POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Setiap badan usaha dan perorangan yang membuat dan/atau merancang suatu perjanjian/kontrak dengan itikad baik di Indonesia berdasarkan pada buku III Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang - undang bagi mereka yang membuatnya (asas kebebasan berkontrak). Dalam membuat perjanjian/kontrak harus mempunyai anatomi perjanjian/kontrak yang jelas agar dapat dipahami oleh para pihak yang membuat, anatomi perjanjian/kontrak yang digunakan dalam bisnis, yaitu memuat:
Kepala Perjanjian/Kontrak
Judul dari suatu perjanjian/kontrak.
Komparasi/Preamble
Hari, Tanggal, Tahun pembuatan perjanjian/kontrak dan data para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak.
Latar belakang/Recital
Latar belakang di adakannya suatu perjanjian/kontrak antara para pihak dan kedudukan para pihak.
Kalimat Penghubung
Kalimat berupa pernyataan kesepakatan para pihak sebelum memuat pasal - pasal tentang isi atau muatan perjanjian.
Substansi Perjanjian/Kontrak
Definisi, obyek perjanjian/kontrak, jangka waktu perjanjian/kontrak, cara pembayaran, hak dan kewajiban para pihak.
Klausul Penunjang
Force majeur/keadaan kahar, addendum, pilihan penyelesaian sengketa, notice/pemberitahuan, pengakhiran perjanjian/kontrak, dan bahasa yang digunakan.
Penutup/Testimonium
Memuat pernyataan tegas kekuatan hukum dalam perjanjian/kontrak yang dibuat para pihak yang berlaku sama dan tanda tangan para pihak.
Lampiran
Lampiran yang memuat hal - hal detail atau penjelasan lebih lanjut dari klausul - klausul dalam kontrak.
Soal try out Sertifikasi Pengadaan Barang Jasa Pemerintah tingkat Dasar v4Nurul Angreliany
Soal tryout sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Soal ini dibuat versi 4 (bulan Agustus 2021)
Materi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018Khalid Mustafa
Materi sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang merupakan pengganti Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahannya
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan SwastaOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Bastary Pandji Indra (Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Jambi 13 Juni 2013
Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.
Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan ...Oswar Mungkasa
Disampaikan oleh Rahmat Mardiana (Direktorat Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappens) pada Sosialisasi Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Jambi 13 Juni 2013
Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS, Jambi 13 Juni 2013
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018H2O Management
Mengapa perlu Investasi Skema KPBU atau Public Private Partnership (PPP)?
Berbagai negara melakukan PPP untuk alasan yang berbeda-beda.
•Untuk memperoleh dana investasi tambahan. (Afrika Selatan)
•Untuk mengadakan jasa pelayanan umum yang belum tersedia. (Thailand)
•Untuk memperoleh teknologi baru dan yang sudah terbukti keunggulannya. (Korea Selatan)
•Untuk memperbaiki tingkat efisiensi. (Amerika Serikat)
•Untuk meningkatkan kompetisi. (Inggris)
•Untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan. (Filipina)
•Untuk menciptakan kesempatan kerja. (India)
Indonesia??? Hampir mencakup keseluruhan aspek di atas.
Tata Cara Kerjasama SPAM oleh Effendi MansurH2O Management
“Si Vis Pacem Para Bellum” (Jika kau ingin damai, bersiaplah untuk perang)
Kelangkaan air akan menjadi sumber malapetaka ke depan jika kita tak mampu mengatasinya. Harga suatu barang dan jasa selalu mengikuti nilai ‘langka ini. Air sebagai sumber kehidupan merupakan asset yang vital bagi bertahan hidup manusia. Ataukah nanti akan terjadi perang dunia tiga berupa perang sumber daya air? Bagaimana kita dapat menyediakan hal yang paling esensial bagi publik ini?
Apakah ada skema pembiayaan non bank yang relevan dan fleksibel dalam implementasinya?
Makalah ini disusun atas kepedulian kami pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik, sarana transportasi dengan skema investasi non bank yang bersifat longterm investment di atas 10 tahun. Kami ingin berbagi pengalaman dalam menyusun program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas dengan pola pembiayaan dari non bank, baik itu melalui Investor-Sponsor maupun Investor-Lender.
Kami telah menyusun perencanaan secara holistik dalam jangka panjang yang perlu didukung beberapa pihak terkait (stakeholder) agar terealisasi secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis. Investasi Infrastruktur Skema KPBU di Tengah Defisit Anggaran Sebagai Kunci Pengembangan Daerah Indonesia.
Dealing PPP Investment - Developing Power Plant H2O Management
Tantangan mengelola asset seperti halnya Keberanian menanamkan budaya unggul dalam mengendalikan perilaku agar asset aman dan terjaga. Asset yang berlimpah tanpa penilaian yang akurat akan menjadi sampah yang tumpah tak dapat dimanfaatkan secara tepat. Membangun industri adalah membangkitkan semangat etos kerja di tiap-tiap bagian rantai produksi agar bersinergi membuahkan produksi optimal.
Pengembangan pembiayaan sektor infrastruktur menjadi kunci dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tiap-tiap daerah. Pembangunan sebuah sarana publik akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (growth engine) sebagai penopang kegiatan di sebuah wilayah. Misalnya adanya pembangunan pelabuhan, pasar, jalan dan pembangkit listrik, maka akan mengundang publik untuk berduyun-duyun melakukan kegiatan sosial dan ekonomi.
Sumber keuangan bank hingga saat ini ketersediaannya sangat terbatas karena menyangkut dana nasabah jika harus membiayai proyek infrastruktur yang beresiko tinggi. Sementara sumber keuangan non bank, baik dari dana asuransi dan pensiun dalam negeri pun punya keterbatasan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan inovasi kebijakan yang tidak membebani hutang pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan cara sinergi kooperatif dengan badan usaha untuk mewujudkan program yang kolaboratif, seperti tertuang dalam Perpres No.38 Tahun 2015.
Partisipasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menyediakan sumber keuangan non bank, tepatnya investor sponsor maupun investor lender yang berasal dari luar negeri. Karena pola penyiapan proyek ini memiliki struktur yang jangka panjang maka kami melihat beberapa perencanaan yang sudah dicanangkan pemerintah tidak kunjung siap untuk dibiayai (financial close), apalagi beban equity 20% sampai 30% juga tidak mudah dipenuhi oleh para sponsor project finance.
Adakah penyedia investasi 100% (Equity & Debt)? Kapan kita dapat memeratakan kebutuhan listrik di seluruh Nusantara?
1. PEMBAHASAN KERANGKA PANDUAN UMUM
PELAKSANAAN
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
(KPBU) DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
2. MATERI PEMBAHASAN
MATERI PEMBAHASAN RAPAT:
LATAR BELAKANG
POKOK DISKUSI
PERBANDINGAN KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DENGAN PERMEN 3/2012
TUJUAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI
JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN
TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
KERANGKA RANCANGAN LAMPIRAN PANDUAN UMUM KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
DISKUSI DAN TANYA JAWAB
2
3. LATAR BELAKANG
3
Latar Belakang
Dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur, Pemerintah telah mengundangkan Peraturan Presiden
No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Dengan berlakunya Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 maka Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005
beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 47 ayat (1) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata
cara pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Pelaksana dalam Penyediaan Infrastruktur
ditetapkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
Peraturan Presiden ini diundangkan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, kami mengadakan rapat pembahasan ini untuk memperoleh masukan
terhadap rancangan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.
4. POKOK DISKUSI
Dalam rapat pembahasan ini, pokok diskusi yang akan dibahas meliputi:
• Pembahasan mengenai Rancangan Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.
• Tanggapan dan masukan dari para peserta rapat.
4
5. KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM
PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
5
Permen 3/2012
• Ketentuan umum;
• Tujuan panduan umum;
• Jenis infrastruktur;
• Tahapan proyek kerjasama;
• PJPK;
• Konsultasi publik;
• Daftar Rencana Proyek Infrastruktur;
• Prastudi kelayakan;
• Dukungan Pemerintah;
• Jaminan Pemerintah;
• Proyek Prakarsa Badan Usaha;
• Perjanjian Kerjasama;
• Proyek Kerjasama;
Perbandingan Ketentuan
Rancangan Permen
• Ketentuan Umum;
• Tujuan panduan umum KPBU;
• Jenis Infrastruktur
• PJPK;
• Proyek multi-infrastruktur;
• Hybrid financing;
• Ruang lingkup KPBU;
• Konsultasi Publik;
• Penjajakan minta pasar (Market Sounding);
• Penganggaran KPBU;
• Sumber pendanaan KPBU;
• Kategori proyek KPBU;
• Studi pendahuluan;
• Prastudi kelayakan;
• Daftar Rencana Proyek Infrastuktur (DRPI);
• Konsultan Penyiapan;
• Dukungan Pemerintah;
• Jaminan Pemerintah;
• Konsultan Penyiapan/Badan Usaha Penyiapan
• Studi Kelayakan;
• Perolehan pembiayaan (financial close)
• Proyek Prakarsa Badan Usaha (unsolicited project)
• Simpul KPBU
• Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability
Payment);
6. KERANGKA RANCANGAN PANDUAN UMUM
PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
6
Tujuan Rancangan Peraturan Menteri
Panduan Umum ini bertujuan untuk:
1. Memberikan pedoman bagi menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dan pemangku kepentingan untuk
melaksanakan KPBU dalam rangka mendorong partisipasi Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
2. Memberikan pedoman bagi Menteri dalam penyusunan panduan pelaksanaan KPBU secara spesifik terkait
secara sektor yang berada dalam kewenanganya.
7. JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT
DIKERJASAMAKAN
INFRASTRUKTUR KETERANGAN
infrastruktur transportasi Termasuk:
pelayanan jasa kebandarudaraan;
penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
sarana dan prasarana perkeretaapian;
angkutan massal perkotaan dan prasarana lalu lintas;
terminal penumpang dan barang; dan/atau
sarana dan prasarana penyeberangan laut, sungai, dan/atau danau.
infrastruktur jalan Termasuk:
Jalan tol dan jembatan tol
infrastruktur sumber daya air dan
irigasi
Termasuk:
saluran pembawa air baku;
jaringan irigasi dan prasarana penampung air beserta bangunan pelengkapnya, antara lain
waduk, bendungan, bending, saluran pembuangan air, dan sanitasi.
infrastruktur air minum Termasuk:
bangunan pengambilan air baku;
jaringan transmisi;
jaringan distribusi; dan/atau
instalasi pengolahan air minum.
infrastruktur sistem pengelolaan
air limbah terpusat
Termasuk:
Unit pelayanan;
Unit pengumpulan;
Unit pengolahan; dan/atau
Unit pembuangan akhir.
7
Jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan
8. JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT
DIKERJASAMAKAN
INFRASTRUKTUR KETERANGAN
infrastruktur sistem
pengelolaan air limbah
setempat
Termasuk:
Unit pengolahan setempat;
Unit pengangkutan;
Unit pengolahan lumpur tinja; dan/atau
Unit pembuangan akhir.
infrastruktur sistem
pengelolaan persampahan
Termasuk:
pengangkutan;
pengolahan; dan/atau
pemrosesan akhir sampah
infrastruktur telekomunikasi
dan informatika
Termasuk:
jaringan telekomunikasi;
infrastruktur e-government; dan/atau
infrastruktur pasif, seperti menara bersama dan ducting (pipa saluran media transmisi kabel).
infrastruktur energi dan
sumber daya mineral
Yakni:
infrastruktur ketenagalistrikan, termasuk:
pembangkit, termasuk pengembangan tenaga listrik yang berasal dari panas bumi;
transmisi tenaga listrik;
distribusi tenaga listrik; dan/atau
instalasi tenaga listrik
infrastruktur minyak, gas bumi, dan energi terbarukan, termasuk:
instalasi pengolahan;
penyimpanan;
pengangkutan;
transmisi; dan/atau
distribusi.
infrastruktur konservasi energi 8
9. JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT
DIKERJASAMAKAN
INFRASTRUKTUR KETERANGAN
infrastruktur fasilitas
perkotaan
Termasuk:
Penerangan jalan umum
saluran utilitas (tunnel);
pasar umum.
infrastruktur ekonomi kawasan Termasuk:
kawasan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi; dan/atau
kawasan industri.
infrastruktur pariwisata Termasuk:
pusat informasi pariwisata (tourism information center/TIC);
terminal pariwisata (marina); dan/atau
kawasan pariwisata dengan luas minimal 100 (seratus) hektar.
infrastruktur fasilitas
pendidikan
Termasuk:
Sarana pembelajaran, termasuk sekolah sampai dengan tingkat pendidikan tinggi;
Laboratorium;
Pusat pelatihan;
Pusat penelitian/pusat kajian;
Inkubator bisnis;
Galeri pembelajaran; dan/atau
Fasilitas pendukung pembelajaran dan pelatihan.
infrastruktur fasilitas sarana
olahraga, kesenian dan budaya
Termasuk:
Gedung/stadion olahraga;
Gedung kesenian dan budaya.
9
10. JENIS INFRASTRUKTUR YANG DAPAT
DIKERJASAMAKAN
INFRASTRUKTUR KETERANGAN
infrastruktur sosial kawasan Termasuk:
kawasan siap bangun; dan
lingkungan siap bangun.
infrastruktur kesehatan Termasuk:
rumah sakit antara lain bangunan rumah sakit, prasarana rumah sakit, dan peralatan medis;
pusat kesehatan masyarakat, antara lain bangunan puskesmas, prasarana puskemas dan peralatan
medis; dan/atau
laboratorium kesehatan, antara lain bangunan laboratorium kesehatan, prasarana laboratorium
kesehatan dan peralatan laboratorium.
infrastruktur lembaga
pemasyarakatan
Lembaga pemasyarakatan
infrastruktur perumahan rakyat Termasuk:
perumahan rakyat untuk golongan rendah; dan/atau
rumah susun sederhana sewa.
10
11. TAHAPAN KEGIATAN KPBU
11
PERENCANAAN
Identifikasi + Penyusunan Usulan
Rencana KPBU
(Termasuk untuk gabungan 2 atau
lebih PJPK)
Keputusan
lanjut/tidak
Penetapan
Dasar Usulan
KPBU
Penganggaran
Dana KPBU
Studi
Pendahuluan
Konsultasi
Publik
Daftar Rencana
KPBU
RKP/RKPD
Renja
Pusat/Renja
Daerah
PENYIAPAN
Penyiapan Kajian
KPBU LARAP
Pengajuan
Penetapan
Lokasi
Pengajuan
Dukungan
Pemerintah
Pengajuan
Jaminan
Pemerintah
OBC
FBC
TRANSAKSI
Pengadaan
KPBU
Penandatanganan
Perjanjian KPBU
Financial
Close
Monitoring
Perjanjian
Kegiatan Lain
Laporan
Berkala KPBU
Dukungan
Pemerintah
Jaminan
Pemerintah
SOLICITED
BU
PreFS
(OBC+FBC)
dan Usulan
Kompensasi
BU
Persetujuan
PJPK atas
PreFS dan
Persetujuan
Kompensasi
Feasibility Study
Persetujuan
PJPK dan
Penetapan
Kompensasi
Nota Kesepahaman
untuk gabungan 2
atau lebih PJPK
Manajemen
Pelaksanaaan
Perjanjian
Kerjasama
Diatur dengan
Peraturan
Kepala LKPP
Penganggaran
Tahap
Transaksi
Penganggaran
Tahap
Penyiapan
Penganggaran
Tahap
Perencanaan
UNSOLICITED
12. KERANGKA RANCANGAN LAMPIRAN PANDUAN UMUM
PELAKSANAAN KPBU DALAM PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
12
BAB KETENTUAN
I Pendahuluan, yang terdiri dari:
Latar belakang;
Maksud dan tujuan;
Ruang lingkup lampiran;
Pengertian umum;
Peraturan perundang-undangan terkait.
II Tahap Perencanaan KPBU, yang terdiri dari:
Ketentuan umum,
Penganggaran dana KPBU,
Identifikasi dan penetapan KPBU,
Proyek multi-infrastruktur,
Hybrid financing
Pengambilan keputusan lanjut atau tidak lanjut rencana KPBU,
Daftar rencana proyek KPBU,
Pengkatogerian proyek KPBU,
Kegiatan pendukung selama tahap perencanaan KPBU
Dokumen-dokumen pada tahap perencanaan: kerangka acuan pangadaan konsultan dan dokumen studi pendahuluan
III Tahap Penyiapan KPBU, yang terdiri dari:
Ketentuan umum;
Penyiapan Kajian Prastudi Kelayakan (OBC & FBC)
Konsultasi Publik
Kegiatan pendukung selama tahap penyiapan
Dokumen-dokumen pada tahap penyiapan: dokumen prastudi kelayakan (OBC&FBC)
IV Tahap Transaksi KPBU, yang terdiri dari:
Ketentuan umum
Penjajakan minat pasar (market sounding)
Penetapan lokasi proyek KPBU
Pengadaan Badan usaha pelaksana proyek KPBU
Penandatanganan perjanjian KPBU
Perolehan pembiayaan (financial close)
Kegiatan-kegiatan lain selama tahap transaksi
Dokumen-dokumen pada tahap transaksi: dok. Perjanjian KPBU, dok Pelelangan umum, dok persetujuan prinsip dukungan
kelayakan, dok perjanjian penjaminan, dan dok perjanjian regres.
V Proyek atas Prakarsa Badan Usaha (Unsolicited Project), yang terdiri dari: ketentuan umum, tahapan proses
persetujuan usulan, pelaksanaan pelelangan, dokumen-dokumen yang diperlukan