Keuda

1. SKEMA UMUM
KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA
Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
Asistensi dan Supervisi KPBU
dalam Penyediaan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum
10 Maret 2022

2. KERANGKA PENDANAAN INFRASTRUKTUR 2020-2024
SUMBER PENDANAAN ARAH PEMANFAATAN
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN DASAR
INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN
ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN
INFRASTRUKTUR
MENDUKUNG EKONOMI
SWASTA
KPBU
BUMN/D
APBN/D
INFRASTRUKTUR TIK
▪ Dalam rangka meningkatkan stok infrastruktur dari 43%
GDP (di 2017) menjadi 50% GDP (di 2024),Indonesia
membutuhkan investasi infrastruktur Rp 6,445T.
▪ Nilai investasi tersebut meningkat 34.3% dari Rp 4,796T
(USD 319.7 Bn) di 2015-2019. 2

3. “Kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam
penyediaan infrastruktur yang bertujuan untuk kepentingan
umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber
daya Badan Usaha dengan sebuah pembagian risiko antara
para pihak”
Pengertian
KPBU
Manfaat KPBU
Meringankan ketergantungan terhadap APBN/D
Memungkinkan adanya alokasi risiko antara pemerintah
dan badan usaha
Pendekatan Whole-Life Cycle, memastikan tersedianya
layanan selama masa kerja sama melalui infrastruktur
yang berkualitas
Sebagai pintu masuk investasi swasta dalam penyediaan
layanan publik
Regulasi KPBU
Tata Cara KPBU
Tata Cara Pengadaan
Badan Usaha
Penjaminan Pemerintah
Pembayaran
Ketersediaan Layanan
(AP)
Dukungan Kelayakan
Proyek /Viability Gap
Fund
Dana Penyiapan
Proyek
Permen PPN 4/2015 jo. Permen
PPN 2/2020
• Perka LKPP 19/2015
• Peraturan LKPP 29/2018
• Perpres 78/2010
• PMK 260/2010 jo. PMK 8/2016
• PMK 260/2016
• Permendagri 96/2016
• PMK 223/2012 jo. PMK 170/2018
• PMK 143/2013 jo. PMK 170/2015
• PMK 73/2018
• PMK 180/2020
Meskipun KPBU sudah didukung dengan regulasi-regulasi di atas, namun dalam
pelaksanaannya tetap memperhatikan regulasi sektor infrastruktur yang di-KPBU-kan.
Perpres
38/2015
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
3

4. 20 SEKTOR
INFRASTRUKTUR
KPBU
Jalan
Fasilitas Perkotaan Pengelolaan Limbah
Setempat
Air Minum
Perumahan
Rakyat
Pengelolaan
Sampah
Pengelolaan Limbah
Terpusat
SDA & Irigasi
Kawasan
Fasilitas
Pendidikan
Lembaga
Pemasyarakatan
Kesehatan
Sarana Olah Raga,
Kesenian dan
Budaya
Pariwisata
Ketenagalistrikan
Konservasi
Energi
Migas dan EBT
Telekomunikasi &
Informatika
KONEKTIVITAS
FASILITAS
PERKOTAAN
Transportasi
FASILITAS
SOSIAL
Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 2Tahun 2020
Dapat mengajukan
kepada Menteri PPN/
Bappenas
Bangunan Negara
4

5. • Dukungan Kelayakan KPBU
(VGF)
• Insentif Perpajakan
• Dukungan Pemerintah
dalam bentuk lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
DUKUNGAN
PEMERINTAH
• Tarif (User fee)
• Availability Payment
• Bentuk lainnya
SKEMA PENGEMBALIAN
INVESTASI
PJPK
PPP Project
Special Purpose Company
(SPC)
Equity
Sponsor
Financier
DEBT EQUITY
USER
Penyediaan
Infrastruktur
Perjanjian
KPBU
PT. PII
Perjanjian Regres Perjanjian
Penjaminan
Penjaminan Pemerintah
oleh PT PII (Persero)
JAMINAN PEMERINTAH
STRUKTUR UMUM KPBU
5

6. SKEMA PENGEMBALIAN INVESTASI DALAM PROYEK KPBU
Pengembalian investasi yang bersumber
dari pembayaran oleh pengguna
atas tarif layanan yang besarnya
ditetapkan oleh Pemerintah.
Pembayaran secara berkala oleh
Menteri/ Kepala Lembaga/Kepala Daerah
kepada Badan Usaha Pelaksana atas
tersedianya layanan infrastruktur
yang sesuai dengan kualitas dan/atau
kriteria sebagaimana ditentukan dalam
perjanjian KPBU.
Pembayaran Ketersediaan
Layanan (Availability Payment)
PembayaranTarif Layanan (User
charge)
Pengembalian Bentuk
Lainnya
Pengembalian investasi
dengan bentuk lainnya
sesuai peraturan
perundang undangan.
Contoh: Rest Area pada
Proyek KPBU JalanTol.
→ Perlu untuk diperhatikan terkait
kapasitas fiskal dari PJPK.
→ Perlu untuk dipastikan adanya demand
dari pengguna proyek.
→ Perlu untuk dipastikan
terkait potensi pendapatan
serta ketersediaan demand.
6

7. Proyek KPBU Solicited
Proyek KPBU yang diprakarsai oleh Pemerintah.
Proyek KPBU Unsolicited
Proyek KPBU yang diprakarsai oleh badan usaha yang diajukan/diusulkan
atas inisiatif dari badan usaha itu sendiri dan harus memenuhi persyaratan,
sebagai berikut:
•Terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang
bersangkutan.
•Layak secara ekonomi dan finansial.
•Badan Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan
keuangan yang memadai untuk menbiayai pelaksanaan penyediaan
infrastruktur.
PROYEK KPBU BERDASARKAN PEMRAKARSA PROYEK
7

8. UNSOLICITED
Pro Kontra
Penyiapan proyek dilakukan oleh
Pemrakarsa sehingga beban
penganggaran pemerintah untuk
penyiapan proyek berkurang.
• Struktur proyek dilakukan oleh
pemrakarsa sehingga PJPK perlu
teliti dalam melakukan review
terhadap dokumen penyiapan
yang disusun pemrakarsa
• Pemerintah tetap perlu
mengalokasikan SDM dan/atau
anggaran untuk melakukan
review atas dokumen penyiapan
yang disusun pemrakarsa
Proyek yang diusulkan berpotensi
memiliki kelayakan ekonomi dan
finansial
Tidak bisa mendapatkan dukungan
fiskal
Inisiatif dari pemrakarsa biasanya
lebih “out of the box” dibandingkan
dengan inisiatif pemerintah.
Apabila tidak diproses dengan benar,
ada potensi mengurangi value for
money dan tidak akuntabel karena
pemerintah “dikontrol” dengan ide
dari pemrakarsa sehingga
mengurangi persaingan badan usaha.
SOLICITED
Pro Kontra
Penyiapan proyek dilakukan oleh
PJPK, sehingga kendali terhadap
struktur proyek berada pada
pemerintah
Membutuhkan alokasi anggaran dan
alokasi SDM yang kompeten untuk
penyiapan s.d transaksi
Memungkinkan untuk mendapat
dukungan pemerintah melalui
sebagian konstruksi danVGF
KPBU SOLICITEDVS KPBU UNSOLICITED
8

9. PERENCANAAN PENYIAPAN TRANSAKSI
PENYEDIAAN LAYANAN
KONSTRUKSI
PELAKSANAAN PERJANJIAN KPBU
Prastudi Kelayakan dapat dilakukan dalam 1 tahap apabila proyek merupakan:
a. Proyek prioritas dan/atau PSN; dan/atau
b. Proyek yang telah memiliki contoh proyek kerjasama serupa dengan minat
yang tinggi dalam Penjajakan Minat Pasar.
Penyusunan Prastudi Kelayakan yang dilakukan dalam 2 tahap dapat diubah
menjadi 1 tahap apabila terdapat minat yang tinggi dalam Market Sounding.
TAHAP KPBU BERDASARKAN PRAKARSA PEMERINTAH (SOLICITED)
Tahapan Durasi Pelaksanaan (Normatif)
Studi Pendahuluan 2-4 bulan
Evaluasi 4- 6 bulan
Kajian Akhir Pra-studi kelayakan (FBC) 4 -6 bulan
Pra Kualifikasi 2 bulan
Permohonan Proposal 2 bulan
Penunjukkan Pemenang Lelang 1 bulan
Penandatanganan Perjanjian KPBU 1 bulan
Pemenuhan Pembiayaan 6 bulan
Konstruksi 24 bulan
Total 46-52 bulan
9
Pra-
kualifikasi
Request for
Proposal Bid Award
Tandatangan
Perjanjian
Financial
Close Operasi
Akhir
Kontrak
Penyerahan
Aset
Konstruksi
Identifikasi
Proyek
Studi
Pendahuluan
OBC
PPP
Book
Opsi
PPP
Book
Under
preparation
Market
Sounding
Prastudi Kelayakan
(OBC + FBC)
FBC
Ready to
offer
Market
Sounding

10. 10
Permen PPN 2/2020
Badan Usaha dimungkinkan
untuk langsung menyusun
Studi Kelayakan, dan
dokumen tersebut diserahkan
kepada M/KL/D untuk
dievaluasi
Badan Usaha
Pemrakarsa
menyerahkan FS
Evaluasi FS
Pra-
kualifikasi
Request for
Proposal Bid Award
Tandatangan
Perjanjian
Financial
Close Operasi
Akhir
Kontrak
Penyerahan
Aset
Konstruksi
Pemrakarsa proyek
mengajukan proposal
dan dokumen Pra-Studi
Kelayakan (Pra-FS) ke PJPK
Evaluasi dokumen
Pra-FS untuk
mendapat
persetujuan.
Penerbitan Surat
Persetujuan
Badan Usaha
Pemrakarsa
menyerahkan FS
Evaluasi FS
Pra-
kualifikasi
Request for
Proposal Bid Award
Tandatangan
Perjanjian
Financial
Close Operasi
Akhir
Kontrak
Penyerahan
Aset
Konstruksi
Penerbitan Surat
Persetujuan
Opsi 1 (2 Tahap)
Opsi 2 (1 Tahap)
Tahapan Unsoli 1Tahap Durasi Pelaksanaan (Normatif)
Pengajuan FS 2-6 bulan
Evaluasi FS termasuk konsultasi publik dan
konfirmasi pasar
1-2 bulan
Persetujuan pemrakarsa + kompensasi 4 -6 bulan
Pra Kualifikasi 2 bulan
Permohonan Proposal 2 bulan
Penunjukkan Pemenang Lelang (Bid Award) 1 bulan
Penandatanganan Perjanjian KPBU 1 bulan
Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) 6 bulan
Konstruksi 24 bulan
Total 43-50 bulan
TAHAP KPBU BERDASARKAN PRAKARSA BADAN USAHA (UNSOLICITED)
Evaluasi Pra-FS:
• 30 hari kerja dan dapat
diperpanjang disertai alasan.
Evaluasi FS:
• 60 hari kerja dan dapat
diperpanjang disertai alasan.
• Termasuk konsultasi publik
dan konfirmasi pasar.

11. Perencanaan dan penyiapan proyek yang matang dan
memadai dengan mempertimbangkan kelayakan dari proyek
(proyek layak secara ekonomi dan finansial).
Kebutuhan adanya regulasi pendukung.
Bankability dari proyek, perlu memerhatikan tanggapan dan
masukan dari para calon investor.
Ketersediaan lahan yang clean and clear.
Pemenuhan pembiayaan dari proyek, diperlukan identifikasi
lebih lanjut terkait potensi penggunaan creative financing.
Perizinan terkait proyek, mencakup AMDAL serta perizinan
dalam penggunaan Aset BMN/BMD.
Diperlukan komunikasi yang baik antar stakeholder, mencakup
koordinasi dengan masyarakat terdampak.
Keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah (khususnya
proyek dengan skema pengembalian AP)
Komitmen PJPK dalam menjalankan proyek, termasuk
pembagian kewenangan dan pelimpahan kewenangan
serta dukungan dari pemerintah daerah (dapat berupa
pengeluaran regulasi, Peraturan Daerah, infrastruktur
pendukung, maupun dukungan berbentuk fiskal).
Kesiapan SDM, diperlukan adanya peningkatan
kompetensi SDM terhadap KPBU melalui magang atau
capacity building.
Sistem Monitoring dan Evaluasi Proyek.
HAL-HALYANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PELAKSANAAN KPBU
11

12. Kantor Bersama KPBU Republik Indonesia
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
Capital Place, 7th & 8th Floor
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,
Jakarta 12710
Koordinasi
Fasilitasi
Capacity
Building
Percepatan
Pelaksanaan
KPBU di Indonesia
12