Dokumen tersebut membahas pentingnya kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPBU) untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia. KPBU diperlukan karena anggaran pemerintah terbatas untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang besar, sementara partisipasi swasta dapat menarik lebih banyak investasi. Dokumen ini menjelaskan proses KPBU dan manfaatnya bagi pembangunan daerah.
Tata Cara Kerjasama SPAM oleh Effendi MansurH2O Management
“Si Vis Pacem Para Bellum” (Jika kau ingin damai, bersiaplah untuk perang)
Kelangkaan air akan menjadi sumber malapetaka ke depan jika kita tak mampu mengatasinya. Harga suatu barang dan jasa selalu mengikuti nilai ‘langka ini. Air sebagai sumber kehidupan merupakan asset yang vital bagi bertahan hidup manusia. Ataukah nanti akan terjadi perang dunia tiga berupa perang sumber daya air? Bagaimana kita dapat menyediakan hal yang paling esensial bagi publik ini?
Apakah ada skema pembiayaan non bank yang relevan dan fleksibel dalam implementasinya?
Makalah ini disusun atas kepedulian kami pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik, sarana transportasi dengan skema investasi non bank yang bersifat longterm investment di atas 10 tahun. Kami ingin berbagi pengalaman dalam menyusun program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas dengan pola pembiayaan dari non bank, baik itu melalui Investor-Sponsor maupun Investor-Lender.
Kami telah menyusun perencanaan secara holistik dalam jangka panjang yang perlu didukung beberapa pihak terkait (stakeholder) agar terealisasi secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis. Investasi Infrastruktur Skema KPBU di Tengah Defisit Anggaran Sebagai Kunci Pengembangan Daerah Indonesia.
Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS, Jambi 13 Juni 2013
Tulisan ini mencoba memahami ulang peran BUMN melalui PKBL-nya bila dikaitkan dengan pembangunan perekonomian secara makro/nasional. BUMN memikul amanat konstitusi sejak didirikan di awal era pembangunan bangsa dan negara ini.
Tata Cara Kerjasama SPAM oleh Effendi MansurH2O Management
“Si Vis Pacem Para Bellum” (Jika kau ingin damai, bersiaplah untuk perang)
Kelangkaan air akan menjadi sumber malapetaka ke depan jika kita tak mampu mengatasinya. Harga suatu barang dan jasa selalu mengikuti nilai ‘langka ini. Air sebagai sumber kehidupan merupakan asset yang vital bagi bertahan hidup manusia. Ataukah nanti akan terjadi perang dunia tiga berupa perang sumber daya air? Bagaimana kita dapat menyediakan hal yang paling esensial bagi publik ini?
Apakah ada skema pembiayaan non bank yang relevan dan fleksibel dalam implementasinya?
Makalah ini disusun atas kepedulian kami pada penyediaan infrastruktur dasar seperti air, listrik, sarana transportasi dengan skema investasi non bank yang bersifat longterm investment di atas 10 tahun. Kami ingin berbagi pengalaman dalam menyusun program-program yang bermanfaat untuk masyarakat luas dengan pola pembiayaan dari non bank, baik itu melalui Investor-Sponsor maupun Investor-Lender.
Kami telah menyusun perencanaan secara holistik dalam jangka panjang yang perlu didukung beberapa pihak terkait (stakeholder) agar terealisasi secara bertahap sesuai dengan rencana bisnis. Investasi Infrastruktur Skema KPBU di Tengah Defisit Anggaran Sebagai Kunci Pengembangan Daerah Indonesia.
Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS, Jambi 13 Juni 2013
Tulisan ini mencoba memahami ulang peran BUMN melalui PKBL-nya bila dikaitkan dengan pembangunan perekonomian secara makro/nasional. BUMN memikul amanat konstitusi sejak didirikan di awal era pembangunan bangsa dan negara ini.
Rencana Umum Penanaman Modal merupakan amanat dari Undang-Undang Penanaman Modal yang selanjutnya dengan Peraturan Presiden pada tahun 2012 setiap pemerindah daerah dalam hal ini Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menyusun arah kebijakan penanaman modal di daerah
Rencana Umum Penanaman Modal merupakan amanat dari Undang-Undang Penanaman Modal yang selanjutnya dengan Peraturan Presiden pada tahun 2012 setiap pemerindah daerah dalam hal ini Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat menyusun arah kebijakan penanaman modal di daerah
Dealing PPP Investment - Developing Power Plant H2O Management
Tantangan mengelola asset seperti halnya Keberanian menanamkan budaya unggul dalam mengendalikan perilaku agar asset aman dan terjaga. Asset yang berlimpah tanpa penilaian yang akurat akan menjadi sampah yang tumpah tak dapat dimanfaatkan secara tepat. Membangun industri adalah membangkitkan semangat etos kerja di tiap-tiap bagian rantai produksi agar bersinergi membuahkan produksi optimal.
Pengembangan pembiayaan sektor infrastruktur menjadi kunci dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di tiap-tiap daerah. Pembangunan sebuah sarana publik akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi (growth engine) sebagai penopang kegiatan di sebuah wilayah. Misalnya adanya pembangunan pelabuhan, pasar, jalan dan pembangkit listrik, maka akan mengundang publik untuk berduyun-duyun melakukan kegiatan sosial dan ekonomi.
Sumber keuangan bank hingga saat ini ketersediaannya sangat terbatas karena menyangkut dana nasabah jika harus membiayai proyek infrastruktur yang beresiko tinggi. Sementara sumber keuangan non bank, baik dari dana asuransi dan pensiun dalam negeri pun punya keterbatasan. Oleh karena itu, pemerintah telah mengeluarkan inovasi kebijakan yang tidak membebani hutang pemerintah baik pusat maupun daerah, dengan cara sinergi kooperatif dengan badan usaha untuk mewujudkan program yang kolaboratif, seperti tertuang dalam Perpres No.38 Tahun 2015.
Partisipasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menyediakan sumber keuangan non bank, tepatnya investor sponsor maupun investor lender yang berasal dari luar negeri. Karena pola penyiapan proyek ini memiliki struktur yang jangka panjang maka kami melihat beberapa perencanaan yang sudah dicanangkan pemerintah tidak kunjung siap untuk dibiayai (financial close), apalagi beban equity 20% sampai 30% juga tidak mudah dipenuhi oleh para sponsor project finance.
Adakah penyedia investasi 100% (Equity & Debt)? Kapan kita dapat memeratakan kebutuhan listrik di seluruh Nusantara?
Mini Workshop Infrastruktur Daerah - Skema KPBU - 2018
1. edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu
Setiap suksesi pergantian kepemimpinan baik
Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota pasti
banyak sekali warga atau rakyat yang berharap ada
perubahan yang cukup berarti bagi kemajuan dan
perkembangan daerahnya sehingga terlihat
peningkatan kesejahteraan dan
keadilan sosial.
Begitu pula para pengusaha,
pedagang UMKM, pegiat
koperasi, pengrajin kreatif,
inovator, pegiat seni budaya
dan investor juga
mengharapkan
peningkatan kualitas
infrastruktur baik itu infrastruktur dasar,
sosial-budaya, maupun ekonomi setelah para
Pimpinan tersebut memegang jabatan sesuai
dengan kewenangannya. Selama ini kinerja
pembangunan infrastruktur di Indonesia dinilai
masih lamban.
Solusi Pengembangan Kawasan di Indonesia
Harapan warga dan para investor ini sangat
realistis, jika kita tengok data dan fakta kondisi
infrastruktur di Indonesia, tentu Anda pun juga
berharap adanya perombakan besar-besaran di
negara ini. Masalah klasik
yang sudah puluhan tahun
selalu timbul hingga saat
ini di wajah infrastruktur
Indonesia adalah
Anggaran (Budget)
pemerintah yang
begitu minim untuk
pembangunan
infrastruktur sebagai
cermin perwujudan layanan publik atau
pengabdian kepada kebutuhan pokok
komunitasnya, lingkar budaya suku bangsanya
dan pemenuhan hajat hidup rakyatnya masih
kurang optimal.
Investasi Infrastruktur Skema KPBU
di Tengah Defisit Anggaran Pembangunan Melalui
2. Berbagai negara-negara melakukan investasi KPBU untuk alasan yang
berbeda-beda.
•Untuk memperoleh dana investasi tambahan. (Afrika Selatan)
•Untuk mengadakan jasa pelayanan umum yang belum tersedia. (Thailand)
•Untuk memperoleh teknologi baru dan yang sudah terbukti keunggulannya.
(Korea Selatan)
•Untuk memperbaiki tingkat efisiensi. (Amerika Serikat)
•Untuk meningkatkan kompetisi. (Inggris)
•Untuk meningkatkan transparansi proses pengadaan. (Filipina)
•Untuk menciptakan kesempatan kerja. (India)
Indonesia??? Hampir mencakup keseluruhan aspek di atas.
Darmin Nasution:
Dengan Infrastruktur
yang Kuat, Indonesia
akan Menjelma Menjadi
Raksasa Ekonomi
Terbesar Ketujuh di
Dunia Pada Tahun 2030,
dengan PDB Mencapai
US$ 4,5 Trilyun:
• Diperlukan sumber pendanaan alternatif
yang efektif pada sektor utama yang dianggap
penting dalam mencapai pertumbuhan
ekonomi nasional sebesar 7%
• Skema kemitraan antara pemerintah dan
badan usaha (KPBU) telah disiapkan untuk
mendorong dan memfasilitasi masuknya
investasi luar negeri untuk menggerakkan
produksi dalam negeri.
“Meskipun
demikian, kami
tetap
berkomitmen
untukmendukung
investor dalam
mengatasi
masalah ini
melalui enam paket kebijakan ekonomi yang baru
dikeluarkan, lengkap dengan skema kemitraan antara
pemerintah dan swasta, dan skema pendanaan yang
inovatif,” pungkasnya. Darmin menekankan, bahwa untuk
mewujudkan target pertumbuhan ekonomi Indonesia
sebesar 7% tujuh persen, Indonesia perlu memobilisasi
sumber pendanaan alternatif untuk proyek-proyek
infrastrukturnya. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat
dicapai melalui kemitraan antara pemerintah dan badan
usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership.
Mengapa Perlu Kerjasama Investasi KPBU?
2030: Menjadi Raksasa
Ekonomi Terbesar
edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu
3. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
atau Public Private Partnership (PPP) adalah
penyediaan layanan publik yang dibiayai dan
dikelola oleh kemitraan antara pemerintah dan
satu atau lebih perusahaan swasta yang bergerak
dalam investasi, desain perencanaan dan
pelaksana konstruksi serta operator dan
maintenance.
Pertumbuhanpenduduk yang terus meningkat dan
kebutuhan infrastruktur publik semakin banyak
pula, sementara defisit anggaran baik pusat
maupun daerah terus menurun (APBN/APBD), hal
ini menggugah pemerintah untuk bermitra dengan
swasta untuk pelaksanaan proyek skala besar
yang memberi multiplier effect, terutama
infrastruktur yang menjadi tulang punggung
pertumbuhanekonomi.
Saat ini, pemerintah sedang bergiat menyiapkan pola
skema investasi infrastruktur KPBU untuk desain,
implementasi dan pengoperasian beberapa layanan
publik (air, listrik, jalan tol, kereta api, perumahan,
pelabuhan, kawasan industri, rumah sakit, kawasan
wisata, dll). Kemitraan ini melibatkan pembuat
kebijakan dengan pengetahuan yang holistik dan
komprehensif dari mulai Undang-undang, Perpres,
Permen dan skema investasi KPBU untuk pengelolaan
risiko dan akuntabilitasnya.
Mini Workshop ini bertujuan untuk
memperkenalkan kebijakan dengan kompleksitas
yang terkait dengan skema KPBU, model pelaksanaan
di lapangan, jenis kemitraan dan strukturnya,
pengaturan pendanaan dan pengelolaan KPBU untuk
memperoleh manfaat maksimal bagi rakyatnya.
H2O menyelenggarakan Mini Workshop KPBU/
Public-Private Partnership (PPP) untuk membantu
eksekutif administrasi publik, para perencana daerah
dan pengusaha konstruksi dapat menyiapkan
Infrastruktur Daerah yang dibutuhkan publik, Skema
Pola Kemitraan Pemerintah-Badan Usaha, Cara
Menyerap Dana Investasi Infrastruktur baik Dalam
Negeri maupun Luar Negeri.
Inovasi Infrastruktur Terpadu dengan
Skema KPBU atau PPP
edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu
4. Individu/Konsultan/Peneliti/Inovator/Inisiator/Sponsor
Pembangunan Daerah.
Direksi Perusahaan Developer/Kontraktor/Sub Kontraktor
yang berpengalaman minimal 5 tahun dan punya
Standarisasi/ Certified ISO dan OHSAS.
Kepala BKPMD/Bappeda Provinsi/Kabupaten dan Direksi
BUMD Provinsi/Daerah, Pejabat Kepala Bappeda / Dinas
PU / Dinas Perhubungan/ Dinas Perikanan / Dinas Perdagangan Industri /Dinas yang terkait
dengan Prioritas Pembangunan di Daerahnya.
Lembaga keuangan regional, bank daerah, bank nasional, dan lembaga keuangan non bank yang
dapat sinergi untuk mengembangkan daerahnya dengan berkolaborasi dengan sumber keuangan
(sponsor/lender) internasional.
Peserta dapat mengenali sekilas Proses Investasi Infrastruktur Skema KPBU (Kerjasama Pemerintah
dan Badan usaha) atau Public Private Partnership (PPP) dan Regulasinya.
- Sinergi APBN/APBD Mindset dan Non APBN Mindset
-Integrasi Kepentingan Daerah, Nasional, Regional dan Internasional
Peserta mampu mengungkapkan Hambatan/Kendala pembangunan infrastruktur di daerah baik
secara internal maupun eksternal.
- -Apakah daerah tak pernah berubah, Mengapa?
-Bagaimana cara efektif pengembangan daerah?
Peserta dapat mengidentifikasi Prioritas obyek infrastruktur yang akan dikerjakan di daerahnya
sesuai Kebutuhan masyarakat/publik/pasar.
- Mengidentifikasikebutuhanmendesakdanmendasarbagi
masyarakat/publik daerah? -
Cara mempercepat PengembanganDaerahMelalui Investasi
Pembangunan Infrastruktur Terpadu.
- Hari Pertama
10.00 – 12.00 – Pengenalan Proses Investasi Infrastruktur Skema KPBU
13.30 – 15.30 – Cara Penyiapan Perencanaan Proyek Skema KPBU secara Holistik
- Hari Kedua
10.00 – 12.00 – Sinergi Pusat-Pemda-Swasta Pengembangan Infrastruktur Terpadu
13.30 – 15.30 – Prioritas Perencanaan Pembangunan Skema KPBU
Jadwal & Waktu
Mitra yang hadir minimal 5 orang dan maksimal 20 orang, dan diwajibkan investasi learning Rp 9.639.000,-
per orang. Mitra akan mendapat sertifikat dari Panitia, investasi ini tidak termasuk biaya akomodasi,
transportasi dan konsumsi. Jika berminat silahkan kontak Saudara AS.Hariyanto di 0822 339 11139, dan
bukti transfer dapat diemail ke h2ocif@gmail.com. MiniWorkshop ini diselenggarakan dua kali dalam
setiap bulan yaitu hari Rabu dan Kamis di pekan pertama dan pekan ketiga.
Mitra yang diharapkan hadir
Manfaat Mini Workshop Investasi Infrastruktur Terpadu
Investasi & Certificate
edisi khusus Mei 2018 -media interaktif peduli infrastrukturdasar danpengembangan kawasansecaraterpadu