1. COMMUNITY DEVELOPMENT
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERBA
Muaro Sijunjung, 27 Juli 2011
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN SIJUNJUNG

2. DASAR HUKUM
 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.
 Pasal 108
 Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat.
 Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
 Pasal 109
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 diatur dengan peraturan pemerintah.
 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
 Pasal 106
(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan
masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK.
(2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikonsultasikan dengan Pemerintah,
pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat seternpat.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat rnengajukan usulan program kegiatan
pengembangan dan pemberdayaan masyarakat kepada bupati/walikota setempat untuk diteruskan
kepada pemegang IUP atau IUPK.

3. DASAR HUKUM
 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 Pasal 106
(4) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar WIUP dan WIUPK yang terkena dampak langsung akibat
aktifitas pertambangan.
(5) Prioritas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan masyarakat yang berada
dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak melihat batasan administrasi wilayah
kecamatan/kabupaten.
(6) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibiayai dari alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada anggaran
dan biaya pemegang IUP atau IUPK setiap tahun.
 Alokasi biaya program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) dikelola oleh pemegang IUP atau IUPK.
 Pasal 107
Pemegang IUP dan IUPK setiap tahun wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan
program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari rencana kerja dan
anggaran biaya tahunan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya untuk mendapat persetujuan.

4. DASAR HUKUM
 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.
 Pasal 108
Setiap pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menyampaikan laporan
realisasi program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setiap 6 (enam) bulan kepada
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 Peraturan Menteri ESDM Tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat
(masih dalam proses penyelesaian Draft Permen).

5. TUJUAN
1. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal.
2. Meningkatkan taraf hidup masyarakat lokal.
3. Menciptakan lapangan pekerjaan.
4. Meningkatkan daya saing dan kemandirian masyarakat
5. Pembangunan masyarakat secara berkelanjutan
6. Menghindari konflik antara perusahaan dan masyarakat.
PRINSIP
Prinsip CD Sektor pertambangan adalah pembangunan yang berkelanjutan dimana
aspek sosial diimplementasikan dalam bentuk Pengembangan dan Pemberdayaan
Masyarakat

6. PENYUSUNAN PROGRAM
KEWAJIBAN DAN PENGESAHAN:
RKAB
 Pemegang IUP / UPK Wajib Menyusun
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat.
 Program ditentukan dan disusun oleh
pemegang IUP/IUPK berdasarkan hasil
identifikasi permasalahan dan kebutuhan
Program masyarakat yang telah dikonsultasikan
Community Development (CD) kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah,
dan Masyarakat.
 Rencana Program Pengembangan
Masyarakat merupakan kesatuan dari
Dokumen RKAB pemegang IUP/IUPK dan
disampaikan kepada Menteri, Gubernur,
Disetujui oleh Bupati/Walikota untuk mendapat
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota Persetujuan.

7. PENYUSUNAN PROGRAM
ALUR PENYUSUNAN :
Masyarakat IUP dan/atau IUPK Pemerintah Daerah
Persetujuan
Pogram CD
MENTERI, GUBERNUR,
BUPATI/WALIKOTA

8. PENYUSUNAN PROGRAM
KOMPONEN PEMERINTAH :
2. Menteri
3. Gubernur
4. Bupati/Walikota
(sesuai kewenangannya)
KOMPONEN IUP/IUPK :
- Seluruh perusahaan tambang pemegang IUP/IUPK baik Kontrak Karya (KK)
maupun Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)
KOMPONEN MASYARAKAT :
11. Individu
12. Keluarga
13. Orsos / LSM Lokal/ Paguyuban
14. Komunitas

9. PENYUSUNAN PROGRAM
PARTISIPASI MASYARAKAT:
2. Pihak yang paling mengetahui dan memahami masalah, kebutuhan, potensi dan
situasi fisik/ sosial.
3. Aspirasi masyarakat untuk mengusulkan suatu program serta menolak atau
menerima kehadiran suatu program kegiatan pengembangan masyarakat.
4. Hak atas jaminan kepastian bahwa aspirasi, pendapat dan kepentingannya
mendapat perhatian dalam pengambilan keputusan.
5. Peran masyarakat diakui dan dijamin.
TEKNIK PENYUSUNAN :
 Dialog & konsultasi
 Musyawarah
 Analisis terhadap kondisi masyarakat
 Pemetaan, pemahaman & pengembangan partisipatif
 Pemanfaatan sumber daya lokal
 Perencanaan aksi
 Penguatan lembaga pada masayarakat sekitar tambang
 Penguatan jaringan kerja
 Evaluasi dan mengakomodasi partisipatif masyarakat

10. PENYUSUNAN PROGRAM
 CAKUPAN PROGRAM :
2. Hubungan Masyarakat
 Keagamaan
 Sosial
 Budaya dan Olahraga
3. Pemberdayaan masyarakat
 Kesehatan
 Pendidikan
 Ekonomi
4. Pelayanan Masyarakat
 Bencana Alam
 Donasi
5. Pengembangan Infrastruktur
 Pembangunan / perbaikan jalan, jembatan, sarana ibadah, sarana kesehatan, dll.

11. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 PEMBINAAN :
 Pembinaan kegiatan pengembangan masyarakat dilakukan oleh Menteri, Gubernur,
Bupati /Walikota sesuai kewenangannya.
 Pembinaan dilakukan mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan
pelaksanaan program.
 PENGAWASAN :
 Pengawasan dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu oleh Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.
 TUJUAN DAN SASARAN PEMBINAAN PENGAWASAN :
 Menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman dan perencanaan yang
telah disetujui
 Menjamin pelaksanaan kegiatan dapat tercapai secara efektif dan efisien
 Meminimalkan penyimpangan dalam pengelolaan kegiatan melalui peningkatan
kinerja dan profesionalisme
 RUANG LINGKUP PENGAWASAN :
 Administrasi / tata laksana
 Pengawasan Operasional

12. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
 RUANG LINGKUP PENGAWASAN :
N Administrasi / tata laksana :
a Evaluasi rencana kerja pengembangan masyarakat
a Evaluasi laporan pelaksanaan program
Evaluasi kinerja kegiatan pengembangan masyarakat, mencakup aspek :
 Pengelolaan keuangan
 Koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan program
 Penyusunan dan penetapan rencana kerja program
 Penyusunan laporan kerja program
a Pengawasan Operasional
s Teknis pengelolaan program
 Penelitian sosial dan perencanaan program
 Linkup implementasi program
 Partisipasi masyarakat
a Keuangan
16. Realisasi anggaran pelaksanaan program
17. Realisasi anggaran operasional program
18. Audit laporan keuangan
u Pengelolaan program yg melibatkan institusi/lembaga lain
r Pencapaian program

13. PEMBIAYAAN
 Pendanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dibiayai dari
alokasi anggaran pada masing-masing IUP/IUPK setiap tahun.
 Biaya Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dikelola oleh
pemegang IUP/IUPK
 Alokasi biaya CD tidak dapat dimasukan sebagai Anggaran Pembangunan dan
Belanja Daerah (APDB).
 Sisa Anggaran program pengembangan masyarakat yang tidak terealisasi pada
tahun berjalan dimasukkan/dibawa kedalam anggrana tahun berikutnya

14. PELAKSANAAN PROGRAM
 METODE PELAKSANAAN
 Program yang dilaksanakan adalah program yang telah disetujui
 Pelaksanaan Program pengembangan Masyarakat dilakukan berdasarkan skala
prioritas
 Pelaksanaan Program semaksimal mungkin mengikutkan masyarakat sekitar
tambang
 Program Pengembangan masyarakat harus dilakukan dengan kemitraan dan
bimbingan dengan memanfaatkan potensi dan sumber lokal
 Program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan permukiman, penataan
sanitasi lingkungan, peningkatan sarana prasarana pelayanan sosial dasar dan
pengembangan infrastruktur lainnya dilakukan secara terpadu dengan Pemda dan
Masyarakat
 Prioritas utama program pengembangan masyarakat adalah yang berkaitan
dengan kebutuhan dasar masyarakat
 PRIORITAS WILAYAH PELAKSANAAN PROGRAM
Wilayah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diprioritaskan pada
masyarakat yang berada dekat kegiatan operasional penambangan dengan tidak
melihat batas administrasi wilayah kecamatan atau kabupaten.

15. PELAPORAN
Pemegang IUP/IUPK wajib menyusun laporan tahunan pelaksanaan program
pengembangan masyarakat dan laporan triwulan perkembangan program
pengembangan masyarakat dan dilaporkan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota
sesuai kewenangannya.
Laporan Triwulan: dibahas dalam pertemuan laporan triwulan RKAB
Laporan Tahunan: dibahas dalam pertemuan laporan tahunan RKAB
Cakupan Laporan, antara lain :
6.Realisasi Kegiatan
7.Permasalahan yang dihadapi
8.Rencana Program Tahun Berikutnya

16. MONITORING (PEMANTAUAN) DAN EVALUASI
 Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala :
 Pra - monitoring (pemantauan sebelum program dilaksanakan)
 On going – monitoring (pemantauan ketika program dilaksanakan)
 Post – monitoring (pemantauan setelah program dilaksanakan)
 Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh :
 Pemerintah
 Pemegang IUP/IUPK
 Masyarakat
 Monitoring dan evaluasi mencakup hal-hal sebagai berikut :
 Realisasi kemajuan program
 Memantau proses pelaksanaan program
 Mengidentifikasi dampak pelaksanaan program
 Mengidentifikasi respon masyarakat terhadap pelaksanaan program
 Monitoring terhadap waktu pelaksanaan program
 Mengevaluasi pencapaian sasaran program

17. DANA COMDEV PERUSAHAAN
No Nama Perusahaan 2008 2009 2010
Dana CD Penjualan % Dana CD Penjualan % Dana CD Penjualan %
(‘000) (‘000) (‘000) (‘000) (‘000) (‘000)
1 PT Adaro Ind $2,331 $1,458,950 0.16 3,295,908 2,315,918,325 0.14 3,262,500 2,427,542,595 0.13
2 PT Arutmin Ind $2,088 $1,037,697 0.20 $2,888 1,150,162,896 0.00 3,102,183 1,254,203,545 0.25
3 PT Berau Coal $1,706 $661,117 0.26 $2,302 $567,537 40.56% 135,495,000 $7,266 1864871.00
4 PT Kaltim Prima Coal $4,755 2,816,247.00 0.17 $5,000 244,507,502 0.00 $5,657 296,394,035 0.00
5 PT Kideco Jaya Agung $2,757 $1,088,370 0.25 4,000,000,000 806,499 495970.86 48,200,000,000 1,421,885,586 3389.86
6 Freeport Ind $47,119 $4,115,245 1.14 $79,157 $4,361,719 1.81 $96,448 $4,801 2008.91
7 PT Inco $3,872 $1,337,157 0.29 $5,284 $716,785 0.74 $5,635,915 $976,810 576.97
Rata - Rata Rata - Rata 0.35 70853.42 267263.88
Note : Data tersebut diatas berdasarkan RKAB
Dari masing-masing perusahaan

18. PENUTUP
 Program Pengembangan Masyarakat, meliputi manajemen dampak sosial, ekonomi dan
lingkungan, pola kemitraan tiga sektor, melakukan program-program pengembangan dan
pembangunan berkelanjutan, melakukan pendekatan program, budaya dan agama,
pengintegrasian kebijakan dan program yang berkaitan dengan komitmen-komitmen
sosial, lingkungan, ketenagakerjaan, dan HAM ke dalam sistem sistem operasional
perusahaan, melakukan evaluasi/audit guna mengukur kinerja perusahaan dan menjadi
acuan perbaikan.
 Program pengembangan masyarakat dirancang bersama-sama antara Pemerintah,
Masyarakat dan Pemegang IUP untuk mencapai pembangunan masyarakat yang
berkelanjutan.
18

19. TERIMA KASIH