Materi tentang Infrastruktur Indonesia

1. Presentasi Pada Seminar Internal PT INTRACO PENTA, Tbk.
PERAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR INDONESIA
Oleh : Frans S Sunito
Managing Director PT Pembangunan Jaya Infrastruktur
Jakarta, 13 April 2016
“Peluang dan Tantangan Industri Infrastruktur”

2. DAFTAR ISI
Latar Belakang
Kondisi Infrastruktur Indonesia
Infrastruktur dan Daya Saing
Kebutuhan Infrastruktur Indonesia
Kelayakan Finansial Investasi Infrastruktur dan Bentuk Dukungan Pemerintah
Resiko Investasi Infrastruktur dan Mitigasinya
Pembebasan Tanah
Issue Utama dalam Perwujudan Pembangunan Infrastruktur
Peluang dan Tantangan dalam Investasi Infrastruktur
1
2
3
4
6
7
8
5
9
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia
Hal -1
Hal 2
Hal 3-5
Hal 6-8
Hal 9-10
Hal 14-19
Hal 20-22
Hal 23-24
Hal 11-13
Hal 25-30

3. STRATEGI
PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA
MAKSIMALISASI NILAI
TAMBAH PADA SUMBER
DAYA INDONESIA
SUMBER DAYA
MANUSIA YANG
HANDAL
SUMBER DAYA ALAM
YANG MELIMPAH
INFRASTRUKTUR YANG
MERATA, CUKUP dan
BERKUALITAS
- Transportasi - Energi
- Komunikasi - Air bersih/
Sanitasi
DAYA SAING
INDONESIA
INFRASTRUKTUR
PRASYARAT UTAMA
PEMBANGUNAN
EKONOMI BANGSA
Hal -2
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

4.  Sangat tertinggal dibandingkan negara
lainnya.
 Hampir semua infrastruktur yang ada
sudah digunakan melebihi kapasitasnya
(V/C > 1).
 Tidak merata di seluruh wilayah.
 Kualitas infrastruktur Indonesia berada
diurutan #92 dari 110 negara yang
dilaporkan dalam The Global
Competitiveness Report, 2012.
 Infrastruktur dibangun untuk mengejar
ketertinggalan bukan mengantisipasi
pertumbuhan.
KONDISI INFRASTRUKTUR INDONESIA
Hal -3
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

5. KONDISI INFRASTRUKTUR INDONESIA
Sumber : World Bank, CLSA
Sumber : World Bank, KAI/ CLSA
(lanjutan)
Panjang Jalur Kereta Api
per 1 Juta Penduduk
157
53 49
21
Panjang Jalan per Luas Area
(Km/ Km2)
0,27
0,35
0,43 0,44
0,71
1,08
Hal -4
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

6. KONDISI INFRASTRUKTUR INDONESIA
KOTA
POPULASI
(JUTA)
RASIO JALAN
(%)
JUML. PENGGUNA
ANGKUTAN MASSAL
BERBASIS REL
(JUTA/ Hari)
Guangzhou 11.070 14.82 5.60
Seoul 10.575 15.54 6.90
Tokyo 8.887 23.77 8.70
Jakarta 9.588 6.27 0.85
Sumber : World Bank/ JTD
(lanjutan)
Sumber : Studi JICA dan kementrian perhubungan/ Study UPJ
Kapasitas Penumpang dan
Demand
Hal -5
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

7.  Biaya logistik di Indonesia = 27 % GDP,
dibandingkan Vietnam (25%), Thailand
(20%), Malaysia (13%), Jepang (10%),
Singapore (8%).
 Kecepatan rata-rata di jalan raya
Jakarta pada jam sibuk 7-10 km/ jam.
 Biaya angkutan kontainer dari Jakarta
ke Ambon (2000 km) dua kali lipat
dibanding ke Hamburg (11.000 km).
AKIBATNYA DAYA SAING INDONESIA
SANGAT LEMAH
Hal -6
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

8. Hal -7
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia
Sumber : CLSA
Sumber : CLSA
LOGISTIC AND SHIPPING COST

9.  Indonesia berada di peringkat 1
(satu) sebagai tujuan investasi
Jepang.
 Pasar Domestik sangat besar dan
tumbuh terus.
 Sumber daya alam yang melimpah.
 Potensi SDM yang sangat baik.
 Pemerintah saat ini mulai lebih
memberi prioritas pada
pengembangan infrastruktur.
INDONESIA TETAP PILIHAN UTAMA
PARA INVESTOR
Hal -8
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

10. KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEDEPAN
 Untuk mempertahankan pertumbuhan
ekonomi diatas 5,5 – 6 % (penambahan
lapangan kerja ± 2 juta/ tahun)
Mutlak diperlukan pembangunan
infrastruktur secara besar-besaran di
seluruh wilayah Indonesia.
 BAPPENAS memperkirakan kebutuhan
nyata investasi infrastruktur sebesar Rp
1300 T/ tahun dalam lima tahun
kedepan (2015 – 2019).
 Dengan belanja infrastruktur seperti
saat ini maka short fall infrastruktur
adalah sekitar Rp 900 T/ tahun .
Hal -9
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

11. KEBUTUHAN INFRASTRUKTUR KEDEPAN
Infrastructure
Spending Requirement
(2015 – 2019)
Rp (T) (%)
Water 1,757 27
Energy 1,615 25
Roads 1,274 19
Transport 991 15
Public Housing 384 6
Railway 278 4
IT 242 4
TOTAL 6,541 100
Sumber : BAPPENAS/ CLSA
Gbr pelabuhan
yg bagus
(Lanjutan)
Hal -10
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

12. ISSUE UTAMA DALAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
 Ruang Fiskal yang terbatas dalam
APBN/D.
 Paradigma keliru mengenai Peran
Swasta.
 Pembebasan Tanah.
 Kapasitas dan Kualitas Institusi
Pengelola dan Industri Pendukung.
Hal -11
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

13.  Wacana bahwa sebagian besar pendanaan
infrastruktur diserahkan pada Badan
Usaha adalah keliru, karena :
˗ Syarat utama Badan Usaha
berinvestasi adalah kelayakan
finansial.
˗ Sebagian besar Proyek Infrastruktur
(>80%) tidak memiliki Kelayakan
Finansial yang memadai, namun
sangat dibutuhkan untuk
Pembangunan Ekonomi Wilayah.
 Jadi sumber dana infrastruktur seharusnya
sebagian besar bersumber dari APBN/ D
seperti di negara lain.
PARADIGMA KELIRU MENGENAI
PERAN SWASTA
Hal -12
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

14. Peran Swasta dalam kerjasama dengan
Pemerintah (Public Private Partnership –
PPP) adalah mengurangi beban APBN/D
melalui :
 Pembiayaan Proyek Infrastruktur oleh
Swasta yang dibayar kembali oleh
Pemerintah secara bertahap
berdasarkan kinerja infrastruktur
tersebut  Konsep “Availibility
Payment” .
 Pembiayaan Proyek Infrastruktur oleh
Swasta dengan pengenaan tarif kepada
penggunanya, untuk proyek
infrastruktur yang memiliki kelayakan
finansial baik.
PERAN SWASTA
Hal -13
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

15. KARAKTERISTIK INVESTASI
INFRASTRUKTUR
Investasi Besar & Waktu
Pengembalian Panjang
Beban Investasi terbesar terjadi
di awal konsesi, revenue
tumbuh sejalan dengan masa
konsesi
Beberapa parameter pokok
berada diluar kendali investor
High Risk Investment
Perlu :
- Dukungan Pemerintah
- Alokasi risiko
Konsep Kerjasama
Pemerintah Badan
Usaha (KPBU/ PPP).
Hal -14
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

16. SKEMA PENGEMBALIAN INVESTASI
INFRASTRUKTUR (LAYAK)
Hal -15
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

17. Hal -16
SKEMA PENGEMBALIAN INVESTASI
INFRASTRUKTUR (TIDAK LAYAK)
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia
Revenue
(Vol. Pengguna x Tarif)
Tanah Konstruksi Operasi
MASA KONSESI (TAHUN)
Akhir Konsesi
∑RP(PV)
Biaya investasi
awal

18. Hal -15
1. VGF (Viability Gap Funding),
merupakan dukungan sebagian
pendanaan oleh Pemerintah agar
proyek menjadi layak.
2. Availibility Payment atau
Performance Based Annuity
Scheme (PBAS), merupakan
pembayaran periodik oleh
Pemerintah kepada Badan Usaha
berdasarkan ketersediaan
layanan.
Hal -17
DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK
KELAYAKAN PROYEK INFRASTRUKTUR
SESUAI DENGAN PERPRES NO. 38 TAHUN
2015 MENGENAI KERJASAMA PEMERINTAH
DENGAN BADAN USAHA

19. SKEMA PENGEMBALIAN INVESTASI
INFRASTRUKTUR dengan VGF
Hal -18
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

20. Hal -19
SKEMA PENGEMBALIAN INVESTASI
INFRASTRUKTUR dengan PBAS
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

21. ALOKASI RESIKO
 Risiko seyogyanya dipikul oleh pihak yang paling mungkin mengendalikan risiko
tersebut.
 Alokasi risiko dalam investasi infrastruktur adalah sebagai berikut :
Jenis Risiko
Alokasi
Pemerintah Investor
 Konstruksi
 Bunga Uang
 Operasi & Pemeliharaan
 Revenue dari pengguna infrastruktur
 Konsistensi pelaksanaan Peraturan/ Perundangan 
 Penetapan tarif 
 Sosial/politik 




 Pengadaan lahan 
 Bencana alam  
Hal -20
Keterangan : *) Untuk infrastruktur tertentu Revenue pengguna telah ditetapkan dalam perjanjian
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia
 *)

22. MITIGASI RESIKO INVESTASI PROYEK
INFRASTRUKTUR
A. Keterlambatan penyediaan tanah oleh Pemerintah :
– Perlu Pasal dalam Perjanjian yang memungkinkan Investor
mengundurkan diri apabila keterlambatan penyediaan tanah
melampaui batas tertentu tanpa dikenakan denda.
B. Prediksi volume dan pertumbuhan pengguna infrastruktur terkait dengan
Pendapatan/ Revenue :
– Gunakan Konsultan Spesialis yang memiliki keahlian, data base dan
perangkat lunak yang baik.
– Sediakan waktu yang cukup untuk melakukan survey lapangan.
– Buat beberapa skenario (Optimis, Pesimis dan Moderat) sebagai bahan
pertimbangan.
C. Pemenuhan Tarif dan/atau kewajiban financial Pemerintah lainnya dalam
Perjanjian Konsesi:
– Meskipun telah diperjanjikan dalam Perjanjian Konsesi, mengingat
panjangnya masa Konsesi, seyogyanya ada peraturan yang lebih tinggi
(UU/ PERDA) yang memayungi perjanjian Konsesi. Hal -21
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

23. D. Biaya Konstruksi
– Resiko biaya konstruksi dapat diteruskan ke kontraktor melalui Kontrak
Design and Build secara Turn Key
– Perlu konsultan pengawas yang professional untuk memastikan selesainya
proyek secara tepat waktu, mutu dan biaya.
E. Biaya Bunga Uang :
– Pada masa membangun sebaiknya gunakan suku Bunga tetap untuk
kepastian biaya investasi.
– Setelah proyek infrastruktur beroperasi dapat dilakukan Refinancing dengan
instrument keuangan lain yang berjangka panjang dan lebih murah.
F. Biaya Operasi dan Pemeliharaan (O/M) :
– Untuk merencanakan biaya O/M, gunakan referensi dari proyek-proyek
sejenis.
– Performance Based Contract dapat dipertimbangkan untuk mendapat
kepastian biaya pemeliharaan. Hal -22
MITIGASI RESIKO INVESTASI PROYEK
INFRASTRUKTUR
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

24. PEMBEBASAN TANAH
 UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
mulai berlaku penuh pada tanggal 1 Januari
2015.
 UU No.2 Tahun 2012 :
- Khusus untuk kepentingan umum.
- Memberi ruang bagi masyarakat untuk
memberikan masukan/ keberatan mengenai
proyek yang bersangkutan.
- Harga ditentukan berdasarkan hasil penilaian
(appraisal independent).
- Mekanisme terhadap ketidaksepakatan harga
diatur melalui proses yang jelas dan adil.
- Keseluruhan proses pembebasan tanah
diberi batas waktu (min. 319 hari, maks. 583
hari). Hal -23
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

25. PEMBEBASAN TANAH
Hal-24
Sumber : UU No. 2 Tahun 2012
(Lanjutan)
PERENCANAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN
PENYERAHAN
HASIL
WAKTU MINIMAL
(TANPA KEBERATAN)
141 141 37 TOTAL 319
WAKTU MAKSIMAL
(DENGAN KEBERATAN)
289 257 37 TOTAL 583
CATATAN:
- WAKTU DALAM TAHAPAN TERHITUNG SEJAK DOKUMEN PERENCANAAN RESMI DITERIMA OLEH GUBERNUR
- WAKTU DIHITUNG DENGAN SATUAN HARI KERJA
DOKUMEN
PERENCANAAN
(INSTANSI YANG
MEMERLUKAN
TANAH)
KONSULTASI PUBLIK
(INSTANSI DAN
PEMPROV)
PENETAPAN LOKASI
(GUBERNUR)
PENETAPAN NILAI GANTI
KERUGIAN
(PENILAI INDEPENDEN)
PEROLEHAN TANAH
(LEMBAGA
PERTANAHAN)
INSTANSI
YANG
MEMERLUKAN
TAHAPAN PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

26. KESIMPULAN
PELUANG DAN TANTANGAN DALAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
 PELUANG
 PERPRES NO. 3 Tahun 2016 mengenai Percepatan
pembanguanan Infrastruktur menunjukan keseriusan
Pemerintah untuk mewujudkan ketersediaan infrastruktur
dalam waktu singkat.
 UU No. 2 Tahun 2012 mengenai Pembebasan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum memberikan
kepastian tanggung jawab dan waktu penyediaan tanah
oleh Pemerintah.
 PERPRES No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur telah
memperhatikan masalah kelayakan finansial dan alokasi
resiko pada proyek infrastruktur.
Hal -25
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

27. SEBAGIAN PROYEK INFRASTRUKTUR BESAR YANG
DIPERCEPAT BERDASARKAN PERPRES NO.3 TAHUN 2016
No Nama Proyek Size
Nilai
(Rp)
Rencana
Jadwal
Konstruksi
1.
Jalan Tol Baru
- Pulau Jawa,
- DKI Jakarta
- Luar P. Jawa
2024 Km 215 T* 2015 - 2022
2
6 (Enam) Ruas Jalan Tol
Dalam Kota Jakarta
70 Km 42 T 2015 - 2022
3.
Proyek Infrastruktur Kereta
Api Dalam Kota :
- MRT Jakarta koridor N-S
dan E-W.
- Kereta Api Express SHIA
- Jabodetabek Circular Line
- LRT Jakarta, Bogor,
Depok, Bekasi.
- Penyelenggaraan
Perkeretaapian Umum di
DKI Jakarta.
- LRT Sumatera Selatan.
NA NA NA
Hal -26
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

28. SEBAGIAN PROYEK INFRASTRUKTUR BESAR YANG
DIPERCEPAT BERDASARKAN PERPRES NO.3 TAHUN 2016
No Nama Proyek Size
Nilai
(Rp)
Rencana
Jadwal
Konstruksi
4.
Proyek Pembangunan Bandar Udara
Baru dan Strategis lainnya :
- Bandara Kertajati
- Bandara Karawang
- Bandara Int. di DIY
- Bandara Banten Selatan, Panimbang
- Pengembangan Bandara Udara
Soetta.
- Pengembangan Bandar Udara
Achmad Yani
NA NA NA
5.
Pembangungan Pelabuhan Baru &
Pengembangan Kapasitas :
- Kuala Tanjung
- Hub Int. Bitung
- KEK Maloy
- Inland waterways, Cikarang-Bekasi-
Laut Jawa
- Sorong
- Kalibaru
- Makasar New Port
- Pelabuhan Wayabula
- Palu, Parigi
- Kijing, Kupang
NA NA NA
Hal -27
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

29. SEBAGIAN PROYEK INFRASTRUKTUR BESAR YANG
DIPERCEPAT BERDASARKAN PERPRES NO.3 TAHUN 2016
No Nama Proyek Size
Nilai
(Rp)
Rencana
Jadwal
Konstruksi
5.
Proyek Infrastruktur Energi Asal
Sampah :
- Jakarta
- Tangerang
- Bandung
- Semarang
- Solo
- Surabaya
- Makassar
4 x 1000 Ton/
Hari (Min)
7,5 T 2016 - 2020
8.
Proyek Bendungan :
- Provinsi Aceh
- Provinsi Sumatera Utara&Selatan
- Kep. Riau
- Provinsi Lampung
- Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah
- Provinsi Jawa Timur
- Provinsi Bali, NTT, NTB
- Provinsi Kalimantan Timur, Utara
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Provinsi Gorontalo
- Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara
- Sulawesi Utara
NA NA NA
Hal -28
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

30. SEBAGIAN PROYEK INFRASTRUKTUR BESAR YANG
DIPERCEPAT BERDASARKAN PERPRES NO.3 TAHUN 2016
No Nama Proyek Size
Nilai
(Rp)
Rencana
Jadwal
Konstruksi
6.
Proyek Penyediaan Infrastruktur
Air Minum :
- SPAM Semarang Barat
- SPAM Umbulan
- SPAM Lampung
- SPAM Regional Mamminasata
- SPAM Regional Jatiluhur
- SPAM Regional Mebidang
- SPAM Regional Wasusokas
NA
5000
Lt/det
NA
2 T
NA
2017 - 2019
7.
Proyek Penyediaan Infrastruktur
Sistem Air Limbah Komunal :
- Jakarta Sewage System/
Pengolahan Limbah Jakarta
NA NA NA
8.
Proyek Pembangunan Tanggul
Penahan Banjir :
- National Capital Integrated
Coastal Development (NCICD)
Tahap A
NA 31 T NA
9.
Program Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan :
- Nasional
NA NA NA
Hal -29
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

31. KESIMPULAN
 TANTANGAN :
 Ruang fiskal yang terbatas dalam APBN untuk
pembangunan infrastruktur.
 Pemerintah belum sepenuhnya memahami konsep
kelayakan finansial proyek infrastruktur.
 Masih ada Badan Usaha yang mau berinvestasi dalam
proyek infrastruktur tanpa mempertimbangkan aspek
kelayakan finansial, yang membuat tidak jelasnya konsep
investasi.
 Kapasitas dan Kualitas birokrasi Pemerintah yang masih
terbatas dalam memimpin perwujudan infrastruktur.
 Keterbatasan kapasitas dan kualitas industri konstruksi
dan industri pendukungnya.
Hal -30
PELUANG DAN TANTANGAN DALAM INVESTASI INFRASTRUKTUR
Peran swasta dalam pembangunan
Infrastruktur Indonesia

32. TERIMA KASIH
Gbr infrastruktur yg bagus (1)
Jakarta, 13 April 2016
Presentasi Pada Seminar Internal PT INTRACO PENTA, Tbk.