SlideShare a Scribd company logo
1 of 19
Download to read offline
• Representativeness
• National Mozaik
• Do-able
• Regulative consideration
UNIT LAHAN SEBAGAI
SATUAN EKOSISTEM
(landscape?) MANGROVE
TATA KELOLA LANDSCAPE DALAM
IMPLEMENTASI INTEGRATED WATERSHED &
COASTAL ZONE MANAGEMENT
Bentang alam merupakan ekspresi rajutan antar
berbagai atribut lahan, seperti konfigurasi topografi,
penutupan vegetasi, tata guna lahan dan pola
pemanfaatan lahan dengan proses-proses dan kegiatan-
kegiatan alamiah serta budayanya (Green dkk, 1996).
HUMAN-LANDSCAPE RELATIONSHIP
TINJAUAN REGULATIF
PENGELOLAAN EKOSISTEM
MANGROVE
Isu
Deforestasi dan degradasi mangrove untuk berbagai keperluan dapat menimbulkan bencana
hidrometeorologis pesisir dan mempengaruhi geo-strategi, geo-politik, dan geo-ekonomi,
UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang
Pasal 3, Tujuan Dasar:
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya
buatan dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang,
Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:
a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;
b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi
ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta
ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan geo-strategi, geo-politik,
dan geo-ekonomi
Isu
Ekosistem mangrove termasuk dalam kategori lahan prima sehingga konversi lahan prima
baik pada Kawasan Lindung maupun budidaya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat
dapat dikenakan sanksi pidana dan denda.
UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
Pasal 1.
Lahan Prima adalah Lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang
dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan (Pasal 1)
Pasal 58
Ayat (1) Orang perseorangan yang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima baik di
Kawasan Lindung maupun Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat
dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. denda
Ayat (2) Badan hukum atau badan usaha yang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di
Kawasan Lindung maupun Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat
dikenai sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. denda; dan/atau c. pencabutan izin
kegiatan
UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
Pasal 60
Sanksi pidana juga dikenakan bagi orang perorangan, petani dan badan usaha yang melakukan
konversi Lahan prima baik di Kawasan lindung maupun budidaya
Isu
Mangrove merupakan ekosistem penting,
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
• Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap
lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL .
• Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah
penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak;
c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan
terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
• Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku
kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10
(sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
• Kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove diatur melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No
201/2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
Isu
Penggunaan kawasan hutan di wilayah pesisir untuk kegiatan non kehutanan harus
sesuai dengan kriteria tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
Pasal 129 ayat (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada HutanLindung
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. budidaya tanaman obat; h. Budidaya tanaman nira
b. budidaya tanaman hias; i. wana mina (silvofishery)
c. budidaya jamur; j. wana ternak (silvopasture)
d. budidaya lebah; k. tanam wana tani (agroforestry)
e. budidaya hijauan makanan ternak; l. wana tani ternak (agrosilvopasture)
f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian; m. penangkaran satwa liar, dan/atau
g. budidaya tanaman atsiri; n. rehabilitasi satwa
PENDEKATAN EKOSISTEM DALAM REHABILITASI MELALUI REKAYASA SALINITAS SERTA
MENJAGA ANCAMAN KONVERSI MANGROVE DI DESA BEBATU. TARAKAN
Lokasi tanam
Presiden
Tanaman
2020 (7 ha)
Penanaman
2021 (10 ha)
Dermaga
Kanal untuk mengalirkan air dengan
salinitas sesuai untuk mangrove
Nipah
Hamparan mangrove
yang terancam dikonversi
Tahun Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Luas (Ha) Luas Ekosistem
2020Bebatu Sesayap Hilir Tana Tidung Kalimantan Utara 6,962 1.054,86
2021Bebatu Sesayap Hilir Tana Tidung Kalimantan Utara 66,76 1.054,86
Legend
PEN2020_Bebatu
PEN2021_Bebatu
unit_bebatu
DESA BEBATU
Land Unit Sebagai Acuan Penetapan KLM
(KLM gabungan beberapa Land Unit)
Habitat mangrove juga
Tahun Desa Kec Kab Prov Luas (Ha)
Luas Ekosistem
(Ha)
Kel Ekosistem
2021 Mamburungan Tarakan Timur Kota Tarakan Kalimantan Utara 12,18 141,29 A
2021 Pantai Amal Tarakan Timur Kota Tarakan Kalimantan Utara 3,46 432,30 B
TOTAL 15,64 573,58
KOTA TARAKAN 2021
Legend
PEN TAHUN 2021
Unit Lahan A
Unit Lahan B
Apakah sesuai utk mangrove?
• Salinitas OK
• Material ??
PMN vs KLM
Tahun Kecamatan Kabupaten Provinsi Luas (Ha) Luas Ekosistem
2021Mengkajang Nunukan Kalimantan Utara 14,03 189,25
Legend
PEN2021_Sebatik
Unit Lahan
KABUPATEN NUNUKAN
MENGKAJANG
Bisa ditetapkan
sebagai KLM?
PMN vs KLM
SENTINEL 2
Komposit warna:
R: band 11 (SWIR)
G: band 8 (NIR)
B: band 4 (Red)
Tanggal Perekaman:
• 22 Mei 2021
• 24 Juli 2021
• 29 Juli 2021
• 5 Agustus 2021
Resolusi spasial:
10 meter
TANA TIDUNG
Sungai sebagai
pembatas Landscape?
Diunduh dari SAS Planet
Sentinel 16 Februari 2021
Habitat mangrove yang
berpeluang direhabiitasi
MANGROVE CONSERVATION
FOREST, BALI
Bagaimana komposisi
mata pencaharian
penduduk desa?
Justifikasi deliniasi KLM
Expresi dari tata guna lahan dan pola pemanfaatan lahan
dengan proses-proses dan kegiatan-kegiatan alamiah serta
budayanya
TERIMA KASIH

More Related Content

Similar to Saparis_Kesatuan Landscape_Mangrove-Jogja.pdf

Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)ridwantobukublogspot
 
3.kerangka pikir pengelolaan das
3.kerangka pikir pengelolaan das3.kerangka pikir pengelolaan das
3.kerangka pikir pengelolaan dasZaidil Firza
 
Proses Alami RTH & RTB - Ning Purnomohadi @ jongForum!
Proses Alami RTH & RTB - Ning Purnomohadi @ jongForum!Proses Alami RTH & RTB - Ning Purnomohadi @ jongForum!
Proses Alami RTH & RTB - Ning Purnomohadi @ jongForum!jong arsitek
 
Pentingnya peta untuk perlindungan dan restorasi khg
Pentingnya peta untuk perlindungan dan restorasi khgPentingnya peta untuk perlindungan dan restorasi khg
Pentingnya peta untuk perlindungan dan restorasi khgPanji Kharisma Jaya
 
Geografi XI Sosial Environment
Geografi XI Sosial EnvironmentGeografi XI Sosial Environment
Geografi XI Sosial EnvironmentMTR
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaKaisarDatin
 
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdfAnsarabdhamid
 
Materimangrove 111017211550-phpapp01
Materimangrove 111017211550-phpapp01Materimangrove 111017211550-phpapp01
Materimangrove 111017211550-phpapp01rulli saputra
 
Resume PLK_Wilda Srianti_20011014036 fixx.pptx
Resume PLK_Wilda Srianti_20011014036 fixx.pptxResume PLK_Wilda Srianti_20011014036 fixx.pptx
Resume PLK_Wilda Srianti_20011014036 fixx.pptxMqwinMks
 
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...CIFOR-ICRAF
 
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019Didi Sadili
 
Session 6: Mainstreaming resilience in projects - Medrilzam - Bappenas
Session 6: Mainstreaming resilience in projects -  Medrilzam - BappenasSession 6: Mainstreaming resilience in projects -  Medrilzam - Bappenas
Session 6: Mainstreaming resilience in projects - Medrilzam - BappenasOECD Environment
 
Materi presentasi mangrove oleh El Kail
Materi presentasi mangrove oleh El KailMateri presentasi mangrove oleh El Kail
Materi presentasi mangrove oleh El KailAmril Taufik Gobel
 
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan PasirPenerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasiraditya
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
 
PPT-Yumima-Sinyo_-P-TALI-2021 (2).pptx
PPT-Yumima-Sinyo_-P-TALI-2021 (2).pptxPPT-Yumima-Sinyo_-P-TALI-2021 (2).pptx
PPT-Yumima-Sinyo_-P-TALI-2021 (2).pptxPegawaiCDKSelatan
 
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)Kiki Reski
 
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 k
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 kBahan 17 feb 2016 rzwp3 k
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 kGanda Sibarani
 
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...robert peranginangin
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 

Similar to Saparis_Kesatuan Landscape_Mangrove-Jogja.pdf (20)

Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
Budaya lahan kering (pengelolaan ekosistem)
 
3.kerangka pikir pengelolaan das
3.kerangka pikir pengelolaan das3.kerangka pikir pengelolaan das
3.kerangka pikir pengelolaan das
 
Proses Alami RTH & RTB - Ning Purnomohadi @ jongForum!
Proses Alami RTH & RTB - Ning Purnomohadi @ jongForum!Proses Alami RTH & RTB - Ning Purnomohadi @ jongForum!
Proses Alami RTH & RTB - Ning Purnomohadi @ jongForum!
 
Pentingnya peta untuk perlindungan dan restorasi khg
Pentingnya peta untuk perlindungan dan restorasi khgPentingnya peta untuk perlindungan dan restorasi khg
Pentingnya peta untuk perlindungan dan restorasi khg
 
Geografi XI Sosial Environment
Geografi XI Sosial EnvironmentGeografi XI Sosial Environment
Geografi XI Sosial Environment
 
Sumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & JasaSumberdaya Alam & Jasa
Sumberdaya Alam & Jasa
 
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
1. IKTL Kebijakan_Veriady.pdf
 
Materimangrove 111017211550-phpapp01
Materimangrove 111017211550-phpapp01Materimangrove 111017211550-phpapp01
Materimangrove 111017211550-phpapp01
 
Resume PLK_Wilda Srianti_20011014036 fixx.pptx
Resume PLK_Wilda Srianti_20011014036 fixx.pptxResume PLK_Wilda Srianti_20011014036 fixx.pptx
Resume PLK_Wilda Srianti_20011014036 fixx.pptx
 
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
Upaya Mitigasi dan Perubahan Iklim dengan Pemanfaatan Mangrove (Climate Chang...
 
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
Program Prioritas Konservasi Jenis Ikan 2015 2019
 
Session 6: Mainstreaming resilience in projects - Medrilzam - Bappenas
Session 6: Mainstreaming resilience in projects -  Medrilzam - BappenasSession 6: Mainstreaming resilience in projects -  Medrilzam - Bappenas
Session 6: Mainstreaming resilience in projects - Medrilzam - Bappenas
 
Materi presentasi mangrove oleh El Kail
Materi presentasi mangrove oleh El KailMateri presentasi mangrove oleh El Kail
Materi presentasi mangrove oleh El Kail
 
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan PasirPenerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
Penerapan Konservasi Tanah Pada Lahan Pasir
 
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...
 
PPT-Yumima-Sinyo_-P-TALI-2021 (2).pptx
PPT-Yumima-Sinyo_-P-TALI-2021 (2).pptxPPT-Yumima-Sinyo_-P-TALI-2021 (2).pptx
PPT-Yumima-Sinyo_-P-TALI-2021 (2).pptx
 
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
Groundwater : Global Assesment and Scale (Integrated Water Resource Management)
 
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 k
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 kBahan 17 feb 2016 rzwp3 k
Bahan 17 feb 2016 rzwp3 k
 
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 

Recently uploaded

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahVinaDawatulAropah
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi290165
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangAli saepudin
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...gulieglue
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniTiaSofiani
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxPututJokoWibowo
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMbahSantowaanCikeruh
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesiaanissaputriaulia07
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratRyadhi EthniCitizen
 

Recently uploaded (10)

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPerencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
 
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggiBahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
Bahan Materi Kebijakan Publik untuk pendidikan tinggi
 
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barangpermendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
permendag-no-7-tahun-2024, terkait pembatasan impor barang
 
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
02 PPT Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kem...
 
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi PublikInovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
Inovasi Kebijakan dalam Administrasi Publik
 
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi PetaniKebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
Kebijakan dan Strategi Pengembangan Korporasi Petani
 
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptxDashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
Dashboard UPT 4.0 kolaborasi dengan pemda.pptx
 
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan asetMateri Pengelolaan Keuangan desa dan aset
Materi Pengelolaan Keuangan desa dan aset
 
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di IndonesiaPerbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
Perbandingan Pemerintahan - Sistem Pemerintahan Trias Politica di Indonesia
 
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan BaratMasterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
Masterplan IAD-PSDA Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat
 

Saparis_Kesatuan Landscape_Mangrove-Jogja.pdf

  • 1. • Representativeness • National Mozaik • Do-able • Regulative consideration UNIT LAHAN SEBAGAI SATUAN EKOSISTEM (landscape?) MANGROVE
  • 2. TATA KELOLA LANDSCAPE DALAM IMPLEMENTASI INTEGRATED WATERSHED & COASTAL ZONE MANAGEMENT Bentang alam merupakan ekspresi rajutan antar berbagai atribut lahan, seperti konfigurasi topografi, penutupan vegetasi, tata guna lahan dan pola pemanfaatan lahan dengan proses-proses dan kegiatan- kegiatan alamiah serta budayanya (Green dkk, 1996).
  • 5. Isu Deforestasi dan degradasi mangrove untuk berbagai keperluan dapat menimbulkan bencana hidrometeorologis pesisir dan mempengaruhi geo-strategi, geo-politik, dan geo-ekonomi, UU No 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang Pasal 3, Tujuan Dasar: a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dan c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang, Pasal 6 (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan: a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan geo-strategi, geo-politik, dan geo-ekonomi
  • 6. Isu Ekosistem mangrove termasuk dalam kategori lahan prima sehingga konversi lahan prima baik pada Kawasan Lindung maupun budidaya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dapat dikenakan sanksi pidana dan denda. UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 1. Lahan Prima adalah Lahan yang berfungsi secara baik untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan (Pasal 1) Pasal 58 Ayat (1) Orang perseorangan yang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima baik di Kawasan Lindung maupun Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; dan/atau b. denda Ayat (2) Badan hukum atau badan usaha yang melakukan konversi penggunaan Lahan Prima di Kawasan Lindung maupun Kawasan Budi Daya yang mengakibatkan degradasi Lahan berat dikenai sanksi administratif berupa : a. peringatan tertulis; b. denda; dan/atau c. pencabutan izin kegiatan
  • 7. UU No. 37/2014 tentang Konservasi Tanah dan Air Pasal 60 Sanksi pidana juga dikenakan bagi orang perorangan, petani dan badan usaha yang melakukan konversi Lahan prima baik di Kawasan lindung maupun budidaya
  • 8. Isu Mangrove merupakan ekosistem penting, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup • Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL . • Pasal 22 ayat (2) menyatakan bahwa dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; • Pasal 98 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). • Kriteria baku kerusakan ekosistem mangrove diatur melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No 201/2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove
  • 9. Isu Penggunaan kawasan hutan di wilayah pesisir untuk kegiatan non kehutanan harus sesuai dengan kriteria tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 129 ayat (1) Kegiatan usaha Pemanfaatan Kawasan pada HutanLindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a, meliputi: a. budidaya tanaman obat; h. Budidaya tanaman nira b. budidaya tanaman hias; i. wana mina (silvofishery) c. budidaya jamur; j. wana ternak (silvopasture) d. budidaya lebah; k. tanam wana tani (agroforestry) e. budidaya hijauan makanan ternak; l. wana tani ternak (agrosilvopasture) f. budidaya buah-buahan dan biji-bijian; m. penangkaran satwa liar, dan/atau g. budidaya tanaman atsiri; n. rehabilitasi satwa
  • 10.
  • 11. PENDEKATAN EKOSISTEM DALAM REHABILITASI MELALUI REKAYASA SALINITAS SERTA MENJAGA ANCAMAN KONVERSI MANGROVE DI DESA BEBATU. TARAKAN Lokasi tanam Presiden Tanaman 2020 (7 ha) Penanaman 2021 (10 ha) Dermaga Kanal untuk mengalirkan air dengan salinitas sesuai untuk mangrove Nipah Hamparan mangrove yang terancam dikonversi
  • 12. Tahun Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Luas (Ha) Luas Ekosistem 2020Bebatu Sesayap Hilir Tana Tidung Kalimantan Utara 6,962 1.054,86 2021Bebatu Sesayap Hilir Tana Tidung Kalimantan Utara 66,76 1.054,86 Legend PEN2020_Bebatu PEN2021_Bebatu unit_bebatu DESA BEBATU Land Unit Sebagai Acuan Penetapan KLM (KLM gabungan beberapa Land Unit) Habitat mangrove juga
  • 13. Tahun Desa Kec Kab Prov Luas (Ha) Luas Ekosistem (Ha) Kel Ekosistem 2021 Mamburungan Tarakan Timur Kota Tarakan Kalimantan Utara 12,18 141,29 A 2021 Pantai Amal Tarakan Timur Kota Tarakan Kalimantan Utara 3,46 432,30 B TOTAL 15,64 573,58 KOTA TARAKAN 2021 Legend PEN TAHUN 2021 Unit Lahan A Unit Lahan B Apakah sesuai utk mangrove? • Salinitas OK • Material ?? PMN vs KLM
  • 14. Tahun Kecamatan Kabupaten Provinsi Luas (Ha) Luas Ekosistem 2021Mengkajang Nunukan Kalimantan Utara 14,03 189,25 Legend PEN2021_Sebatik Unit Lahan KABUPATEN NUNUKAN MENGKAJANG Bisa ditetapkan sebagai KLM? PMN vs KLM
  • 15. SENTINEL 2 Komposit warna: R: band 11 (SWIR) G: band 8 (NIR) B: band 4 (Red) Tanggal Perekaman: • 22 Mei 2021 • 24 Juli 2021 • 29 Juli 2021 • 5 Agustus 2021 Resolusi spasial: 10 meter TANA TIDUNG Sungai sebagai pembatas Landscape?
  • 16. Diunduh dari SAS Planet Sentinel 16 Februari 2021 Habitat mangrove yang berpeluang direhabiitasi MANGROVE CONSERVATION FOREST, BALI
  • 17. Bagaimana komposisi mata pencaharian penduduk desa? Justifikasi deliniasi KLM
  • 18. Expresi dari tata guna lahan dan pola pemanfaatan lahan dengan proses-proses dan kegiatan-kegiatan alamiah serta budayanya