How to make step by step PPP strategy

1. TAHAP
PERENCANAAN
KPBU
Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
2023

2. Kegiatan pada Tahap Perencanaan
1. Identifikasi KPBU
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha
Milik Negara. melakukan identifikasi kebutuhan pelaksanaan
rencana Penyediaan Infrastruktur yang akan dikerjasamakan
dengan Badan Usaha.
Penetapan skema pendanaan berdasarkan rekomendasi
yang dituangkan dalam Studi Pendahuluan bahwa
penyediaan infrastruktur dilakukan melalui skema KPBU.
2. Penetapan Skema Pendanaan
Penyusunan rencana anggaran pada setiap tahap KPBU yang
dapat bersumber dari:
• APBN termasuk penerimaan dan/atau penerusan pinjaman
dan/atau hibah sesuai peraturan perundang-undangan;
• APBD; dan/atau
• sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
3. Penyusunan Rencana Anggaran
Penyusunan Studi Pendahuluan
Pelaksanaan Konsultasi Publik
Pada tahap
perencanaan, juga
dilakukan kegiatan:
a)pengusulan proyek
KPBU ke dalam
daftar rencana
KPBU oleh
M/KL/KD/Dir
BUMN; dan
b)penyusunan daftar
rencana KPBU
oleh Kementerian
PPN/Bappenas.
Tahap
Perencanaan
Simpul KPBU membantu PJPK dalam melakukan kegiatan pada tahap
perencanaan KPBU

3. Penyusunan Studi Pendahuluan
Kajian Strategis
Tinjauan atas kebijakan dan
rencana strategis sektor
Isi Studi
Pendahuluan
Tinjauan aspek kepatuhan
Tinjauan aspek regulasi
Tinjauan aspek kelembagaan
Penentuan kebutuhan
Penyediaan Infrastruktur
Tinjauan awal rencana
proyek
Pemilihan metode
Penyediaan Infrastruktur
Kajian Inisiatif Penyediaan
Infrastruktur
Pada Studi Pendahuluan, perlu disusun kesimpulan dan
rencana tindak lanjut, yang paling sedikit meliputi:
1.indikasi bentuk Penyediaan Infrastruktur;
2. rekomendasi hal-hal yang perlu ditindaklanjuti; dan
3.rencana jadwal dan tahapan pelaksanaan Penyediaan
Infrastruktur.

4. Isi Kajian Strategis
Dilakukan dengan
memastikan kesesuaian
proyek terhadap:
a.Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional (RPJMN);
b.Rencana Pembangunan
Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);
c.Rencana Kerja
Pemerintah, Rencana
Kerja Daerah, Rencana
Strategis; dan/atau
d.Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga.
Kebijakan dan rencana
strategis sektor
Dilakukan dengan:
a)memastikan
kesesuaian lokasi
proyek dengan
Rencana Tata Ruang
Wilayah
(RTRW)/Rencana
Detail Tata Ruang
(RDTR); dan
b)melakukan kajian
keterkaitan antar
sektor infrastruktur.
Aspek Kepatuhan
Dilakukan dengan
melakukan:
a.analisis peraturan
perundang-undangan
yang relevan; dan
b.Identifikasi risiko hukum
dan strategi mitigasi
risiko.
Aspek Regulasi
Aspek kelembagaan
mencakup:
a.konfirmasi kewenangan
menteri/kepala
lembaga/kepala
daerah/direksi Badan
Usaha Milik Negara atau
direksi Badan Usaha Milik
Negara sebagai PJPK jika
dijalankan dalam skema
KPBU;
b.pemetaan pemangku
kepentingan; dan
c.penentuan peran dan
tanggung jawab
penyelenggara KPBU serta
sistem pelaporan.
Aspek Kelembagaan

5. Ilustrasi Kajian Keterkaitan Antar Sektor Infrastruktur
Lokasi rumah sakit yang akan
dibangun berdekatan dengan
pariwisata sehingga
wisatawan dapat mengakses
layanan Kesehatan
Pariwisata
Pada kajian kepatuhan perlu dikaji keterkaitan antar sektor
infrastruktur baik yang memberi dampak pada proyek
maupun terdampak dari proyek
Kajian Kepatuhan
Ilustrasi: Proyek Rumah Sakit
Dalam hal terjadi
kecelakanaan kerja pada
pegawai, maka pegawai bisa
dibawa ke rumah sakit untuk
mendapat penanganan
Kawasan Industri
Dalam hal Pasien membutuhkan
pemeriksaan atau pengobatan
lanjutan yang tidak dapat
dilakukan di Laboratorium yang
ada, Pasien dapat diberikan
rujukan ke rumah sakit yang
akan dibangun.
Laboratorium
Dengan tersedianya sarana
transportasi publik dari dan
menuju lokasi rumah sakit dapat
mendukung aksesibilitas dan
daya tarik fasilitas tersebut dan
menciptakan nilai tambah yang
penting untuk target pasar serta
pendanaan investasi infrastruktur
oleh Badan Usaha.
Transportasi Publik
Adanya fasilitas penginapan
yang bagus dan mudah untuk
diakses menunjang pemanfaatan
rumah sakit, karena akan
mempermudah pengguna
fasilitas untuk mencari tempat
akomodasi yang nyaman
Perhotelan

6. Ilustrasi Aspek Regulasi: Analisa Peraturan
Melakukan analisa yang mengacu pada peraturan:
• Undang-Undang 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan
Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan
• Dsb.
Pengaturan bidang dan sektor terkait
rencana proyek Penyediaan Infrastruktur
Ilustrasi: Proyek Rumah Sakit
Bertujuan untuk menganalisa
persetujuan lingkungan yang
dibutuhkan.
Lingkungan
Bagaimana proses pemanfaatan BMN/BMD
dalam rencana proyek Penyediaan
Infrastruktur termasuk lini masa proses
pemanfaatannya.
Pemanfaatan BMN/BMD
Peraturan yang dapat dijadikan acuan seperti:
• PP Nomor 27 Tahun 2014 jo PP No 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah
Peraturan yang dapat dijadikan acuan:
• PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
• PermenLHK 4/2021.
Identifikasi apakah memerlukan pengadaan tanah
atau tidak.
Apabila memerlukan pengadaan tanah, regulasi yang dapat
dijadikan acuan seperti:
• PP 19/2021 jo PP PP No. 39 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Pengadaan Tanah
Hasil identifikasi terhadap kebutuhan
tingkat komponen dalam negeri yang
disyaratkan pada pelaksanaan
rencana proyek Penyediaan
Infrastruktur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan sektor.
Produk Dalam Negeri
Peraturan lainnya yang menjadi
dasar dalam keberlangsungan
rencana proyek Penyediaan
Infrastruktur.
Peraturan yang dapat dijadikan acuan seperti:
• Perpajakan
• Kesehatan dan keselamatan kerja
• Perizinan yang menjadi persyaratan
Peraturan Terkait Lainnya

7. Ilustrasi Identifikasi Risiko Hukum
No Identifikasi Risiko Deskripsi Strategi Mitigasi
1 Risiko perubahan
peraturan perundang-
undangan
Terjadi perubahan
perundang-undangan yang
dapat menghambat
pelaksanaan proyek KPBU
Melakukan koordinasi dengan instansi
terkait
2 Risiko kegagalan
perolehan persetujuan
lingkungan
PJPK tidak memperoleh atau
terlambat memperoleh
Persetujuan Lingkungan
karena tidak memenuhi
persyaratan
• Perlu ada perencanaan jadwal yang
matang dengan mempertimbangkan
potensi risiko yang terjadi.
• Memastikan bahwa seluruh
persyaratan sudah terpenuhi
sebelum mengajukan persetujuan
lingkungan ke instansi terkait
3 Risiko gagalnya
pengadaan tanah
Terjadi gagalnya pengadaan
tanah karena terdapat rumah
warga di atas tanah yang
akan dibangun proyek KPBU
• Pelaksanaan konsultasi publik
• Perencanaan yang matang untuk
pengadaan tanah

8. Ilustrasi Pemetaan Pemangku Kepentingan
Ilustrasi: Proyek Penerangan Jalan Umum
Kementerian Dalam Negeri
Surat kemendagri tentang
Pertimbangan Penggunaan
Skema pembiayaan AP
(Availability Payment)
Kementerian PPN/
Bappenas
Permohonan usulan proyek
ke PPP Book
DPRD
Persetujuan DPRD atas
Perda APBD yang memuat
anggaran AP dalam APBD
Kementerian Perhubungan
Persetujuan Direktorat
Jenderal Hubungan Darat
Kementerian Perhubungan
untuk manajemen dan
rekayasa lalu lintas di jalan
nasional
PT PII
Pemberian penjaminan
Pemerintah
LKPP
Koordinasi pelaksanaan
pengadaan badan usaa
pelaksana.

9. Isi Kajian Inisiatif Penyediaan Infrastruktur
1. Penentuan
kebutuhan
Penyediaan
Infrastruktur
Tinjauan Kondisi Ketersediaan
Layanan: Kondisi ketersediaan layanan
melalui penyajian data faktual.
Tinjauan Dampak Terhadap Kondisi
Ketersediaan Layanan:
Dampak ekonomi, sosial, finansial,
lingkungan, dan aspek lainnya yang
relevan.
Tinjauan Kebutuhan Infrastruktur:
Indikasi awal tinjauan kebutuhan
Infrastruktur yang telah diidentifikasi.
2. Tinjauan awal
rencana proyek
Menyusun indikasi awal rencana
proyek Penyediaan Infrastruktur yang
dibutuhkan.
Melakukan tinjauan awal terhadap:
Indikasi metode Penyediaan Infrastruktur
yang disusun dengan
mempertimbangkan identifikasi
kebutuhan Penyediaan Infrastruktur
Kriteria penilaian yang mendasarkan
pada kriteria penentu Nilai Manfaat
Uang dan tujuan Penyediaan
Infrastruktur yang dihasilkan dari
identifikasi kebutuhan Penyediaan
Infrastruktur
Menentukan rekomendasi metode
Penyediaan Infrastruktur, termasuk bentuk
KPBU jika disimpulkan proyek untuk
ditindaklanjuti dengan skema KPBU
3. Pemilihan
metode
Penyediaan
Infrastruktur
Indikasi risiko proyek: Identifikasi risiko, penilaian risiko,
alokasi risiko, mitigasi risiko
analisis finansial proyek: Penilaian awal aspek finansial
(estimasi indikasi biaya proyek, estimasi indikasi manfaat
proyek, indikasi kapasitas fiskal, identifikasi skema pembiayaan)
dan penilaian awal aspek ekonomi

10. Ilustrasi Tinjauan Penentuan Kebutuhan
Penyediaan Infrastruktur
Ilustrasi: Proyek Rumah Sakit
Kondisi Eksisting Kondisi Ideal Kebutuhan
Penyediaan
Di Provinsi XX terdapat 300 rumah sakit umum
baik daerah maupun swasta. Sarana Tempat
Tidur pada tahun 2020 sebanyak 44.000
tempat tidur. Dibandingkan dengan tahun 2019
jumlah tempat tidur rumah sakit sebanyak
38.000, sehingga ada kenaikan sebanyak 6.000
tempat tidur. Namun, hingga saat ini provinsi
XX masih memiliki isu terkait ketimpangan
perbandingan kapasitas tempat tidur dengan
jumlah Masyarakat.
Standar WHO untuk rasio tempat tidur untuk
perawatan terhadap penduduk adalah
1/1000 penduduk. Rasio tempat tidur rumah
sakit terhadap penduduk pada tahun 2020
adalah 1/1.103 penduduk.
Di Provinsi XX idealnya membutuhkan 49.000
tempat tidur. Saat ini kekurangan 5.000 tempat
tidur dan apabila dibandingkan dengan jumlah
penduduk adalah 1 tempat tidur untuk 40.931
penduduk Provinsi XX.

11. Ilustrasi Tinjauan Awal Proyek : Identifikasi Risiko
No Identifikasi risiko
proyek
Penilaian risiko
proyek
Alokasi risiko Mitigasi Risiko
1 Kesalahan dan
Kelalaian Desain
Medium Dialihkan ke
badan usaha
Melakukan uji tuntas selama
pengembangan desain dan
spesifikasi indikatif dan
memastikan persyaratannya
jelas dalam perjanjian
kontrak.
2 Perubahan
Lingkup yang
Diprakarsai oleh
Pemilik Proyek
Medium Ditanggung
oleh
pemerintah
Memiliki desain yang fleksibel,
memastikan keterlibatan
kelompok pengguna dalam
spesifikasi dan evaluasi
desain, menerapkan
kebijakan tidak ada pesanan
perubahan bersih, mengelola
ekspektasi dan masukan dari
kelompok pengguna.

12. Ilustrasi Tinjauan Awal Proyek : Menyusun Indikasi Awal
Rencana Proyek – Standar Pelayanan Minimal
Management
Ilustrasi: Proyek Jalan Tol
No Substansi Pelayanan Standar Pelayanan Minimal Keterangan
Indikator Cakupan/Lingkup Tolak Ukur
1 Kecepatan Tempuh
Rata- rata
Kecepatan tempuh rata-
rata kondisi normal
Jalan Tol dalam kota
- Jalan Tol luar kota
- >40km/jam - >60km/jam Waktu pemenuhan setiap saat
(dalam kondisi normal)
2 Aksesibilitas Kecepatan Transaksi
Rata-rata
Gerbang Tol sisttem
terbuka
Maksimal 6 detik setiap kendaraan Waktu pemenuhan setiap saat
Gerbang tol sistem
tertutup:
- Gardu masuk
Maksimal 5 detik setiap kendaraan
Gardu keluar Maksimal 9 detik setiap kendaraan
GTO
- Gardu Tol
Ambil Kartu
Maksimal 4 detik setiap kendaraan Dilakukan tera ulang instrumen
transaksi
elektronik tiap 180 hari dan
pemasangan tombol bantuan
pada alat transaksi
Gardu tol Transaksi Maksimal 5 detik setiap kendaraan

13. Ilustrasi Tinjauan Awal Proyek :
Penilaian Aspek Ekonomi
Management
Ilustrasi: Proyek Penerangan Jalan Umum
Penyerapan tenaga
kerja pada masa
konstruksi
Penyerapan
material pada
masa konstruksi
Penggunaan tenaga
kerja pada masa
operasi
Penerimaan PJU
Penurunan biaya
operasi dan
pemeliharan PJU
Peningkatan
PDRB

14. PENILAIAN VFM KUALITATIF

15. Penilaian Value for Money Kualitatif
Pasal 1 angka 22 PerMen PPN/Bappenas No
7/2023 mengatur definisi terkait VfM:
Nilai Manfaat Uang adalah pengukuran
kinerja proyek KPBU berdasarkan nilai
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas
pengeluaran serta kualitas pelayanan yang
memenuhi kebutuhan masyarakat.
• Penilaian VfM kualitatif dilakukan oleh
Simpul KPBU
• Penilaian VfM kualitatif oleh Simpul dapat
melibatkan personil di luar Simpul KPBU
(baik membantu untuk menyusun maupun
melakukan verifikasi)
Pengertian
Pihak yang Melakukan
Penilaian VfM kualitatif pada tahap
penyiapan bertujuan untuk menentukan
metode Penyediaan Infrastruktur yang
paling tepat untuk Menteri/kepala
lembaga/kepala daerah/direksi Badan
Usaha Milik Negara (M/KL/KD/Dir BUMN).
Tujuan VfM Kualitatif
Kapan Penilaian VfM Kualitatif
Dilakukan?
Isi Kajian Inisiatif Penyediaan Infrastruktur
Tinjauan
awal
rencana
proyek
Penentuan
kebutuhan
Penyediaan
Infrastruktur
Pemilihan
metode
Penyediaan
Infrastruktur
1 2 3
Penilaian VfM
Kualitatif

16. Langkah Penilaian Value for Money Kualitatif
1. Melakukan inventarisasi data
Adapun informasi yang diperoleh yaitu:
• Tujuan Proyek
• Persyaratan Layanan dan Skala Proyek
• Risiko Proyek dan Strategi Mitigasi Risiko
• Rencana pengelolaan proyek Kemampuan dan Keahlian yang Diperlukan
UntukMenyediakan Proyek
3. Pelaksanaan Validasi Pasar
Validasi pasar dilaksanakan untuk mempertimbangkan ketersediaan dan
kapabilitas pemangku kepentingan pasar. Validasi pasar dapat dilakukan
dengan:
• Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk memperoleh
informasi pasar.
• Melakukan riset pasar pada sektor industri tertentu jika dibutuhkan
4. Pemilihan Opsi Metode Penyediaan
Infrastruktur
• Membandingkan metode Penyediaan Infrastruktur
yang dipilih, berdasarkan kriteria VfM Kualitatif
• menentukan tingkat prioritas kriteria VfM Kualitatif
dan melakukan analisis terhadap masing-masing
kriteria tersebut
• Menilai kesesuaian kebutuhan proyek berdasarkan
evaluasi yang telah dilakukan dengan
mempertimbangkan karakteristik metode
Penyediaan Infrastruktur yang dipilih menteri/kepala
lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha Milik
Negara untuk diperbandingkan.
2. Penentuan opsi metode Penyediaan Infrastruktur
M/KL/KD mempertimbangan Beberapa metode Penyediaan Infrastruktur
seperti KPBU, pendanaan pemerintah melalui pengadaan barang/jasa atau
penugasan BUMN.
5. Rekomendasi Metode Penyediaan
Infrastruktur
Rekomendasi metode penyediaan infrastruktur
menyimpulkan metode penyediaan infrastruktur
dengan penilaian terbaik.

17. 1. Inventarisasi Data
Tujuan Proyek
Persyaratan Layanan
dan Skala Proyek
Risiko Proyek dan
Strategi Mitigasi
Risiko
Rencana
pengelolaan proyek
Kemampuan dan Keahlian
yang Diperlukan Untuk
Menyediakan Proyek
Tujuan spesifik mengenai
proyek yang akan dibangun
sebagai contoh:
Membangun proyek jalan tol
untuk mempermudah akses
jalan antar kota, membangun
proyek bandar udara untuk
memberikan akses
penerbangan antar pulau.
Informasi yang dibutuhkan
meliputi:
1. indikasi opsi teknologi;
2. indikasi standar
pelayanan minimum;
3. indikasi spesifikasi
keluaran serta estimasi
awal investasi proyek;
4. cakupan wilayah
layanan; atau
5. informasi lain terkait
proyek yang terkait dan
relevan.
Risiko proyek yang
dihasilkan dalam kegiatan
tinjauan awal rencana
proyek pada kajian inisiatif
Penyediaan Infrastruktur
dalam studi pendahuluan
sebagai berikut:
1. identifikasi awal
terhadap risiko proyek;
2. penilaian risiko;
3. alokasi risiko indikatif;
dan
4. mitigasi risiko.
Rencana pengelolaan
proyek dilakukan
mengukur siklus hidup
proyek yang diperlukan.
Informasi yang dibutuhkan:
1. kebutuhan
pengoperasian setelah
konstruksi proyek
selesai; dan
2. kebutuhan
pemeliharaan setelah
konstruksi proyek
selesai
• Diperlukan untuk melihat
sejauh mana kemampuan
menteri/kepala
lembaga/kepala daerah/direksi
Badan Usaha Milik Negara
dalam melaksanakan proyek.
• Informasi yang dibutuhkan
mencakup kebutuhan pihak
lain untuk mengelola proyek.
• Kemampuan dan keahlian
yang ditentukan akan diukur
setelah inteligensi pasar
dilakukan.

18. 2. Penentuan opsi metode Penyediaan Infrastruktur (1/3)
Karakteristik KPBU
Pendanaan Pemerintah
(Barang dan jasa)
Penugasan Badan Usaha Milik
Negara
1. Rencana Penyediaan
Infrastruktur dengan skala
dan jangka waktu yang
sesuai
Skema KPBU umumnya diterapkan pada
proyek dengan nilai investasi cenderung
besar, yang mengakibatkan membutuhkan
waktu relatif lebih lama dalam melakukan
pengembalian investasi.
Meskipun demikian, tidak menutup
kemungkinan skema KPBU diterapkan pada
proyek dengan nilai investasi kecil namun
tetap harus mempertimbangkan kelayakan
ekonomi dan finansial proyek.
Proyek pendanaan pemerintah dapat
diterapkan pada proyek investasi kecil
atau besar dan memiliki jangka waktu
Penyediaan Infrastruktur yang relatif
pendek, umumnya maksimal 3 (tiga)
tahun anggaran.
Proyek Penyediaan Infrastruktur yang disediakan
melalui skema penugasan Badan Usaha Milik
Negara dapat diberikan pada beragam skala dan
jangka waktu proyek.
2. Rencana Penyediaan
Infrastruktur dengan profil
risiko.
Pada proyek KPBU dilakukan
pengalokasian risiko untuk memastikan
risiko ditanggung oleh pihak yang memiliki
kemampuan yang paling memadai.
Contoh:
Risiko konstruksi ditanggung oleh badan
usaha.
Dalam pendanaan pemerintah tidak
terdapat pengalihan risiko dimana
seluruh risiko umumnya ditanggung oleh
pemerintah sebagai pihak yang
memberikan pekerjaan kepada penyedia
barang dan/atau jasa
Badan Usaha Milik Negara menanggung seluruh
risiko sehubungan dengan pelaksanaan proyek.
Risiko yang ditanggung pemerintah di antaranya
sehubungan dengan besarnya modal yang
diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara dan
risiko dalam pengambilan keputusan pemberian
penugasan Badan Usaha Milik Negara sesuai
dengan hasil studi kelayakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur penugasan Badan Usaha Milik Negara.

19. 2. Penentuan opsi metode Penyediaan Infrastruktur (1/3)
Karakteristik KPBU
Pendanaan Pemerintah
(Barang dan jasa)
Penugasan Badan Usaha
Milik Negara
3. Rencana Penyediaan Infrastruktur
dengan keseluruhan siklus hidup
(lifecycle).
Rencana Penyediaan Infrastruktur
dengan keseluruhan siklus hidup
(lifecycle).
Bentuk pada proyek KPBU umumnya
terdiri atas kegiatan yang dapat
diintegrasikan seperti meliputi kegiatan
perancangan, konstruksi untuk
membangun, pembiayaan, pengalihan
aset dan/atau pengalihan pengelolaan
aset.
Kegiatan perencanaan, konstruksi,
operasi dan pemeliharaan dilakukan
secara terpisah dan dilaksanakan dengan
melakukan tender berdasarkan tahun
anggaran.
Penugasan Badan Usaha Milik Negara
dapat mengakomodasi pengintegrasian
karena Badan Usaha Milik Negara akan
melaksanakan keseluruhan Penyediaan
Infrastruktur termasuk pengelolaan.
4. Rencana Penyediaan Infrastruktur
memberi
ruang/membutuhkan inovasi
KPBU akan bermanfaat bagi proyek yang
membutuhkan adanya ruang inovasi. Hal
ini berkaitan dengan sifat KPBU yang
umumnya mensyaratkan spesifikasi
keluaran yang jelas dan dapat
digambarkan.
Sehingga inovasi terbaik untuk
memperoleh spesifikasi keluaran tersebut
dapat diterapkan.
Penyedia barang dan/atau jasa mengikuti
spesifikasi keluaran yang diperintahkan
oleh pemberi pekerjaan (pemerintah)
sehingga melimitasi ruang gerak
penyedia barang/jasa untuk melakukan
inovasi.
Penugasan kepada Badan Usaha Milik
Negara memberikan ruang inovasi jika
penugasan mensyaratkan Layanan yang
disyaratkan untuk dihasilkan Badan
Usaha Milik Negara.

20. 2. Penentuan opsi metode Penyediaan Infrastruktur (3/3)
Karakteristik KPBU
Pendanaan Pemerintah
(Barang dan jasa)
Penugasan Badan Usaha
Milik Negara
5. Rencana Penyediaan Infrastruktur
dengan keluaran yang dapat diukur
dengan jelas
KPBU umumnya digunakan pada proyek
yang mensyaratkan spesifikasi Layanan
yang jelas dan dapat digambarkan.
Sebagai contoh penyediaan Layanan
penerangan jalan umum sejumlah 7.500
(tujuh ribu lima ratus) titik dengan standar
efikasi 145 lumens/watt yang disertai
pelayanan minimal untuk penanganan
lampu yang padam dalam kurun waktu 1
kali 24 (dua puluh empat) jam.
Proyek dengan pendanaan pemerintah
umumnya memiliki spesifikasi teknis
terkait barang dan/atau jasa yang
dihasilkan.
Sebagai contoh pada pengadaan lampu
merek “X” dengan jenis lampu tabung
Fluorescent tekanan rendah sejumlah
3000 (tiga ribu) unit untuk memenuhi
kebutuhan penyelenggaraan Infrastruktur
jalan umum.
Keluaran yang dapat dihasilkan pada
Penyediaan Infrastruktur melalui
penugasan Badan Usaha Milik Negara
memungkinkan berupa Layanan maupun
infrastruktur yang dihasilkan.
6. Rencana Penyediaan Infrastruktur
dengan minat pasar.
Proyek menyediakan peluang bisnis yang
baik, yang kemudian dapat menarik minat
pasar dan menciptakan pengadaan yang
efektif dan kompetitif.
Pada umumnya dikarenakan pendanaan
pemerintah dilakukan untuk Infrastruktur
umum dan dasar sehingga sudah
terdapat banyak penyedia barang/jasa
yang berpengalaman dan telah terbentuk
pangsa pasar untuk Infrastruktur tersebut.
Badan Usaha Milik Negara dalam
pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur
memiliki reputasi (dari sisi keahlian,
teknologi, pengalaman dan ilmu
pengetahuan) yang dapat menarik minat
pasar untuk turut berpartisipasi dalam
Penyediaan Infrastruktur.

21. 3. Pelaksanaan Validasi Pasar
Mempertimbangkan ketersediaan dan
kapabilitas pemangku kepentingan pasar
Tujuan Validasi Pasar
1. kamar dagang dan industri Indonesia;
2. lembaga pembiayaan;
3. perusahaan konstruksi
4. perusahaan pengembang properti;
5. perusahaan penyedia barang; atau
6. konsultan yang relevan
Stakeholder Validasi Pasar
Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan
untuk memperoleh informasi pasar.
• Data Internal yang telah dimiliki oleh
menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi
Badan Usaha Milik Negara
• Data eksternal : data yang dimiliki lembaga
survei, atau data statistik lain yang telah diolah
oleh pihak lain, atau data terkait penyedia,
pembiaya, atau data lain yang dapat
menghasilkan informasi yang diharapkan.
Metode Validasi Pasar
Menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi
Badan Usaha Milik Negara
Pelaksana Validasi Pasar
1. kelayakan proyek berupa potensi kelayakan
proyek dari aspek ekonomi, teknis dan,
finansial proyek yang bisa diindikasikan pada
tahap ini;
2. kapabilitas: ketersediaan Badan Usaha yang
memiliki kemampuan untuk melakukan
Penyediaan Infrastruktur;
3. kapasitas: informasi kapasitas pasar dalam
mendukung
4. Penyediaan Infrastruktur sesuai dengan
waktu dan skala yang diharapkan; dan
5. kematangan: sejauh mana ekosistem dan
pemangku kepentingan pasar telah tersedia
untuk mendukung Penyediaan Infrastruktur.
Informasi yang Diperoleh

22. 4. Pemilihan Opsi Metode Penyediaan Infrastruktur
1
5
4
3
2
Menentukan tingkat prioritas kriteria Nilai Manfaat Uang
mempertimbangkan kebutuhan proyek yang akan disiapkan
• Menilai kesesuaian kebutuhan proyek berdasarkan evaluasi
yang telah dilakukan terhadap kriteria VfM dengan metode
Penyediaan Infrastruktur yang telah dipilih
• Penilaian kesesuaian kebutuhan proyek mempertimbangkan
karakteristik metode Penyediaan Infrastruktur yang dipilih
M/KL/KD/Dir BUMN untuk diperbandingkan.
Melakukan analisis terhadap masing-masing kriteria Nilai
Manfaat Uang pada masing-masing metode Penyediaan
Infrastruktur yang dipilih dengan:
1.mempertimbangkan informasi proyek yang tersedia pada
kegiatan inventarisasi data.
2.menjawab parameter evaluasi kriteria Nilai Manfaat Uang
sesuai dengan kebutuhan proyek.
Membandingkan metode Penyediaan Infrastruktur yang dipilih,
berdasarkan kriteria Nilai Manfaat Uang kualitatif.
Kriteria Utama Kriteria Pendukung
kriteria utama, yang terdiri dari:
• kualitas (proyek dan Layanan);
• manajemen risiko;
• minat pasar;
• kepastian anggaran;
• waktu pelaksanaan proyek;
• desain, konstruksi, dan
komisioning; dan
• faktor Nilai Manfaat Uang.
kriteria pendukung, yang terdiri dari:
• fleksibilitas operasional;
• kemungkinan perubahan lingkup
di masa mendatang;
• manajemen pemangku
kepentingan;
• kesesuaian dengan perencanaan
dan kebijakan menteri/kepala
lembaga/kepala daerah/direksi
Badan Usaha Milik Negara;
• akses publik dan kesetaraan; dan
• struktur proyek
Jumlah total nilai bobot untuk seluruh
kriteria utama adalah 70 (tujuh puluh)
poin.
Jumlah total nilai bobot untuk seluruh
kriteria pendukung adalah 30 (tiga
puluh) poin.
Analisis M/KL/KD/Dir BUMN, disimpulkan dengan nilai angka
dengan rincian :
Nilai Keterangan
3 Metode Penyediaan Infrastruktur sangat efektif dalam
memenuhi persyaratan dalam kriteria
2 Metode Penyediaan Infrastruktur efektif dalam memenuhi
persyaratan dalam kriteria
1 Metode Penyediaan Infrastruktur dapat memenuhi
persyaratan dalam kriteria
0 Tidak mempengaruhi
Kriteria Nilai Manfaat Uang kualitatif diberi nilai bobot berdasarkan tingkat prioritasnya

23. 5. Rekomendasi Metode Penyediaan Infrastruktur
Rekomendasi metode penyediaan
infrastruktur menyimpulkan metode
penyediaan infrastruktur dengan
penilaian terbaik.
Jika kesimpulan pada tahap ini KPBU
merupakan metode penyediaan
infrastruktur terbaik, maka
menteri/kepala lembaga/kepala
daerah/direksi Badan Usaha Milik
Negara akan menindaklanjuti
Penyediaan Infrastruktur sesuai
dengan kegiatan dan tahapan
sebagaimana ditentukan dalam
Peraturan Menteri 7/2023.

24. Ilustrasi VfM Kualitatif
Kriteria Utama Nilai Manfaat
Uang Kualitatif
Bobot
Metode Penyediaan Infrastruktur
KPBU PBJ
Nilai
Total
(Bobot x Nilai)
Nilai
Total
(Bobot x Nilai)
Kualitas
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur memungkinkan untuk memenuhi keluaran yang
diperlukan dalam aspek:
∙ kualitas dari desain dan fasilitas yang dibangun;
∙ memenuhi spesifikasi keluaran;
∙ kematangan dan fungsionalitas desain;
∙ menjaga kemanfaatan dan fleksibilitas dalam jangka panjang;
∙ pengelolaan aspek antarmuka proyek (jika ada)
12 3 36 2 24
Faktor Nilai Manfaat Uang
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur membantu dalam memaksimalkan Nilai Manfaat Uang
pemerintah dalam mengimplementasi proyek yang meliputi faktor:
∙ inovasi desain dan konstruksi;
∙ faktor inovasi lainnya; pertimbangan biaya siklus
∙ hidup proyek (whole project lifecycle cost);
∙ alokasi risiko;
∙ tingkat kompetisi;
∙ perkembangan dan sumber daya pemerintah, serta biaya Penyediaan Infrastruktur yang
dikeluarkan pemerintah; dan
∙ perkembangan pasar dan kesanggupan pasar terkait biaya Penyediaan Infrastruktur.
11 3 33 2 22
Kriteria Utama

25. Ilustrasi VfM Kualitatif
Kriteria Utama Nilai Manfaat
Uang Kualitatif
Bobot
Metode Penyediaan Infrastruktur
KPBU PBJ
Nilai
Total
(Bobot x Nilai)
Nilai
Total
(Bobot x Nilai)
Manajemen Risiko
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur dapat menghasilkan:
∙ alokasi risiko kepada pihak yang paling sesuai; dan
∙ biaya mitigasi risiko terefisien
10 3 30 1 10
Minat Pasar
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur dapat memaksimalkan minat pasar di antara peserta
lelang dengan kemampuan dan keahlian yang relevan untuk melaksanakan proyek.
10 2 20 2 20
Kepastian Ketersediaan Anggaran
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur dapat mendukung dalam memperoleh kepastian
ketersediaan anggaran lebih awal bagi pemerintah.
10 2 20 3 30
Desain, Konstruksi dan Komisioning
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur dapat mendukung fungsionalitas desain yang efektif,
tepat waktu, dan sesuai dengan biaya penyelesaian konstruksi dan penyelesaian tes komisioning.
9 3 27 2 18
Waktu pelaksanaan proyek
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur dapat mencapai tanggal konstruksi, operasi komersial
proyek, waktu pemberian layanan, dan lini masa proyek secara tepat waktu.
8 3 24 2 16
Total 70 190 140
Kriteria Utama

26. Ilustrasi VfM Kualitatif
Kriteria Pendukung Nilai Manfaat Uang Kualitatif Bobot
Metode Penyediaan Infrastruktur
KPBU PBJ
Nilai
Total
(Bobot x Nilai)
Nilai
Total
(Bobot x Nilai)
Fleksibilitas Operasional
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur memungkinkan pemerintah untuk
mempertahankan fleksibilitas dalam pelaksanaan operasional proyek.
5 3 15 2 10
Kemungkinan Perubahan Lingkup di Masa Mendatang
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur dapat mendukung dalam pengelolaan dan
penerapan perubahan terhadap persyaratan fungsional selama masa Penyediaan Infrastruktur.
5 3 15 2 10
Manajemen Pemangku Kepentingan
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur dapat mendukung pemerintah dalam mengelola
pemangku kepentingan melalui Penyediaan Infrastruktur
5 3 15 3 15
Kriteria Pendukung

27. Ilustrasi VfM Kualitatif
Kriteria Pendukung Nilai Manfaat Uang Kualitatif Bobot
Metode Penyediaan Infrastruktur
KPBU PBJ
Nilai
Total
(Bobot x Nilai)
Nilai
Total
(Bobot x
Nilai)
Kesesuaian dengan Perencanaan dan Kebijakan Pemerintah
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur dapat mendukung pencapaian perencanaan dan
kebijakan pemerintah.
5 3 15 3 15
Akses Publik dan Kesetaraan
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur mempertimbangkan kepentingan publik untuk
menjamin bahwa desain proyek dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara inklusif
dan efektif.
5 3 15 3 15
Struktur Proyek
Sejauh mana metode Penyediaan Infrastruktur akan mencapai keseimbangan yang diperlukan
dalam tingkat pengendalian risiko yang disyaratkan PJPK.
5 3 15 2 10
Total 30 90 75
Kriteria Pendukung

28. LAMPIRAN

29. Penyusunan Studi Pendahuluan
Dalam menyusun studi pendahuluan mempertimbangkan kebutuhan
Dukungan Pemerintah, antara lain:
• Dukungan Kelayakan dari menteri yang melaksanakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan negara;
• Insentif perpajakan; dan/atau
• Dukungan Pemerintah lainnya dari menteri/kepala lembaga/kepala
daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara/direksi Badan Usaha Milik
Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan, antara lain dapat berupa:
a.belanja kementerian/lembaga/Badan Usaha Milik Negara/Badan
Usaha Milik Daerah, misalnya dukungan sebagian konstruksi;
b.hibah;
c.dana insentif daerah;
d.dana alokasi khusus fisik;
e.dana alokasi khusus nonfisik;
f. pinjaman daerah; dan/atau
g. investasi daerah.

30. Pelaksanaan Konsultasi Publik
Konsultasi Publik dilakukan untuk memperoleh tanggapan dan/atau masukan dari
pemangku kepentingan
Konsultasi Publik adalah proses interaksi dengan masyarakat termasuk pemangku
kepentingan lainnya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan
efektivitas proyek KPBU.
Tujuan
Peserta
Keterlibatan pemangku kepentingan pada Konsultasi Publik, diantaranya:
a.lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
b.dewan perwakilan rakyat daerah, jika dibutuhkan, untuk proyek yang diprakarsai
oleh kepala daerah.
🡪 Solicited: Konsultasi Publik bersifat wajib untuk dilaksanakan pada tahap
perencanaan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/direksi Badan Usaha
Milik Negara
🡪 Unsolicited: Konsultasi Publik bersifat wajib untuk dilaksanakan pada tahap
penyiapan dilakukan oleh PJPK
Pelaksanaan

31. Penetapan Skema Pendanaan
Penetapan KPBU sebagai skema pendanaan yang dipilih, berdasarkan
hasil rekomendasi yang dituangkan dalam studi pendahuluan
Menyusun daftar usulan rencana KPBU untuk disampaikan kepada Menteri
Perencanaan
Pengusulan proyek KPBU kepada Menteri Perencanaan untuk ditetapkan
dalam daftar rencana KPBU
Merencanakan penganggaran untuk tahap KPBU
Melakukan integrasi usulan proyek KPBU dalam proses perencanaan
pembangunan.
1.
2.
3.
4.
5.
Termasuk rencana:
• Penggunaan Penasihat
Proses jika diperlukan,
• mengalokasikan dana
pendamping untuk Badan
Penyiapan, dan/atau
• anggaran untuk jasa
konsultan Badan
Usaha/konsultan
perorangan/akademisi
dalam pelaksanaan tahapan
KPBU
Tindak Lanjut:

32. Penyusunan Rencana Anggaran
3
1
2
Tahap Perencanaan
Tahap Penyiapan
Tahap Transaksi
4
Tahap Manajemen
• Penyusunan dokumen Studi Pendahuluan
• Pelaksanaan konsultasi publik
• Pelaksanaan validasi pasar
• Penyusunan dokumen Prastudi Kelayakan
• Pelaksanaan Market Sounding
Wajib Jika Diperlukan
• Pelaksanaan konsultasi publik (apabila
diperlukan kembali)
• Pengadaan Penasihat Proses
• Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha
Pelaksana
• Pelaksanaan Market Sounding sebelum
penetapan dokumen pengadaan
Wajib
Wajib
• Pengendalian kegiatan konstruksi untuk
membangun
• Pengendalian kegiatan penyediaan
layanan
• Pengendalian kegiatan persiapan
berakhirnya Perjanjian KPBU
Wajib Jika Diperlukan
• Pengadaan Konsultan Pengawas
Independen (KPI)

33. TERIMA KASIH
Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
2023