Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan juga menjelaskan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan."
Dokumen tersebut membahas tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi Pertama (UUD 1945), Konstitusi Kedua (Konstitusi RIS), dan Konstitusi Ketiga (UUDS 1950). Dijelaskan pula perbedaan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan lembaga-lembaganya.
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional meliputi keputusan Presiden, UUD 1945, proses pembentukan UU, perpu, PP, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan berakhirnya masa berlaku UU.
Dokumen tersebut membahas tentang tata urutan peraturan perundang-undangan nasional mulai dari UUD 1945 hingga peraturan daerah dan juga menjelaskan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan."
Dokumen tersebut membahas tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu Konstitusi Pertama (UUD 1945), Konstitusi Kedua (Konstitusi RIS), dan Konstitusi Ketiga (UUDS 1950). Dijelaskan pula perbedaan sistem pemerintahan, bentuk negara, dan lembaga-lembaganya.
Proses pembuatan peraturan perundang-undangan Nasional meliputi keputusan Presiden, UUD 1945, proses pembentukan UU, perpu, PP, keputusan Presiden, peraturan daerah, dan berakhirnya masa berlaku UU.
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu proses pembentukan dan hasilnya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses pembentukannya melibatkan berbagai lembaga neg
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Sandy Andaru
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. UUD 1945 dijadikan konstitusi negara setelah proklamasi kemerdekaan. Lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 meliputi MPR, Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan daerah (PERDA) dalam kerangka otonomi daerah dan NKRI. Pembahasan mencakup jenis dan bentuk produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum daerah, perda inisiatif, dan legal drafting.
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
Analisis standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan SD kelas V semester 1 membahas pengertian dan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Dokumen ini menjelaskan konsep, ciri-ciri, manfaat, dan contoh peraturan perundang-undangan serta nilai moral yang mendasarinya.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, mulai dari kedudukan UUD 1945, tata urutan perundang-undangan, proses penyusunan peraturan, lembaga-lembaga terkait, dan upaya pemberantasan korupsi.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, contoh kasus korupsi seperti kasus Depkes pada tahun 2009 dan kasus pengemplang dana pajak pada tahun 2010, serta upaya pencegahan dan penanganan korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi."
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat, jenis, hierarki, dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan memiliki dua pengertian yaitu proses pembentukan dan hasilnya. Jenis-jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Proses pembentukannya melibatkan berbagai lembaga neg
Bagan proses pembentukan_dan_perubahanDhani Irawan
Bagan menjelaskan proses pembentukan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dimulai dari perencanaan melalui Prolegnas, pengusulan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan Presiden, pengesahan menjadi undang-undang oleh Presiden, serta ketentuan penarikan dan penundaan pengesahan.
Peraturan perundang-undangan membahas hakikat hukum, tujuan hukum, wilayah hukum, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia, serta penyusunan dan unsur-unsur peraturan perundang-undangan."
Lembaga lembaga negara pasca amandemen uud 1945Sandy Andaru
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan lembaga-lembaga negara di Indonesia. UUD 1945 dijadikan konstitusi negara setelah proklamasi kemerdekaan. Lembaga-lembaga negara sebelum dan sesudah amendemen UUD 1945 meliputi MPR, Presiden, DPR, dan lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan daerah (PERDA) dalam kerangka otonomi daerah dan NKRI. Pembahasan mencakup jenis dan bentuk produk hukum daerah, prosedur penyusunan produk hukum daerah, perda inisiatif, dan legal drafting.
Ppt peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerahCha-cha Taulanys
Analisis standar kompetensi pendidikan kewarganegaraan SD kelas V semester 1 membahas pengertian dan pentingnya memahami peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan daerah. Dokumen ini menjelaskan konsep, ciri-ciri, manfaat, dan contoh peraturan perundang-undangan serta nilai moral yang mendasarinya.
Dokumen tersebut membahas tentang peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, mulai dari kedudukan UUD 1945, tata urutan perundang-undangan, proses penyusunan peraturan, lembaga-lembaga terkait, dan upaya pemberantasan korupsi.
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasana, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.
Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, contoh kasus korupsi seperti kasus Depkes pada tahun 2009 dan kasus pengemplang dana pajak pada tahun 2010, serta upaya pencegahan dan penanganan korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi."
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga kekuatan berlakunya undang-undang yaitu yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga dijelaskan berbagai contoh bentuk ketaatan terhadap undang-undang dalam kehidupan sehari-hari, sekolah, dan masyarakat serta usaha-usaha pemerintah dan masyarakat untuk meningkat
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian nilai secara umum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara Indonesia. Dokumen menjelaskan definisi nilai, jenis-nilai, dan uraian mengenai nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan.
Peta konsep spi dan implementasinya 10 17 okt 2013dinnianggra
Dokumen tersebut merupakan peta konsep sistem politik Indonesia yang membahas:
1. Pengertian sistem politik dan ciri-ciri umum sistem politik
2. Klasifikasi sistem politik seperti sistem tradisional, totalitarian, dan demokrasi
3. Demokrasi sebagai salah satu sistem politik yang didasarkan pada keinginan rakyat
Dokumen tersebut berisi daftar materi pelajaran Fisika untuk UN SMA tahun 2014-2015. Materi-materi tersebut meliputi besaran fisika, sifat zat, suhu dan kalor, gerak, energi, tekanan, gelombang bunyi, cahaya, listrik statis dan dinamis, magnet, induksi elektromagnetik, tata surya, atom dan molekul, larutan asam basa, kimia zat dan perubahannya, bahan kimia dalam produk, bahan ad
Peta konsep ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menjelaskan pengertian, ciri-ciri, macam-macam, hakikat, dan prinsip-prinsip demokrasi."
Musik Barat memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan berbagai zaman, mulai dari Zaman Kuno dengan musik Gregorian, Zaman Renaisans dengan perkembangan poliponik, Zaman Barok dengan gaya baru instrumen dan bentuk seperti opera, hingga zaman-zaman selanjutnya seperti Klasik, Romantis, dan Impresionisme dengan ciri khas masing-masing zaman. Musik Barat dipengaruhi perkembangan gereja dan sosial budaya masyarakat
Indikator
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dan kompetensi dasar pelajaran sejarah yang meliputi pengertian amandemen UUD 1945, dasar pemikiran amandemen, tujuan amandemen, ketentuan cara amandemen, hasil amandemen, dan arti penting amandemen bagi bangsa Indonesia.
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Aman
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia, termasuk empat kali amandemen yang dilakukan, perubahan kedudukan lembaga-lembaga negara akibat amandemen tersebut, serta mekanisme perubahan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep, materi muatan, kedudukan, fungsi, dan tujuan konstitusi negara. Juga membahas mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta hasil-hasilnya.
Dokumen tersebut membahas tentang amandemen UUD 1945 Indonesia, termasuk alasan-alasan perlunya amandemen, tujuan dari amandemen yang dilakukan, dan ringkasan dari empat kali amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan.
Dokumen tersebut membahas evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah, khususnya mengenai status penyusunan 32 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan 10 Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta implikasinya terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, di antaranya mengenai persyaratan pendirian partai politik, organisasi partai politik, pergantian kepengurusan, dan penyelesaian perselisihan internal partai politik.
Proses Terbentuknya Suprastruktur Pemerintahan RI:
Perkembangan NKRI dalam Periode-periode
1. UUD 1945 (1) 18 Agustus -27 Des 1945
2. Konstitusi RIS 1949 : 27 Des 1949- 17 Agust 1950
3. UUD Seemnetara 1950: 17 Agust 1950 – 5 Juli 1959
4. UUD 1945 (II) : 5 Juli 1959 – 2002
5. UUD Negara Republik Indonesia 1945 (III) : 2002 - sekarang
(Negara dan Konstitusi, Prof. Dr. AT Sugito, SH. MM : 20)
1. Dokumen tersebut membahas tentang proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mulai dari latar belakang, tujuan, dasar hukum, dan hasil perubahan. 2. Secara khusus dijelaskan mengenai perubahan wewenang lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, dan Mahkamah Agung. 3. Perubahan ini bertujuan untuk menyempurnakan ketentuan dasar negara sesuai dengan perkembangan
Lembaga-lembaga negara Indonesia meliputi lembaga legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (Presiden), yudikatif (MA dan MK), serta lembaga inspektif (BPK) dan moneter (BI). Masing-masing lembaga memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum proses amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia secara bertahap dari tahun 1998 hingga 2002. Proses amandemen dilakukan untuk mengurangi kewenangan presiden, mempertegas otonomi daerah, menambah hak asasi manusia, dan mengatur lebih jelas tentang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara keseluruhan, amandemen tersebut memperkuat sistem demokrasi, o
Struktur kelembagaan negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945 mengalami perubahan. Sebelumnya, MPR memiliki kekuasaan tak terbatas sebagai lembaga tertinggi negara. Presiden dipilih dan diberhentikan oleh MPR. Sedangkan sesudah amandemen, kekuasaan MPR dibatasi dan Presiden serta Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. DPR memperoleh kekuatan lebih besar dalam membentuk undang-und
This document provides tips for making effective presentations including using awesome backgrounds, engaging your audience, and capturing their attention. It also compares the features of two products, with Product A and Product B each having three listed features.
Ilmu pengetahuan masa d. abbasiah makalah hdIdris Miaus
Makalah ini membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Rasulullah SAW hingga masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Rasulullah, ilmu berasal dari wahyu dan hadis, kemudian dituliskan. Pada masa Daulah Abbasiyah, terjadi banyak kemajuan termasuk gerakan penerjemahan, perkembangan filsafat, ekonomi, dan keagamaan. Muncul pula banyak ilmuan seperti Abu Hanifah, Imam Mal
Animasi bagus untuk presentasi powerpointIdris Miaus
El documento proporciona dos fuentes de gifs animados de animales y comedia. Las fuentes incluyen sitios web que ofrecen gifs animados de animales y escenas cómicas para su uso y distribución.
Tulang-tulang dalam tubuh manusia memiliki beberapa fungsi utama seperti memberi bentuk tubuh, menopang tubuh, dan melindungi organ dalam. Secara umum tulang dibedakan menjadi tulang tengkorak, tulang anggota badan, dan tulang anggota gerak. Tulang-tulang ini dapat mengalami berbagai gangguan seperti patah tulang, artritis, osteoporosis, atau kelainan pada tulang seperti skol
Dokumen tersebut membahas tentang standar kompetensi dan indikator kompetensi dasar menaati peraturan perundang-undangan nasional. Terdapat penjelasan mengenai tiga macam kekuatan berlakunya UU secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Juga diuraikan berbagai contoh sikap kritis, bentuk ketaatan, dan upaya-upaya untuk meningkatkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dokumen tersebut membahas tentang kasus korupsi dan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, meliputi pengertian korupsi, akibat korupsi, contoh kasus korupsi di Indonesia, serta upaya preventif dan represif untuk memberantas korupsi seperti pembentukan lembaga anti korupsi dan peraturan pemberantasan korupsi.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang cara mengoperasikan sistem komputer mulai dari cara mengaktifkannya, mematikannya, proses booting, dan jenis-jenis booting. Langkah-langkah untuk mengaktifkan komputer adalah memastikan hardware terpasang, menyambungkan kabel ke stopkontak, menekan tombol power, dan menunggu tampilan desktop. Untuk mematikannya, pengguna disarankan menyimpan file, menutup aplikasi
The document lists common irregular verbs in English and provides their base form, past simple form, past participle form, 3rd person singular form, and present participle/gerund form. There are over 150 irregular verbs included in the table with their various forms.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
2. STANDAR
KOMPETENSI
2. Memahami berbagai
konstitusi yang pernah
digunakan di Indonesia
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
3. Kompetensi dasar
2.3. Menunjukan hasil-hasil
amandemen UUD 1945
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
4. Indikator
1. Menjelaskan pengertian
amandemen UUD 1945
2. Menjelaskan dasar pemikiran untuk
melakukan perubahan terhadap
UUD 1945
3. Menyebutkan tujuan perubahan
UUD 1945
4. Menyebutkan ketentuan-ketentuan
cara perubahan UUD 1945
5. Menyebutkan hasil perubahan
UUD 1945
6. Menjelaskan arti penting
amandemen UUD 1945 bagi bangsa
Indonesia
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
5. Pengertian amandemen
UUD 1945
Amandemen berasal dari b.
Inggris amendement yang
berarti perubahan
Amandemen UUD 1945 berarti
perubahan terhadap pasal-pasal
UUD 1945 untuk disesuaikan
perkembangan masyarakat
Indonesia
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
6. Dasar pemikiran
amandemen UUD 1945
UUD 1945 memberikan kekuasaan
yang sangat besar pada presiden
yang meliputi kekuasaan eksekutif
dan legislatif, khususnya dalam
membentuk UU
UUD 1945 mengandung pasal-
pasal yang terlalu luwes (f leksibel)
sehingga dapat menimbulkan lebih
dari satu tafsir (multi tafsir)
Kedudukan penjelasan UUD 1945
sering kali diperlakukan dan
mempunyai kekuatan hukum
seperti pasal-pasal (batang tubuh)
UUD 1945
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
7. Tujuan amandemen UUD
1945
Menyempurnakan aturan dasar mengenai
tatanan negara dalam mencapai tujuan
nasional dan memperkukuh NKRI
Menyempurnakan aturan dasar mengenai
jaminan dan pelaksanaan kedaulatan
rakyat serta memperluas partisipasi rakyat
agar sesuai perkembangan demokrasi
Menyempurnakan aturan dasar mengenai
jaminan dan perlindungan HAM agar
sesuai dengan perkembangan paham HAM
dan peradaban umat manusia yang
merupakan syarat bagi negara hukum yang
tercantum dalam UUD 1945
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
8. Lanjutan
Menyempurnakan aturan dasar
penyelenggaraan negara secara
demokratis dan modern
Melengkapi aturan dasar yang sangat
penting dalam penyelenggaraan
negara bagi eksistensi negara dan
perjuangan negaramewujudkan
demokrasi, seperti pengaturan wilayah
negara dan pemilu
Menyempurnakan aturan dasar
mengenai kehidupan berbangsa dan
bernegara sesuai perkembangan
zaman dan kebutuhan bangsa
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
9. Cara amandemen
UUD 1945
Pasal 37 UUD 1945 sebelum
amandemen
Tap MPR no. II/MPR/1999
Pasal 37 UUD 1945 setelah
amandemen
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
10. Pasal 37 UUD 1945
sebelum amandemen
Menurut pasal ini, perubahan
UUD ini sah apabila :
Sidang dihadiri oleh kuorum
sidang minimal 2/3 anggota MPR
dan disetujui oleh minimal 2/3 dari
jumlah anggota yang hadir. Jika
didasarkan atas hitungan
matematis dapat dikatakan bahwa
keabsahan perubahan UUD itu
kurang dari 50% dari seluruh
anggota MPR setuju. Hal ini dapat
diklasifikasikan sebagai cara yang
mudah
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
11. Tap MPR No. II/MPR/1999
Tentang tatatertib MPR
Tap ini digunakan majelis sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya, termasuk
melaksanakan perubahan UUD. Dalam pasal 29 Tap
ini membahas materi-materi dalam sidang MPR,
tingkat pembicaraan itu adalah sebagai berikut:
*Tingkat I : Pembahasan oleh badan pekerja majelis
terhadap bahan-bahan yang masuk. Hasil pada
tingkatan ini adalah rancangan ketetapan/keputusan
majelis
*Tingkat II : Pembahasan oleh rapat paripurna majelis
yang di dahului oleh penjelasan pimpinan dan
dilanjutkan oleh pandangan umum fraksi-fraksi
*Tingkat III: Pembahasan oleh komisi dan panitia ad
hoq majelis terhadap senua hasil pembicaraan tingkat
I dan II, hasilnya merupakan rancangan ketetapan
dan keputusan majelis
*Tingkat IV: Pengambilan keputusan oleh rapat
paripurna majelis setelah mendapat laporan dari
pimpinan komisi/ panitia ad hoq jika perlu kata akhir
fraksi
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
12. Pasal 37 UUD 1945 setelah
diamandemen
Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang
MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3
dari jumlah anggota MPR. Keputusan untuk
mengubah pasal-pasal tersebut dilakukan
dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50%
ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR.
Jadi tercapainya kuorum dihitung dari jumlah
seluruh anggota MPR bukan jumlah anggota
MPR yang hadir.
Dalam pasal ini juga diatur tentang tahapan
usulan perubahan UUD. Usulan perubahan
UUD dapat disidangkan apabila diusulkan
sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota
majelis. Usulan tersebut diajukan secara tertulis
dan jelas bagian mana yang diusulkan. Yang
tidak boleh diubah adalah bentuk negara
kesatuan Republik Indonesia
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
13. Hasil perubahan
UUD 1945
Perubahan pertama
19 Oktober 1999
Perubahan ke tiga
9 November 2001
Perubahan ke dua
18 Agustus 2000
Perubahan ke empat
10 agustus 2002
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
14. Perubahan pertama
Pasal 5 ayat (1)
Pasal 7
Pasal 9
Pasal 13 ayat (2, 3)
Pasal 14 ayat (1, 2)
Pasal 15
Pasal 17 ayat (2, 3)
Pasal 20 ayat (1,2,3,4)
Pasal 21 back
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
15. Perubahan ke dua
Pasal 18 ayat (1,2,3,4,5,6,7) * Pasal 28 C ayat (1,2)
Pasal 18A ayat (1,2) * Pasal 28 D
ayat (1,2,3,4)
Pasal 18B ayat (1,2) * Pasal 28 E
ayat ( 1,2,3)
Pasal 19 ayat (1,2,3) * Pasal 28 F
Pasal 20 ayat (5) * Pasal 28 G ayat (1,2)
Pasal 20A ayat ( 1,2,3,4) * Pasal 28 H ayat (1,2,3,4)
Pasal 22A * Pasal 28 I
ayat ( 1,2,3,4,5)
Pasal 22B * Pasal 28 J
ayat ( 1,2)
Pasal 25A * Pasal 30 ayat
( 1,2,3,4,5)
Pasal 26 ayat (2, 3) * Pasal 36 A
Pasal 27 ayat (3) * Pasal 36 B
Pasal 28A * Pasal 36 C
Pasal 28B ayat (1,2)
back
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
16. Perubahan ke tiga
Pasal 1 ayat (2,3) * Pasal 23 ayat
(1,2,3)
Pasal 3 ayat (1,2,3) * Pasal 23A
Pasal 6 ayat ( 1,2) * Pasal 23C
Pasal 6A ayat (1,2,3,5) * Pasal 23 E ayat
(1,2,3)
Pasal 7A *
Pasal 23F ayat (1,2)
Pasal 7B ayat (1,2,3,4,5,6,7) * Pasal 23G ayat
(1,2)
Pasal 7C * Pasal 24 ayat
(1,2)
Pasal 8 ayat (1,2) * Pasal 24A ayat
( 1,2,3,4,5)
Pasal 11 ayat (2,3) * Pasal 24B ayat
( 1,2,3,4)
Pasal 17 ayat (4) * Pasal 24C ayat
(1,2,3,4,5,6)
Pasal 22C ayat (1,2,3,4)
Pasal 22D ayat (1,2,3,4)
Pasal 22 E ayat (1,2,3,4,5,6) back
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
17. Perubahan ke empat
Pasal 2 ayat (1)
Pasal 6A ayat (4)
Pasal 8 ayat (3)
Pasal 11 ayat (1)
Pasal 16
Pasal 23B
Pasal 23D
Pasal 24 ayat (3)
Pasal 31 ayat (1,2,3,4,5)
Pasal 23 ayat (1,2)
Pasal 33 ayat (4,5)
Pasal 34 ayat (1,2,3,4)
Pasal 37 ayat (1,2,3,4,5)
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
18. Perubahan UUD 1945 dapat
dikelompokan menjadi tiga :
Pencabutan/penghapusan
beberapa ketentuan
Menambah ketentuan/ lembaga
baru
Modifikasi terhadap ketentuan /
lembaga lama
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
19. Ketentuan yang dicabut
MPR bukan lagi lembaga tertinggi
negara melainkan lembaga tinggi
negara.
Kekuasaan pembentukan UU tidak
lagi ditangan presiden melainkan
ditangan DPR, Kekuasaan presiden
dalam hal pengangkatan dan
penerimaan duta dan konsul serta
pemberian amnesti dan abolisi juga
harus dengan pertimbangan DPR.
Sedang dalam hal pemberian grasi
dan rehabilitasi harus
memperhatikan pertimbangan MA
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
20. Ketentuan tambahan/
lembaga baru
DPD diatur dalam pasal 22C,22D
UUD 1945
Mahkamah konstitusi diatur dalam
pasal 24C
Komisi yudisial diatur dalam pasal
24B
Pemilihan umum yang sebelumnya
diatur oleh UU sekarang diatur
langsung dalam bab baru yaitu bab
VIIB UUD 1945 pasal 22E
Bank central yang sebelumnya
diatur dalam UU, sekarang diatur
dalam pasal 23D UUD 1945
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
21. Modifikasi terhadap
ketentuan/lembaga lama
Reposisi MPR yang merupakan
modifikasi dari ketentuan lama diatur
dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945
Pemilihan presiden dan wakil presiden
secara langsung oleh rakyat,
sebelumnya dipilih oleh MPR
Ketentuan tentang HAM sebagai
penambahan dari HAM lama diatur
dalam pasal 28A sampai 28 J
Usul perubahan UUD dan pembatasan
perubahan atas NKRImerupakan
penambahan tatacara perubahan UUD
diatur dalam pasal 37 ayat (1,5)
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
22. Arti penting perubahan
UUD 1945
Menghilangkan pandangan adanya keyakinan
bahwa UUD 1945 merupakan hal yang tidak
bisa diubah, diganti, dikaji dalam hak
kebenarannya
Memberikan peluang kepada bangsa Indonesia
untuk membangun dirinya/ melaksanakan
pembangunan yang sesuai dengan kondisi dan
aspirasi masyarakat
Mendidik jiwa demokrasi dan menghilangkan
kesan jiwa UUD 1945 yang sentralistik dan
otoriter sebab dengan adanya amandemen
UUD 1945 masa jabatan dan kekuasaan
presiden dibatasi
Menghidupkan perkembangan politik kearah
keterbukaan
Mendorong para cendikiawan dan berbagai
tokoh untuk lebih proaktif dan kreatif
mengkritisi pemerintah
SK dan KD
Indikator
Pengertian Amandemen
Dasar Pemikiran Amandemen
Tujuan Amandemen UUD
Ketentuan Cara Amandemen
Hasil Amandemen
Arti Penting Amandemen
23. Latihan
Mari memilih jawaban yang tepat !
1. Tujuan utama perubahan UUD 1945 yaitu untuk …
a. membeerantas korupsi, kolusi dan nepitisme
b. meningkatkan fungsi DPR
c. disesuaikan dengan partisipasi warga negara
d. membatasi masa jabatan presiden
2. Syarat utama untuk mengubah UUD 1945 yaitu…
a. UUD itu sudah tidak dapat dilaksanakan oleh pemerintah
b. terjadi demonstrasi besar-besaran dalam masyarakat
c. isi pasal-pasalnya bertentangan dengan kehendak rakyat
d. sidang MPR dihadiri sedikitnya 2/3 anggota MPR
24. Lanjutan
3. Perubahan pertama UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR
mencakup …. Pasal
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11
4. Arti penting perubahan UUD 1945 bagi masyarakat
Indonesia antara lain …
a. menjamin kebebasa dalam segala bidang kehidupan
b. merupakan angin segar bagi kehidupan politik di
Indonesia
c. Menjamin terpenuhinya seluruh hak-hak warga
negara
d. mendorong kreativitas daerah untuk menyusun UU
sendiri
25. Lanjutan
5. Perubahan UUD 1945 dilakukan dengan cara….
a. pemilu c. sidang umum MPR
b. instruksi presiden d. sidang istimewa MPR
Mari menjawab yang tepat!
1. Sebutkan alasan mengapa UUD 1945 mengalami amandemen!
2. Sebutkan wewenang MPR sesuai dengan UUD 1945 amandemen!
3. Apa tujuan diadakannya pemilu menurut pasal 3 UUD 1045
amandemen!
4. Jelaskan tatacara perubahan UUD menurut pasal 37 UUD 1945
amandemen!
5. Jelaskan arti penting amandemen UUD 1945 bagi bangsa Indonesia!
BACK
