Sekilas tentang Pemanfaatan BMD

1. PEMANFAATAN BMD

2. PRINSIP UMUM
• Pemanfaatan BMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
• Pemanfaatan BMD dilakukan dengan memperhatikan kepentingan
negara dan kepentingan umum.
• Pemanfaatan BMD dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan
BMD
• BMD yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status
penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.
• Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang
berkaitan dengan Pemanfaatan BMD dibebankan pada mitra
Pemanfaatan.
• Penerimaan Daerah dari Pemanfaatan BMD merupakan penerimaan
negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah.
• BMD yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau
digadaikan.

3. INFRASTRUKTURNON INFRASTRUKTUR
BENTUK PEMANFAATAN BMD
PINJAM PAKAI
KERJA SAMA
PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
(KSPI)
SEWA
KERJA SAMA
PEMANFAATAN
(KSP)
BGS / BSG

4. PEMILIHAN DAN PENETAPAN
MITRA KSP DAN BGS/BSG
• Dilaksanakan secara terbuka;
• Sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta;
• Memperoleh manfaat yang optimal bagi Daerah;
• Dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas tinggi,
handal dan kompeten;
• Tertib administrasi; dan
• Tertib pelaporan.
PRINSIP PEMILIHAN MITRA KSP DAN BGS/BSG
Pemilihan Mitra KSP dan BGS/BSG dilakukan secara Tender
Tender adalah pemilihan mitra guna pengalokasian hak pemanfaatan BMD melalui
penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi.
TENDER

5. TENDER
PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANG PANITIA PEMILIHAN MITRA
Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMD kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan
Pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimal.
Memasukan dokumen Penawaran
Mengambil dokumen pemilihan dari
Panitia atau mengunduh via Website
Membuka Dokumen Penawaran secara terbuka
Membuat Daftar Peserta Calon Mitra yg mengambil Dokumen
Melaksanakan penelitian kualifikasi peserta calon Mitra
Membentuk Panitia Pemilihan Mitra
Mengumumkan rencana pelaksanaan Tender di Media Massa Nasional
CALON MITRA
TENDER ......
pt bunga mawar
Jl. Kebun Raja 382
JAKARTA 10112
Tel. 021-721823
Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:
PT Jaya PlastiikIndah
Jl. Kemiri 34 Jakarta
Fax. 021-447692
ORDER PEMBELIAN
NO. 18/ORD/VIII/94
NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA
SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.750
2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475
3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940
4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
Catatan :
• Agar pesanan diantar
sebelum tanggal 14-08-94.
• Pembayaranpaling lambat 2
(dua) hari setelahdelivery.
• Bilaada yang kurang jelas
harap hubungi sdr. Mamat
(bag. Pembelian).
Hormat Kami,
(Ny. Setiawati Lubis)
Kabag. Pembelian
pt bunga mawar
Jl. Kebun Raja 382
JAKARTA 10112
Tel. 021-721823
Fax. 021-722324
Jakarta, 10-08-94
Kepada:
PT Jaya PlastiikIndah
Jl. Kemiri 34 Jakarta
Fax. 021-447692
ORDER PEMBELIAN
NO. 18/ORD/VIII/94NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA
SATUAN
1. 6900 Spons 1 case 12.750
2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475
3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940
4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000

6. TENDER
PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANG PANITIA PEMILIHAN MITRA
Pelaksanaan Tender melalui Surat
Tertulis/Elektronis
Peserta Tender Minimal 3 ?
Membuat BA Hasil Tender dan
Mengusulkan Pemenang Tender
Melakukan Pemanggilan
Peserta yg Lulus Kualifikasi
CALON MITRA
Lulus Kualifikasi ?
Mengumumkan Tender Ulang di
Media Massa Nasional
Menetapkan Pemenang Tender
sebagai Mitra
TENDER ULANG
....

7. TENDER ULANG
PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANG PANITIA PEMILIHAN MITRA
Pelaksanaan Tender melalui Surat
Tertulis/Elektronis
Peserta Tender Minimal 3 ?
Membuat BA Hasil Tender dan
Mengusulkan Pemenang Tender
CALON MITRA
Mengumumkan Tender Ulang di
Media Massa Nasional
Menetapkan Pemenang Tender
sebagai Mitra
TENDER ULANG
....
Peserta Tender 2 :
SELEKSI LANGSUNG
Peserta Tender 1 :
Menyatakan Tender Ulang Gagal,
selanjutnya melakukan
PENUNJUKAN LANGSUNG
NEGOSIASI, dilakukan seperti
halnya proses Tender

8. INFRASTRUKTURNON INFRASTRUKTUR
BENTUK PEMANFAATAN BMD
PINJAM PAKAI
KERJA SAMA
PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR
SEWA
KERJA SAMA
PEMANFAATAN
BGS / BSG

9. SEWA BMD
KETENTUAN UMUM
pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
PIHAK YANG DAPAT MENYEWAKAN
PIHAK YANG DAPAT MENYEWA
• Dalam hal memanfaatkan BMD tidak
untuk penyelenggaraan tugas & fungsiPemda
• Badan Usaha Milik Negara
• Badan Usaha Milik DaerahBUMN/D
• Perorangan
• Persekutuan
Perdata/Firma/Komanditer
• Perseroan Terbatas
• Lembaga/organisasi internasional/
• Yayasan
• Koperasi
Swasta
• Persatuan/perhimpunan
PNS/TNI/POLRI
• Persatuan/perhimpunan istri
PNS/TNI/POLRI
• Unit penunjang kegiatan lainnya
Unit penunjang
kegiatan
penyelenggaraan
pemerintahan/
negara
• Bank Indonesia
• Lembaga Penjamin Simpanan
• Badan hukum yang dimiliki negara
• Badan hukum internasional/asing
Badan Hukum
Lainnya
Optimalisasi BMD yg belum/ tidak
dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi
Menunjang pelaksanaan tupoksi OPD
Penunjang
Optimalisasi
Pengamanan Mencegah penggunaan oleh pihak lain
secara tidak sah.
Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan
tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan negara.
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
dengan persetujuan
Pengelola Barang
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGELOLAPENGGUNA

10. JANGKA WAKTU SEWA
JANGKA WAKTU SEWA:
 Paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian
 Jangka waktu Sewa BMD dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk:
PERIODESITAS SEWA:
Per Tahun
Per Bulan
Per Hari
Per Jam
o kerja sama infrastruktur;
o kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun;
atau
o ditentukan lain dalam Undang-Undang.
PENETAPAN JK WAKTU SEWA
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
dengan persetujuan
Pengelola Barang
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGELOLAPENGGUNA

11. Penyerahan penggunaan BMD antar Pemerintah Daerah atau kepada Pemerintah Pusat dalam jangka waktu
tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, BMD diserahkan kembali kepada
Pemerintah Daerah.
PINJAM PAKAI BMD
 Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (tahun)
dan dapat diperpanjang 1 kali.
 Dalam hal akan diperpanjang, permintaan
perpanjangan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan
sebelum jangka waktu berakhir.
 Peminjam Pakai : Pemerintah Daerah Lain atau
Pemerintah Pusat
 Peminjampakai dilarang untuk melakukan
Pemanfaatan atas objek Pinjam Pakai
 Peminjampakai dapat mengubah BMD sepanjang
tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan
perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMD
dan sepanjang telah mendapat persetujuan dari
Pengguna/Pengelola Barang.
 Pemeliharaan dan biaya yang timbul selama masa
pinjam pakai,menjadi tanggung jawab
peminjampakai.
 Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjampakai
harus mengembalikan Barang Milik Negara yang
dipinjam dalam kondisi sesuai dengan perjanjian.
Optimalisasi BMD yg belum/
tidak dipergunakan dalam
pelaksanaan tupoksi
Menunjang penyelenggaran
pemerintah daerah
Optimalisasi
Penunjang
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
dengan persetujuan
Pengelola Barang
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGELOLAPENGGUNA
PIHAK YANG DAPAT MEMINJAMPAKAIKAN

12. KERJASAMA PEMANFAATAN BMD
Pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan
Penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
 KSP tidak mengubah status BMD.
 Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitas
yang dibangun oleh Mitra KSP menjadi BMD
sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah
sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya
perjanjian
 Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan oleh
Pengelola Barang atau Pengguna Barang s.d.
Penunjukan Mitra KSP dibebankan pada APBN
 Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah
ditetapkannya Mitra KSP dibebankan pada
Mitra KSP
 Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas
pinjaman Mitra KSP, dibebankan pada Mitra
KSP dan tidak diperhitungkan dalam
pembagian keuntungan
 Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali
BMD yang bersifat khusus.
Mengoptimalkan daya guna dan
hasil guna BMD
Meningkatkan penerimaan
daerah
Tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia dana dlm APBD utk
memenuhi biaya terkait BMD
Optimalisasi
PAD
Pemeliharaan
 Kontribusi tetap.
 Pembagian keuntungan hasil
pendapatan KSP.

13. KSP BMD
PIHAK YANG DAPAT MELAKSANAKAN KSP
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
dengan persetujuan
Pengelola Barang
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGELOLAPENGGUNA
PIHAK YANG DAPAT MENJADI MITRA KSP
• Badan Usaha Milik Negara
• Badan Usaha Milik Daerah
BUMN/D
Swasta Kecuali, Perorangan
JANGKA WAKTU KSP:
 Paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian KSP dan dapat diperpanjang
 Jangka waktu KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak
perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang
PERPANJANGAN KSP
Permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum
jangka waktu berakhir, dengan pertimbangan :
 sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan
pemerintahan negara; dan
 selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.

14. KSP BMD (Baru)
PENUNJUKAN MITRA KSP
BMD yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Pemilihan Mitra KSP dilakukan melalui tender, kecuali objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP
merupakan BMD yang bersifat khusus
barang yang memiliki kompleksitas khusus
seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang,
instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk;
barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang
berdasarkan perjanjian, hubungan bilateral antar
Negara; atau
BMD lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang
BMN BERSIFAT KHUSUS: PENUNJUKAN LANGSUNG MITRA KSP
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki
bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGELOLAPENGGUNA
Penunjukan langsung Mitra KSP atas BMD yang
bersifat khusus dilakukan oleh :

15. KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
( BARU )
Penerimaan negara yang wajib disetorkan Mitra KSP selama jangka waktu KSP, terdiri atas:
 kontribusi tetap; dan
 pembagian keuntungan KSP.
Perhitungan Kontribusi Tetap :
KONTRIBUSI TETAP
* Dalam hal terdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilai wajar hasil Penilaian, dalam
rangka Pemanfaatan BMD digunakan nilai wajar hasil Penilaian
Besaran persentase kontribusi tetap didasarkan pada hasil perhitungan tim berdasarkan hasil
Penilaian
Besaran persentase kontribusi tetap X nilai wajar BMD objek KSP
Keterangan :
Nilai wajar BMD didasarkan pada :
a. hasil Penilaian oleh Penilai pemerintah, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan*;
b. hasil Penilaian oleh tim yang dibentuk Pengguna Barang, untuk BMD selain tanah dan/atau
bangunan

16. KONTRIBUSI TETAP DAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
( BARU )
Perhitungan Pembagian Keuntungan dilakukan
dengan mempertimbangkan :
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Besaran nilai investasi pemerintah didasarkan
pada nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP.
Keterangan :
Besaran nilai investasi mitra KSP didasarkan
pada estimasi investasi dalam proposal KSP.
1. Nilai investasi pemerintah;
2. Nilai investasi mitra KSP; dan
3. Risiko yang ditanggung mitra KSP.
Perhitungan pembagian keuntungan dimaksud ditentukan oleh Pengelola Barang dari hasil perhitungan tim
berdasarkan hasil Penilaian
Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Pengelola Barang dalam hal realisasi investasi
yang dikeluarkan oleh mitra KSP (didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen), lebih
rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian.
Perhitungan Pembagian Keuntungan X besaran keuntungan pelaksanaan KSP
Bentuk kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pelaksanaan KSP BMD dapat berupa bangunan
beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek
KSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
selama masa KSP.

17. KSP OPERASIONAL DAN
KSP BMD UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ( BARU )
KSP operasional atas BMD bukan merupakan
Penggunaan BMD Yang Dioperasikan oleh Pihak
Lain.
KSP OPERASIONAL
Dalam hal mitra KSP hanya
mengoperasionalkan BMD, bagian keuntungan
yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh
Pengelola Barang berdasarkan persentase
tertentu dari besaran keuntungan yang
diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP.
Dalam hal mitra KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur
berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi
tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan
paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil
perhitungan tim KSP.
Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan
hasil analisis kelayakan bisnis KSP oleh Pengelola Barang
dengan mempertimbangkan usulan Pengguna Barang
KSP BMD UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

18. LINGKUP INFRASTRUKTUR
No KSPI
1 infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau
danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun
kereta api;
2 infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau
jembatan tol;
3 infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku
dan/atau waduk/bendungan;
4 infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku,
jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air
minum;
5 infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan
pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan
yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan;
6 infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi;
7 infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi
dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau
8 infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan,
penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak
dan/atau gas bumi.

19. KSP BMD PADA PENGGUNA BARANG
PERMOHONAN KSP
PENGGUNA PENGGUNA BARANG
Permohonan pelaksanaan KSP
Tim KSP
Membentuk Tim KSP
PENGELOLA BARANG
melakukan penelitian apakah BMD
dapat dijadikan objek KSP
PENGELOLA BARANG
menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian
Laporan Hasil Penilaian
PENGELOLA BARANG
Menetapkan persetujuan
pelaksanaan KSP
Laporan Tim KSP
2
1
Alasan/
pertimbangan
tidak dapat
disetujui
1

20. KSP BMD PADA PENGGUNA BARANG
KEPUTUSAN PELAKSANAAN KSP
MITRA KSP
Menerima keputusan KSP dan
menandatangani Perjanjian KSP
PENGELOLA BARANG
Memberikan surat persetujuan KSP
Laporan hasil
tender
PANITIA PEMILIHAN MITRA
Melakukan Tender dan mengusulkan
pemenang sebagai calon mitra KSP
PENGGUNA BARANG
Menetapkan pemenang tender
(Mitra KSP) dg Keputusan
Keputusan Pelaksanaan KSP
a. Objek KSP
b. peruntukan KSP
c. penerimaan negara dari
KSP
d. Identitas Mitra KSP
e. Jangka waktu KSP
3
4
PENGGUNA BARANG
Membentuk Panitia Pemilihan Mitra
Alasan/
pertimbangan
tidak dapat
disetujui
Laporan
pelaksanaan KSP
2 3

21. BGS/BSG BMD
• BGS : pemanfaatan tanah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang
telah disepakati dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah jangka waktu
berakhir.
• BSG : pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka yang telah disepakati.
 IMB harus atas nama Pemerintah RI.
 Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola
Barang atau Pengguna Barang sampai dengan
penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBN
 Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah
ditetapkannya mitra BGS/BSG dibebankan pada mitra
BGS/BSG
 Penerimaan BGS/BSG merupakan penerimaan Daerag
yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas
Daerah.
 Penetapan status penggunaan hasil dari pelaksanaan
BGS/BSG dilakukan setelah objek dan/atau hasil
BGS/BSG diserahkan kepada Pengelola Barang.
 Besarnya bagian objek BGS/BSG yang digunakan
untuk tugas dan fungsi ditetapkan oleh Pengelola
Barang/Pengguna Barang.
 Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender.
Dilakukan untuk menyediakan
bangunan dan fasilitasnya dalam
rangka tupoksi K/L, yang dana
pembangunannya tidak tersedia
atau tidak cukup tersedia dalam
APBN
Fungsi
Pelayanan
Kewajiban Mitra BGS/BSG:
a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah;
b. Memelihara objek BGS/BSG.
c. Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau
memindahtangankan :
1. objek BGS/BSG;
2. Hasil BGS yang digunakan langsung untuk TUSI
3. Hasil BSG

22. BGS/BSG BMD
PIHAK YANG DAPAT
MELAKSANAKAN BGS/BSG
• Tanah/bangunan
PENGELOLA
PIHAK YANG DAPAT MENJADI MITRA BGS/BSG
• Badan Usaha Milik Negara
• Badan Usaha Milik DaerahBUMN/D
Swasta Kecuali, Perorangan
OBJEK BGS/BSG
Dalam hal BMD berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS/BSG setelah
terlebih dahulu diserahkan kepada Pengelola Barang.
 BMD berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau
 BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang.
Badan Hukum Badan Hukum Lainnya
Dalam hal mitra BGS/BSG membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus
membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk
dan atas nama Mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG
JANGKA WAKTU BGS/BSG
Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan tidak
dapat dilakukan perpanjangan

23. Tata Cara Pelaksanaan BGS/BSG BMD .
Pasal 119 PMK 78/2014
TAHAPAN POKOK PELAKSANAAN BGS/BSG
1. Inisiatif atau permohonan
2. Penelitian administrasi;
3. Pembentukan tim dan Penilaian;
4. Perhitungan besaran penerimaan negara;
5. Pemilihan mitra;
6. Penerbitan Keputusan;
7. Penandatanganan perjanjian;
8. Pelaksanaan;

24. BGS/BSG BMD PADA PENGGUNA BARANG .
PENGGUNA PENGGUNA BARANG
Permohonan pelaksanaan BGS/BSG
Tim BGS/BSG
Membentuk Tim BGS/BSG
Yg dapat mengikutsertakan:
-Pengguna Barang
- Instansi teknis yg berkompeten
PENGELOLA BARANG
melakukan penelitian apakah BMD
dapat dijadikan objek BGS/BSG
Tim Penilai
Menugaskan Penilai untuk
melakukan penilaian
Laporan Penilaian
PENGELOLA BARANG
Menetapkan persetujuan
pelaksanaan BGS/BSG
Laporan Tim BGS/BSG
4
2
Alasan/
pertimbangan
tidak dapat
disetujui
1
PENGGUNA PENGGUNA BARANG
Menyerahkan objek BGS/BSG kepada
Pengelola Barang
3
3
PIHAK LAIN
menyampaikan
dokumen permohonan
PENGGUNA BARANG
Inisiatif Pengguna
Berdasarkan Kebutuhan
Laporan Penilaian

25. BGS/BSG BMD PADA PENGGUNA BARANG .
MITRA BGS/BSG
Menerima keputusan BGS/BSG dan
menandatangani Perjanjian BGS/BSG
PENGELOLA BARANG
Membentuk Panitia Pemilihan Mitra
Laporanhasiltender
PANITIA PEMILIHAN MITRA
Melakukan Tender dan mengusulkan
pemenang sebagai calon mitra BGS/BSG
PENGELOLA BARANG
Menetapkan pemenang tender
(Mitra BGS/BSG) dg Keputusan
Keputusan Pelaksanaan BGS/BSG
a. Objek BGS/BSG
b. peruntukan BGS/BSG
c. penerimaan negara dari
BGS/BSG
d. Identitas Mitra BGS/BSG
e. Jangka waktu BGS/BSG
5 6
PembentukanPanitia
PENGELOLA BARANG
Menandatangani Perjanjian BGS/BSG
Tim BGS/BSG
Menyiapkan Perjanjian BGS/BSG
7
7
Panitia Pemilihan Mitra, dapat beranggotakan :
- Unsur Pengelola Barang
- Unsur Pengguna Barang
- Unsur Unit Kerja / Instansi lain yang kompeten

26. KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka
waktu KSPI:
a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau
memindahtangankan BMD yang menjadi
objek KSPI;
b. wajib memelihara objek KSPI dan barang
hasil KSPI; dan
c. dapat dibebankan pembagian kelebihan
keuntungan sepanjang terdapat kelebihan
keuntungan yang diperoleh dari yang
ditentukan pada saat perjanjian dimulai
(clawback).
 Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan
barang hasil KSPI kepada pemerintah pada saat
berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai
perjanjian.
 Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan
kepada pemerintah sesuai perjanjian.
Mendukung tugas dan fungsi
pemerintahan.
Peraturan Presiden Nomor 38
Tahun 2015 tentang Kerja Sama
Pemerintah dengan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur.
Tidak tersedia atau tidak cukup
tersedia dana dlm APBD utk
penyediaan infrastruktur
Termasuk dalam daftar prioritas
proyek program penyediaan
infrastruktur yg telah ditetapkan
Pendukung
Penyediaan
Prioritas

27. KSPI BMD
PIHAK YANG DAPAT MELAKSANAKAN KSPI
Tanah/bangunan
dengan persetujuan
Pengelola Barang
• Tanah/bangunan
• Sebagian T/B
• Selain T/B
PENGELOLAPENGGUNA
PIHAK YANG DAPAT MENJADI MITRA KSPI
• Badan Usaha Milik Negara
• Badan Usaha Milik DaerahBUMN/D
Koperasi
JANGKA WAKTU KSP:
Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang
PERPANJANGAN KSP
Perpanjangan jangka waktu KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure,
seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik,
sosial, dan keamanan.
PT Perseroan Terbatas

28. TERIMA KASIH