Persetujuan Lingkungan Amdal,ukl,uplsppl dll

PERSETUJUAN
LINGKUNGAN
AMDAL-UKL UPL-SPPL-DLL
APRIL 2024

1. The National Environmental Policy
Act of 1969 (U.S.A)
2. Stockholm Conference 1972
3. The Earth Summit 1992
4. Word Summit on Sustainable
Development 2002
5. Rio +20 (2012)
6. United Nations Framework
Convention on Climate Change
(UNFCC)
6. Kyoto Protocol (COP 3)
7. Bali Roadmap (COP 13)
8. Cancun Aggreement (COP 16)
9. Paris Aggreement (COP21)
SEJARAH KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP INTERNASIONAL

Sejarah Kebijakan Amdal di Indonesia
Sumber: Sosialisasi Panduan Penapisan Dokumen Lingkungan, 2022

Pasal 33 ayat 4 UUD 1945: “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip .... berkelanjutan, berwawasan lingkungan, ......”.
UUD 1945 Pasal 28 H ayat (1): “Setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat ...”
Kualitas Lingkungan
Hidup
Kegiatan Ekonomi
Sosial
Sustainable Growth with
Equity
KLHS
Tata ruang
AMDAL
Perizinan
UKL-UPL
KBKL
BML
Instrumen
ekonomi LH
Audit LH
ARLH
Anggaran
berbasis LH
PUU berbasis
LH
Instrumen lain sesuai kebutuhan
Instrumen PPLH
PENDAHULUAN

TPA
PPU
Perkotaan
Muka Air
Tanah
Baku Mutu Air
a
b Baku Mutu Air
Limbah
Baku Mutu
Udara Ambien
d
e Baku Mutu
Emisi
Baku Mutu
Gangguan
f
g
Baku Mutu Lain
sesui Iptek
Baku Mutu
Udara
Ambien
d
Baku Mutu Emisi
e
Pencemaran LH: Masuk atau dimasukkannya (a) mahluk hidup, (b) zat, (c) energi, dan/atau (d) komponen
lain ke dalam LH oleh kegiatan manusia sehingga melampauI BML yang telah ditetapkan.
c Baku Mutu Air Laut
Sumber: Pasal 20 UU 32/2009
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

POIN PERUBAHAN PERIZINAN LINGKUNGAN PASCA OMNIBUS LAW (1)
Sumber: Kementerian Investasi/BKPM, 2023

POIN PERUBAHAN PERIZINAN LINGKUNGAN PASCA OMNIBUS LAW (2)
Presiden memberi arahan dalam rapat kabinet pada 6 Desember 2022 untuk
menyederhanakan proses persetujuan lingkungan dalam memberikan kepastian
investasi dan usaha di Indonesia.

Contoh Tahapan Kegiatan/Proyek

PERBANDINGAN IZIN LINGKUNGAN DAN PL PADA
UU. 11/2020 SERTA TURUNANNYA PP 5/2021 DAN PP 22/2021
Sebelum terbit PP 22/2021
• Terdapat pengaturan pembagian kewenangan IL (Pusat,
Provinsi, atau Kab/Kota) → PermenLH 08/2013
• IL dengan Izin Usaha tidak terintegrasi / berdiri sendiri-sendiri
Pasca terbit PP 22/2021
• ILbertransformasi menjadi PL dan diintegrasikan dalam PB
• Pengaturan kewenangan penerbitan PL mengikuti
kewenangan penerbitan PB (PP.22/2021) PL dan PB
merupakan satu kesatuan
• Kewenangan penerbitan PB dominan kewenangan Pusat
(PP.5/2021)

RUANG LINGKUP
UU No. 32 Tahun 2009
PERENCANAAN
(pasal 5)
PENEGAKAN HUKUM
(pasal 95)
PEMANFAATAN
(pasal 12)
PENGENDALIAN
(pasal 13)
PENGAWASAN
(pasal 71)
PEMELIHARAAN (pasal
56)
inventarisasi
lingkungan hidup
penetapan wilayah
ekoregion
penyusunan RPPLH
Terdiri atas:
- tingkat wilayah
ekoregion
- tingkat
pulau/kepulauan
- tingkat nasional
untuk menentukan daya
dukung dan daya
tampung serta cadangan
sumber daya alam
untuk
menentukan daya
dukung dan daya
tampung serta
cadangan sumber
daya alam
Terdiri atas:
- RPPLH nasional;
- RPPLH provinsi;
- RPPLH kabupaten/kota.
disusun oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikotasesuai dengan
kewenangannya.
diatur dengan:
a.peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional;
b.peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan
c.peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH
kabupaten/kota.
memuat rencana tentang:
a.pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi
lingkungan hidup;
c.pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan
pelestarian sumber daya alam; dan
d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana
pembangunan jangka panjang dan rencana
pembangunan jangka menengah.
Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan
berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkunganhidupditetapkanoleh:
a. Menteri untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup nasional dan
pulau/kepulauan;
b.gubernur untuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan
ekoregion lintas kabupaten/kota; atau
c. bupati/walikotauntuk daya dukung dan daya tampung lingkunganhidup
kabupaten/kotadan ekoregion di wilayah kabupaten/kota.
pencegahan penanggulangan pemulihan
terdiri atas:
a. KLHS;
b. tata ruang;
c. baku mutu lingkungan hidup;
d. kriteriabaku kerusakan lingkungan hidup;
e. Amdal
f. UKL-UPL;
g. perizinan;
h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;
i. peraturan perundang-undangan berbasis
lingkungan hidup;
j. anggaran berbasis lingkungan hidup;
k. analisis risiko lingkungan hidup;
l. audit lingkungan hidup; dan
m.instrumenlain sesuai dengan kebutuhan
dan/atau perkembanganilmu pengetahuan.
dilakukan dengan:
a. pemberian informasi
peringatan pencemaran
dan/atau kerusakan
lingkungan hidup kepada
masyarakat;
b. pengisolasian
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup;
c. penghentian sumber
pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan
hidup; dan/atau
d.cara lain yang sesuai
dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan
teknologi.
dilakukan dengan
tahapan:
a.penghentian
sumber
pencemaran
dan
pembersihan
unsur
pencemar;
b.remediasi;
c. rehabilitasi;
d.restorasi;
dan/atau
e.cara lain yang
sesuai dengan
perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan teknologi.
konservasi sumber
daya alam;
pencadangan
sumber daya alam
pelestarian fungsi
atmosfer.
a.perlindungan
sumber daya
alam;
b.pengawetan
sumber daya
alam; dan
c.pemanfaatan
secara lestari
sumber daya
alam.
merupakan
sumber daya
alam yang tidak
dapat dikelola
dalam jangka
waktu tertentu.
a. upaya mitigasi dan
adaptasi perubahan
iklim;
b.upaya perlindungan
lapisan ozon; dan
c. upaya perlindungan
terhadap hujan asam.
Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota:
wajib melakukan
pengawasan
terhadap:
-ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan atas
ketentuan yang
ditetapkan dalam
peraturan
perundang-undangan
pengelolaan LH atau
izin lingkunganyang
diterbitkanPemda
-ketaatan
penanggung jawab
usaha dan/atau
kegiatan terhadap
izin lingkungan.
dapat mendelegasikan kewenangannya dalam
melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi
teknis yang bertanggung jawab di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
menetapkan pejabat pengawas
lingkungan hidup yang merupakan
pejabat fungsional yang
berwenang:
a.melakukan pemantauan;
b.memintaketerangan;
c.membuat salinan dari dokumen
dan/atau membuatcatatan yang
diperlukan;
d.memasuki tempat tertentu;
e. memotret;
f.membuat rekaman audio visual;
g.mengambil sampel;
h.memeriksa peralatan;
i. memeriksa instalasi dan/atau
alat transportasi; dan/atau
j.menghentikanpelanggaran
tertentu.
Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup,
dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil,
kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.
Alat bukti yang sah dalam tuntutan tindak
pidana lingkungan hidup terdiri atas:
a. keterangan saksi;
b. keterangan ahli;
c. surat;
d. petunjuk;
e. keterangan terdakwa; dan/atau
f. alat bukti lain, termasuk alat bukti yang
diatur dalam peraturan
perundangundangan.
Pidana penjara bagi setiap orang yang:
• dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku
mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup,
• melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan
dipidana
• melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan
hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin
lingkungan
• melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
• melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin
• memasukkan limbah ke dalam wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia
• melakukan pembakaran lahan
• melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan
• menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal

Bab I
Ketentuan Umum
(Psl. 1 - 2)
Bab II
Persetujuan Lingkungan
(11 Bagian)
(Psl. 3 - 106)
Bab III
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu Air
(Psl.107 - 162)
Bab IV
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Udara
(Psl.163 - 219)
Bab V
Perlindungan dan
Pengelolaan Mutu
Laut
(Psl.220 - 271)
Bab VI
Pengendalian
Kerusakan
Lingkungan Hidup
(Psl.272 - 273)
Bab VII
Pengelolaan Limbah
B3 dan nonB3
(Psl.274 - 470)
Bab VIII
Dana Penjaminan
untuk Pemulihan LH
(Psl.471 - 479)
Bab IX
Sistem Informasi
Lingkungan Hidup
(Psl.480 - 489)
Bab X
Pembinaan dan
Pengawasan
(Psl.490 - 504)
Bab XI
Pengenaan Sanksi
Administrasi
(Psl.505 - 526)
Bab XII
Ketentuan Peralihan
(Psl. 527)
Bab X III
Ketentuan Penutup
(Psl.528 - 534)
Lampiran I
Daftar Kawasan
Lindung, Ringkasan
Penyajian Informasi
Awal, dan Bagan Alir
Penapisan Wajib
Amdal Lampiran II
Penyusunan
Amdal dan
Mekanisme Uji
Kelayakan
Lampiran
III Penyusunan
Formulir UKL-
UPL dan
Pemeriksaan
UKL-UPL
Lampiran
IV
Tim Uji
Kelayakan
Lingkungan
Hidup
Lampiran V
Mekanisme
Perubahan
Persetujuan
Lingkungan
Lampiran
VI - VIII
Baku Mutu
Lingkungan
Lampiran
IX - XIV
Limbah B3 dan
NonB3
Lampiran
XV
Sanksi
Administrasi
dan denda
STRUKTUR KERANGKA PP 22/2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
untuk Sektor; [PP 5 2021 lampiran 1]
a) Kelautan dan perikanan
b) Pertanian
c) Lingkungan hidup dan
kehutanan
d) Energi dan sumber daya
mineral
e) Ketenaganukliran
f) Perindustrian
g) Perdagangan
h) Perkerjaan umum dan
perumahan rakyat
i) Transportasi
j) Kesehatan, obat dan makanan
k) Pendidikan dan kebudayaan
l) Pariwisata
m) Keagamaan
n) Pos, telekomunikasi, penyiaran,
sisten dan transaksi elektronik
o) Pertahanan dan keamanan
p) ketenagakerjaan

SEKTOR PUPR
1. Konstruksi Bangunan;
2. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol (kota metropolitan/kota
besar);
3. Pembangunan jembatan, jalan layang, Fly Over, dan Underpass;
4. Jembatan gantung/jembatan untuk orang;
5. Pembangunan Terowongan;
6. Konstruksi Drainase;
7. Pembangunan Baru Irigasi; dan
8. Pembangunan Instansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
SEKTOR PERHUBUNGAN
1. Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking);
2. Aktivitas Terminal Darat;
3. Depo Kendaraan;
4. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
5. Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan;
6. Pengerukan dan reklamasi;
7. Pembangunan Pelabuhan Laut;
8. Aktivitas Stasiun Kereta Api; dan
9. Aktivitas Kebandar-udaraan.
SEKTOR PERINDUSTRIAN
1. Industri Besi dan Baja Dasar;
2. Industri Penggilingan Baja;
3. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi;
4. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia;
5. Industri tangka, tandon air, dan wadah dari logam;
6. Industri Senjata dan Amunisi;
7. Industri alat potong dan perkakas tangan yang digunakan dalam rumah tangga; serta
8. Industri paku, mur, dan baut.
SEKTOR PARIWISATA
1. Hotel Bintang;
2. Wisata memancing;
3. Restoran dan penyediaan makanan keliling;
4. Apartemen hotel;
5. Diskotek;
6. Bumi Perkemahan dan Taman Karavan;
7. Vila; dan
8. Fasilitas Stadion.
JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI PERSETUJUAN LINGKUNGAN

21
2. SUB SISTEM PERIZINAN
2.b. SMART ENGINE
Profil Pelaku
Usaha
Persyaratan
Standar
Sertifikasi Standar
Lingkungan
KBLI
Durasi / SOP
Daftar Positif
Investasi (DPI)
Tenaga Kerja
Investasi
Kriteria Lainnya
2.d. OUTPUT
NIB
NIB + Standard
NIB + Izin (+standard)
RENDAH
NIB + Standard
3. SUB SISTEM PENGAWASAN
Pengawasan Rutin
Pengawasan Insidental
Sanksi
Pembobotan Profil
4. SUB SISTEM FASILITAS
Tax Allowance
Tax Holiday
Masterlist
2.c. RISK MANAGEMENT ENGINE
Matriks Risiko KBLI / Kegiatan Usaha
Matriks Risiko Kriteria Usaha
Matriks Risiko Lokasi
- KLD Sesuai Kewenangan
- BKPM/ Lembaga OSS
2.e.
Konektifitas
NIB
Penilaian risiko
Parameter Risiko
Notifikasi
Notifikasi
Output
evaluasi / peninjauan
Kriteria Risiko Sesuai Kewenangan
2.a. VALIDASI
Peta Digital –
ATR/BPN
Sistem K/L/D
1. SUB SISTEM
PELAYANAN INFORMASI
Informasi Umum Perizinan
Regulasi & Peraturan
Simulasi Perizinan
Kamus OSS
ChatBot & MessageBot
PELAKU
USAHA
Peta Lokasi
MENENGAH RENDAH
MENENGAH TINGGI
TINGGI
PROSES OSS

PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA VIA SISTEM INFORMASI (Pasal 5 PP 5/2021)
PP No. 16 Tahun 2021
PP No. 21 Tahun 2021
Pasal 16 PP 5/2021 + Pasal 480 ayat 4 PP
22/2021 + Lampiran PermenLHK 4/2021
Perizinan Berusaha diverifikasi dan diterbitkan oleh: Lembaga OSS; Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga kepala
DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; kepala DPMPTSP kabupatenlkota atas nama bupati/wali kota; Administrator KEK; dan kepala
Badan Pengusahaan KPBPB,
sesuai dengan kewenangan masing-masing yang tercantum dalam Lampiran PP 5/2021 (pasal 22, PP 5/2021)
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (di cek dulu risiko tingkat
usahanya), pasal 5 PP 5/2021
Pelaku usaha/penanggung jawab usaha (pemerintah,administrator KEK dll) membuat akun (validasi di sistem OSS kemudian mendapat NIB
(untuk persiapan kegiatan usaha, NIB untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah sekaligus berlaku sebagai: Standar Nasional
Indonesia (SNI) dan Pernyataan jaminan halal)
PELAKU USAHA MENGISI DATA USAHA TINGKAT RESIKO SERTA DOKUMEN PERSYARATAN DASAR DI SUBSISTEM PERIZINAN OSS
pasal 167 PP 5/2021
RENDAH MENENGAH RENDAH MENENGAH TINGGI TINGGI
NIB
NIB + pernyataan pemenuhan
Standar terverifikasi
NIB + Sertifikat Standar terverifikasi
NIB + IZIN/syarat dasar (SKKLH, PKPLH)
Pasal 201 PP 5/2021
PROSES PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DALAM PERIZINAN BERUSAHA

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
• PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• PP No. 44 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Lingkungan Hidup
• PermenLHK No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• PermenLHK No. 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
• PermenLHK Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
• Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
• PermenLHK 18 Tahun 2021 Tentang : Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
• PermenLHK Nomor 19 tahun 2021 Tentang tata cara pengelolaan limbah nonbahan berbahaya dan beracun
• Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Andalalin
• Kepmen LHK 136/2024 tentang Penugasan Proses Persetujuan Lingkungan Yang Merupakan Kewenangan Pusat Kepada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha
• Kepmen LHK 137/2024 tentang tentang Petunjuk Teknis, Persetujuan Teknis, Rincian Teknis dan Dokumen Rincian Teknis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
• SE Nomor SE.7/MENLHK/SETJEN/REN.0/12/2022 tentang Tata Laksana Percepatan proses Persetujuan Lingkungan dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Perizinan Berusaha
KODE KBLI, JUDUL KBLI,
RUANG LINGKUP KEGIATAN,
PARAMETER RISIKO,
TINGKAT RISIKO, PERIZINAN
BERUSAHA, JANGKA WAKTU,
MASA BERLAKU, DAN
KEWENANGAN PERIZINAN
STANDAR KEGIATAN USAHA
PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SEKTOR
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN
DAFTAR USAHA
DAN/ATAU KEIGATAN
YANG WAJIB AMDAL
UKL-UPL DAN SPPL
Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021
Sektor LHK 78 KBLI
Lampiran PermenLHK
No.3 Tahun 2021
Lampiran PermenLHK No. 4
Tahun 2021
a. wajib dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau Kegiatan
yang memiliki Dampak Penting atau tidak penting
terhadap lingkungan.
b. Diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi
Pemerintah.
c. menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah.
d. Persetujuan Lingkungan dilakukan melalui:
• penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal;
atau
• penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan
Formulir UKL-UPL
PP 22/2021 PASAL 3
adalah Keputusan
Kelayakan Lingkungan
Hidup atau pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan
Lingkungan Hidup yang
telah mendapatkan
persetujuan dari
Pemerintah pusat atau
pemerintah Daerah.
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

PERBEDAAN DAN KRITERIA USAHA WAJIB AMDAL/UKL-UPL/SPPL
PERBEDAAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
DAMPAK
PENTING
DAMPAK TIDAK
PENTING
JENIS
RENCANA
USAHA
DAN/ATA
U
KEGIATAN
a. pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
b. eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
c. proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan
kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alarn, lingkungan, lahan, serta lingkungan sosial dan budaya:
e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempenqaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya. alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan,hewan dan jasad renik
g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara: dan/atau
i. penerapan teknologi yang diperkirakan mernpunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.
AMDAL
dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan
langsung dengan kawasan lindung
dikecualikan dari wajib Amdal
Kegiatan Usaha Mikro dan kecil
yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL
UKL-UPL
SPPL

DOKUMEN LINGKUNGAN
UKL-UPL
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup adalah rangkaian proses pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar
untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta terrnuat
dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah.
SPPL
Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari
Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.
AMDAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah Kajian yang
memiliki dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha
dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai
prasyaratan pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
DELH
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup adalah dokumen yang
memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang
merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang
dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin
usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki dokumen analisis
mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
DPLH
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disingkat, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau
kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi
belum memiliki UKL-UPL.
Pasal 88 ayat 5 PP 22/2021
Persetujuan DELH atau DPLH dipersamakan dengan Persetujuan
Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

PKPLH
Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan
Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup
dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah
mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau
pemerintah Daerah bagi Usaha dan/atau Kegiatan
yang wajib UKLUPL.
UKL-UPL
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup adalah rangkaian
proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan
Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk
digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
serta terrnuat dalam perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah.
SPPL
Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup adalah pernyataan
kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau
Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan
pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak
Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di
luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau
UKL-UPL.
NIB
Nomor Induk Berusaha yang
selanjutnya disingkat NIB adalah bukti
registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha
untuk melakukan kegiatan usaha dan
sebagai identitas bagi Pelaku Usaha
dalam pelaksanaan kegiatan
usahanya.
KKLH
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
adalah keputusan yang menyatakan
kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu
rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
waiib dilengkapi dengan Amdal.
AMDAL
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
adalah Kajian yang memiliki dampak penting pada
Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan
yang direncanakan, untuk digunakan sebagai
prasyaratan pengambilan keputusarr tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
DOKUMEN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

DELH / DPLH (PP 22/2021)
DELH
Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup adalah dokumen yang
memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang
merupakan bagian dari proses audit lingkungan hidup yang
dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang
sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan
tetapi belum memiliki dokumen analisis
mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL).
DPLH
Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya
disingkat, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha
dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin
usaha dan/atau kegiatan tetapi belum
memiliki UKL-UPL.
Kewenangan Penilaian DELH/DPLH mengikuti
kewenangan penerbitan perizinan berusaha bagi
kegiatan swasta dan bagi kegiatan pemerintah merujuk
pada peraturan perundang-undangan yang mengatur
kewenangan pemerintah
Lampiran I PP 5/2021 dan UU 23/2014 Pemerintahan
Daerah

Penapisan (screening) adalah proses untuk menentukan apakah suatu rencana usaha dan/atau kegiatan Wajib memiliki Amdal atau tidak.
Acuan:
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
Melalui laman: https://oss.go.id/informasi/persyaratan-dasar?tab=persetujuan-lingkungan&page=1
Mengisi kode KBLI, Jenis Usaha dan/atau Kegiatan, dan Parameter Lingkungan
Proses Penapisan

PENAPISAN MANDIRI
Untuk menentukan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki
Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
melakukan proses penapisan secara mandiri.
Pasal 20 (1) pp 22/2021
Skala/Besaran
Wajib AMDAL
Skala/Besaran
Wajib UKL-UPL
Skala/Besaran
Wajib SPPL
Lampiran PermenLHK No.4 Tahun 2021
KepmenLHK 137/2024

Proses Penapisan
Simulasi Penapisan by Amdal.net
Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=hy27eKidj2s&t=2999s
Link Bahan: https://drive.google.com/drive/folders/18BspltrevYtjT5RdReyG8WplRs1CPVlm

AmdalNet PTSP-KLHK online https://ptsp.menlhk.go.id/
Sistem Informasi Dokumen
Lingkungan Hidup berbasis
Geospasial (WebGIS) yang
berfungsi sebagai Pusat
Pelayanan Digitalisasi Dokumen
Lingkungan dan Proses
Persetujuan Lingkungan.
Proses tahapannya meliputi:
1. Penapisan Dokumen
Lingkungan,
2. Penyusunan Dokumen
Lingkungan,
3. Penilaian/Pemeriksaan
Dokumen Lingkungan,
4. Penerbitan Persetujuan
Lingkungan baik di Pusat
maupun Daerah.
PTSP-KLH mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
1. Menerima dan memeriksa permohonan izin dan memperoleh rekomendasi berikut kelengkapan persyaratan
administrasi, mencatat, dan memberikan tanda bukti diterima atau ditolaknya sebuah permohonan izin atau
permohonan memperoleh
2. Menerima, mencatat, dan memberikan tanda terima diterimanya permohonan nonperizinan
3. Menyampaikan seluruh permohonan perizinan atau permohonan memperoleh rekomendasi kepada unit kerja
setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai bidang tugasnya untuk
dilaksanakan proses pembahasan teknis, verifikasi lapangan, dan penyiapan rancangan keputusan atau
4. Melakukan penyebarluasan informasi mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan publik perizinan dan
nonperizinan kepada
5. Melakukan pemantauan perkembangan proses pelayanan permohonan perizinan dan nonperizinan yang dilakukan
oleh unit kerja setingkat eselon II di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6. Melakukan penjaringan tingkat kepuasan pelanggan terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
8. Melakukan koordinasi pengembangan mekanisme, infrastruktur, dan aplikasi pelayanan publik di bidang perizinan dan
nonperizinan.
9. Melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan serta menyampaikannya kepada Menteri Lingkungan Hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
PERBEDAAN AMDAL NET DAN PTSP KLHK
Usaha dan/atau Kegiatan Baru Perubahan atau Pengembangan Usaha dan/atau Kegiatan
Melalui modul penapisan otomatis
pada laman amdalnet.menlhk.go.id
1. Menyampaikan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) ke Direktur
Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (PDLUK);
2. Format PIL tersedia di Bagian Kedua, Lampiran V PP 22 Tahun 2021;
3. Pengajuan permohonan PL melalui PTSP KLHK (Pusat) atau kepada
Instansi LH Prov/Kab/Kota sesuai kewenangannya.
https://ppid.menlhk.go.id/berita/infografis/7026/percepat-layanan-persetujuan-lingkungan-klhk-luncurkan-sistem-informasi-dokumen-lingkungan-hidup-amdalnet

Penugasan Proses Persetujuan
Lingkungan
1. Penugasan dilakukan melalui:
a. penugasan penerbitan Persetujuan Lingkungan atas
nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
usaha dan/atau kegiatan yang merupakan kewenangan
Menteri kepada gubernur atau bupati/wali kota; dan
b. penugasan terhadap persetujuan teknis pemenuhan
baku mutu air limbah dan persetujuan teknis
pemenuhan baku mutu emisi.
2. Persetujuan Lingkungan yang telah diterbitkan atas nama
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan disampaikan
gubernur, bupatilwali kota melalui organisasi perangkat
daerah yang membidangi lingkungan hidup di provinsi atau
kabupaten/kota, kepada PTSP KLHK dan sistem informasi
dokumen lingkungan hidup Amdalnet.
3. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi pelaporan,
menunjukan kinerja yang baik, Menteri sesuai dengan
kewenangannya dapat menambahkan penugasan kepada
Gubernur atau bupati atau wali kota
4. Dalam hal hasil evaluasi pelaporan, menunjukkan kinerja
yang tidak baik, Menteri sesuai dengan kewenangannya dapat
mengurangi atau mencabut penugasan yang diberikan.

Ringkasan Petunjuk Teknis Proses Persetujuan Lingkungan

PENGATURAN KEWENANGAN PENERBITAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN
PASAL 79 untuk
kegiatan wajib
Amdal
PASAL 57
untuk kegiatan
wajib UKL-
UPL
PP 22 Tahun 2021
Penentuan Kewenangan
pengurusan PL ditentukan pada:
1. Kewenangan Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah;
2. Lokasi apakah lintas kabupaten/kota
atau lintas provinsi; dan/atau
3. Lokasi apakah berada pada wilayah
perairan 0-12 mil laut, atau >12 mil
laut

Sumber:
Kementerian
Investasi/BKP
M, 2023
ALUR UKL UPL SPPL
PP 5/2021 :
PP 22/2021 :
Sistem Amdalnet
menerima SPPL

FORMULIR UKL UPL
A. Formulir UKL-UPL dibedakan menjadi formulir UKL-UPL standar spesifik dan formulir UKL-UPL standar
1) Formulir UKL-UPL standar spesifik merupakan formulir yang sudah ada dalam sistem informasi
dokumen lingkungan hidup (Amdalnet),
2) formulir UKL-UPL standar merupakan formulir yang belum ada dalam sistem informasi dokumen
lingkungan hidup.
• Pemrakarsa menyusun formulir UKL-UPL standar spesifik sesuai dengan jenis rencana kegiatannya. Apabila
rencana kegiatan yang dimaksud belum terdapat formulir UKL-UPL standar spesifik dalam sistem informasi
dokumen lingkungan hidup, maka Pemrakarsa menyusun formulir UKL-UPL standar.
• Dalam hal Pemrakarsa menyusun formulir UKL-UPL standar spesifik, maka tata cara permohonan dan
pemeriksaan dilakukan secara daring melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Namun apabila
Pemrakarsa menyusun formulir UKL-UPL standar, maka tata cara permohonan dan pemeriksaan dilakukan
secara langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pengertian Amdal menurut beberapa Sumber
➢ Menurut Fola S. Ebisemiju (1993), menyatakan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Environmental Impact
Assesment (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia khususnya pencemaran
lingkungan akibat dari kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak saat itu, AMDAL tetap menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Ebisemiju dalam
Soemartono, 1996).
➢ Menurut Munn (1974), menyatakan definisi umum tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah suatu kegiatan (studi)
yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksi, mengintrepretasikan dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan
terhadap lingkungan.
➢ Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan
terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan (Fandeli, 1995).
➢ Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Analisis mengenai dampak
lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.
➢ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan
bahwa, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada
Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa,
Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting
pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau
kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan
sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang
penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta
termuat dalam Perizinan Berusaha, atau
persetujuan Pemerintah Pusat/Daerah.
Kata Kunci:
1. Kajian
2. Dampak Penting
3. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
4. Proses Pengambilan Keputusan
➢ Pada dasarnya AMDAL merupakan suatu kajian ilmiah untuk mengevaluasi dampak yang signifikan (dampak penting)
terhadap lingkungan hidup yang mungkin timbul oleh rencana usaha dan/atau kegiatan.
➢ Tujuan utama Amdal adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan terkait
perizinan berusaha melaui persetujuan pemerintah, sehingga dampak lingkungan yang ditimbulkan dapat dikelola dengan
baik.
Pengertian Amdal berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021

45
Tujuan dan sasaran AMDAL adalah untuk menjamin agar suatu rencana
usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara
berkesinambungan tanpa merusak lingkungan. Studi AMDAL diharapkan
dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam secara efisien
dengan meminimalisir dampak negatif serta dapat mengoptimalkan
dampak positif yang ditimbulkan.
Menurut Nurkin (2002), penerapan AMDAL di negara-negara berkembang
ditujukan untuk:
1. Mengidentifikasi kerusakan lingkungan yang mungkit dapat terjadi
akibat pembangunan;
2. Mengidentifikasi kerugian dan keuntungan terhadap lingkungan alam
dan ekonomi yang dapat dialami oleh masyarakat akibat kegiatan
pembangunan;
3. Menngidentifikasi masalah lingkungan yang kritis yang memerlukan
kajian lebih dalam dan pemantauannya;
4. Mengkaji dan mencari pilihan alternatif yang baik dari berbagai pilihan
pembangunan;
5. Mewujudkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan;
6. Membantu pihak-pihak terkait yang terlibat dalam pembangunan dan
pihak pengelola lingkungan untuk memahami tanggung jawab, dan
keterkaitannya satu sama lain.
KegunaanAMDAL sebagai berikut: (Indasah, 2020)
Bagi Pemerintah
AMDAL sebagai alat pengambil keputusan tentang kelayakan
lingkungan dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL
merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan
wilayah untuk mencegah potensi SDA disekitar lokasi proyek tidak
rusak dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Bagi Masyarakat
Masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan
didaerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk
berpartisipasi. Masyarakat juga dapat mengetahui perubahan
lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat
adanya suatu kegiatan. Masyarakat dapat mengetahui hak dan
kewajibannya di dalam hubungan dengan usaha dan/atau
kegiatan dalam menhaga dan mengelola lingkungan hidup.
Bagi Pemrakarsa Kegiatan
Pemrakarsa kegiatan dapat mengetahui masalah-masalah
lingkungan yang akan dihadapi pada masa yang akan datang.
Sebagai bahan untuk analisis pengelolaan dan sasaran proyek.
AMDAL sebagai pedoman untuk pelaksanaan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan.
Tujuan, Fungsi, dan Kegunaan

ASPEK EKONOMI
➢ Peran Amdal: Amdal membantu mengidentifikasi potensi dampak ekonomi dari suatu
usaha atau kegiatan terhadap komunitas dan ekonomi lokal. Ini termasuk analisis
mengenai perubahan dalam lapangan pekerjaan, pendapatan daerah, dan efek pada
perekonomian secara keseluruhan.
➢ Manfaat Amdal: Dengan mengakui dampak ekonomi dari rencana usaha atau
kegiatan, Amdal membantu pengambil keputusan dan pihak terkait dalam
merencanakan langkah-langkah yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan.
ASPEK SOSIAL
➢ Peran Amdal: Amdal menganalisis dampak sosial dari suatu usaha atau kegiatan,
seperti perubahan dalam struktur sosial, kesejahteraan masyarakat, dan aspek-aspek
sosial lainnya. Ini membantu dalam memahami bagaimana masyarakat lokal dapat
terpengaruh.
➢ Manfaat Amdal: Dengan mempertimbangkan dampak sosial, Amdal membantu dalam
mengidentifikasi potensi konflik atau dampak negatif terhadap masyarakat lokal. Ini
memungkinkan adopsi langkah-langkah yang mempromosikan kesejahteraan sosial
dan partisipasi masyarakat.
ASPEK LINGKUNGAN
➢ Peran Amdal: Amdal menganalisis dampak lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan,
termasuk potensi kerusakan lingkungan, degradasi sumber daya alam, dan perubahan
iklim yang mungkin diakibatkan.
➢ Manfaat Amdal: Dengan menilai dampak lingkungan, Amdal membantu
mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi dan perlindungan lingkungan. Hal ini
berkontribusi pada tujuan perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya
alam yang berkelanjutan.
AMDAL
Ekonomi
Lingkungan
Sosial
Peran dan Manfaat Amdal

AMDAL bagian integral dari Studi Kelayakan Kegiatan Pembangunan
AMDAL bertujuan menjaga keserasian hubungan antara berbagai
kegiatan agar dampak dapat diperkirakan sejak awal perencanaan
AMDAL berfokus pada analisis: Potensi masalah, Potensi Konflik,
Kendala SDA, Pengaruh kegiatan sekitar terhadap proyek
Dengan AMDAL, pemrakarsa dapat menjamin bahwa proyeknya
bermanfaat bagi masyarakat, aman terhadap lingkungan
1
2
3
4
Prinsip-Prinsip
Amdal

Memiliki Persetujuan teknis : (Pasal 43, 49, 57, 301 pp 22/2021,
PermenLHK No. 5 tahun 2021)
• pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; (MenLHK)
• pemenuhan Baku Mutu Emisi (MenLHK)
• Pengelolaan Limbah B3 (Diajukan dan diterbitkan setelah
melalui proses penilaian MenLHK/gubernur/bupati-walkot maks
33 hari udah jadi)
• analisis mengenai dampak lalu lintas (diterbitkan KemenHub
melalui https://siandalan.dephub.go.id./), Permenhub 17/2021
1. PENYUSUNAN ANDAL BERDASARKAN FORMULIR KERANGKA ACUAN
Disusun oleh yang bersertifikat KTPA dan ACTPA (Pasal 23 & 39 PP 22/2021)
Dokumen Andal memuat: Pendahuluan, deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan, deskripsi rinci rona LH, hasil dan evaluasi pelibatan
masyarakat, penentuan dampak penting hipotik, prakiraan dampak penting, evaluasi holistik dampak LH
2. PENYUSUNAN RKL RPL BERDASARKAN DOKUMEN ANDAL (Pasal 40 PP 22/2021)
Dokumen RKL-RPL memuat: Matrik RKL, Matrik RPL, persyaratan dan kewajiban aspek PPLH, komitmenpenenggung jawab usaha
pelaksanaan sesuai RKL RPL
PELAKU USAHA MELAKUKAN PENGUMUMAN DAN KONSULTASI PUBLIK (PASAL 28 PP 22/2021)
PENYAMPAIAN HASIL PENGUMUMAN DAN KONSULTASI PUBLIK SETELAH DIPROSES TIM UJI KELAYAKAN LH (PASAL 35
PP 22/2021)
KLHK, OPD LH Prov/Kab/Kota menetapkan hasil penapisan yang memuat
rencana usaha dan/atau kegiatan wajib amdal serta kewenangan uji kelayakan
amdal
PENANGGUNGJAWAB USAHA MELAKUKAN :
•PenapisanMandiri untukmemastikan jenis usaha/kegiatan nya termasuk AMDAL/UKL-UPL/SPPL
•Menyusun deskripsi rencanausaha di OSS-Amdalnet
(PP 5/2021 jo. Pasal 4, 8, 10 , 20 PP 22/2021 dan Lampiran PermenLHKNo. 4/2021)
PENGISIAN FORMULIR KERANGKA ACUAN PADA SISTEM INFORMASI DOKUMEN LINGKUNGANHIDUP, terdiri atas:
a. formulirpelingkupan; dan
b. formulir metode studi Andal.
Pasal 27, 36 PP 22/2021
PENILAIAN ADMINISTRASI
oleh menteri/ gubernur/bupati/walikota melaluitim uji
kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan di Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota(max 30 hari kerja)
Pasal 44 PP 22/2021
tim uji kelayakan
menyampaikan rekomendasi
kepada menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya.
Max 10 hari kerja, Pasal 47 PP 22/2021
Menlhk/gubernur/bupati/
walikota sesuai
kewenangan menerbitkan
SURAT KEPUTUSAN
KELAYAKAN LH (SKKLH)
Lampiran II PP 5/2021 jo.
Pasal 49 pp 22/2021
Jika usahanya akan menghasilkan limbah
Berdasarkan laporan pembangunan
fasilitas Pengolahan Limbah B3
PASAL 363 pp 22/2021 jo. Permenlhk
no. 5 tahun 2021
Penyusunan Amdal dilaksanakanoleh tim penyusunAmdal (peroranganatau lembaga penyedia jasa penyusunanAmdal)
yang bersertifikat yang ditetapkanoleh penanggung jawab Usaha dan/atauKegiatan Pasal 23 jo. Pasal 67 PP 22/2021
Penyediaan data dan informasi : (Pasal 25 PP 22/2021)
1. hasil penapisan kewenangan penilaian Amdal
2. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
3. rona Lingkungan Hidup awal di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan;
4. hasil pengumuman dan konsultasi publik.
Diperiksa Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melalui Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup
yang berkedudukan di Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota
jk Waktu 10 Hari Kerja (PASAL 38 pp 22/2021)
BERITA ACARA KESEPAKATAN FORMULIR KERANGKA ACUAN (PASAL 38 AYAT 4 PP 22/2021)
Jangka Waktu
penyusunan Andal dan
RKL-RPL tergantung:
- kategori A: maks 180
hari
kategori b: maks 120 hari
kategori c : maks 90 hari
pasal 41, 41 PP 22/2021
dan lampiran pp 22/2021
Diajukan kepada menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 43, 44 PP 22/2021
Penyusunan Amdal memastikan terlebih dahulu pendekatan studi amdal: tunggal/terpadu/atauKawasan (
Pasal 22 PP 22/2021)
Uji Kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan LH
Berdasarkan List Kriteria Kelayakan, Pasal 47 PP 22/2021
Menteri, gubernur,
atau bupati/wali kota
sesuai dengan
kewenangannya
menerbitkanSLO
sebagai dasar
pengawasan
Max 7 hari setelah
verifikasi
Pasal 201, 258, 364 pp
22/2021
IMPLEMENTASI
KE PERIZINAN
BERUSAHA
BERBASIS RISIKO
Pasal 3 PP 5/2021 MenLHK melakukan verifikasi paling
lambat 10 hari kerja sejak laporan
diterima
PASAL 363 pp 22/2021 jo. Permenlhk
no. 5 tahun 2021
Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKLUPL
yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau
pemanfaatanAir Limbah, wajib memiliki:
a. Persetujuan Teknis; dan
b.SLO
PermenLHK No. 5/2021 pasal 3 jo. PermenLHK No. 6 Tahun
2021
Untuk mendapatkan Persetujuan Teknis penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan Air Limbah
harus melakukan:
a. Penapisan Secara Mandiri; dan
b. permohonan Persetujuan Teknis
PermenLHK 5/2021
Penapisan Secara Mandiri dilakukanuntuk menentukan
kelengkapanpermohonan Persetujuan Teknis berupa:
a. kajian teknis; atau
b. Standar Teknis yang Ditetapkanoleh Pemerintah
Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya
melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen
permohonan Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak
permohonan diterima.
1
3
TAHAP KERANGKA ACUAN
2
TAHAP ANDAL, RKL RPL, PERTEK
Max 10 HARI KERJA
Max 10 HARI KERJA
±Total Max 90 HARI KERJA
TAHAP UJI KELAYAKAN
PENILAIAN SUBSTANSI
atas uji tahap proyek; uji kualitas kajian dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL; dan. Persetujuan Teknis. oleh menteri/
gubernur/bupati/walikota melalui Tim Uji Kelayakan
Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Pusat/
Provinsi/Kabupaten/Kota(max 50 hari kerja)
Penilaian substansi, dalam hal hasilnya menyatakan:
a. kesesuaian terpenuhi, pejabat penilai menerbitkan Persetujuan Teknis;
atau
b. kesesuaian tidak terpenuhi, pejabat penilai menolak menerbitkan
Persetujuan Teknis disertai dengan alasan penolakan.
4
Menteri LHK
Lembaga Uji Kelayakan
Tim Uji Kelayakan
(terdiri dari ahli dari pemerintah
pusat, daerah dll)
Surat
Penetapan
Pemenuhan
Persyaratan
Dasar via
OSS
Via Amdalnet
rekomendasi kelayakan Lingkungan
Hidup
rekomendasi
ketidakkelayakan
Lingkungan Hidup
Dikembalikan dnan
diperbaiki pemrakrsa
5
ALUR AMDAL PASCA OMNIBUS LAW

Jenis Dokumen Amdal
Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 6 DokumenAmdal terdiri dari Formulir KerangkaAcuan;Andal; dan RKL-RPL.
Formulir Kerangka
Acuan
• Isian ruang lingkup kajian
analisis Dampak
Lingkungan Hidup yang
merupakan Hasil
Pelingkupan
Analisis Dampak
Lingkungan (Andal)
• Telaahan secara cermat dan
mendalam tentang Dampak
Penting Suatu rencana usaha
dan/atau kegiatan
RKL-RPL
• Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL)
sebagai upaya penanganan
dampak terhadap LH yang
ditimbulkan akibat rencana
usaha dan/atau kegiatan
• Rencana Pemantauan
Lingkungan Hidup (RPL)
sebagai upaya pemantauan
komponen lingkungan Hidup
yang terkena dampak akibat
rencana usaha dan/atau
kegiatan
Analogi:
Formulir Kerangka Acuan → Proposal Penelitian
Andal → Hasil Penelitian
RKL-RPL → Rekomendasi Pengelolaan & Pemantauan LH (Wajib dilaksanakan)

AMDAL
Ps. 26
KERANGKA
ACUAN
ANDAL
RKL-RPL
a. formulir pelingkupan; dan
b. formulir metode studi Andal.
a. pendahuluan;
b. deskripsi rencana Usaha dan/atau Kegiatan
beserta alternatifnya;
c. deskripsi rinci rona Lingkungan Hidup;
d. hasil dan evaluasi pelibatan rrrasyarakat;
e. penentuan Dampak Penting hipotetik yang dikaji,
batas wilayah studi, dan batas waktu kajian;
f. prakiraan Dampak Penting dan penentuan sifat
penting dampak;
g. evaluasi secara holistik terhadap Darrrpak
Lingkungan Hidup;
h. daftar pustaka; dan
i. lampiran.
Pasal 39
a. pendahuluan;
b. matrik RKL
c. matrik RPL;
d. persyaratan dan kewajiban terkait dengan aspek
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang
relevan terdiri atas pengolahan dan pembuangan Air
Limbah, pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi ke
tanah, pembuangan Emisi, Pengelolaan Limbah B3,
dan/atau pengelolaan dampak lalu lintas
e. pernyataan komitmen penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan untuk melaksanakan ketentuan yang
tercantum dalam RKL-RPL
f. daftar pustaka;
g. lampiran.
Pasal 40
DOKUMEN AMDAL (PP 22/2021)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal
(dini) untuk menentukan lingkup permasalahan
dan mengidentifikasi dampak penting
rencana
(hipotesis) yang terkait dengan
kegiatan.
Tujuan Pelingkupan untuk menetapkan batas
wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting
terhadap lingkungan, menetapkan tingkat
kedalaman studi, menetapkan lingkup studi
menelaah kegiatan lain yang terkait dengan
rencana kegiatan yang akan di kaji.
Acuan:
1. PP No. 22/2021 - Lampiran II Pedoman
Pengisian Formulir Kerangka Acuan
Proses Pelingkupan

Proses untuk menghasilkan dampak penting hipotetik tersebut pada dasarnya diawali melalui
proses identifikasi dampak potensial. Esensi dari proses identifikasi dampak potensial ini
adalah menduga semua dampak yang berpotensi terjadi jika rencana usaha dan/atau
kegiatan dilakukan pada lokasi tersebut. Langkah ini menghasilkan daftar ‘dampak
potensial’. Pada tahap ini kegiatan pelingkupan dimaksudkan untuk mengidentifikasi segenap
dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan seterusnya) yang secara potensial akan
timbul sebagai akibat adanya rencana usaha dan/atau kegiatan. Pada tahapan ini hanya
diinventarisasi dampak potensial yang mungkin akan timbul tanpa memperhatikan
besar/kecilnya dampak, atau penting tidaknya dampak. Dengan demikian pada tahap ini
belum ada upaya untuk menilai apakah dampak potensial tersebut merupakan dampak
penting atau tidak.
Keberhasilan dalam proses identifikasi dampak, banyak pula bergantung pula pada
kemampuan penyusun dokumen AMDAL dalam memahami rincian kegiatan suatu
proyek/usaha yang akan diteliti. Rincian kegiatan yang dimaksud disini adalah uraian satuan-
satuan operasi kegiatan proyek yang dimulai dari tahapan prakonstruksi, konstruksi sampai
pada pasca konstruksi, mengingat satuan-satuan operasi ini memiliki potensi terjadinya
dampak Iingkungan. Dengan kata lain satuan operasi dapat merupakan sumber dampak.
Selain itu dalam proses idenifikasi dampak perlu juga diketahui mengenai rona Iingkungan
yang terkena dampak terutama komponen Iingkungan yang langsung terkena dampak
dan yang memiliki arti ekologis dan ekonomis. Kondisi kualitatif dan kuantitatif dari
berbagai sumberdaya alam yang ada di wilayah studi rencana usaha/kegiatan perlu dipelajari
secara seksama. Hal-hal ini semuanya berkaitan dengan komponen-komponen Iingkungan
hidup yang diasumsikan akan terkena dampak.
Dalam identifikasi dampak dikenal
tiga metode (Soemarwoto, 1991)
1. Daftar uji yang terdiri atas:
➢ Daftar uji sederhana (Simple
Checklist)
➢ Daftar uji kuesioner
(Questioner Checklist)
➢ Daftar uji deskriptif
(Descriptive Checklist).
1. Matriks
2. Bagan alir (flow chart).
53
Metode Identifikasi Dampak (1/4)

Daftar Uji Sederhana (Simple Cheklist)
➢ Kegiatan pembangunan dirinci kedalam
aktivitas sesuai tahapan atau tingkat
pembangunan, dalam hal ini biasa dikenal
pra konstruksi, konstruki, pasca konstruksi
(operasi), maupun pasca operasi.
➢ Dari data tentang kondisi dan sifat setiap
komponen
dampaknya
lingkungan,
pada
dapat
setiap
diduga
tahapan
pembangunan.
➢ Komponen/parameter lingkungan yang
teridentifikasi sebagai komponen lingkungan
yang terkena dampak dapat diberi tanda
(misal V atau X) untuk menunjukkan
interaksi dampak antara komponen kegiatan
dan komponen lingkungan; atau dapat diisi
dengan tanda (+) untuk dampak positif, dan
tanda (-) untuk dampak negatif.
Komponen Lingkungan
Tahap Kegiatan
Pra Konstruksi Konstruksi Operasi
1. Dampak Kebisingan
a. Kesmas
b. Tataguna lahan
X X
2. Dampak Kualitas Udara
a. Kesmas
b. Tataguna lahan
X X
3. Dampak Kualitas Air
a. Air tanah
b. Air permukaan
c. Pencemaran
X X
4. Dampak Biologi
a. Flora
b. Fauna
X X
5. Dampak Sosial Ekonomi
a. Konflik sosial
b. Pendapatan X X X

Daftar Uji Kuesioner
(Questioner Cheklist)
Dalam daftar ini dimuat serangkaian
pertanyaan-pertanyaan yang dapat
mengarahkan penyusun dokumen
AMDAL untuk melakukan identifikasi
terhadap komponen-komponen atau
parameter lingkungan hidup yang
diasumsikan akan terkena dampak
akibat kegiatan/proyek.
A. Lingkungan/Kaitan dengan Sumberdaya
1. Konsekuensi lingkungan apakah yang akan terjadi karena perubahan tata guna lahan akibat adanya operasi proyek?
2. Apakah proyek akan menyebabkan mobilisasi tenaga kerja? Jika iya, masalah lingkungan apa yang akan terjadi?
3. Apakah wisatawan akan menciptakan akan menciptakan kondisi yang membahayakan perlindungan aspek lingkungan
alamiah yang penting?
B. Rancangbangun Proyek dan Konstruksi
1. Apakah rancangbangun proyek cocok dengan lingkungan alamiah?
2. Apakah sifat khas daerah tersebut diperhatikan dalam rancangbangun proyek?
3. Dst.
C. Sosial Budaya
1. Apakah dengan adanya operasi proyek akan menimbulkan kendala pada penduduk lokal dan disharmoni?
2. Apakah para wisatawan dan penduduk akan diikutsertakan dalam proyek ataukah mereka akan dilarang untuk datang di
daerah rekreasi yang semula mereka gunakan?
3. Dst.
D. Kesehatan
1. Apakah sarana dan tenaga pelayanan Kesehatan yang ada cukup untuk melayani kebutuhan yang meningkat?
2. Apakah sarana dan tenaga tersebut memenuhi standar?
3. Dst.
Sumber: Contoh Proyek Pariwisata (World Bank, 1974)

Diagram Alir (Flow Chart)
Pada prinsipnya metode ini dirancang
untuk mengidentifikasi interaksi antara
kegiatan yang merupakan sumber
dampak dan komponen lingkungan hidup
yang terkena dampak dalam suatu jalinan
sebab, kondisi, dan efek.
Dampak yang mungkin terjadi dibedakan
ke dalam tiga kelompok (Soemarwoto,
1991):
a. Perubahan tingkat pertama yang
disebut kondisi permulaan
b. Perubahan tingkat kedua yang
diakibatkan oleh kondisi permulaan.
Perubahan kedua ini disebut kondisi
akibat
c. Perubahan tingkat ketiga, disebut
efek
Sumber: Contoh Proyek Eksploitasi Gas https://www.nexi.go.jp/environment/info/pdf/ins_kankyou_16-017_05.pdf

Evaluasi Dampak Potensial esensinya adalah memisahkan dampak-dampak yang perlu kajian mendalam untuk membuktikan
dugaan (hipotesa) dampak (dari dampak yang tidak lagi perlu dikaji). Dalam proses ini, harus dijelaskan dasar penentuan
bagaimana suatu dampak potensial dapat disimpulkan menjadi dampak penting hipotetik (DPH) atau tidak.
Dalam kajian Andal, dugaan dampak akan dikaji secara mendalam dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data primer
dan sekunder serta melakukan evaluasi terhadap dampak yang terjadi. Dengan demikian, hipotesa yang terbentuk pada
tahap pelingkupan akan terbukti benar atau salah. Proses evaluasi dampak potensial ini merupakan proses memilah-milah
dugaan dampak yang sudah masuk dalam daftar dampak potensial. Terdapat beberapa metode untuk melakukan pemilahan
ini. Penentuan DPH dapat menggunakan berbagai macam kriteria, namun kriteria yang digunakan tersebut haruslah
berlandaskan 4 hal sebagai berikut:
1. Besaran rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan lingkungan
awal yang menjadi bagian rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menanggulangi dampak.
2. Kondisi rona lingkungan yang ada termasuk kemampuan mendukung Usaha dan/atau Kegiatan tersebut atau tidak.
3. Pengaruh rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap kondisi Usaha dan/atau Kegiatan lain di sekitar lokasi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan atau sebaliknya.
4. Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan baik harapan, dan kekhawatiran persetujuan
atau penolakan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Metode Evaluasi Dampak

No. Kriteria Contoh Penjelasan Penggunaan Kriteria
1. Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan yang
menyebabkan dampak tersebut dan rencana pengelolaan
lingkungan awa yang menjadi bagian rencana Usaha
dan/atau Kegiatan untuk menanggulangi dampak
Jelaskan besaran kegiatan yang akan menimbulkan dampak tersebut.
Misalnya: saat mengevaluasi Dampak potensial penurunan kualitas udara akibat pembersihan lahan,
sampaikan dalam tabel evaluasi berapa luas lahan yang akan dibersihkan tersebut dan akibat pembersihan
lahan dengan luas tersebut apakah signifikan menurunkan kualitas udara. Bila iya, maka berpotensi menjadi
DPH.
2. Kondisi rona lingkungan yang ada termasuk
kemampuan mendukung Usaha dan/atau
Kegiatan tersebut atau tidak
Sampaikan kondisi komponen lingkungan yang terkena dampak tersebut, sebaiknya kondisi lingkungan
disampaikan spesifik dan jelas.
Sebagai contoh, bila melakukan evaluasi penurunan kualitas air permukaan akibat konstruksi tower, transmisi
listrik, sampaikan kondisi/nilai parameter yang akan terkena dampak, misalnya parameter Total Suspended
Solid (TSS), bila kondisi nilai TSS sudah mendekati/melebih baku mutu, maka dampak potensial tersebut
berpotensi menjadi DPH.
3. Pengaruh rencana Usaha dan/atau Kegiatan terhadap
kondisi Usaha dan/atau Kegiatan lain di sekitar lokasi
rencana Usaha dan/atau Kegiatan atau sebaliknya
Sampaikan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki pengaruh terhadap usaha dan/atau kegiatan
sekitar atau sebaliknya.
Misalnya: dalam pembangunan tower, terdapat kegiatan sekitar yang terpengaruh atau sekitar yang
mempengaruhi kegiatan pembangunan tower tersebut. Bila iya, maka dampak potensial tersebut berpotensi
menjadi DPH.
4. Intensitas perhatian masyarakat terhadap rencana
Usaha dan/atau Kegiatan baik harapn, dan kekhawatiran
persetujuan atau penolakan terhadap rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
Kriteria ini dipakai, biasanya untuk dampak potensial yang berhubungan dengan kondisi sosial budaya
dan Kesehatan masyarakat.
Misalnya: peningkatan kesempatan kerja pada saat konstruksi tower dapat menjadi DPH, bila memang
berdasarkan hasil konsultasi publik terdapat harapan untuk menjadi tenaga kerja kegiatan Usaha dan/atau
Kegiatan
Kriteria Penetapan DPH

Fungsi Formulir Kerangka Acuan adalah
sebagai rujukan bagi penanggung jawab
Usaha dan/atau Kegiatan, penyusun Amdal,
Instansi Pemerintah yang membidangi rencana
Usaha dan/atau Kegiatan, instansi Lingkungan
Hidup, dan Tim uji Kelayakan Lingkungan
Hidup tentang lingkup dan kedalaman studi
Andal yang akan dilakukan.
Format Formulir Kerangka Acuan

Pengumpulan Data
Primer dan Uji
Laboratorium
Penetapan DPH, Batas
Wilayah Studi, dan
Batas Waktu Kajian
Prakiraan Dampak
Penting dan
Penentuan Sifat
Penting Dampak
Evaluasi secara
Holistik terhadap
Dampak Lingkungan
Integrasi hasil analisis
atau kajian persetujuan
teknis maupun andalalin
Melakukan pengumpulan data
primer/sekunder sesuai dengan
metode pengumpulan data dan
lokasi pengambilan sampel yang
telah disepakati dalam Formulir
Kerangka Acuan
Melakukan pendalaman pelingkupan.
Pada saat Formulir Kerangka Acuan,
pelingkupan dilakukan menggunakan
data sekunder sedangkan pada tahap
Andal pelingkupan menggunakan data
primer maupun sekunder yang telah
disepakati sebelumnya. Sehingga
DPH, batas wilayah studi maupun
batas waktu kajian perlu ditinjau
kembali sesuai dengan data terbaru.
Kajian prakiraan besaran dampak
dan penentuan sifat penting
dampak pada setiap DPH yang
telah ditentukan.
Keterkaitan dan interaksi seluruh
DPH untuk penentuan dampak
secara total terhadap lingkungan.
Dari hasil telaahan ini dapat
dirumuskan arahan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan
Proses Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Andal)

1 Pendahuluan
- Latar Belakang
- Tujuan dan Manfaat Usaha dan/atau Kegiatan
- Pelaksana studi
- Deskkripsi Singkat Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
- Ringkasan Pelingkupan
2. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan
Identifikasi komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang menjadi sumber dampak:
a. bentuk dan karakteristik komponen rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut (aktivitas, proses fasilitas atau sarana tertentu
b. tahapan rencana kegiatan seperti prakonstruksi; konstruksi; operasi; dan pasca operasi yang menjadi sumber dampak
c. lokasi komponen rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut (didalam tapak proyek)
3. Deskripsi Rona Lingkungan Hidup
a. komponen lingkungan yang terkena dampak (komponen geo-fisik-kimia; biologi; sosio-ekonomi-budaya; kesehatan masyarakat)
b. usaha dan/atau Kegiatan yang ada disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan
4. Hasil dan Evaluasi Pelibatan Masyarakat
5. Penetapan Dampak Penting Hipotetik, Batas Wilayah Studi, dan Batas Waktu Kajian
6. Prakiraan Dampak Penting dan Penentuan Sifat Penting Dampak
7. Evaluasi secara Holistik terhadap Dampak Lingkungan
8. Daftar Pustaka
9. Lampiran
.
Muatan Dokumen Andal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan prakiraan dampak penting:
1. Besaran dampak dengan proyek diprakirakan sesuai dengan metode ilmiah
yang telah ditetapkan untuk setiap DPH
2. Menghitung perbedaan besaran dampak tanpa proyek dan dengan proyek
dalam batas waktu tertentu sesuai kaidah ilmiah
3. Besaran dampak penting yang ditetapkan berdasarkan waktu kajian yang
didapatkan berdasarkan metode ilmiah yang ditentukan. Sifat penting
dampaknya berdasarkan kriteria/ukuran dampak penting.
4. Perhitungan dan analisis harus menggunakan metode prakiraan dampak yang
telah disepakati pada Formulir Kerangka Acuan. Metode tersebut menggunakan
metode-metode ilmiah yang berlaku secara nasional maupun internasional.
5. Hendaknya menggunakan data runtun waktu (time series) yang menunjukkan
perubahan kualitas lingkungan dari waktu ke waktu
6. Melakukan prakiraan dampak secara cermat mengenai besaran dampak pada
setiap tahapan kegiatan sesuai dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan
7. Telaahan besaran dampak perlu diperhatikan dampak yang bersifat langsung
dan/atau tidak langsung.
8. Jika terdapat alternatif komponen rencana usaha dan/atau kegiatan, maka
telaahan sebagaimana tersebut dilakukan untuk masing-masing alternatif.
Output dari prakiraan besaran dampak adalah konfirmasi perubahan yang terjadi
kepada komponen lingkungan.
Sebagai contoh: bila peningkatan debu menjadi DPH maka dalam perkiraan besaran
dampak, dikonfirmasi peningkatan debu yang dihasilkan akibat adanya
pembangunan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
.
Prakiraan Besaran Dampak Lingkungan

Prakiraan Besaran Dampak Lingkungan

Metode dalam Prakiraan Besaran Dampak
No. Metode Penjelasan
1. Metode Formal Teknik memprakirakan dampak dengan menggunakan formula, model, atau rumus tertentu yang
bersifat kuantitatif yang dapat didukung tabel, grafik atau model spasial/geografis. Beberapa contoh
metode Formal:
a) Prakiraan Cepat
b) Model Fisik (Simulasi Fisik)
c) Eskperimen (Uji-Hayati)
d) Model Matematika/Model Statistik
➢ Model fisik dan eksperimen yang banyak digunakan untuk aspek geo-fisik-kimia dan biologi
➢ Model matematik dan statistik juga dapat digunakan untuk prakiraan dampak aspek sosial dan
kesehatan masyarakat
2. Metode Informal Penilaian Ahli (Professional Judgement)
Teknik memprakirakan dampak yang mengandalkan kemampuan professional pakar/tenaga ahli.
Penggunaan metode ini perlu memperhatikan:
➢ Pengalaman empiris yang terhimpun pada pakar/tenaga ahli yang bersangkutan
➢ Kemampuan analisis-sintesis secara logis dari pakar yang bersangkutan
Teknik Analogi
Fenomena dampak lingkungan tertentu (akibat kegiatan tertentu) digunakan untuk memperkirakan
dampak kegiatan sejenis di lokasi lain

Penetapan Sifat Penting Dampak
Kriteria sifat penting dampak mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dampak yang timbul karena
kegiatan dapat dikategorikan penting dan tidak penting dengan mempertimbangkan 7 (tujuh) kriteria
penentu dampak penting yaitu sebagai berikut:
1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen hidup lain yang akan terkena dampak;
5. Sifat kumulatif dampak;
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
7. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Kriteria Sifat Penting Dampak
Kriteria Dampak Penting
Indikator
Dampak Tidak Penting Dampak Penting
Jumlah penduduk terkena dampak Diprakirakan tidak ada manusia yang terpapar perubahan lingkungan yang signifikan (melebihi baku
mutu) atau terkena dampak di wilayah studi
Ada manusia dalam wilayah studi yang terpapar perubahan lingkungan signifikan (melebihi baku mutu),
atau manusia di wilayah studi yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari
kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat.
Luas persebaran dampak Perubahan tidak mendasar yang terjadi akibat rencana kegiatan di dalam wilayah studi Adanya wilayah yang relatif luas mengalami perubahan mendasar akibat rencana kegiatan
Intensitas dan lamanya
dampak berlangsung
Rencana kegiatan:
1. Tidak menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan yang melampaui baku
mutu lingkungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Tidak menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria
yang diakui, berdasarkan pertimbangan ilmiah.
3. Tidak mengakibatkan spesies-spesies yang langka dan atau endemik, dan atau dilindungi menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku terancam punah; atau habitat alaminya mangalami
kerusakan.
4. Tidak menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (hutan lindung,
cagar alam, taman nasional, suaka margasatwa, dan sebagainya) yang telah ditetapkan menurut
peraturan perundang-undangan;
5. Tidak merusak atau memusnahkan benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah, yang bernilai
tinggi;
6. Tidak mengakibatkan konflik atau kontroversi dengan kalangan masyarakat, pemerintah daerah,
atau pemerintah pusat, dan atau menimbulkan konflik atau kontroversi di kalangan masyarakat,
pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
7. Tidak mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi;
8. Tidak mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak
berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak yang berlangsung hanya pada satu atau lebih
tahapan kegiatan
Rencana kegiatan:
1. Menyebabkan perubahan pada sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan yang melampaui baku mutu
lingkungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menyebabkan perubahan mendasar pada komponen lingkungan yang melampaui kriteria yang diakui,
berdasarkan pertimbangan ilmiah.
3. Mengakibatkan spesies-spesies yang langka dan atau endemik, dan atau dilindungi menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku terancam punah; atau habitat alaminya mangalami
kerusakan.
4. Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung (hutan lindung, cagar alam, taman
nasional, suaka margasatwa, dan sebagainya) yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-
undangan;
5. Merusak atau memusnahkan benda-benda dan bangunan peninggalan sejarah, yang bernilai tinggi;
6. Mengakibatkan konflik atau kontroversi dengan kalangan masyarakat, pemerintah daerah, atau
pemerintah pusat, dan atau menimbulkan konflik atau kontroversi di kalangan masyarakat, pemerintah
daerah atau pemerintah pusat;
7. Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai keindahan alami yang tinggi;
8. Mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak
berbaliknya
dampak, atau segi kumulatif dampak yang berlangsung hanya pada satu atau lebih tahapan kegiatan
Komponen lingkungan lain
terkena dampak
Rencana kegiatan diprakirakan tidak menimbulkan dampak sekunder maupun dampak lanjutan lainnya
yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan komponen lngkungan yang terkena dampak
primer.
Rencana kegiatan diprakirakan akan menimbulkan dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang
jumlah komponennya lebih atau sama dengan komponen lngkungan yang terkena dampak primer.
Sifat kumulatif 1. Dampak Lingkungan tidak berulang kali dan terus menerus, sehingga pada kurun waktu
tertentu
masih dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya
2.Beragam dampak lingkungan tidak bertumpuk dalam suatu ruang tertentu sehingga masih
dapat diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya
1. Dampak Lingkungan berulang kali dan terus menerus, sehingga pada kurun waktu tertentu tidak
dapat
diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya
2.Beragam dampak lingkungan bertumpuk dalam suatu ruang tertentu sehingga tidak dapat
diasimilasi oleh lingkungan alam atau sosial yang menerimanya
3. Dampak lingkungan dari berbagai sumber kegiatan menimbulkan sinergetik
Berbalik atau tidaknya dampak Perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan dapat dipulihkan kembali baik
dengan ataupun tanpa intervensi manusia
Perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali
walaupun dengan intervensi manusia
Kriteria lain sesuai dengan
perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi
Tidak ada kriteria lain yang diprakirakan berdampak terhadap komponen lingkungan maupun
sosial
yang terdampak akibat adanya rencana kegiatan
Adanya kriteria lain yang diprakirakan berdampak terhadap komponen lingkungan maupun sosial
yang
terdampak akibat adanya rencana kegiatan

Evaluasi Holistik (1/2)
Evaluasi dampak lingkungan secara holistik yaitu telaahan secara total beragam dampak lingkungan
lingkungan. Beragam dampak penting lingkungan tersebut ditelaah sebagai satu kesatuan yang saling
terkait dan saling pengaruh mempengaruhi. Beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengevaluasi
dampak secara holistik diantaranya:
1. Metode penampalan (overlays) McHarg
2. Daftar uji berskala, Adkins & Burke
3. Metode Matrik Interaksi Leopold
4. Metode Matrik Fisher & Davies
5. Metode BaganAlir
6. Kombinasi Metode (matrik dan bagan alir)
Berbagai metode tersebut perlu dipertimbangkan karena memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-
masing. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu: (1) komperhensif; (2) fleksibel; (3) dinamis;
(4) analitis; (5) proses amalgamasi harus dilakukan secara benar; (6) dapat digunakan untuk pengambilan
keputusan

Evaluasi Holistik (2/2)
Berdasarkan hasil telaahan tersebut maka dapat diperoleh informasi:
1. Bentuk hubungan keterkaitan dan interaksi Dampak Penting Hipotetik (DPH) beserta karakteristiknya
(frekuensi, durasi, dan intensitas) yang pada akhirnya dapat digunakan untuk menentukan sifat penting
dan besaran dari dampak-dampak yang telah berinteraksi pada ruang dan waktu yang sama.
2. Komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang paling banyak menimbulkan dampak
lingkungan
3. Area-area yang perlu mendapat perhatian penting beserta luasannya seperti (a) area yang mendapat
paparan sekaligus dan banyak dihuni masyarakat; (b) area rentan/rawan bencana yang paling banyak
terkena berbagai dampak lingkungan; (c) kombinasi area a dan b.
4. Arahan pengelolaan lingkungan terhadap seluruh komponen kegiatan yang menimbulkan dampak
ditinjau dari opsi pengelolaan terbaik (best available technology), kemampuan pengelolaan terbaik (best
achivable technology), dan relevansi opsi pengelolaan yang tersedia dengan kondisi lokal
5. Arahan pemantauan lingkungan hidup yang relevan yang digunakan sebagai indikator evaluasi
penaatan (compliance), kecenderungan (trendline), dan tingkat kritis (critical level) dari suatu
pengelolaan lingkungan hidup.

10 Kriteria Kelayakan Lingkungan
1. Rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam diatur dalam peraturan perundang-
undangan
3. Kepentingan pertahanan dan keamanan
4. Prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang,
dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasi Usaha dan/atau Kegiatan
5. Hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh dampak penting sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling mempengaruhi
sehingga diketahui perimbangan dampak penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif
6. Kemampuan pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak penting negatif yang akan
ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan
7. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (emic view)
8. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/atau mengganggu entitas ekologis yang merupakan: 1) entitas
dan/atau spesies kunci (key species); 2) memiliki nilai penting secara ekologis (ecological importance); 3) memiliki nilai penting secara
ekonomi (economic importance); dan/atau 4) memiliki nilai penting secara ilmiah
9. Rencana usaha dan/atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah berada di sekitar
rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan
10.Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan, dalam hal
terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud

Tahap Penyusunan Andal
Komponen
Dampak
Sumber: ecoedu.id

Prinsip Dasar RKL-RPL
RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena
dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai Dampak Penting dari hasil proses evaluasi holistik
dari dokumen Andal. Sehingga untuk beberapa dampak yang disimpulkan sebagai bukan Dampak Penting, namun tetap memerlukan
dan direncanakan untuk dikelola dan dipantau (dampak lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu disertakan rencana pengelolaan dan
pemantauannya dalam RKL-RPL.
a) Dampak Lingkungan yang dikelola ditentukan berdasarkan Dampak Penting dan Dampak Lainnya
b) Sumber Dampak Lingkungan ditentukan sesuai jenis dan tahapan kegiatan
c) Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan Hidup ditetapkan sesuai baku mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan, hasil
kajian, dan kriteria lain
d) Bentuk pengelolaan hidup ditentukan sesuai dengan pendekatan teknologi, institusi dan/atau sosial ekonomi
e) Lokasi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai sifat sebaran dampak yang akan dikelola
f) Periode pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan
g) Institusi pengelolaan lingkungan hidup ditentukan sesuai kewenangan
h) Jumlah dan jenis izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diidentifikasi sesuai ketentuan
i) Peta rencana pengelolaan lingkungan hidup dibuat sesuai kaidah kartografi

Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan
Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Tujuan
Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) RPL
Menyusun dan melaksanakan upaya
pengembangan
dampak positif dari rencana usaha dan/atau kegiatan
Menyusun dan melaksanakan upaya pemantauan
komponen
lingkungan lingkungan hidup yang terkena dampak
Menyusun dan melaksanakan upaya pencegahan dan
penanganan dampak negatif dari rencana usaha
dan/atau kegiatan
Mengukur efektivitas pengelolaan
lingkungan hidup
berdasarkan indikator keberhasilan
Mengavluasi penaatan (compliance), kecenderungan
(trendline), dan tingkat kritis (critical level) dari suatu
pengelolaan lingkungan hidup.
Menciptakan mekanisme koordinasi antara pihak-pihak
yang
terkait

Lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
RKL memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi Dampak Penting lingkungan hidup dan dampak
lingkungan hidup lainnya yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari suatu
rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Dalam pengertian tersebut kelompok aktivitas sebagai berikut.
a. Pengelolaan lingkungan yang bertujuan untuk menghindari atau mencegah dampak negatif lingkungan hidup;
b. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk rnenanggulangi, meminimalkan, atau mengendalikan dampak
negatif baik yang timbul pada saat Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
c. Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat meningkatkan dampak positif sehingga dampak tersebut dapat
memberikan manfaat yang lebih besar baik kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan maupun pihak lain
terutama masyarakat yang turut menikmati dampak positif tersebut.

Lingkup Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Pemantauan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana. Pemantauan
dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi
penaatan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical leuel) dari suatu pengelolaan lingkungan
hidup.
a. Komponen/parameter lingkungan hidup yang dipantau
b. Aspek-aspek yang dipantau berdasarkan Dampak Penting dan Dampak Lingkungan Hidup Lainnya dan sifat
pengelolaan dampak
c. Pemantauan dilakukan pada sumber penyebab dampak dan/atau komponen/parameter lingkungan yang terkena
dampak
d. Pemantauan lingkungan hidup harus layak secara ekonomi
e. Rencana pengumpulan dan analisis data yang perlu dipantau (jenis data, lokasi pemantau, frekuensi dan jangka
waktu pemantauan, metode pengumpulan data, metode analisis data)
f. Memuat kelembagaan yang bertanggungjawab sebagai Pelaksana Pemantauan, Pengguna Hasil Pemantauan,
dan Pengawas Kegiatan Pemantauan.

Proses RKL-RPL dalam Amdal
RKL-RPL harus memuat mengenai upaya untuk
menangani dampak dan memantau komponen
lingkungan hidup yang terkena dampak
terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya
dampak yang disimpulkan sebagai dampak
penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam
Andal.
Sehingga untuk beberapa dampak yang
disimpulkan sebagai bukan dampak penting,
namun tetap memerlukan dan direncanakan
untuk dikelola dan dipantau (dampak
lingkungan hidup lainnya), maka tetap perlu
disertakan rencana pengelolaan dan
pemantauannya dalam RKL-RPL.
Jenis Dampak yang Dikelola dan Dipantau
1. Dampak Penting dari Kajian Andal
2. Dampak Lingkungan Lainnya (bukan
dampak Penting namun perlu dikelola dan
dipantau)

Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)
Dampak Penting yang dikaji padaAndal
Dampak Tidak Penting yang gugur pada
tahap Pelingkupan Formulir Kerangka
Acuan dan/atau Prakiraan Dampak,
namun memiliki rencana pengelolaan
yang telah direncakan sejak awal
sebagai bagian dari rencana kegiatan

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL)

TahapPenyusunanRKL-RPL (Rencana
PengelolaanLingkungandan
RencanaPemantauanLingkungan)
Pengelolaan
Dampak
Pemantauan
Dampak

TUNGGAL
dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan 1 jenis Usaha
dan/atau Kegiatan yang kewenangan pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat Daerah
kabupaten/kota
TERPADU
dilakukan apabila penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan merencanakan untuk melakukan lebih dari 1
jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang perencanaan dan pengelolaannya saling terkait dalam satu kesatuan
hamparan ekosistem serta pembinaan dan/atau pengawasannya berada di bawah 1 kementerian, lembaga
pemerintah nonkementerian, organisasi perangkat daerah provinsi, atau organisasi perangkat Daerah
kabupaten/kota
KAWASAN
dilakukan oleh pengelola kawasan selaku penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang merencanakan
untuk melakukan lebih dari 1 Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pelaku Usaha di dalam
kawasan, terletak dalam satu kesatuan zona rencana pengembangan kawasan, yang telah mendapatkan
penetapan kawasan dan pengelola kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
JENIS STUDI AMDAL

Pendekatan Studi Amdal
Sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021
Pasal 22 Ayat (1) “ Dalam menyusun
Amdal,,penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan menggunakan
pendekatan studi:
a. tunggal;
b. terpadu; atau
c. kawasan.
Pasal 22 Ayat (5)
Pendekatan penyusunan Amdal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b yang dilakukan
oleh lebih dari 1 (satu) penanggung
jawab Usaha dan/atau Kegiatan
terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang
saling terintegrasi dapat disusun dalam
1 (satu) Amdal yang dapat digunakan
untuk penerbitan bebih dari 1 (satu)
Perizinan Berusaha.
No. Kriteria Amdal Tunggal Amdal Terpadu Amdal Kawasan
1. Jenis Usaha
dan/atau Kegiatan
1 (satu) jenis usaha
dan/atau kegiatan
> 1 (satu) jenis usaha
dan/atau kegiatan.
> 1 (satu) jenis
usaha dan/atau
kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh
Pelaku Usaha di
dalam kawasan
2. Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan
- Perencananan dan
pengelolaannya saling
terkait dalam satu kesatuan
hamparan ekosistem
Terletak dalam satu
kesatuan zona rencana
pengembangan
kawasan, yang telah
mendapatkan
penetapan kawasan
3. Kewenan
gan
Pembinaa
n
dan/atau
Pengawas
an
1 (satu)
K/LPNK/atau
SKPP/SKPD
> 1 (satu)
K/LPNK/atau
SKPP/SKPD
> 1 (satu)
K/LPNK/atau
SKPP/SKPD
4. Penangg
ung
Jawab
Penanggung Jawab
Usaha dan/atau
Kegiatan
Penanggung Jawab
Usaha dan/atau
Kegiatan
Pengelola Kawasan

RKL – RPL RINCI UNTUK AMDAL KAWASAN
1. PP 22/2021, Pasal 11
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
dalam kawasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, Usaha danl atau
Kegiatan di dalam kawasan dipersyaratkan menyusun RKL-RPL rinci yang telah dilengkapi
dengan Amdal kawasan dan Persetujuan Lingkungan Kawasan wajib memiliki RKL-RPL
rinci berdasarkan Persetujuan Lingkungan kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
2. Permenperin 1/2020 tentang Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rinci Bagi Perusahaan Industri
Yang Berada Atau Akan Berlokasi di Kawasan Industri, dalam rencana revisinya akan
mengatur untuk KBLI semua tingkat risiko (R/MR/MT/T) wajib mendapatkan persetujuan
RKL-RPL Rinci.
RKL-RPL rinci merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan bagi pelaku
Usaha di dalam kawasan dan dinyatakan dalam bentuk PKPLH dan
disahkan oleh pengelola kawasan dan menjadi prasyarat Perizinan
Rerusaha Pelaku Usaha di dalam kawasan.

84
Bisnis Proses Validasi Pengelola Kawasan Industri bagi Pelaku Usaha
(Tenant) sektor Industri yang sudah memiliki persetujuan RKL-RPL Rinci
84
Menampilkan
notifikasi ‘untuk
verifikasi lebih lanjut
pihak pengelola
kawasan perlu
mengupload dokumen
persetujuan rkl-rpl
rinci’
Mengisi data
proyek
Meng-klik sudah
memiliki RKL-RPL
Rinci
Pelaku usaha
mengklik
1.Pernyataan
mematuhi RKL-RPL
Rinci dalam
Kawasan
2.Pernyataan Mandiri
SPPL
3.Pernyataan lainnya
(komitmen standar)
Perbaikan data
proyek untuk
meng-klik
belum memiliki
RKL-RPL Rinci di
menu
perubahan
Melakukan
pemenuhan
persyaratan
RKL-RPL Rinci
(mengikuti
bispro RKL-RPL
Rinci dalam
Kawasan)
Dapat
melakukan
pemenuhan
persyaratan PB
Mulai
Terbit PKKPR
otomatis Selesai
Pelaku Usaha
Pengelola Kawasan
Menerima notifikasi
pernyataan
mematuhi RKL-RPL
Rinci dalam Kawasan.
Pengelola KI dan KEK
menerima
permohonan pelaku
usaha
Memberikan
notifikasi bahwa
Pelaku Usaha
belum memiliki
RKL-RPL Rinci
Upload RKL-RPL
Rinci
Sistem OSS

Bisnis Proses Penerbitan RKL-RPL Rinci di Kawasan Industri
- KBLI sektor Industri , Risiko Rendah (R) dan Menengah Rendah (MR)
Pelaku Usaha memperoleh Akun dan
mengisi data usaha di Sistem OSS
Pelaku usaha mengklik
1. Pernyataan mematuhi RKL-RPL Rinci dalam Kawasan
2. Pernyataan Mandiri SPPL
3. Pernyataan lainnya (komitmen standar)
Terbit secara otomatis dari sistem OSS:
- PKKPR otomatis
- Pernyataan Mandiri SPPL
- Pernyataan mematuhi RKL-RPL Rinci dalam Kawasan
- Perizinan Berusaha: NIB (R) atau NIB+SS (utk MR)
• KBLI sektor industri
• Jenis produk/jasa sektor industri
• Lokasi usaha di KI
• Nama Usaha/Kegiatan sektor
industri
• Deskripsi Kegiatan Usaha sektor
industri
• dan lainnya
Sistem OSS
1 2
3
Notifikasi beserta pernyataan mandiri mematuhi RKL-RPL Rinci
diterima oleh:
- Pelaku Usaha
- Pengelola Kawasan Industri
- SIINAS (on going)
- DPMPTSP setempat (on going)
- Amdalnet (on going)
4
Pelaku usaha klik permohonan RKL-RPL Rinci di OSS, muncul menu
pemenuhan persyaratan RKL-RPL Rinci kemudian upload:
- Form Surat A-1 Permohonan Persetujuan RKL/RPL Rinci
- Form FM-1 Daftar isian perusahaan industry dalam rangka
pemeriksaan Administrasi RKL/RPL Rinci
- Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (opsional)
- Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi (opsional)
- Pertek Pengelolaan Limbah B3 (opsional)
Dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan poin 5 dalam 15
hari, masuk dalam pengawasan pengelola KI dan menotifikasi
rekomendasi ketidakpatuhan.
5
15 hari
kerja
Pengelola KI menerima persyaratan yang diupload oleh pelaku
usaha, dan melakukan aksi:
- Perbaikan;
- Penetapan Persetujuan RKL-RPL Rinci; atau
- Penolakan.
6
- RKL RPL Rinci yang disetujui oleh Pengelola KI
Notifikasi beserta produk Penetapan Persetujuan RKL-RPL
Rinci, sebagai salah satu persyaratan utk mendapatkan SS/Izin
terverifikasi, diterima oleh:
- Pelaku Usaha,
- SIINAS, (on going)
- AMDALNET (on going)
7
Note:
- Bisnis proses RKL-RPL rinci di KI hanya untuk
sektor Industri
- Terdapat menu RKL-RPL Rinci di akun
Pengelola KI untuk aliran data dan
pemrosesan RKL-RPL Rinci
Sumber: BKPM (2023)

86
Bisnis Proses Penerbitan RKL-RPL Rinci di Kawasan Industri
- KBLI sektor Industri , Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Tinggi (T)
Pelaku Usaha memperoleh Akun dan
mengisi data usaha di Sistem OSS
Pelaku usaha mengklik
1. Pernyataan mematuhi RKL-RPL Rinci dalam Kawasan
2. Pernyataan Mandiri SPPL
3. Pernyataan lainnya (komitmen standar)
Terbit secara otomatis dari sistem OSS:
- PKKPR otomatis
- Pernyataan Mandiri SPPL
- Pernyataan mematuhi RKL-RPL Rinci dalam Kawasan
- NIB + SS*belum verifikasi (utk MT) atau NIB + Izin*belum
verifikasi(utk T)
• KBLI
• Jenis produk/jasa sektor industri
• Lokasi usaha di KI
• Nama Usaha/Kegiatan sektor
industri
• Deskripsi Kegiatan Usaha sektor
industri
• dan lainnya
1 2
3
Permohonan persetujuan RKL/RPL Rinci menjadi persyaratan dasar
sebelum tenant memenuhi persyaratan utk mendapatkan SS/Izin
terverifikasi.
Pelaku usaha klik permohonan RKL-RPL Rinci di OSS, muncul menu
pemenuhan persyaratan RKL-RPL Rinci kemudian upload:
- Form Surat A-1 Permohonan Persetujuan RKL/RPL Rinci
- Form FM-1 Daftar isian perusahaan industry dalam rangka
pemeriksaan Administrasi RKL/RPL Rinci
- Pertek Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah (opsional)
- Pertek Pemenuhan Baku Mutu Emisi (opsional)
- Pertek Pengelolaan Limbah B3 (opsional)
4
(7 hari kerja: rencana Rev Permenperin 1/2020)
86
Terbit Perizinan Berusaha: SS Verifikasi (utk risko MT) atau Izin
Verifikasi (utk risiko T), setelah mendapat validasi dari
Kementerian Perindustrian
Pengelola KI menerima notifikasi pernyataan mematuhi
RKL-RPL Rinci dalam Kawasan.
Pengelola KI juga menerima persyaratan yang diupload
oleh pelaku usaha, dan melakukan aksi:
- Perbaikan;
- Penetapan Persetujuan RKL-RPL Rinci; atau
- Penolakan.
5
Notifikasi beserta produk Penetapan Persetujuan RKL-RPL
Rinci, sebagai salah satu persyaratan utk mendapatkan SS/Izin
terverifikasi, diterima oleh:
- Pelaku Usaha,
- SIINAS (on going)
- AMDALNET (on going)
7
- RKL RPL Rinci yang disetujui oleh Pengelola KI
6
Pelaku usaha (tenant) memenuhi persyaratan kegiatan
usaha, dalam rangka SS/Izin Verifikasi, sesuai lampiran PP
5/2021 sektor Perindustrian
Note:
- Bisnis proses RKL-RPL rinci di KI hanya untuk
sektor Industri
- Terdapat menu RKL-RPL Rinci di akun
Pengelola KI untuk aliran data dan
pemrosesan RKL-RPL Rinci

Alur Proses Pengajuan Persetujuan Lingkungan yang Sudah Berjalan Tanpa Dokumen Lingkungan (DELH/DPLH)

Penanggung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan mengajukan
DELH atau DPLH kepada Menteri,
gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya
melalui Amdalnet
Menteri, gubernur, atau
bupati/wali kota sesuai dengan
kewenangannya melakukan
penilaian DELH atau
pemeriksaan DPLH
Hasil penilaian DELH atau
pemeriksaan DPLH disusun
dalam berita acara yang
memuat informasi:
• DELH atau DPLH diterima;
atau
• DELH atau DPLH perlu
dilakukan perbaikan
DELH / DPLH UNTUK USAHA YANG SUDAH BERJALAN SEBELUM ADANYA PP 22/2021 (2 Februari 2021)
DELH atau DPLH wajib disusun oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap usaha dan/atau
kegiatan yang memenuhi kriteria:
•Telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
•Telah melakukan kegiatan tahap konstruksi sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
•Lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang
kawasan; dan
•Tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumen lingkungan hidup tetapi tidak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan

PERMASALAHAN DAN TINDAKLANJUTNYA

Jangka Waktu Penerbitan PL (KepmenLHK 136/2024)

Jangka Waktu Penerbitan (KepmenLHK 136/2024)

92
• Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2021
Pasal 43 Ayat (2)
“Pengajuan dokumen Andal dan
dokumen RKL-RPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
dengan Persetujuan Teknis.
Ayat (3)
Persetujuan Teknis terdiri atas:
a. Pemenuhan Baku Mutu air Limbah
b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi
c. Pengelolaan Limbah B3; dan/atau
d. Analisis Mengenai Dampak Lalu
Lintas
Persetujuan Teknis
Acuan/Pedoman:
a. Pemenuhan Baku Mutu air Limbah
Permen LHK 05 Tahun 2021
b. Pemenuhan Baku Mutu Emisi
c. Pengelolaan Limbah B3
d. Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas
Permenhub No. PM 17 Tahun 2021

Pertek Air Limbah
Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan
Pembuangan Air Limbah ke Formasi Tertentu
Pemanfaatan Air Limbah ke Formasi tertentu
Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah
Pembuangan Air Limbah ke Laut
Proses penapisan mandiri sesuai dengan Permen LHK 05 Tahun 2021

Pertek Limbah B3
Penyimpanan Limbah B3
Pengumpulan Limbah B3
Pengangkutan Limbah B3
Pemanfaatan Limbah B3
Pengolahan Limbah B3
Penimbunan Limbah B3
Pembuangan Limbah B3
Lingkup penyimpanan membuat Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3
sesuai format Pemerintah Pusat dan/atau Daerah

Contoh Pertek : Standar Teknis dan Kajian Teknis
PermenLHK 5/2021

Kategorisasi Limbah B3 dan Limbah nonB3
3
Limbah nonB3 Khusus :
merupakan Limbah B3 yang
dikecualikan dari Limbah B3
berdasarkan penetapan
pengecualian dari pengelolaan
Limbah B3 dari Sumber
Spesifik
LIMBAH nonB3
LIMBAH nonB3 Terdaftar
Limbah nonB3 Terdaftar : pada
lampiran XIV Peraturan
Pemerintah Nomor
22 Tahun 2021
LIMBAH nonB3 Khusus
LIMBAH
LIMBAH B3
Limbah B3 tercantum pada
lampiran IX Peraturan
Pemerintah Nomor
22 Tahun 2021
9 Jenis Limbah,
kode Limbah : N101 s.d. N109
Pengelolaan LB3 mengacu :
Permen LHK Nomor 6 Tahun
2021
Pengelolaan LNB3 mengacu :
Permen LHK Nomor 19 Tahun
2021

Penentuan Karakteristik Limbah
4
Apakahlimbah
eksplosif, mudah
menyala, reaktif,
infeksius, dan/atau
korosif?
LIMBAH B3
KATEGORI 2
LIMBAH B3
KATEGORI 1
LD50 (lethal
dose-50)
TCLP (toxicity
characteristic
leaching procedure) Beracun sub-kronis?
LIMBAH
nonB3
YA
Lamp XI
> TCLP kolom
A
YA
TIDAK
LIMBAH
< TCLP kolom A
dan > TCLP kolom
B
< TCLP
kolom B
Nilai LD50 < 50 mg/kg
BB hewan uji
Nilai LD50 > 50 mg/kg
dan < 5000 mg/kg BB
hewan uji
Nilai LD > 5000
50
mg/kg BB hewan uji
Tata Cara Uji Karakteristik Untuk Limbah B3
(Lampiran X PP 22/2021)

Kategorisasi Limbah secara Umum
5
KATEGORISASI
LIMBAH
LIMBAH B3
KATEGORI 1
LIMBAH B3
KATEGORI 2
LIMBAH NONB3
TERDAFTAR
LIMBAH NONB3
KHUSUS
KLARIFIKASI
LIMBAH
IMPOR
LIMBAH NONB3
LAMPIRAN IX
(TABEL 1, 2, 3)
PP 22/2021
SK MENTERI
LAMPIRAN XIV
PP 22/ 2021
LIMBAH DILUAR
LAMPIRAN IX & XIV
PP22/2021
PERMENDAG
NO 84 / 2019
LAMPIRAN IX
(TABEL 1, 2, 3, 4)
PP 22/2021
PENGECUALIAN
LIMBAH B3
PERMEN LHK NOMOR
6/2021 TENTANG
LIMBAH B3
PERMEN LHK
NOMOR 19/2021
TENTANG
LIMBAH NONB3
PENETAPAN
O/ PEMERINTAH
TABEL 3 & 4

6
Limbah nonB3
Terdaftar
(PP 22/2021
Lampiran XIV)
Kode Limbah Jenis Limbah nonB3 Sumber Limbah nonB3
N101 Slag Besi/Baja (Steel Slag) Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja
N102 Slag nikel (slag nickel) Proses peleburan bijih nikel, yang menggunakan teknologi selain
teknologi induction furnace atau kupola.
N103 Mill scale Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan
menggunakan teknologi selain teknologi induction
furnace/kupola
N104 Debu EAF Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja
dengan menggunakan teknologi electric arc furnace
(EAF)
N105 PS Ball Proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan
menggunakan teknologi selain teknologi induction furnace atau kupola.
N106 Fly ash Proses pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga
uap PLTU, atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain
stoker Boiler
N107 Bottomash Proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU,atau dari kegiatan lain
yang menggunakan teknologi selain stoker Boiler
N108 Spent
bleaching
earth
Proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau
nabati yang menghasilkan SBE hasil ekstraksi dengan kandungan minyak
di bawah 3 %
N109 Pasir foundry (sand foundry) Proses casting logam dengan penggunaan pelarut dengan titik nyala

Identifikasi Sumber Limbah nonB3
AIR LIMBAH
Bahan Baku 1
Bahan Baku 2
Bahan Baku 3
Air dan Energi
Produk
Produk Samping
Inputs
Proses
Produksi atau
unit operasi
Process Outputs
Emisi Gas
Limbah
Bagaimana melakukan identifikasi Limbah
LIMBAH DILUAR
LAMPIRAN IX & XIV
PP22/2021
Limbah B3
LAMPIRAN IX
PP 22/ 2021
Limbah nonB3 terdaftar
LAMPIRAN XIV
PP 22/ 2021
KLARIFIKASI STATUS
LIMBAH
7

Klarifikasi Status Limbah
8
MERUJUK PASAL 44
PERMEN LHK NO 19 TAHUN 2021
Menteri memfasilitasi penanggung jawab
usaha dan/atau kegiatan yang
memerlukan klarifikasi status Limbah
yang dihasilkannya
01
02
1. Validasi terhadap kelengkapan persyaratan
administrasi; dan
2. Verifikasi teknis melalui pertemuan teknis
dan/atau verifikasi lapangan.
SURAT HASIL
KLARIFIKASI
EVALUASI
PERMOHONAN
KLARIFIKASI
1. Diagram proses produksi;
2. Diagram proses dihasilkannya Limbah yang akan
diklarifikasi;
3. Material Safety Data Sheet (MSDS) bahan baku dan
bahan penolong;
4. Neraca massa Limbah yang diklarifikasi;
5. Standar operasional prosedur penanganan Limbah;
6. Hasil uji karakteristik;
7. Hasil uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure
(TCLP); dan
8. Rencana pengelolaan lanjut Limbah yang
diklarifikasi.

Prinsip Pengelolaan Limbah nonB3
9
Kehati-hatian
Tanggung Jawab Mutlak
Polluter pays principle
• Penghasil bertanggung jawab terhadap
limbah yg dihasilkan
From cradle to grave ➔From cradle to cradle
• Pemantauan sejak limbah dihasilkan sampai
dengan pengelola akhir
• Orientasinya pemanfaatan limbah jika
memungkinkan.
Minimisasi Limbah
• Mendahulukan reduksi dan hirarki
pengolahan limbah yg dihasilkan
Proximity
• Pengelolaan/pengolahan sedekat mungkin
dengan tempat dihasilkan
Hierarki Pengelolaan Limbah
Reduksi
PemanfaatanInternal
Pemanfaatan
Eksternal
PENGURANGAN
VOLUMELIMBAH
Penimbunan
/ Landfill
9

Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah nonB3
10
PENGHASIL LIMBAH
Setiap Orang yang
menghasilkan Limbah
wajib melakukan
pengelolaan limbah
yang dihasilkannya
Pengelolaan
Limbah B3
Pengelolaan
Limbah nonB3
Daftar Limbah B3 → Lampiran IX
Daftar Limbah NonB3 → Lampiran XIV
Penyimpanan Limbah B3 di TPS
Limbah B3 memerlukan Rincian
Teknis Penyimpanan Limbah B3
yang terintegrasi ke Persetujuan
Lingkungan (untuk kegiatan wajib
Amdal atau UKL UPL)
Pengelolaan Limbah nonB3
tidak memerlukan izin dan
Persetujuan Teknis
Standar Pengelolaan tercantum
pada Dokumen Rincian Teknis
yang terintegrasi degan
Persetujuan Lingkungan
Pemanfaatan / Pengolahan /
Penimbunan Limbah B3
memerlukan Pertek dan SLO -
PLB3

2. PENYIMPANAN
- Bangunan
- Silo
- Waste Pile
- Waste Impoundment
- IPTEK
1. PENGURANGAN
• Sebelum limbah
dihasilkan
• Setelah limbah dihasilkan
3. PEMANFAATAN
• Substitusi bahan baku
• Substitusi sumber energi
• Produk samping
• IPTEK
4. PENIMBUNAN
Fasilitas Penimbunan :
• Penimbusan Akhir
• Penempatan di area bekas
tambang
• Bendungan
• IPTEK
Ketentuan :
a. Pengaturan dalam PP 22 Tahun 2021: BAB VII (Pasal 450 s.d. Pasal 470)
b. Pengaturan dalam Permen LHK 19 Tahun 2021 tentang Tatacara Pengelolaan Limbah
nonB3
c. Rincian Teknis wajib tercantum dalam Persetujuan Lingkungan
d. Wajib memenuhi Baku Mutu Lingkungan
e. Memenuhi Standar Produk
Tatacara Pengelolaan Limbah nonB3
11

Dokumen Rincian Teknis (DRT) Pengelolaan Limbah
nonB3
12
1. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan Pengelolaan
Limbah nonB3 wajib menyusun Dokumen Rincian Teknis pengelolaan Limbah non-B3.
2. Dokumen Rincian Teknis dibuat sesuai dengan kegiatannya yaitu untuk kegiatan:
a. Pengurangan Limbah non-B3;
b. Penyimpanan Limbah non-B3;
c. Pemanfaatan Limbah non-B3;
d. Penimbunan Limbah non-B3;
3. DRT memuat antara lain : persyaratan fasilitas dan teknologi, standar yang diacu,
prosedur penyelenggaraan pengelolaan, neraca massa, rencana kajian, Pelaporan dan
pemantauan.
4. DRT harus termuat dalam Persetujuan Lingkungan.

Neraca Massa dan Masa Simpan Limbah nonB3
Melakukan pencatatan dan perhitungan neraca massa Limbah NonB3 sebagai berikut:
Jumlah Limbah yang tersisa (ton) (F) = (Jumlah Limbah dihasilkan (A)) – (Jumlah Limbah yang dikelola (B+C+D+E))
13
Lampiran X
(PermenLHK No.19
Tahun 2021)
Tabelneraca
massa Limbah
NonB3
Total A B C D E F
Pasal 46 (PermenLHK No.19 Tahun 2021)
Direktur Jenderal melakukan pemantauan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap kegiatan dan
neraca massa pengelolaan Limbah nonB3.
Waktu Penyimpanan Limbah non-B3 dilakukan paling
lama 3 (tiga) tahun sejak Limbah non-B3 dihasilkan
Ketentuan Masa Simpan Limbah NonB3

Persyaratan Fasilitas Penyimpanan Limbah nonB3
SILO
WASTE PILE
BANGUNAN WASTE
IMPOUNDMENT
Bebas Banjir
A. Fasilitas Penyimpanan Limbah Non B3:
Mempertimbangkan jarak
yang aman terhadap perairan
seperti garis batas pasang tertinggi
air laut, kolam, rawa, mata air,
dan sumur penduduk
Berada dalam Penguasaan
Penghasil Limbah nonB3
Yang tercantum dalam persetujuan
lingkungan
LAINNYA
SESUAI IPTEK
B. Lokasi:

Perencanaan Desain Fasilitas Penyimpanan Limbah
nonB3
BANGUNAN SILO WASTE PILE WASTE IMPOUNDMET
luas ruang penyimpanan
sesuai dengan jumlah Limbah
non-B3 yang disimpan
dibangun di atas
permukaan tanah dengan
fondasi yang dapat
mendukung ketahanan
silo terhadap tekanan dari
atas dan bawah
memiliki saluran drainase di
sekeliling waste pile yang
dirancang untuk mengalirkan air
yang berkontak langsung dengan
Limbah non-B3 yang disimpan
menuju kolam penampung air
memiliki tanggul di sekeliling
waste impoundmentuntuk
menghindari terjadinya
luapan air
desain dan konstruksi yang
mampu melindungi Limbah
non-B3 dari hujan dan
tertutup
memiliki sistem ventilasi
untuk sirkulasi udara
mampu mencegah
kerusakan yang
diakibatkan karena
pengisian,tekanan, atau
gaya angkat
(up lift)
memiliki tanggul di sekeliling
waste pile untuk menghindari
terjadinya tumpahan dan/atau
ceceran Limbah non-B3 keluar
dari area penyimpanan
memiliki kolam penampung
air untuk mengalirkan air yang
berasal dari area Limbah non-
B3 yang disimpan
lantaikedap air
bak penampung tumpahan
untuk menampung ceceran,
tumpahan Limbah non-B3
dan/atau air hasil pembersihan
ceceran atau tumpahan
Limbah non-B3
material silo terbuat
dari bahan yang
mampu menahan
tekanan tinggi
memiliki fasilitas sumur pantau air
tanah yang dibangun di bagian
hulu (upstream) dan hilir
(downstream) waste pile yang
ditempatkan sesuai dengan pola
arah aliran air tanah
memiliki fasilitas sumur pantau
air tanah yang dibangun di
bagian hulu (upstream) dan hilir
(downstream) fasilitas waste
impoundment yang
ditempatkan sesuai dengan
pola arah aliran air tanah

Kontrak Kerja Sama dengan Pihak Ketiga
Penyerahan Limbah nonB3 dilakukan kepada:
1. Pemanfaat Langsung Limbah nonB3
2. Pemanfaat Limbah B3
3. Penimbun Limbah nonB3

Pelaporan Pengelolaan Limbah Online
T
ANDATERIMAELEKTRONIK
PengirimLimbah PengangkutLimbah Penerima Limbah
Mengisi data limbah
pada aplikasi
pelaporan
Mengirim data untuk
perencanaan
pengangkutan
Membuatdraft festronik
Proses
Persetujuan
Mengisi data
pengirim
limbah
Mengisi data
penerima
limbah
Website festronik
festronik.menlhk.go.id
Laporan manifest
KLHK
Dilakukan pada
aplikasi SIRAJA
Flow Integrasi Aplikasi SIRAJA, SILACAK ke dalam FESTRONIK
ALAT
ANGKUT
LIMBAH B3
SATELIT
PROVIDER
SERVER
JASA
TRACKING
PENGANGKUTAN
LIMBAH B3
Pemantauan
SILACAK
KLHK
SILACAK
FESTRONIK
INTEGRASI SISTEM
PermenLHK 06 Tahun2021
Laporan disampaikan secara elektronik
melalui laman https://plb3.menlhk.go.id
dengan bukti pelaporan berupa tanda
terima elektronik
17
LIMBAH
B3
LIMBAH
NONB3
PermenLHK 19 Tahun 2021
PEMANTAUAN:
1. Direktur Jenderal melakukan pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1
(satu) tahun terhadap kegiatan dan neraca massa pengelolaan Limbah
nonB3.
2. Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan pengelolaan Limbah nonB3
Laporan disampaikan secara elektronik melalui laman
https://plb3.menlhk.go.id dengan bukti pelaporan
berupa tandaterima elektronik

Klasifikasi Limbah B3
Persyaratan karakteristik, kandungan zat organik, dan wujud Limbah B3
meliputi:
a. tidak memiliki karakteristik Limbah B3:
1. mudah meledak;
2. mudah menyala;
3. reaktif;
4. infeksius; dan
5. korosif.
b. tidak mengandung zat organik lebih besar dari 10% (sepuluh persen);
dan
c. tidak berwujud cair atau lumpur.

Rincian teknis Penyimpanan Limbah
B3 yang dimuat dalam Persetujuan
Lingkungan bagi: Penghasil Limbah B3
dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib
Amdal atau UKL-UPL dan Instansi
Pemerintah yang menghasilkan
Limbah B3. Pasal 285 PP 22/2021

Persetujuan Lingkungan Amdal,ukl,uplsppl dll

Persetujuan Lingkungan Amdal,ukl,uplsppl dll

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Persetujuan Lingkungan Amdal,ukl,uplsppl dll

Similar to Persetujuan Lingkungan Amdal,ukl,uplsppl dll (20)

Persetujuan Lingkungan Amdal,ukl,uplsppl dll