Downloaded 85 times
Pemanfaatan BMD
- 1.
- 2. PRINSIP UMUM • PemanfaatanBMD dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. • Pemanfaatan BMD dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. • Pemanfaatan BMD dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMD • BMD yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang. • Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMD serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMD dibebankan pada mitra Pemanfaatan. • Penerimaan Daerah dari Pemanfaatan BMD merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah. • BMD yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan.
- 3. INFRASTRUKTURNON INFRASTRUKTUR BENTUK PEMANFAATANBMD PINJAM PAKAI KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR (KSPI) SEWA KERJA SAMA PEMANFAATAN (KSP) BGS / BSG
- 4. PEMILIHAN DAN PENETAPAN MITRAKSP DAN BGS/BSG • Dilaksanakan secara terbuka; • Sekurang-kurangnya diikuti oleh 3 (tiga) peserta; • Memperoleh manfaat yang optimal bagi Daerah; • Dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang memiliki integritas tinggi, handal dan kompeten; • Tertib administrasi; dan • Tertib pelaporan. PRINSIP PEMILIHAN MITRA KSP DAN BGS/BSG Pemilihan Mitra KSP dan BGS/BSG dilakukan secara Tender Tender adalah pemilihan mitra guna pengalokasian hak pemanfaatan BMD melalui penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi. TENDER
- 5. TENDER PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANGPANITIA PEMILIHAN MITRA Tender dilakukan untuk mengalokasikan hak Pemanfaatan BMD kepada mitra yang tepat dalam rangka mewujudkan Pemanfaatan BMD yang efisien, efektif, dan optimal. Memasukan dokumen Penawaran Mengambil dokumen pemilihan dari Panitia atau mengunduh via Website Membuka Dokumen Penawaran secara terbuka Membuat Daftar Peserta Calon Mitra yg mengambil Dokumen Melaksanakan penelitian kualifikasi peserta calon Mitra Membentuk Panitia Pemilihan Mitra Mengumumkan rencana pelaksanaan Tender di Media Massa Nasional CALON MITRA TENDER ...... pt bunga mawar Jl. Kebun Raja 382 JAKARTA 10112 Tel. 021-721823 Fax. 021-722324 Jakarta, 10-08-94 Kepada: PT Jaya PlastiikIndah Jl. Kemiri 34 Jakarta Fax. 021-447692 ORDER PEMBELIAN NO. 18/ORD/VIII/94 NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA SATUAN 1. 6900 Spons 1 case 12.750 2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475 3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940 4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000 Catatan : • Agar pesanan diantar sebelum tanggal 14-08-94. • Pembayaranpaling lambat 2 (dua) hari setelahdelivery. • Bilaada yang kurang jelas harap hubungi sdr. Mamat (bag. Pembelian). Hormat Kami, (Ny. Setiawati Lubis) Kabag. Pembelian pt bunga mawar Jl. Kebun Raja 382 JAKARTA 10112 Tel. 021-721823 Fax. 021-722324 Jakarta, 10-08-94 Kepada: PT Jaya PlastiikIndah Jl. Kemiri 34 Jakarta Fax. 021-447692 ORDER PEMBELIAN NO. 18/ORD/VIII/94NO. KODE / DESKRIPSI BARANG JUMLAH HARGA SATUAN 1. 6900 Spons 1 case 12.750 2. 4509 Kantong PlastikTebal 200 lembar 475 3. 1640 Lap Katun 25 lembar 940 4. 1507 Pot Bunga Plastik 5 lusin 3.000
- 6. TENDER PENGELOLA BARANG/PENGGUNA BARANGPANITIA PEMILIHAN MITRA Pelaksanaan Tender melalui Surat Tertulis/Elektronis Peserta Tender Minimal 3 ? Membuat BA Hasil Tender dan Mengusulkan Pemenang Tender Melakukan Pemanggilan Peserta yg Lulus Kualifikasi CALON MITRA Lulus Kualifikasi ? Mengumumkan Tender Ulang di Media Massa Nasional Menetapkan Pemenang Tender sebagai Mitra TENDER ULANG ....
- 7. TENDER ULANG PENGELOLA BARANG/PENGGUNABARANG PANITIA PEMILIHAN MITRA Pelaksanaan Tender melalui Surat Tertulis/Elektronis Peserta Tender Minimal 3 ? Membuat BA Hasil Tender dan Mengusulkan Pemenang Tender CALON MITRA Mengumumkan Tender Ulang di Media Massa Nasional Menetapkan Pemenang Tender sebagai Mitra TENDER ULANG .... Peserta Tender 2 : SELEKSI LANGSUNG Peserta Tender 1 : Menyatakan Tender Ulang Gagal, selanjutnya melakukan PENUNJUKAN LANGSUNG NEGOSIASI, dilakukan seperti halnya proses Tender
- 8. INFRASTRUKTURNON INFRASTRUKTUR BENTUK PEMANFAATANBMD PINJAM PAKAI KERJA SAMA PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR SEWA KERJA SAMA PEMANFAATAN BGS / BSG
- 9. SEWA BMD KETENTUAN UMUM pemanfaatanBMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. PIHAK YANG DAPAT MENYEWAKAN PIHAK YANG DAPAT MENYEWA • Dalam hal memanfaatkan BMD tidak untuk penyelenggaraan tugas & fungsiPemda • Badan Usaha Milik Negara • Badan Usaha Milik DaerahBUMN/D • Perorangan • Persekutuan Perdata/Firma/Komanditer • Perseroan Terbatas • Lembaga/organisasi internasional/ • Yayasan • Koperasi Swasta • Persatuan/perhimpunan PNS/TNI/POLRI • Persatuan/perhimpunan istri PNS/TNI/POLRI • Unit penunjang kegiatan lainnya Unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/ negara • Bank Indonesia • Lembaga Penjamin Simpanan • Badan hukum yang dimiliki negara • Badan hukum internasional/asing Badan Hukum Lainnya Optimalisasi BMD yg belum/ tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi Menunjang pelaksanaan tupoksi OPD Penunjang Optimalisasi Pengamanan Mencegah penggunaan oleh pihak lain secara tidak sah. Penyewaan BMD dilakukan sepanjang tidak merugikan negara dan tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara. • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B dengan persetujuan Pengelola Barang • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B PENGELOLAPENGGUNA
- 10. JANGKA WAKTU SEWA JANGKAWAKTU SEWA: Paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian Jangka waktu Sewa BMD dapat lebih dari 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk: PERIODESITAS SEWA: Per Tahun Per Bulan Per Hari Per Jam o kerja sama infrastruktur; o kegiatan dengan karakteristik usaha yang memerlukan waktu sewa lebih dari 5 (lima) tahun; atau o ditentukan lain dalam Undang-Undang. PENETAPAN JK WAKTU SEWA • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B dengan persetujuan Pengelola Barang • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B PENGELOLAPENGGUNA
- 11. Penyerahan penggunaan BMDantar Pemerintah Daerah atau kepada Pemerintah Pusat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir, BMD diserahkan kembali kepada Pemerintah Daerah. PINJAM PAKAI BMD Jangka waktu pinjam pakai paling lama 5 (tahun) dan dapat diperpanjang 1 kali. Dalam hal akan diperpanjang, permintaan perpanjangan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir. Peminjam Pakai : Pemerintah Daerah Lain atau Pemerintah Pusat Peminjampakai dilarang untuk melakukan Pemanfaatan atas objek Pinjam Pakai Peminjampakai dapat mengubah BMD sepanjang tidak melakukan perubahan yang mengakibatkan perubahan fungsi dan/atau penurunan nilai BMD dan sepanjang telah mendapat persetujuan dari Pengguna/Pengelola Barang. Pemeliharaan dan biaya yang timbul selama masa pinjam pakai,menjadi tanggung jawab peminjampakai. Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjampakai harus mengembalikan Barang Milik Negara yang dipinjam dalam kondisi sesuai dengan perjanjian. Optimalisasi BMD yg belum/ tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tupoksi Menunjang penyelenggaran pemerintah daerah Optimalisasi Penunjang • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B dengan persetujuan Pengelola Barang • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B PENGELOLAPENGGUNA PIHAK YANG DAPAT MEMINJAMPAKAIKAN
- 12. KERJASAMA PEMANFAATAN BMD PendayagunaanBMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan Penerimaan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP tidak mengubah status BMD. Tanah, gedung, bangunan, sarana dan fasilitas yang dibangun oleh Mitra KSP menjadi BMD sejak diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian Biaya persiapan KSP yang dikeluarkan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang s.d. Penunjukan Mitra KSP dibebankan pada APBN Biaya persiapan KSP yang terjadi setelah ditetapkannya Mitra KSP dibebankan pada Mitra KSP Cicilan pokok dan biaya yang timbul atas pinjaman Mitra KSP, dibebankan pada Mitra KSP dan tidak diperhitungkan dalam pembagian keuntungan Mitra KSP ditentukan melalui tender, kecuali BMD yang bersifat khusus. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna BMD Meningkatkan penerimaan daerah Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dlm APBD utk memenuhi biaya terkait BMD Optimalisasi PAD Pemeliharaan Kontribusi tetap. Pembagian keuntungan hasil pendapatan KSP.
- 13. KSP BMD PIHAK YANGDAPAT MELAKSANAKAN KSP • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B dengan persetujuan Pengelola Barang • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B PENGELOLAPENGGUNA PIHAK YANG DAPAT MENJADI MITRA KSP • Badan Usaha Milik Negara • Badan Usaha Milik Daerah BUMN/D Swasta Kecuali, Perorangan JANGKA WAKTU KSP: Paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian KSP dan dapat diperpanjang Jangka waktu KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur paling lama 50 (lima puluh) tahun sejak perjanjian KSP ditandatangani dan dapat diperpanjang PERPANJANGAN KSP Permohonan persetujuan perpanjangan jangka waktu KSP paling lambat 2 (dua) tahun sebelum jangka waktu berakhir, dengan pertimbangan : sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara; dan selama pelaksanaan KSP terdahulu, mitra KSP mematuhi peraturan dan perjanjian KSP.
- 14. KSP BMD (Baru) PENUNJUKANMITRA KSP BMD yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; Pemilihan Mitra KSP dilakukan melalui tender, kecuali objek Pemanfaatan dalam bentuk KSP merupakan BMD yang bersifat khusus barang yang memiliki kompleksitas khusus seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi tenaga listrik, dan bendungan/waduk; barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang berdasarkan perjanjian, hubungan bilateral antar Negara; atau BMD lain yang ditetapkan oleh Pengelola Barang BMN BERSIFAT KHUSUS: PENUNJUKAN LANGSUNG MITRA KSP • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B terhadap Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang memiliki bidang dan/atau wilayah kerja tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B PENGELOLAPENGGUNA Penunjukan langsung Mitra KSP atas BMD yang bersifat khusus dilakukan oleh :
- 15. KONTRIBUSI TETAP DANPEMBAGIAN KEUNTUNGAN ( BARU ) Penerimaan negara yang wajib disetorkan Mitra KSP selama jangka waktu KSP, terdiri atas: kontribusi tetap; dan pembagian keuntungan KSP. Perhitungan Kontribusi Tetap : KONTRIBUSI TETAP * Dalam hal terdapat nilai BMD yang berbeda dengan nilai wajar hasil Penilaian, dalam rangka Pemanfaatan BMD digunakan nilai wajar hasil Penilaian Besaran persentase kontribusi tetap didasarkan pada hasil perhitungan tim berdasarkan hasil Penilaian Besaran persentase kontribusi tetap X nilai wajar BMD objek KSP Keterangan : Nilai wajar BMD didasarkan pada : a. hasil Penilaian oleh Penilai pemerintah, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan*; b. hasil Penilaian oleh tim yang dibentuk Pengguna Barang, untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan
- 16. KONTRIBUSI TETAP DANPEMBAGIAN KEUNTUNGAN ( BARU ) Perhitungan Pembagian Keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan : PEMBAGIAN KEUNTUNGAN Besaran nilai investasi pemerintah didasarkan pada nilai wajar BMD yang menjadi objek KSP. Keterangan : Besaran nilai investasi mitra KSP didasarkan pada estimasi investasi dalam proposal KSP. 1. Nilai investasi pemerintah; 2. Nilai investasi mitra KSP; dan 3. Risiko yang ditanggung mitra KSP. Perhitungan pembagian keuntungan dimaksud ditentukan oleh Pengelola Barang dari hasil perhitungan tim berdasarkan hasil Penilaian Besaran pembagian keuntungan dapat ditinjau kembali oleh Pengelola Barang dalam hal realisasi investasi yang dikeluarkan oleh mitra KSP (didasarkan dari hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen), lebih rendah dari estimasi investasi sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Perhitungan Pembagian Keuntungan X besaran keuntungan pelaksanaan KSP Bentuk kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pelaksanaan KSP BMD dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP.
- 17. KSP OPERASIONAL DAN KSPBMD UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ( BARU ) KSP operasional atas BMD bukan merupakan Penggunaan BMD Yang Dioperasikan oleh Pihak Lain. KSP OPERASIONAL Dalam hal mitra KSP hanya mengoperasionalkan BMD, bagian keuntungan yang menjadi bagian mitra KSP ditentukan oleh Pengelola Barang berdasarkan persentase tertentu dari besaran keuntungan yang diperoleh mitra KSP terkait pelaksanaan KSP. Dalam hal mitra KSP BMD untuk penyediaan infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan tim KSP. Penetapan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kondisi keuangan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan hasil analisis kelayakan bisnis KSP oleh Pengelola Barang dengan mempertimbangkan usulan Pengguna Barang KSP BMD UNTUK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
- 18. LINGKUP INFRASTRUKTUR No KSPI 1infrastruktur transportasi meliputi pelabuhan laut, sungai dan/atau danau, bandar udara, terminal, dan/atau jaringan rel dan/atau stasiun kereta api; 2 infrastruktur jalan meliputi jalan jalur khusus, jalan tol, dan/atau jembatan tol; 3 infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan; 4 infrastruktur air minum meliputi bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, dan/atau instalasi pengolahan air minum; 5 infrastruktur air limbah meliputi instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan/atau jaringan utama, dan/atau sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan/atau tempat pembuangan; 6 infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan telekomunikasi; 7 infrastruktur ketenagalistrikan meliputi pembangkit, transmisi, distribusi dan/atau instalasi tenaga listrik; dan/atau 8 infrastruktur minyak dan/atau gas bumi meliputi instalasi pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi, dan/atau distribusi minyak dan/atau gas bumi.
- 19. KSP BMD PADAPENGGUNA BARANG PERMOHONAN KSP PENGGUNA PENGGUNA BARANG Permohonan pelaksanaan KSP Tim KSP Membentuk Tim KSP PENGELOLA BARANG melakukan penelitian apakah BMD dapat dijadikan objek KSP PENGELOLA BARANG menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian Laporan Hasil Penilaian PENGELOLA BARANG Menetapkan persetujuan pelaksanaan KSP Laporan Tim KSP 2 1 Alasan/ pertimbangan tidak dapat disetujui 1
- 20. KSP BMD PADAPENGGUNA BARANG KEPUTUSAN PELAKSANAAN KSP MITRA KSP Menerima keputusan KSP dan menandatangani Perjanjian KSP PENGELOLA BARANG Memberikan surat persetujuan KSP Laporan hasil tender PANITIA PEMILIHAN MITRA Melakukan Tender dan mengusulkan pemenang sebagai calon mitra KSP PENGGUNA BARANG Menetapkan pemenang tender (Mitra KSP) dg Keputusan Keputusan Pelaksanaan KSP a. Objek KSP b. peruntukan KSP c. penerimaan negara dari KSP d. Identitas Mitra KSP e. Jangka waktu KSP 3 4 PENGGUNA BARANG Membentuk Panitia Pemilihan Mitra Alasan/ pertimbangan tidak dapat disetujui Laporan pelaksanaan KSP 2 3
- 21. BGS/BSG BMD • BGS: pemanfaatan tanah Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka tertentu yang telah disepakati dan selanjutnya diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah jangka waktu berakhir. • BSG : pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka yang telah disepakati. IMB harus atas nama Pemerintah RI. Biaya persiapan BGS/BSG yang dikeluarkan Pengelola Barang atau Pengguna Barang sampai dengan penunjukan mitra BGS/BSG dibebankan pada APBN Biaya persiapan BGS/BSG yang terjadi setelah ditetapkannya mitra BGS/BSG dibebankan pada mitra BGS/BSG Penerimaan BGS/BSG merupakan penerimaan Daerag yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah. Penetapan status penggunaan hasil dari pelaksanaan BGS/BSG dilakukan setelah objek dan/atau hasil BGS/BSG diserahkan kepada Pengelola Barang. Besarnya bagian objek BGS/BSG yang digunakan untuk tugas dan fungsi ditetapkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang. Pemilihan mitra BGS/BSG dilakukan melalui tender. Dilakukan untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dalam rangka tupoksi K/L, yang dana pembangunannya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBN Fungsi Pelayanan Kewajiban Mitra BGS/BSG: a. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Daerah; b. Memelihara objek BGS/BSG. c. Tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan : 1. objek BGS/BSG; 2. Hasil BGS yang digunakan langsung untuk TUSI 3. Hasil BSG
- 22. BGS/BSG BMD PIHAK YANGDAPAT MELAKSANAKAN BGS/BSG • Tanah/bangunan PENGELOLA PIHAK YANG DAPAT MENJADI MITRA BGS/BSG • Badan Usaha Milik Negara • Badan Usaha Milik DaerahBUMN/D Swasta Kecuali, Perorangan OBJEK BGS/BSG Dalam hal BMD berupa tanah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang dan telah direncanakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang yang bersangkutan, dapat dilakukan BGS/BSG setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Pengelola Barang. BMD berupa tanah yang berada pada Pengelola Barang; atau BMD berupa tanah yang berada pada Pengguna Barang. Badan Hukum Badan Hukum Lainnya Dalam hal mitra BGS/BSG membentuk konsorsium, mitra BGS/BSG harus membentuk badan hukum Indonesia sebagai pihak yang bertindak untuk dan atas nama Mitra BGS/BSG dalam perjanjian BGS/BSG JANGKA WAKTU BGS/BSG Jangka waktu BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani dan tidak dapat dilakukan perpanjangan
- 23. Tata Cara PelaksanaanBGS/BSG BMD . Pasal 119 PMK 78/2014 TAHAPAN POKOK PELAKSANAAN BGS/BSG 1. Inisiatif atau permohonan 2. Penelitian administrasi; 3. Pembentukan tim dan Penilaian; 4. Perhitungan besaran penerimaan negara; 5. Pemilihan mitra; 6. Penerbitan Keputusan; 7. Penandatanganan perjanjian; 8. Pelaksanaan;
- 24. BGS/BSG BMD PADAPENGGUNA BARANG . PENGGUNA PENGGUNA BARANG Permohonan pelaksanaan BGS/BSG Tim BGS/BSG Membentuk Tim BGS/BSG Yg dapat mengikutsertakan: -Pengguna Barang - Instansi teknis yg berkompeten PENGELOLA BARANG melakukan penelitian apakah BMD dapat dijadikan objek BGS/BSG Tim Penilai Menugaskan Penilai untuk melakukan penilaian Laporan Penilaian PENGELOLA BARANG Menetapkan persetujuan pelaksanaan BGS/BSG Laporan Tim BGS/BSG 4 2 Alasan/ pertimbangan tidak dapat disetujui 1 PENGGUNA PENGGUNA BARANG Menyerahkan objek BGS/BSG kepada Pengelola Barang 3 3 PIHAK LAIN menyampaikan dokumen permohonan PENGGUNA BARANG Inisiatif Pengguna Berdasarkan Kebutuhan Laporan Penilaian
- 25. BGS/BSG BMD PADAPENGGUNA BARANG . MITRA BGS/BSG Menerima keputusan BGS/BSG dan menandatangani Perjanjian BGS/BSG PENGELOLA BARANG Membentuk Panitia Pemilihan Mitra Laporanhasiltender PANITIA PEMILIHAN MITRA Melakukan Tender dan mengusulkan pemenang sebagai calon mitra BGS/BSG PENGELOLA BARANG Menetapkan pemenang tender (Mitra BGS/BSG) dg Keputusan Keputusan Pelaksanaan BGS/BSG a. Objek BGS/BSG b. peruntukan BGS/BSG c. penerimaan negara dari BGS/BSG d. Identitas Mitra BGS/BSG e. Jangka waktu BGS/BSG 5 6 PembentukanPanitia PENGELOLA BARANG Menandatangani Perjanjian BGS/BSG Tim BGS/BSG Menyiapkan Perjanjian BGS/BSG 7 7 Panitia Pemilihan Mitra, dapat beranggotakan : - Unsur Pengelola Barang - Unsur Pengguna Barang - Unsur Unit Kerja / Instansi lain yang kompeten
- 26. KERJA SAMA PENYEDIAANINFRASTRUKTUR Kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mitra KSPI yang telah ditetapkan, selama jangka waktu KSPI: a. dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan BMD yang menjadi objek KSPI; b. wajib memelihara objek KSPI dan barang hasil KSPI; dan c. dapat dibebankan pembagian kelebihan keuntungan sepanjang terdapat kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback). Mitra KSPI harus menyerahkan objek KSPI dan barang hasil KSPI kepada pemerintah pada saat berakhirnya jangka waktu KSPI sesuai perjanjian. Barang hasil KSPI menjadi BMD sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian. Mendukung tugas dan fungsi pemerintahan. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dlm APBD utk penyediaan infrastruktur Termasuk dalam daftar prioritas proyek program penyediaan infrastruktur yg telah ditetapkan Pendukung Penyediaan Prioritas
- 27. KSPI BMD PIHAK YANGDAPAT MELAKSANAKAN KSPI Tanah/bangunan dengan persetujuan Pengelola Barang • Tanah/bangunan • Sebagian T/B • Selain T/B PENGELOLAPENGGUNA PIHAK YANG DAPAT MENJADI MITRA KSPI • Badan Usaha Milik Negara • Badan Usaha Milik DaerahBUMN/D Koperasi JANGKA WAKTU KSP: Jangka waktu KSPI paling lama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang PERPANJANGAN KSP Perpanjangan jangka waktu KSPI hanya dapat dilakukan apabila terjadi government force majeure, seperti dampak kebijakan pemerintah yang disebabkan oleh terjadinya krisis ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. PT Perseroan Terbatas
- 28.