Kerjasama pemerintah dalam penyelenggaraan smart city

1. 26 September 2023
Kerja Sama Pemerintah dan Badan
Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur Smart City
Novie Andriani
Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan
Kementerian PPN/Bappenas
Disampaikan dalam Sosialisasi dan Konsultasi Pendampingan KPBU
dalam rangka Smart City Business Matchmaking

2. KEBIJAKAN PERKOTAAN NASIONAL

3. Regulasi KPBU
Pembayaran Ketersediaan
Layanan (Availability Payment)
• PMK 260/2016
• Permendagri No. 96 Tahun
2016
Dukungan Kelayakan
(Viability Gap Fund)
• PMK 223/2012 jo. PMK
170/2018
• PMK 143/2013 jo. PMK
170/2015
Fasilitas Penyiapan & Transaksi
(Project Development Fund)
• PMK 180/2020
Tata Cara Pengadaan Badan Usaha
• Perka LKPP No. 19 Tahun 2015
• Peraturan LKPP No. 29 Tahun
2018
Tata Cara Pelaksanaan KPBU
(Panduan Umum)
• Permen PPN/ Bappenas No 4/2015
Jo No 2/2020 akan dicabut dengan
Permen PPN Tahun 2023
Penjaminan Pemerintah
• Perpres No. 78 Tahun 2010
• PMK 260/2010 jo. PMK 8/2016
Peraturan Presiden
No. 38 Tahun 2015
KPBU
LKPP dan Kemendagri sedang dalam proses penerbitan peraturan baru
LKPP → peraturan untuk pengadaan badan usaha
Kemendagri → pengembalian investasi yang bersumber dari APBD

4. Perbandingan Metode Pengadaan
Konvensional dan KPBU
• Bertujuan untuk penyediaan fisik infrastruktur: Desain dan
Build
• Pemenang tender tidak memiliki insentif untuk menjaga
kualitas infrastruktur selepas masa konstruksi
• Biaya modal dan operasional dibayarkan oleh pemerintah yang
menanggung risiko cost overruns dan keterlambatan konstruksi
• Bertujuan untuk peyediaan layanan dengan berorientasi pada
spesifikasi kinerja output : Desain, Build, Finance, Operate,
Maintenance (DBFOM)
• Pemerintah melakukan pembayaran atas tingkat layanan yang
diberikan oleh Badan Usaha. Badan usaha akan mencari
pembiayaan dari hutang ataupun investasi ekuitas.

5. 5
Fasilitas Sosial
Fasilitas Perkotaan Konektivitas
Transportasi
Migas & EBT
Telekomunikasi
& Informatika
Ketenagalistrikan
Jalan
Konservasi Energi
Perumahan
Rakyat
Air Limbah Terpusat
Air Limbah
Setempat
Sampah & B3
SDA & Irigasi
Air Minum
Pendidikan,
Penelitian,
Pengembangan
Olahraga,
Kesenian, dan
Budaya
Lembaga
Pemasyarakatan
Kesehatan
Pariwisata
Kawasan
Ekonomi Fasilitas
Perkotaan
Bangunan
Gedung
Negara
Kendaraan Bermotor
Berbasis Baterai
Ekosistem
Industri
22 INFRASTRUKTUR YANG DAPAT DIKERJASAMAKAN DENGAN
KPBU
Konektivitas

6. Struktur Umum KPBU
• Dukungan Kelayakan KPBU
(VGF)
• Insentif Perpajakan
• Dukungan Pemerintah dalam
bentuk lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan
DUKUNGAN
PEMERINTAH
• Tarif (User fee)
• Availability Payment
• Bentuk lainnya
SKEMA PENGEMBALIAN
INVESTASI
Penjaminan Pemerintah
oleh PT PII (Persero)
JAMINAN PEMERINTAH
Sumber : The APMG Public-Private Partnership
(PPP) Certification Guide

7. Skema Pengembalian Investasi dalam Proyek
KPBU
Pengembalian investasi yang bersumber
dari pembayaran oleh pengguna atas
tarif layanan yang besarnya ditetapkan
oleh Pemerintah.
Pembayaran secara berkala oleh Menteri/
Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada
Badan Usaha Pelaksana atas tersedianya
layanan infrastruktur yang sesuai dengan
kualitas dan/atau kriteria sebagaimana
ditentukan dalam perjanjian KPBU.
Pembayaran Ketersediaan
Layanan (Availability Payment)
Pembayaran Tarif Layanan
(User charge)
Pengembalian
Bentuk Lainnya
Pengembalian investasi dengan
bentuk lainnya sesuai peraturan
perundang undangan.
Contoh: Rest Area pada Proyek
KPBU Jalan Tol.
Perlu untuk diperhatikan terkait kapasitas
fiskal dari PJPK.
Perlu untuk dipastikan adanya demand
dari pengguna proyek.
Perlu untuk dipastikan terkait
potensi pendapatan serta
ketersediaan demand.

8. Solicited
Unsolicited
Skema
KPBU
Proyek yang diprakarsai oleh badan usaha dan harus memenuhi
persyaratan yaitu terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada
sektor yang bersangkutan, layak secara ekonomi dan finansial dan Badan
Usaha yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang
memadai untuk membiayai pelaksanaan penyediaan infrastruktur.
Proyek yang diprakarsai PJPK/Pemerintah
Penyiapan proyek dilakukan oleh PJPK, sehingga kendali terhadap
struktur proyek berada pada pemerintah
Memungkinkan untuk mendapat dukungan pemerintah melalui
sebagian konstruksi dan VGF
Penyiapan proyek dilakukan oleh Pemrakarsa sehingga beban
penganggaran pemerintah untuk penyiapan proyek berkurang.
Proyek yang diusulkan berpotensi memiliki kelayakan ekonomi dan
finansial
Proyek KPBU Berdasarkan Pemrakarsa Proyek

9. 9
● Kajian strategis
● Kajian inisiatif
penyediaan
infrastruktur
Studi
Pendahuluan
Prakualifikasi
(PQ)
Request for
Proposal
Bid
Award
Tandatangan
Perjanjian
Financial
Close
Operasi Akhir
Kontrak
Konstruksi
Prastudi
Kelayakan
Perencanaan Penyiapan Transaksi Pelaksanaan Perjanjian
Konstruksi Penyediaan Layanan
Solicited Indikasi Waktu Pelaksanaan
Penyusunan Studi Pendahuluan 1-4 bulan
Penyiapan Dokumen Prastudi kelayakan 5-8 bulan
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana 2-8 bulan*
Pembentukan BUP dan penandatanganan Perjanjian KPBU 1-3 bulan
Total Waktu Perencanaan , Penyiapan dan Transaksi adalah 9 s.d 23 bulan
Pemenuhan Pembiayaan
(Financial Close)
12 bulan**
Tahapan untuk Skema Solicited
*Pengadaan dengan jangka waktu 2-8 bulan dapat terlaksana sepanjang dokumen penyiapan dan dokumen
pendukung sudah siap terkonfirmasi
**Pemenuhan pembiayaan dapat diperpanjang maksimal 2 kali dan setiap perpanjangan dilakukan dalam jangka
waktu 6 bulan
● Kajian strategis
● Kajian ekonomi
● Kajian komersial
● Kajian finansial
● Kajian manajemen
PJPK melaksanakan kegiatan
pendukung dan MS
PJPK melaksanakan
Konsultasi Publik dan
pengusulan proyek ke
dalam DRK

10. 10
Badan Usaha menyampaikan
LOI &
Dokumen Pendukung
PJPK melakukan
penilaian dan
konfirmasi
Penyampaian Surat
Persetujuan untuk
Melanjutkan Proses dari
PJPK kepada Badan Usaha
Badan Usaha
menyampaikan FS &
dok. pendukung
Evaluasi FS &
dok.
pendukung
Penerbitan Surat
Persetujuan
Prakarsa
Prakualifikasi*
Request for
Proposal
Bid Award
Tandatangan
Perjanjian
KPBU IKN
Pemenuhan
Pembiayaan
Konstruksi
Calon Pemrakarsa diberikan
batas waktu penyampaian
disesuaikan dengan target
pelaksanaan proyek
Konsultasi publik
dan MS dapat
dilaksanakan
bersamaan dengan
proses evaluasi
Unsolicited Indikasi Waktu Pelaksanaan
Pengajuan surat pernyataan maksud dan dokumen pendukung
Evaluasi menteri/kepala lembaga/kepala
daerah/direksi Badan Usaha Milik Negara atas surat
pernyataan maksud dan dokumen pendukung
15 hari kerja**
Penyusunan studi kelayakan
Penilaian dokumen Calon Pemrakarsa 1 bulan***
Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana 2 – 8 Bulan****
Pembentukan Badan Usaha Pelaksana dan
Penandatanganan Perjanjian KPBU
1 – 3 Bulan
Total Waktu Evaluasi Prakarsa s.d Transaksi adalah
4 Bulan s.d 12 Bulan dan 15 hari kerja
Pemenuhan Pembiayaan 12 bulan*****
Indikasi lini waktu Unsolicited*
* menyesuaikan
dengan metode
pengadaan yang
dilaksanakan
PROPOSAL PENYIAPAN TRANSAKSI
PELAKSANAAN
PERJANJIAN
Muatan Kajian Studi Kelayakan (FS)
adalah :
a. Kajian strategis
b. Kajian ekonomi
c. Kajian komersial
d. Kajian finansial
e. Kajian manajemen
Dokumen Pendukung minimal
memuat :
▪ Rencana dokumen
pengadaan BUP
▪ Dokumen pemenuhan
persyaratan kualifikasi
pengadaan BUP
▪ Usulan bentuk
kompensasi
▪ Rancang bangun rinci
LOI dan Dokumen Pendukung:
Tahapan Skema Unsolicited
Dokumen Pendukung pada LOI :
a. Konfirmasi kesesuaian dengan rencana
induk sektor, perencanaan wilayah,
RTRW dan RDTR
b. Konfirmasi indikasi kebutuhan
penyediaan infrastruktur
c. Tinjauan awal rencana proyek
d. Konfirmasi kemampuan finansial dan
pengalaman teknis yang memadai
e. Identifikasi awal kelembagaan PJPK
Studi Kelayakan dan Dokumen Pendukung:
*Indikasi lini waktu hanya bersifat sebagai ilustrasi
**Evaluasi dapat diperpanjang apabila dibutuhkan
***Penilaiandokumen CAlon Pemrakarsa dapat diperpanjang jika dibutuhkan
****Pengadaan dengan jangka waktu 2 -8 bulan dapat terlaksana selama dokumen penyiapan dan dokumen
pendukung sudah siap terkonfirmasi
***** Pemenuhan pembiayaan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dan setiap perpanjangan dilakukan dalam
jangka waktu 6 bulan.

11. Smart & Competitive
Economy
Smart & Inclusive
Society
Smart, Green & Resilient
Environment
PENERAPAN PENDEKATAN CERDAS:
Penerapan pendekatan cerdas
bukan sebagai tujuan atau citra
kota (city branding) namun
sebagai akselerator terwujudnya
perkotaan berkelanjutan,
termasuk wilayah metropolitan.
Contoh penerapan pendekatan cerdas pada
infrastruktur perkotaan (smart urban infrastructure)
SEBAGAI AKSELERATOR PERWUJUDAN METROPOLITAN CERDAS DAN
BERKELANJUTAN
Smart Transportation Smart Building Smart Water
Smart Energy Smart Waste
Management
Integrated and
Intelligent Transport
System
Innovative Public
Transport Network
Electric Car & Integrated
Non Motorized and
Public Transport System
Integrated Heating &
Cooling system
Eco-friendly smart
technology and
utilities
Green roof &
sustainable and
recycled materials
Low water & energy
consumption
Rainwater harvesting
Smart water
management system
Real time water flow
and quality monitoring
Smart irrigation
system
Smart grid technology
Smart ducting:
Integrated underground
network for electricity,
telecom and gas pipe
network
Renewable energy
(PV Rooftop, Waste to
Energy technology, etc)
Integrated incinerator
& Waste to Energy
treatment plant
Recycling and
Circular economy dan
waste generating
disincentive
Circular water cycle
Smart deposit return
for plastic waste
Smart Services
Smart hospital &
telemedicine
Smart air quality
monitoring system
Smart Office, Digital
Workplaces & WfH
Smart school & IoT
based learning
(School from Home)
Smart surveillance
systems

12. BENCHMARK SINGAPURA
Singapura memiliki 3 pilar dalam pembangunan ini: Digital Government, Digital Economy, dan Digital Society. Digital
Society memberdayakan semua orang dengan peluang sukses yang sama terlepas dari keadaan dari masing-masing
individu dengan memanfaatkan teknologi. Sebagaimana tertera pada Digital Readiness Blueprint456 hal ini bisa terwujud
dengan:
● Membuat teknologi dapat diakses oleh semua warga Singapura
● Meningkatkan literasi digital warga Singapura
● Membantu komunitas dan bisnis lokal mengadopsi teknologi
● Mendesain layanan digital yang inklusif

13. PPP Smart City di Kota Pune
State of art command and control centre
Pengelolaan kota melalui operasionalisasi command
centre yang terpadu
Smart city
operations
center
200+ Lokasi Hotspot Wifi hotspots pada lokasi
public yang strategis di Kota Pune (pada RTH/
Taman Kota, Rumah Sakit, dan lokasi publik strategis lainnya)
Wi-fi
Sistem Pemantauan Lingkungan yang tersebar di
lebih dari 50 Lokasi untuk memantau parameter kritis
lingkungan diantaranya suhu, kualitas udara, polusi suara, dll.
Environment
sensors
Sistem Public announcement system pada lebih
dari 125 Lokasi untuk menyiarkan pesan yang
bersifat umum dan darurat
PA systems
Emergency response system untuk keselamatan
warga dan mencari bantuan jika terjadi situasi
darurat dan kecelakaan
Emergency
box
150+ Variable Message System untuk
menyiarkan pesan informatif, peringatan, dan
pembaruan kota yang didukung sektor komersil.
Variable
messaging
Ruang Lingkup KPBU:
Design, Build, Implement, Operate & Maintain
• Penyediaan bandwidth jaringan untuk jangka waktu 5
tahun
• O&M dari seluruh ICCC untuk jangka waktu 5 tahun
• Pembayaran capex berdasarkan milestone
• Pembayaran opex setiap triwulan tunduk pada
kepatuhan SLA
BENCHMARK INDIA

14. Gambaran Struktur
Proyek KPBU Smart City
1. Dalam menggunakan pusat data nasional pemda melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas
kepada Menteri Kominfo
2. Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, kepala daerah
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Kominfo
3. Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE, Pemda berkoordinasi dengan Kominfo
4. Dalam melaksanakan audit Aplikasi Khusus, Pemda berkoordinasi dengan Kominfo
5. Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Kominfo dalam melakukan proses peralihan dari:
6. Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Infrastruktur SPBE Nasional; dan
7. aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ke Aplikasi
Umum.
Pertimbangan
• Pertimbangan penggunaan jaringan intra pemerintah
• Pertimbangan dalam menggunakan system penghubung layanan
• Pertimbangan Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup
• Pertimbangan dalam Pembangunan dan pengembangan aplikasi umum
• Pertimbangan dalam menggunakan aplikasi sejenis
Koordinasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian PAN RB
1. Menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional
2. Koordinasi dalam penyusunan Proses Bisnis
3. Koordinasi terkait layanan SPBE
4. Koordinasi integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
5. Koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan manajemen risiko
6. Koordinasi dan konsultasi dalam manajemen sumber daya manusia,
7. Koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan manajemen perubahan.
Pertimbangan
• Pertimbangan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus
Koordinasi
Ruang Lingkup Smart City:
1. Smart Health Care
2. Smart Education
3. Smart Governance
4. Smart Platform
Manajemen Warga
Ruang Lingkup yang di KPBU kan:
1. Pembangunan Infrastruktur Digital
a. Pembangunan Data Center
b. Penyediaan CCTV dan Sensor Udara
c. IoT
d. Government Cloud
2. Penyediaan platform middleware Berdasarkan Perpres 98 Tahun 2018

15. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam
Pelaksanaan KPBU Smart City
Kejelasan Target User dan Kesesuaian Unsur SPBE
dengan Perpres No. 95 Tahun 2018
Kejelasan pentahapan proyek dan lingkup proyek KPBU
yang nantinya juga akan memberikan kejelasan kepada
bentuk pengembalian investasi proyek serta kejelasan
timeline penyediaan infrastruktur smart city;
Kejelasan pemetaan risiko dan alokasi risiko terutama
dalam hal keamanan dan kerahasiaan data
Apabila dalam pengembangan smart city, akan dibuatkan
platform, perlu menjadi pertimbangan tindak lanjut dari
aplikasi/website eksisting.
Adanya BLUD yang bertindak sebagai pengelola smart
city. Apabila pengembalian investasi menggunakan AP,
perlu koordinasi lebih lanjut antar dinas terkait mengenai
anggaran pembayaran AP dan siapa yang bertindak
sebagai paying agent
Kejelasan stakeholder mapping
Pemilihan mitra teknologi yang tepat
Keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah
(khususnya proyek dengan skema pengembalian
AP)
Komitmen PJPK dalam menjalankan proyek,
termasuk pembagian kewenangan dan pelimpahan
kewenangan serta dukungan dari pemerintah
daerah (dapat berupa pengeluaran regulasi,
Peraturan Daerah, infrastruktur pendukung,
maupun dukungan berbentuk fiskal).
Kesiapan SDM, diperlukan adanya peningkatan
kompetensi SDM terhadap KPBU melalui magang
atau capacity building.

17. Akhir Presentasi
Terima Kasih
Direktorat Pengembangan Pendanaan
Pembangunan Kementerian
PPN/Bappenas

18. LAMPIRAN

19. Kerangka Kebijakan dan Strategi Transformasi Digital
Infrastruktur Digital Pemanfaatan Digital Penguatan Pendukung
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dan rendah karbon (ekonomi hijau)
Transformasi Digital
Proses menggunakan teknologi digital untuk menciptakan atau memodifikasi proses bisnis, budaya,
dan pengalaman pelanggan untuk memenuhi perubahan bisnis dan kebutuhan pasar
Pertumbuhan Ekonomi Pemerataan Pembangunan
Regulasi – Kelembagaan – Pendanaan
▪ Perluasan Akses dan Kualitas
Infrastruktur Digital (Middle dan
Lastmile)
▪ Pusat Data Nasional
▪ Penyiaran Digital
▪ Penataan Frekuensi
▪ Big Data, Artificial Intelligence, IoT,
Blockchain
▪ Literasi Masyarakat
▪ Fintech
▪ Keamanan Siber
▪ Pengembangan SDM TIK
▪ Pengembangan Industri TIK
▪ Research and Development
▪ Pemerintahan (E-Gov)
▪ Kesehatan
▪ Pendidikan
▪ Sosial
▪ Industri
▪ Pariwisata
▪ Perdagangan, Perdesaan,
Koperasi dan UMKM
▪ Pertanian dan Perikanan
▪ Kota Cerdas (Smart City)
▪ Sektor Prioritas Lainnya
Sasaran
Pilar
Inisiatif

20. FRAMEWORK DAN EKOSISTEM SPBE
Menurut Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2019
ASPEK PELAKSANAAN SPBE EKOSISTEM LAYANAN SPBE
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 pelaksanaan transformasi
digital yang menerapkan misi-misi SPBE dapat membantu pemerintah dalam
mewujudkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif,
serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan
adaptif.

21. KOMPONEN UTAMA PENERAPAN SMART CITY
1. Smart Health Care
Pelayanan kesehatan secara digital bersifat konsultatif, edukatif, promotif dan preventif, yang mengakomodir dan mendukung
inovasi dalam perkembangan teknologi, serta tindakan medis yang diperbolehkan dan diatur dalam standar pelayanan kesehatan
berbasis sistem elektronik
2. Smart Education (Sekolah Pintar)
E-learning dapat memberikan proses belajar mengajar yang lebih interaktif, informasi-informasi yang disampaikan juga dapat
disajikan secara up-to-date dan real-time. Konsep e-learning yang dapat menunjang pembelajaran dan pendidikan untuk masa
depan
3. Smart Governance
Tujuan dari adanya Smart Governance adalah peningkatan peran pemerintah sebagai pemberi layanan kepada masyarakat.
Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi dan meminimalisir masalah yang mungkin
akan terjadi di wilayah tersebut
4. Smart Platform Manajemen Warga
Platform Manajemen Masyarakat diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat untuk mengetahui informasi secara aktual
baik informasi program-program bantuan sosial, pelaksanaan vaksin Covid-19, informasi ketersediaan bantuan, subsidi gratis,
kebijakan pemerintah, penyelesaian dari laporan pengaduan masyarakat, adanya bencana alam dan program pemerintah lainnya
yang terintegrasi melalui implementasi platform digital masyarakat sebagai salah satu program Smart City.