Presentation from Dr Surya Darma METI OECD Stakeholder dialogue: Mobilising Clean Energy Finance and Investment Joint OECD-Government of Indonesia (GoI) Workshop at the Indo EBTKE Conex 2019, 8 November, Jakarta

1. Dr. Surya Darma
Chairman of METI
Stakeholder Dialogue: Mobilising Clean Energy Finance
and Investment
Solution for the Development of
Bankability Renewable
ElectricityProject

2. RE Target by 2025 – 23%

3. Installed Capacity
Sumber: ESDM

4. Signed in 2017-2018
75 NEW RENEWABLE ENERGY CONTRACTS
Sampah [1]
5 MW
7
5
KONT
RAK1581
MW
[69.8%]
[0.7%
]
[2.7%
]
[2.8%
]
[5.4%
]
[18.2%
]
[0.3%]
3
2
75Kontrak
1251 MW
1829 MW 116 MW
1581 MW
8 3
5

5. Power Plant
Type
Power Plant
Type
Implementation
of Electricity
Purchases
Implementation
of Electricity
Purchases
Procurement
Implementation
Scheme
Procurement
Implementation
Scheme
Price ApprovalPrice Approval
PPA StandardPPA Standard
RENEWABLE
ENERGY
Geothermal PP, Hydro PP, Solar PV, Wind, Biomass, Biogas,
Municipal Waste, Ocean
Direct Selection Based on Direct Selection
Capacity Quota Hydro PP,
Biomass, Biogas
Solar PV, Wind & Ocean
According to the Laws & Regulations
Geothermal & Municipal Waste
Build, Own, Operate & Transfer (BOOT)
purchases of electricity must obtain approval from the
Minister
PLN (Persero) must compile and publish procurement
document standards, PPA standards and technical guidelines
for the procurement of direct elections
UTILIZATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES FOR ELECTRICITY SUPPLY IN
ACCORDANCE WITH MINISTER OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES NO. 50
OF 2017

6. Penyediaan
energi di daerah
terluar,
pedalaman
menjadi sangat
menantang pada
saat
mengandalkan
energi fosil (diesel
genset)
mengingat biaya
transportasi yang
mahal. Sementara
daerah tersebut
memiliki potensi
untuk ET
Isu strategis : Akses terhadap energi

7. 7
good track record
Resources: HHP
 EarlyintermittentPPAsawardedin
2016 –2018
 sponsored by international
developers
 largehydro projects,windfarmand
solarprojectshavebeen successfully
financedbyinternationalbanks,
ECAsandMLAs
 Hasang42MW,Rajamandala47MW,
Asahan180MW,Sidrap75MW,
SulawesiandSolarprojects
Indonesia’s bankable PPAs

8. Currently…
 PLN has been trying
to deal with
regulatory impacts of
Reg 10/2017
 The limits of Sponsor
and lender appetite
are being tested
8

9. Key bankability issues
Risk
Allocation
rules!
BOOT
Government
Force Majeure
Reliability
of Source
of Revenue
Share transfer
restrictions
Assignment of
rights under the
PPA to Lenders

10.  No quick fixes
 A bankable PPA can
fix some issues:
• lower equity risk
• cheap source of
debt financing
10
Conclusion

11.  Beberapa isu terkait dengan energi terbarukan:
 Volatilitas harga energi global dan dampaknya terhadap APBN
 Energi terbarukan banyak dibicarakan pada saat harga fossil tinggi;
 Stigma bahwa ET mahal dan fossil murah;
 Level playing field antara fossil dan ET, misalnya penyediaan subsidi;
 Tantangan pencapaian target ET dalam RUPTL 2019 - 2028
 Kualitas regulasi (tidak efektif, tidak konsisten, bersifat jangka pendek dan
terlalu sering berganti, seperti penentuan tarif, BOOT, pemilihan langsung);
 Business process dalam pengembangan ET yang tidak transparan dan jangka
waktu yang kurang jelas;
 Bankability kontrak antara pengembang dan PLN;
 Pembiayaan investasi proyek ET;
 Kelembagaan
Tantangan pengembangan ET

12. Usulan untuk percepatan investasi ET
 Komitmen pemerintah terhadap ET sebagai bagian dari peningkatan
ketahanan energi, penurunan emisi GRK, peningkatan akses terhadap energi;
 Penataan ulang regulasi, mulai dari UU terutama penyelesaian RUU ET yang
sudahmasuk dalam Prolegnas 2019 hingga ke Permen, yang mengatur hal-hal
sebagai berikut;
 Mendahulukan pemanfaatan ET, sesuai UU 30/2007 (berdampak pada pola
penyusunan RUPTL);
 Kewajiban PLN untuk membeli listrik dari ET (berdampak pada KPI Management
PLN, tidak lagi hanya berdasarkan profit, tapi juga pencapaian target ET);
 Kewajiban pemanfaatan biofuel dan transisi ke kendaraan listrik untuk transportasi;
 Penetapan harga energi berdasarkan nilai keekonomian, sesuai Pasal 7 UU 30/2007,
berdasarkan teknologi, kapasitas dan lokasi;
 Harga ditetapkan dalam Perpres;
 FiT untuk kapasitas hingga 20 MW
 B2B untuk kapasitas > 20 MW dengan floor price dan ceiling price
 harga pembelian yang ditetapkan diluar biaya jaringan transmisi, dan biaya-biaya yang
dikenakan oleh Kementerian lainnya, seperti untuk PJT dan Perhutani;
 Harga pembelian ditetapkan dalam USD namun dibayarkan dalam Rupiah

13. Usulan untuk percepatan investasi ET
 Penataan ulang regulasi (lanjutan);
 Perbaikan business process, diantaranya:
 penunjukan langsung;
 Pemilihan langsung untuk teknologi tertentu, seperti PLTS
 persamaan perlakuan/level playing field;
 PJBL
 bankable untuk project financing;
 Template PJBL atas persetujuan pemerintah, tanpa membedakan skala kecil dan besar;
 Harga dalam USD, tetapi dimungkinkan dalam IDR;
 Dimungkinkan penyesuaian harga untuk proyek ET yang sudah ditandatangani sebelumnya;
 Berlaku 30 tahun dan dapat diperpanjang;
 Skema kerjasama BOO, tetapi dimungkinkan BOOT melalui pola akuisisi;
 Pembentukan dana ET untuk membiayai investasi, risk sharing, kompensasi
PLN/Pertamina, insentif, litbang, dll;
 Penyediaan insentif ET hingga ET mencapai harga keekonomian, termasuk kompensasi
untuk PLN apabila harga > BPP PLN;
 Pembentukan institusi baru untuk menangani implementasi ET (Badan Pengelola
Energi Terbarukan BPET);
 Standar Portfolio Energi Terbarukan;

14. Terimakasih
Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia
Meti-ires@gmail.com