberi bentuk
sedemikian rupa sehingga
kepentingan penguasa dapat
terpenuhi dengan dalih
melaksanakan konstitusi.
Konstitusi tetap berlaku,
menjadi sandaran, dan
menjadi tempat bergantung,
tetapi praktek berlakunya
menyimpang
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
Fleksibel dan
rigidSifat
Konstitusi
Tertulis dan
tidak tertulis
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Fleksibel dan rigid
Dalam Bahasa Indonesia bersrti luwes dan kaku.
Untuk menentukan sifat ini dapat diukur dari :
a. Cara mengubah konstitusi : dengan
mempertimbangkan bahwa
perkembangan zaman terus berlangsung,
sehingga tidak perlu mempersulit perubahan
konstitusi. Konstitusi seperti ini bersifat
fleksibel/luwes. Sedang jika untuk
mengubah konstitusi masih harus
memenuhi persyaratan yang tidak mudah
berarti konstitusi itu bersifat rigid /kaku
b. Konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti
perkembangan zaman, konstitusi
yang fleksibel akan mudah mengikuti
perkembangan zaman. Dan kalau tidak
mudah mengikuti pekembangan zaman
berarti bersifat rigid
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Tertulis dan tidak tertulis
Tertulis jika konstitusi
tersebut ditulis dalam suatu
naskah atau beberapa
naskah.Tidak tertulis
karena ketentuan-
ketentuan yang mengatur
pemerintahan tidak tertulis
dalam suatu naskah, atau
disebut konvensi
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
Menurut Joenarto
a. Ditinjau dari tujuannya
Untuk menjamin hak-hak
warga negara dari tindakan
sewenang-wenang penguasa
b. Ditinjau dari penyelenggaraan
pemerintahannya
Untuk dijadikan landasan
struktural penyelenggaraan
pemerintahan menurut suatu
sistem ketatanegaraan yang
telah digambarkan dalam
konstitusi
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
A.A.H. Struycken
Sri Sumantri
Miriam Budiardjo
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 A.A.H. Struycken
Konstitusi berisi :
a. Hasil perjuangan politik bangsa
diwaktu yang lampau
b. Tingkat-tingkat tertinggi
perkembangan
ketatanegaraan bangsa
c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa
yang hendak diwujudkan
dimasa sekarang dan yang akan
datang
d. Suatu keinginan, dengan nama
ketatanegaraan bangsa
hendak dipimpin
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Sri Sumantri
Konstitusi berisi tiga hal pokok :
a. Adanya jaminan terhadap
hak-hak asasi manusia dan
warga negara
b. Ditetapkan susunan
ketatanegaraan negara
yang bersifat fundamental
c. Adanya pembagian dan
pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga
bersifat fundamental
back
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Miriam Budiardjo
Setiap UUD memuat ketentuan :
a. Organisasi negara misal
pembagian kekuasaan
legislatif, eksekutif dan
yudikatif
b. Hak-hak asasi manusia
c. Prosedur mengubah UUD
d. Ada kalanya memuat
larangan untuk
mengubah sifat tertentu dari
UUD
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Setelah kalian mempelajari
tentang pengertian, sifat,
nilai, isi muatan dan fungsi
konstitusi, sekarang coba
kalian diskusikan dengan
teman sebangku apakah
UUD 1945 sudah sesuai atau
memenuhi hal-hal diatas.
Kemudian laporkan hasil
diskusi kalian dalam diskusi
kelas yang lebih besar
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
UUD 1945
Konstitusi RIS
UUD Sementara
UUD 1945
UUD 1945
amandemen
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Sistem kabinet presidensial artinya
presiden sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan.
Menteri-menteri adalah pembantu
presiden dan bertanggung jawab pada
presiden
 Bentuk negara adalah republik artinya
di Indonesia hanya ada satu
pemerintahan negara yakni di tangan
pemerintah pusat
 Lembaga tertinggi dan tinggi negara
menurut UUD 1945 sebelum
amandemen :
a. MPR d. DPR
b. Presiden e. BPK
c. DPA f. MA
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Bentuk negara serikat artinya didalam
negara RIS terdapat beberapa negara
bagian
 Sistem pemerintahan parlementer
artinya artinya presiden adalah kepala
negara dan bukan kepala
pemerintahan, sedang kepala
pemerintahan dipegang oleh perdana
menteri. Sehingga para menteri
bertangung jawab pada perdana
menteri
 Lembaga negara dalam konstitusi RIS :
a. Presiden d. DPR
b. Menteri-menteri e. MA
c. Senat f. Dewan Pengawas
Keuangan
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Bentuk negara Indonesia adalah negara
kesatuan
 Sistem pemerintahan yang dianut adalah
sistem parlementer, menteri-menteri
bertanggung jawab pada parlemen / DPR
 Lembaga-lembaga negara dalam UUDS:
a. Presiden dan wakil presiden
b. Menteri-menteri
c. Mahkamah agung
d. Dewan Pengawas Keuangan
Dalam UUDS terdapat badan
konstituante yang bertugas untuk
bersama-sama dengan presiden
menetapkan UUD RI yang akan
mengantikan UUDS
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
1. Pada masa ORLA
Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini
belum dilaksanakannya sebagaimana
mestinya. Hal ini dikarenakan
penyelenggaraan pemerintahan
terpusat ditangan presiden dan juga
lemahnya kontrol pengawasan dari DPR
2. Pada masa ORBA
Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini
masih sama pada masa orla yaitu
dominannya kekuasaan seorang
Presiden dan lemahnya pengawasan
dari DPR. Kelemahan juga terletak pada
UUD1945 itu sendiri, karena sifatnya
yang luwes dan fleksibel sehingga
memunculkan berbagai penyimpangan
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Amandemen UUD 1945
1999
2000
2001
2002
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Kelembagaan negara
 Pemilihan Umum
 Pembatasan kekuasaan
presiden dan wakil
presiden
 Memperkuat kedudukan
DPR
 Pemerintahan daerah
 Ketentuan tentang HAM
yang lebih terinci
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
 Presiden
 MPR
 DPR
 DPD
 BPK
 MA
 MK
 KY
SK dan KD
Indikator
Peta Konsep
Arti Konstitusi
Nilai Konstitusi
Sifat Konstitusi
Fungsi Konstitusi
Isi Muatan Konstitusi
Konstitusi yang Pernah Berlaku
Konstitusi Pertama
Konstitusi Kedua
Konstitusi Ketiga
Mari memilih jawaban yang tepat !
1. CF Strong menyebutkan bahwa konstitusi itu sebagai
sekumpulan asas yang mengatur …
a.kekuasaan pemerintah
b. wewenang lembaga negara
c. membantu para pejabat negara
d. hak dan kewajiban warga negara
2. Fungsi konstitusi ditinjau dari tujuannya yaitu untuk…
a. mengatur tugas lembaga negara
b. menjamin hak-hak warga negara
c. membantu para pejabat negara
d. membatasi kekuasaan pemerintah
3. Pada tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Indonesia menggunakan …
a. UUD S b. UUD Federal c. UUD RIS d. UUD 1945
4. Pada waktu berlaku UUD S Indonesia menganut
sistem pemerintahan …
a. otoriter b. monarchi
c. parlementer d. presidensiil
5. UUD 1945 mengatakan bahwa bentuk negara
republik yaitu negara yang dikepalai oleh seorang …
a. panglima tertinggiTNI b. perdana menteri
c. raja d. presiden
Mari menjawab dengan benar!
1. Jelaskan pengertian konstitusi menurut James
Bryce!
2. Apakah isi muatan konstitusi menurut Miriam
Budiardjo!
3. Apakah perbedaan kabinet presidensiil dengan
kabinet parlementer!
4. Bandingkan antara UUD 1945, konstitusi RIS, UUD
S mengenai bentuk negara dan sistem
pemerintahannya!
5. Sebutkan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959!
BACK

More Related Content

What's hot

Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Idik Saeful Bahri
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumHamdi Se-Abad
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedyPfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
BappedaLampungUtara
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
nurul khaiva
 
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdSambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
CelvinRamaPratama
 
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
fisika putra
 
1. PASIEN SAFETY.pdf
1. PASIEN SAFETY.pdf1. PASIEN SAFETY.pdf
1. PASIEN SAFETY.pdf
FahryPratama1
 
Dok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptxDok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptx
prayitnomulyani
 
Surat lamaran panwascam
Surat lamaran panwascamSurat lamaran panwascam
Surat lamaran panwascam
Pemdes Seboro Sadang
 
UU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraUU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan Negara
Ade ermawati
 
Lampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpLampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skp
Beni Taryanate
 
aspek hukum haki
aspek hukum  hakiaspek hukum  haki
aspek hukum haki
Sukman Sukman
 
4. instrumen kepegawaian
4. instrumen kepegawaian4. instrumen kepegawaian
4. instrumen kepegawaian
Dian Oktavia
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
Ardi Susanto
 
Daftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidupDaftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidup
sdn2 rogojampi
 
Draf surat kuasa pengambilan gaji
Draf surat kuasa pengambilan gajiDraf surat kuasa pengambilan gaji
Draf surat kuasa pengambilan gaji
Legal Akses
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
Dnr Creatives
 
8.2.1.1 sk penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
8.2.1.1 sk penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat8.2.1.1 sk penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
8.2.1.1 sk penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
Lussi Rabianti
 

What's hot (20)

Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Konsep dasar hukum acara perdata (Idik Saeful Bahri)
 
SK Pengangkatan Advokat
SK Pengangkatan AdvokatSK Pengangkatan Advokat
SK Pengangkatan Advokat
 
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukumKonstitusi negara-dan-negara-hukum
Konstitusi negara-dan-negara-hukum
 
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedyPfid    evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
Pfid evaluasi dan persiapan dak ta 2022 - pak dedy
 
9. sarana tun
9. sarana tun9. sarana tun
9. sarana tun
 
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppdSambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
Sambutan bupati wonosobo acara sosialisasi pedoman penyusunan lkpj dan lppd
 
Kode etik notaris
Kode etik notarisKode etik notaris
Kode etik notaris
 
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
FINAL PEMAPARAN PERMENDAGRI NO. 77 TAHUN 2020_pelaksanaan dan penatausahaan k...
 
1. PASIEN SAFETY.pdf
1. PASIEN SAFETY.pdf1. PASIEN SAFETY.pdf
1. PASIEN SAFETY.pdf
 
Dok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptxDok ren but dan RTL.pptx
Dok ren but dan RTL.pptx
 
Surat lamaran panwascam
Surat lamaran panwascamSurat lamaran panwascam
Surat lamaran panwascam
 
UU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan NegaraUU_17_2003 Keuangan Negara
UU_17_2003 Keuangan Negara
 
Lampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skpLampiran panduan penyusunan skp
Lampiran panduan penyusunan skp
 
aspek hukum haki
aspek hukum  hakiaspek hukum  haki
aspek hukum haki
 
4. instrumen kepegawaian
4. instrumen kepegawaian4. instrumen kepegawaian
4. instrumen kepegawaian
 
Produk Hukum Daerah
Produk Hukum DaerahProduk Hukum Daerah
Produk Hukum Daerah
 
Daftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidupDaftar riwayat hidup
Daftar riwayat hidup
 
Draf surat kuasa pengambilan gaji
Draf surat kuasa pengambilan gajiDraf surat kuasa pengambilan gaji
Draf surat kuasa pengambilan gaji
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
 
8.2.1.1 sk penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
8.2.1.1 sk penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat8.2.1.1 sk penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
8.2.1.1 sk penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
 

Viewers also liked

Pelajaran 2
Pelajaran 2Pelajaran 2
Pelajaran 2
Idris Miaus
 
Pelajaran 12
Pelajaran 12Pelajaran 12
Pelajaran 12
Idris Miaus
 
Pelajaran 10
Pelajaran 10Pelajaran 10
Pelajaran 10
Idris Miaus
 
Pelajaran 11
Pelajaran 11Pelajaran 11
Pelajaran 11
Idris Miaus
 
Peraturan Perpu
Peraturan PerpuPeraturan Perpu
Peraturan Perpu
Idris Miaus
 
Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015
Idris Miaus
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
dinnianggra
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswa
nurulmarkhumah
 
Seni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia pptSeni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia ppt
Idris Miaus
 

Viewers also liked (16)

Pelajaran 4
Pelajaran 4Pelajaran 4
Pelajaran 4
 
Pelajaran 2
Pelajaran 2Pelajaran 2
Pelajaran 2
 
Pelajaran 12
Pelajaran 12Pelajaran 12
Pelajaran 12
 
Pelajaran 10
Pelajaran 10Pelajaran 10
Pelajaran 10
 
Pelajaran 11
Pelajaran 11Pelajaran 11
Pelajaran 11
 
Pelajaran 6
Pelajaran 6Pelajaran 6
Pelajaran 6
 
Pelajaran 3
Pelajaran 3Pelajaran 3
Pelajaran 3
 
Pelajaran 8
Pelajaran 8Pelajaran 8
Pelajaran 8
 
Peraturan Perpu
Peraturan PerpuPeraturan Perpu
Peraturan Perpu
 
Pelajaran 13
Pelajaran 13Pelajaran 13
Pelajaran 13
 
Pelajaran 1
Pelajaran 1Pelajaran 1
Pelajaran 1
 
Pelajaran 7
Pelajaran 7Pelajaran 7
Pelajaran 7
 
Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015Skl un (fisika) 2014 2015
Skl un (fisika) 2014 2015
 
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013Peta konsep spi dan implementasinya 10   17 okt 2013
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswa
 
Seni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia pptSeni.musik manc luar asia ppt
Seni.musik manc luar asia ppt
 

Similar to Pelajaran 5

(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt
MasyithahFauzi
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Ervah Widiantika
 
Hub dasar negara dan konstitusi
Hub dasar negara dan konstitusiHub dasar negara dan konstitusi
Hub dasar negara dan konstitusi
hayui
 
Konstitusi Kewarganegaraan
Konstitusi KewarganegaraanKonstitusi Kewarganegaraan
Konstitusi Kewarganegaraan
Edwin Rhema Adisetya
 
Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusi
yamega
 
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Idris Miaus
 
Htn
HtnHtn
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma NingrumTik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
delliakusuma
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
Rifin Sugiarto
 
PKN Kd 4.1
PKN Kd 4.1PKN Kd 4.1
PKN Kd 4.1
Andi Widya
 
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi   p knHubungan dasar negara dengan konstitusi   p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
vyahadi
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptx
Mardhyana
 
Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2
rizki rach
 
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
Meita Purnamasari
 
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxSoal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
RezaOktaviaPutra
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Rizza Magfira
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAar00927
 

Similar to Pelajaran 5 (20)

45907854 makalah
45907854 makalah45907854 makalah
45907854 makalah
 
(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt(konstitusi).ppt
(konstitusi).ppt
 
Hubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusiHubungan dasar negara dan konstitusi
Hubungan dasar negara dan konstitusi
 
Hub dasar negara dan konstitusi
Hub dasar negara dan konstitusiHub dasar negara dan konstitusi
Hub dasar negara dan konstitusi
 
Konstitusi Kewarganegaraan
Konstitusi KewarganegaraanKonstitusi Kewarganegaraan
Konstitusi Kewarganegaraan
 
Pengertian konstitusi
Pengertian konstitusiPengertian konstitusi
Pengertian konstitusi
 
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
Bab 6 konstitusi Pkn kelas 8
 
Htn
HtnHtn
Htn
 
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma NingrumTik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
Tik tugas ke-5 Dellia Kusuma Ningrum
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
 
Pancasila
PancasilaPancasila
Pancasila
 
PKN Kd 4.1
PKN Kd 4.1PKN Kd 4.1
PKN Kd 4.1
 
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi   p knHubungan dasar negara dengan konstitusi   p kn
Hubungan dasar negara dengan konstitusi p kn
 
versi panjang.pptx
versi panjang.pptxversi panjang.pptx
versi panjang.pptx
 
Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2Bahan pancasila 2
Bahan pancasila 2
 
Konstitusi
KonstitusiKonstitusi
Konstitusi
 
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docxSoal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
Soal Latihan Bab 3--M.Rava.M..8B.docx
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIAKONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
KONSTITUSI DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
 

More from Idris Miaus

Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
Idris Miaus
 
Materi ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix JeparaMateri ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix Jepara
Idris Miaus
 
Dampak globalisasi
Dampak  globalisasiDampak  globalisasi
Dampak globalisasi
Idris Miaus
 
Cat
CatCat
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIlmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Idris Miaus
 
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpointAnimasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
Idris Miaus
 
Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8
Idris Miaus
 
Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8
Idris Miaus
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
Idris Miaus
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
Idris Miaus
 
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
Idris Miaus
 
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Idris Miaus
 
Bab 1 tik tugas aik 2
Bab 1 tik tugas aik 2Bab 1 tik tugas aik 2
Bab 1 tik tugas aik 2
Idris Miaus
 
Irregular verb-list ENGLISH
Irregular verb-list ENGLISHIrregular verb-list ENGLISH
Irregular verb-list ENGLISH
Idris Miaus
 
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemenBab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemenIdris Miaus
 

More from Idris Miaus (15)

Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
 
Materi ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix JeparaMateri ukir kelas_ix Jepara
Materi ukir kelas_ix Jepara
 
Dampak globalisasi
Dampak  globalisasiDampak  globalisasi
Dampak globalisasi
 
Cat
CatCat
Cat
 
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIlmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hd
 
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpointAnimasi bagus untuk presentasi powerpoint
Animasi bagus untuk presentasi powerpoint
 
Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8Sistem gerak pada manusia kelas 8
Sistem gerak pada manusia kelas 8
 
Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8Pelajaran 11Pkn kelas 8
Pelajaran 11Pkn kelas 8
 
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
pelajaran 12 KASUS KORUPSI Pkn kelas 8
 
Proses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundangProses pembuatan peraturan perundang
Proses pembuatan peraturan perundang
 
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
SISTEM PENCERNAAN KELAS 8
 
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
Soal mtk idris MATEMATIKA KELAS 8
 
Bab 1 tik tugas aik 2
Bab 1 tik tugas aik 2Bab 1 tik tugas aik 2
Bab 1 tik tugas aik 2
 
Irregular verb-list ENGLISH
Irregular verb-list ENGLISHIrregular verb-list ENGLISH
Irregular verb-list ENGLISH
 
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemenBab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
Bab 8 sikap positif terhadap uud 1945 hasil amandemen
 

Recently uploaded

Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
inganahsholihahpangs
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
jodikurniawan341
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
NiaTazmia2
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
akram124738
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
DinaSetiawan2
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
PikeKusumaSantoso
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
asepridwan50
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
junarpudin36
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 

Recently uploaded (20)

Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdfSeminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
Seminar Pendidikan PPG Filosofi Pendidikan.pdf
 
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakatPPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
PPT LANDASAN PENDIDIKAN.pptx tentang hubungan sekolah dengan masyarakat
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdekaSOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
SOAL ASAS SENI MUSIK kelas 2 semester 2 kurikulum merdeka
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptxObservasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
Observasi-Kelas-oleh-Kepala-Sekolah.pptx
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos ValidasiAksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
Aksi Nyata Merdeka Belajar Lolos Validasi
 
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
2. PEMBELAJARAN YANG MENGUATKAN TRANSISI PAUD-SD Merancang Instrumen Asesmen ...
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
1 Kisi-kisi PAT Sosiologi Kelas X -www.kherysuryawan.id.docx
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdfRANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 

Pelajaran 5

  • 2. 2. Memahami berbagai konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 3. 2.1. Menjelaskan berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 4. 1. Menjelaskan arti konstitusi 2. Menjelaskan nilai konstitusi 3. Menjelaskan sifat konstitusi 4. Menjelaskan fungsi konstitusi 5. Menyebutkan isi muatan konstitusi 6. Menyebutkan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia 7. Menjelaskan tentang konstitusi pertama UUD 1945 8. Menjelaskan konstitusi ke dua Konstitusi RIS 9. Menjelaskan tentang konstitusi ke tiga UUD S SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 5. Konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia UUD 1945 1945-1949 Konstitusi RIS 1949-1950 UUDS 1950 1950-1959 UUD 1945 1959-1999 p e n y i m p a n g a n UUD 1945 hasil amandemen 1999 - sekarang Sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945 hasil amandemen
  • 6. Menurut pendapat James Bryce C. F. Strong SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 7. 1. C.F. Strong Konstitusi adalah sekumpulan asas-asas yang mengatur tentang: a. Kekuasaan pemerintahan b. Hak-hak dari yang diperintah c. Hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah back SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 8. 2. James Bryce Konstitusi adalah kerangka negara yang diorganisasikan dengan dan melalui hukum , dimana hukum menetapkan : a. Pengaturan mengenai pendirian lembaga- lembagayang permanen b. Fungsi dari lembaga- lembaga tersebut c. Hak-hak yang ditetapkan back SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 9.  Nilai konstitusi Normatif Nominal Semantik SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 10.  Nilai normatif tercermin pada konstitusi yang tidak hanya berlaku secara legal, tetapi juga berlaku dalam kenyataan, baik secara material, sosial maupun politik. Jadi konstitusi haris berlaku back SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 11.  Nilai Nominal Suatu konstitusi itu secara hukum berlaku, tetapi berlakunya tidak secara sempurna karena ada pasal-pasal tertentu yang pada kenyataannya tidak berlaku back SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 12.  Nilai semantik Konstitusi itu diberi bentuk sedemikian rupa sehingga kepentingan penguasa dapat terpenuhi dengan dalih melaksanakan konstitusi. Konstitusi tetap berlaku, menjadi sandaran, dan menjadi tempat bergantung, tetapi praktek berlakunya menyimpang SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 13. Fleksibel dan rigidSifat Konstitusi Tertulis dan tidak tertulis SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 14.  Fleksibel dan rigid Dalam Bahasa Indonesia bersrti luwes dan kaku. Untuk menentukan sifat ini dapat diukur dari : a. Cara mengubah konstitusi : dengan mempertimbangkan bahwa perkembangan zaman terus berlangsung, sehingga tidak perlu mempersulit perubahan konstitusi. Konstitusi seperti ini bersifat fleksibel/luwes. Sedang jika untuk mengubah konstitusi masih harus memenuhi persyaratan yang tidak mudah berarti konstitusi itu bersifat rigid /kaku b. Konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan zaman, konstitusi yang fleksibel akan mudah mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau tidak mudah mengikuti pekembangan zaman berarti bersifat rigid back SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 15.  Tertulis dan tidak tertulis Tertulis jika konstitusi tersebut ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah.Tidak tertulis karena ketentuan- ketentuan yang mengatur pemerintahan tidak tertulis dalam suatu naskah, atau disebut konvensi SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 16. Menurut Joenarto a. Ditinjau dari tujuannya Untuk menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang penguasa b. Ditinjau dari penyelenggaraan pemerintahannya Untuk dijadikan landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang telah digambarkan dalam konstitusi SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 17. A.A.H. Struycken Sri Sumantri Miriam Budiardjo SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 18.  A.A.H. Struycken Konstitusi berisi : a. Hasil perjuangan politik bangsa diwaktu yang lampau b. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa c. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan dimasa sekarang dan yang akan datang d. Suatu keinginan, dengan nama ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin back SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 19.  Sri Sumantri Konstitusi berisi tiga hal pokok : a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara b. Ditetapkan susunan ketatanegaraan negara yang bersifat fundamental c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental back SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 20.  Miriam Budiardjo Setiap UUD memuat ketentuan : a. Organisasi negara misal pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif b. Hak-hak asasi manusia c. Prosedur mengubah UUD d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 21.  Setelah kalian mempelajari tentang pengertian, sifat, nilai, isi muatan dan fungsi konstitusi, sekarang coba kalian diskusikan dengan teman sebangku apakah UUD 1945 sudah sesuai atau memenuhi hal-hal diatas. Kemudian laporkan hasil diskusi kalian dalam diskusi kelas yang lebih besar SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 22. UUD 1945 Konstitusi RIS UUD Sementara UUD 1945 UUD 1945 amandemen SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 23.  Sistem kabinet presidensial artinya presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menteri-menteri adalah pembantu presiden dan bertanggung jawab pada presiden  Bentuk negara adalah republik artinya di Indonesia hanya ada satu pemerintahan negara yakni di tangan pemerintah pusat  Lembaga tertinggi dan tinggi negara menurut UUD 1945 sebelum amandemen : a. MPR d. DPR b. Presiden e. BPK c. DPA f. MA SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 24.  Bentuk negara serikat artinya didalam negara RIS terdapat beberapa negara bagian  Sistem pemerintahan parlementer artinya artinya presiden adalah kepala negara dan bukan kepala pemerintahan, sedang kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Sehingga para menteri bertangung jawab pada perdana menteri  Lembaga negara dalam konstitusi RIS : a. Presiden d. DPR b. Menteri-menteri e. MA c. Senat f. Dewan Pengawas Keuangan SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 25.  Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan  Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab pada parlemen / DPR  Lembaga-lembaga negara dalam UUDS: a. Presiden dan wakil presiden b. Menteri-menteri c. Mahkamah agung d. Dewan Pengawas Keuangan Dalam UUDS terdapat badan konstituante yang bertugas untuk bersama-sama dengan presiden menetapkan UUD RI yang akan mengantikan UUDS SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 26. 1. Pada masa ORLA Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini belum dilaksanakannya sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan penyelenggaraan pemerintahan terpusat ditangan presiden dan juga lemahnya kontrol pengawasan dari DPR 2. Pada masa ORBA Pelaksanaan UUD 1945 pada masa ini masih sama pada masa orla yaitu dominannya kekuasaan seorang Presiden dan lemahnya pengawasan dari DPR. Kelemahan juga terletak pada UUD1945 itu sendiri, karena sifatnya yang luwes dan fleksibel sehingga memunculkan berbagai penyimpangan SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 27.  Amandemen UUD 1945 1999 2000 2001 2002 SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 28.  Kelembagaan negara  Pemilihan Umum  Pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden  Memperkuat kedudukan DPR  Pemerintahan daerah  Ketentuan tentang HAM yang lebih terinci SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 29.  Presiden  MPR  DPR  DPD  BPK  MA  MK  KY SK dan KD Indikator Peta Konsep Arti Konstitusi Nilai Konstitusi Sifat Konstitusi Fungsi Konstitusi Isi Muatan Konstitusi Konstitusi yang Pernah Berlaku Konstitusi Pertama Konstitusi Kedua Konstitusi Ketiga
  • 30. Mari memilih jawaban yang tepat ! 1. CF Strong menyebutkan bahwa konstitusi itu sebagai sekumpulan asas yang mengatur … a.kekuasaan pemerintah b. wewenang lembaga negara c. membantu para pejabat negara d. hak dan kewajiban warga negara 2. Fungsi konstitusi ditinjau dari tujuannya yaitu untuk… a. mengatur tugas lembaga negara b. menjamin hak-hak warga negara c. membantu para pejabat negara d. membatasi kekuasaan pemerintah 3. Pada tanggal 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Indonesia menggunakan … a. UUD S b. UUD Federal c. UUD RIS d. UUD 1945
  • 31. 4. Pada waktu berlaku UUD S Indonesia menganut sistem pemerintahan … a. otoriter b. monarchi c. parlementer d. presidensiil 5. UUD 1945 mengatakan bahwa bentuk negara republik yaitu negara yang dikepalai oleh seorang … a. panglima tertinggiTNI b. perdana menteri c. raja d. presiden
  • 32. Mari menjawab dengan benar! 1. Jelaskan pengertian konstitusi menurut James Bryce! 2. Apakah isi muatan konstitusi menurut Miriam Budiardjo! 3. Apakah perbedaan kabinet presidensiil dengan kabinet parlementer! 4. Bandingkan antara UUD 1945, konstitusi RIS, UUD S mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahannya! 5. Sebutkan isi Dekret Presiden 5 Juli 1959! BACK