Downloaded 59 times
Uploaded byDani Setiawan
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
Tim dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran tahun 2015. Tim terdiri dari pengarah, penanggung jawab, koordinator, ketua, wakil ketua, sekretaris dan beberapa anggota. Mereka akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Diklat sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
SK Tim Kegiatan Diklat Barjas 2015
- 1. BUPATI PANGANDARAN PROVINSI JAWABARAT KEPUTUSAN BUPATI PANGANDARAN Nomor : 893/KPTS. –HUK.ORG/2015 Lampiran : 1 (satu) T E N T A N G PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015 BUPATI PANGANDARAN Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015, perlu dilaksanakan secara terkoordinasi oleh suatu Tim; b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230 Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5363); 8. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Jl. Alun-alun Parigi No. 2 Tlp/Fax. (0265) 2641721 Parigi Kode Pos 46393 Kabupaten Pangandaran – Provinsi Jawa Barat
- 2. 9. Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Presiden Nomer 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomer 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Pelayanan Pengadaan; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015; 17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor : 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Pangandaran; 18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015. Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran Nomor 893/ /Kepeg.3/2015, Tanggal ………………………….. 2015 Perihal Konsep Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pangandaran. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Di Lingkungan Kabupaten Pangandaran dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. KETIGA : Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengatur agendakegiatan Tim, pada kegiatan Pendidikan dan
- 3. Pelatihan; b. Mempersiapkan TimKegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui konsultasi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Jawa Barat; c. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; d. Melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal; e. Melakukan koordinasi dengan tim Pembina Penyelenggaraan; f. Melaporkan hasil kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Bupati. KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 ; KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim. KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan. Ditetapkan di Parigi Pada tanggal November 2015 PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, H. DAUD ACHMAD Tembusan : Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran; 2. Inspektur Kabupaten Pangandaran; 3. Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran; 4. Yang bersangkutan.
- 4. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIMKEGIATAN DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015 Pengarah : Penjabat Bupati Pangandaran Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Koordinator : Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Ketua : Kepala Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran Wakil : Kasubag Pendididikan dan Latihan Sekretaris : Dani Setiawan, A.Md. Anggota : Cepi Hendra, SE. Nono Sumarno, S.Pi Tuti Susnawati. PENJABAT BUPATI PANGANDARAN, H. DAUD ACHMAD LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG : : : : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PANGANDARAN 893.3/KPTS. -HUK.ORG/2015 PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN DIKLAT TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015
- 5. PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN SEKRETARIATDAERAH Jalan Alun-Alun No. 2 Parigi Tlp/Fax. (0265) 2641721 Parigi 46393 NOTA DINAS Kepada : Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Pangandaran Dari : Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Pangandaran Nomor : 893/ /Kepeg.3/2015 Tanggal : Oktober 2015 Sifat : Penting Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : SK Pembentukan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran TA. 2015 I S I Kami sampaikan dengan hormat, berkenaan acara Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran yang akan dilaksanakan bulan November tahun 2015. Dengan tidak melebihi kewenangan bapak, bersama ini kami sampaikan konsep SK Pembentukan Tim Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2015 dan mohon kiranya untuk dapat ditandatangani.
- 6. Demikian mohon maklumdan atas perkenan bapak, kami haturkan terima kasih. KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN SETDA KABUPATEN PANGANDARAN Drs. WAWAN SURYAWAN, M.Si Pembina Tk. I , IV/b NIP. 19620203 198608 1 001
- 8. URAIAN TUGAS TIMKEGIATAN DIKLAT CALON TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2015 1. Pengarah : a. Memberikan arahan pelaksanaan Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 2. Penanggung Jawab : a. Melakukan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaran dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 3. Koordinator : a. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak penyelenggara Kegiatan Diklat Calon Lampiran Nomor Tanggal : : : Keputusan Bupati Kabupaten Pangandaran 893.3/Kpts. -Huk.Org/2015
- 9. Tim Penilai AngkaKredit Jabatan Fungsional Guru dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 4. Ketua : a. Menyiapkan perencanaan teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru; b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru; c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 5. Wakil Ketua : a. Membantu menyiapkan perencanaan teknis Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru. a. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Diklat Calon Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru; b. Melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris Daerah. 6. Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; b. Mengajukan permohonan dana dengan mengajukan Nota Dinas; c. Mengajukan SPP melalui bendahara pengeluaran; d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan belanja secara tepat waktu; 7. Anggota mempunyai tugas sebagai berikut : - Sebagai pelaksana administrasi : a. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran; b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan dokumen – dokumen pendukung penggunaan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan; c. Mencatat bukti-bukti pembelanjaan/transaksi-transaksi dalam buku; d. Melakukan rekapitulasi pembayaran dan mencatatnya dalam SPJ pengeluaran pembantu; - Sebagai pelaksana teknis : a. Membantu pelaksanaan kegiatan secara teknis; b. Membantu penyusunan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Ditetapkan di Parigi Pada Tanggal September 2015 PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,
- 10.