Permen ESDM No.2 / 2024

1. Permen ESDM No. 2/2024
Tentang PLTS Atap yang Terhubung pada Jaringan
Tenaga Listrik Pemegang IUPTLU
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 28 Maret 2024
Direktur Aneka EBT
Simantaps

2. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Urgensi Revisi
Permen ESDM No. 26/2021 menjadi Permen ESDM No. 2/2024
Pembatasan Kapasitas
Adanya pengaduan masyarakat terkait pembatasan kapasitas PLTS
Atap (pembatasan kapasitas oleh PLN tidak sesuai dengan regulasi)
02
Target Tidak Tercapai
Penambahan kapasitas terpasang PLTS Atap belum sesuai dengan
target yang ditetapkan
01
Bauran EBT
Dapat meningkatkan bauran EBT melalui program PLTS Atap
04
Tata Kelola
Belum terpenuhinya tata kelola dan tata waktu persetujuan
permohonan PLTS Atap oleh PT PLN (Persero)
03
2
Green Product
Adanya tuntutan green product dari konsumen yang harus segera dipenuhi
industri secara cepat agar produknya tetap kompetitif di tingkat global
05

3. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Industri
204
Rumah Tangga
5,859
Bisnis
1,767
Sosial
564
Pemerintah
252
Layanan Khusus
18
Capaian PLTS Atap
3.004 Pelanggan
18,85 Mwp
Banten
Pelanggan terbanyak
1.410 Pelanggan
46,36 Mwp
Jawa Barat
Kapasitas terbesar
609
1,673
3,007
4,794
6,522
8,491
8,575
8,664
2.0
6.5
21.4
48.8
80.5
141.1
149.2
166.4
2018 2019 2020 2021 2022 2023 JAN-
24
FEB-
24
PENAMBAHAN PER TAHUN
Pelanggan Kapasitas (MWp)
8.664
Pelanggan
166,41
MWp
Pengguna
PLTS Atap
8.664 Pelanggan
166,41 Mwp
s.d Februari 2024
Industri
98.94
Rumah
Tangga
21.13
Bisnis
21.92
Sosial
13.94
Pemerintah
10.23
Layanan Khusus
0.27
3

4. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Substansi Perubahan (1/3)
Substansi
Semula
(Permen ESDM No. 26 Tahun 2021)
Menjadi
(Permen ESDM No 2 Tahun 2024)
Kapasitas
PLTS Atap
Kapasitas sistem PLTS Atap dibatasi paling
tinggi 100% (seratus persen) dari daya
tersambung Pelanggan PLTS Atap
Sistem PLTS Atap yang akan dipasang oleh calon Pelanggan PLTS Atap,
kapasitasnya disesuaikan dengan kebutuhan calon Pelanggan PLTS Atap dan
mengikuti kuota pengembangan PLTS Atap (Tidak ada batasan kapasitas)
Kuota
Kapasitas
PLTS Atap
Tidak diatur • Pemegang IUPTLU wajib menyusun kuota pengembangan Sistem PLTS Atap
untuk setiap Sistem Tenaga Listrik, disusun untuk jangka waktu 5 tahun
yang dirinci untuk setiap tahun
• Usulan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap tahun 2024 - 2028,
disampaikan paling lambat 3 bulan sejak Permen ini diundangkan.
• Berdasarkan penetapan kuota pengembangan Sistem PLTS Atap, Pemegang
IUPTLU menyusun kuota pengembangan Sistem PLTS Atap berdasarkan
clustering.
• Kuota pengembangan Sistem PLTS Atap berdasarkan clustering harus
dipublikasikan melalui laman, aplikasi, dan/atau media sosial resmi
Pemegang IUPTLU, dalam jangka waktu paling lambat 10 hari kerja sejak
kuota pengembangan Sistem PLTS Atap ditetapkan
Meter yang
digunakan
• Meter kWh ekspor impor
• Biaya pengadaan meter kWh eskpor
impor ditanggung Pelanggan PLTS Atap
▪ advanced meter untuk kepentingan analisis data PLTS Atap Pelanggan oleh
PT PLN (Persero)
▪ Biaya pengadaan advanced meter ditanggung oleh Pemegang IUPTLU
4

5. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Substansi Perubahan (2/3)
Permen ESDM No. 2 Tahun 2024
Substansi
Semula
(Permen ESDM No. 26 Tahun 2021)
Menjadi
(Permen ESDM No 2 Tahun 2024)
Meter yang
digunakan
• Meter kWh ekspor impor
• Biaya pengadaan meter kWh eskpor
impor ditanggung Pelanggan PLTS Atap
▪ advanced meter untuk kepentingan analisis data PLTS Atap Pelanggan
oleh PT PLN (Persero)
▪ Biaya pengadaan advanced meter ditanggung oleh Pemegang IUPTLU
Pengaturan
Ekspor Energi
Listrik
Ketentuan perhitungan ekspor impor listrik
100% dan Perhitungan selisih lebih sebagai
pengurang tagihan listrik bulan berikutnya
sebagaimana berlaku selama 6 (enam) bulan
Nilai kelebihan energi listrik dari sistem PLTS Atap Pelanggan ke Jaringan
Pemegang IUPTLU tidak diperhitungkan dalam penentuan jumlah tagihan
listrik Pelanggan (secara teknis energi listrik tetap mengalir ke grid dan
dicatat, namun secara komersial tidak diperhitungkan)
Mekanisme
Permohonan
• Calon Pelanggan PLTS Atap dapat
mengajukan permohonan tanpa periode
waktu
• Pemegang IUPTLU berkewajiban
memberikan persetujuan atau penolakan
paling lama 5 hari kerja atau 12 hari kerja
jika ada perubahan PJBL sejak
permohonan diterima
▪ Calon Pelanggan PLTS Atap dapat mengajukan permohonan PLTS Atap
setiap periode bulan Januari dan Juli.
▪ Pemegang IUPTLU berkewajiban memberikan persetujuan atau
penolakan paling lama 30 hari kalender sejak batas periode permohonan
berakhir. Apabila Pemegang IUPTLU tidak memberikan persetujuan atau
penolakan dalam jangka waktu tersebut, Melalui Peraturan Menteri ini
berlaku sebagai pemberitahuan persetujuan Pemegang IUPTLU kepada
calon Pelanggan PLTS Atap. Menteri melalui Direktur Jenderal EBTKE
menyampaikan pemberitahuan persetujuan kepada Pemegang IUPTLU.
Biaya
Kapasitas
Sistem PLTS Atap dari golongan tarif untuk
keperluan industri, dikenai biaya kapasitas
(capacity charge) yang merupakan bagian
dari biaya operasi paralel.
Sistem PLTS Atap untuk semua golongan tarif pelanggan tidak dikenakan
biaya operasi paralel
5

6. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Substansi Perubahan (3/3)
Substansi
Semula
(Permen ESDM No. 26 Tahun 2021)
Menjadi
(Permen ESDM No. 2 Tahun 2024)
Penugasan ke PT
PLN (Persero)
membangun aplikasi penggunaan Sistem
PLTS Atap berbasis digital yang terintegrasi
dengan sistem SCADA atau smart grid
distribusi paling lambat 6 bulan sejak
Peraturan Menteri ini diundangkan
▪ aplikasi sistem pelayanan dan pelaporan terintegrasi Sistem PLTS Atap
secara elektronik untuk pelanggan PT PLN (Persero);
▪ penyusunan peta jalan pembangunan aplikasi penggunaan Sistem PLTS
Atap berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem SCADA atau smart
grid distribusi wajib tersedia paling lambat 3 bulan sejak Peraturan
Menteri diundangkan kemudian dilanjutkan dengan aplikasi
penggunaan Sistem PLTS Atap berbasis digital yang terintegrasi dengan
sistem SCADA atau smart grid distribusi; dan
▪ membangun infrastruktur penunjang Sistem PLTS Atap.
Kompensasi
penugasan
kepada PT PLN
(Persero)
Tidak diatur biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri ini
sebagai dampak masuknya sistem PLTS Atap diperhitungkan dalam biaya
pokok penyediaan PT PLN (Persero) sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pemanfaatan
Nilai Ekonomi
Karbon
Ketentuan mengenai kepemilikan karbon
dan mekanisme bisnis perdagangan karbon,
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.
▪ Nilai ekonomi karbon dari penggunaan Sistem PLTS Atap dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
▪ Dalam hal belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan,
nilai ekonomi karbon dari penggunaan Sistem PLTS Atap menjadi milik
Pemerintah.
6

7. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Periode
Permohonan PLTS
Atap setiap Bulan
Januari dan Juli.
Jangka waktu
permohonan selama
30 hari kalender
Pendaftaran oleh
Calon Pelanggan
▪ IUPTLS:
Kap.inverter >500 kW
▪ Laporan instalasi PLTS
Atap:
Kap. Inverter s.d 500kW
Pembangunan &
Pemasangan PLTS Atap
oleh Badan Usaha yang
telah terdaftar di Ditjen
Ketenagalistrian
(siujang.esdm.go.id)
▪ SLO (kapasitas >500kW atau ≤500 KW tetapi kontrol panel
menjadi 1 bagian terpisahkan)
▪ Pemenuhan kewajiban SLO (No.registrasi Menteri) →
kapasitas ≤ 500 KW dengan kontrol panel menjadi 1 bagian
tidak terpisahkan
▪ Dalam hal calon Pelanggan PLTS Atap:
a. belum memiliki SLO paling lambat 6 bulan sejak
mendapatkan persetujuan dari Pemegang IUPTLU; atau
b. belum memiliki nomor registrasi dari Menteri lambat 3
bulan sejak mendapatkan persetujuan dari Pemegang
IUPTLU, Pemegang IUPTLU membatalkan persetujuan
Instalasi
advanced meter
dan biaya
ditanggung
oleh Pemegang
IUPTLU
Prinsip Pendaftaran
adalah First in First Serve
▪ Jangka waktu penerbitan surat
pemberitahuan selama 30 hari kalender
setelah batas akhir periode pendaftaran.
▪ Apabila setelah 30 hari kalender dari
batas akhir permohonan tidak ada
pemberitahuan maka dianggap
permohonan disetujui
Verifikasi oleh
Pemegang IUPTLU
Verifikasi Perizinan SLO
Pengumuman Pemasangan Instalasi
Advanced meter
2 3 4 5 6 7
1
Mekanisme Pengajuan Permohonan Pemasangan PLTS Atap
7

8. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Persyaratan Permohonan Pemasangan PLTS Atap
Administrasi
• Nomor Identitas Pelanggan
PLTS Atap
• Nama Pelanggan PLTS Atap
• Nomor Induk
Kependudukan
• NPWP
• Alamat Pelanggan PLTS
Atap
• Besaran daya terpasang (VA)
• Badan Usaha yang ditunjuk
• Diagram satu garis
• Rencana operasi
(khusus untuk pelanggan
industri)
Data Teknis
• Dokumen perencanaan
informasi data sheet
proteksi inverter dan fungsi
Anti Islanding, informasi
over/under frekuensi
• Data proyeksi produksi
kWh Sistem PLTS Atap
• Dokumen proyeksi beban
harian
• Dokumen analisis hubung
singkat
• Dokumen kajian load flow
• Dokumen dampak
harmonisa
• Dokumen kajian stabilitas
• Dokumen pengaturan basis
data prakiraan cuaca
Data Teknis Lainnya
8

9. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Perizinan PLTS Atap
Dinyatakan Telah memenuhi SLO dengan Surat pernyataan bertanggung jawab terhadap aspek keselamatan
ketenagalistrikan dari pemilik instalasi tenaga listrik dan Badan Usaha dilengkapi dengan dokumen berupa:
a. sertifikat produk;
b. garansi pabrikan yang masih berlaku;
c. hasil uji komisioning dari teknisi distributor; atau
d. dokumen pemeliharaan instalasi pembangkit tenaga listrik.
IUPTLS & SLO
01
Kapasitas > 500 kW
Terhubung dalam 1(satu)
sistem instalasitenaga listrik
Lapor & SLO
02
Kapasitas ≤ 500 kW
Kontrol panel menjadi 1 bagian
terpisahkan
Lapor & Telah memenuhi SLO
03
Kapasitas ≤ 500 kW
Kontrol panel menjadi 1 bagian
tidak terpisahkan dapat
dioperasikan secara plug and play
Laporan kepada Menteri atau gubernur
Sistem PLTS Atap dengan total kapasitas Inverter dan Mikro Inverter di bawah 10 kW dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan wajib SLO
9

10. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Mekanisme Pengajuan Kuota PLTS Atap
Pengajuan Kuota
Sistem PLTS
Atap
Evaluasi kuota
sistem PLTS Atap
Penetapan kuota
sistem PLTS Atap
Penyusunan kuota
clustering PLTS Atap
Pelaporan kuota
clustering PLTS Atap ke
Dirjen Ketenagalistrikan
tembusan ke Dirjen EBTKE
Publikasi kuota
clustering PLTS
Atap
Pemegang IUPTLU
KESDM
(Dirjen Ketenagalistrikan
& Dirjen EBTKE)
Pemegang IUPTLU
Pemegang IUPTLU
KESDM
(Dirjen Ketenagalistrikan)
Maks.3 bulan sejak
Permen diundangkan
1bulan sejak kuota disusulkan
10 hari kerja sejak kuota ditetapkan
▪ Pemegang IUPTLU wajib mengusulkan kuota sistem
PLTS Atap selama 5 tahun yang dirinci setiap tahun
kepada KESDM
▪ KESDM akan melakukan evaluasi dan menetapkan
usulan kuota PLTS Atap yang akan diajukan oleh
Pemegang IUPTLU
▪ Pemegang IUPTLU melaporkan kuota PLTS Atap
berdasarkan clustering (sistem tenaga Listrik pada
unit pelayanan Pelanggan Pemegang IUPTLU)
mengacu pada kuota yang telah ditetapkan KESDM
▪ Pemegang IUPTLU harus mempublikasikan kuota
clustering melalui laman, aplikasi, dan/atau media
sosial resmi Pemegang IUPTLU
▪ Pemegang IUPTLU dapat mengajukan perubahan
kuota. Mekanisme dan tata cara usulan perubahan
kuota mengikuti tata cara usulan kuota sistem PLTS
Atap.
▪ Apabila kuota PLTS Atap pada akhir tahun berjalan
masih tersedia, kuota yang masih tersedia menjadi
tambahan kuota PLTS Atap pada tahun berikutnya.
10

11. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Timeline Permen ESDM NO 2 Tahun 2024
Juli
Permohonan PLTS Atap
Pelanggan mengajukan
permohonan PLTS Atap ke
Pemegang IUPTLU
Mei
Penetapan Kuota
ESDM menetapkan Kuota
Sistem PLTS Atap
Agustus
Pengumuman
Hasil
Pemberitahuan persetujuan
permohonan PLTS Atap
Pelanggan
April
Pengusulan Kuota
Pemegang IUPTLU
mengusulkan Kuota Sistem ke
ESDM paling lambat 3 bulan
setelah permen diundangkan
31 Januari
Permen PLTS Atap
diundangkan
Permen PLTS Atap
M2 Mei
Kuota
Clustering
Pengumuan Kuota Clustering
di web atau media sosial resmi
emegang IUPTLU
11

12. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Aplikasi Pelayanan Dan Pelaporan PLTS Atap (SIMANTAPS)
• Aplikasi web-based dan dapat diakses melalui url
“ebtke.esdm.go.id/simantaps”
• Aplikasi ini untuk Pelanggan di wilayah usaha Non-PLN
Aplikasi SIMANTAPS ini akan diintegrasikan dengan sistem
pelayanan yang dibangun oleh PLN
halaman utama yang digunakan untuk masuk ke sistem oleh
pemilik login (EBTKE, Wilus, Pelanggan)
Beranda
Pendaftaran
calon pelanggan dapat menggunakannya untuk
mendaftarkan diri menjadi user sistem
Informasi
- dasar hukum Permen ESDM 26/2021
- informasi proses bisnis secara ringkas
FAQ
Daftar pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan terkait
PLTS Atap
Hubungi Kami
informasi kontak kementerian ESDM dalam pelayanan aduan
atau informasi PLTS Atap
MENU PADA APLIKASI
12

13. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Ketentuan Peralihan
▪ Pelanggan PLTS Atap harus melaporkan kepada Pemegang IUPTLU dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang ketenagalistrikan (mengurus perizinan dan SLO) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan
Menteri ini diundangkan.
▪ Bagi Pelanggan yang telah melapor dan memenuhi ketentuan tersebut, maka sistem PLTS Atapnya dinyatakan telah
sesuai dan berlaku ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
▪ Bagi Pelanggan PLTS Atap yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka Pemegang IUPTLU akan menyampaikan
surat pemberitahuan pemutusan sistem PLTS Atap dari jaringan Pemegang IUPTLU dan kewajiban pembayaran pinalti
kepada Pemegang IUPTLU.
PLTS Atap yang sudah beroperasi tetapi belum dilaporkan ke Pemegang IUPTLU
Mekanisme perhitungan ekspor impor energi listrik dan ketentuan biaya kapasitas (capacity charge), dinyatakan tetap
berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak mendapatkan persetujuan dari Pemegang IUPTLU
PLTS Atap yang sudah beroperasi dan sudah mendapatkan persetujuan Pemegang IUPTLU
PLTS Atap Yang Sudah Beroperasi Sebelum Permen Terbit
13

14. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Ketentuan Peralihan
Permohonan PLTS Atap Yang Sedang Berproses Sebelum Permen Terbit
Mekanisme perhitungan ekspor impor energi listrik dan ketentuan biaya kapasitas (capacity
charge), dinyatakan tetap berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak mendapatkan
persetujuan dari Pemegang IUPTLU
Calon Pelanggan PLTS Atap yang sudah mendapatkan Persetujuan Pemegang IUPLTU namun
PLTS Atap belum beroperasi
Pengaturan mengikuti ketentuan Peraturan Menteri ESDM No 2 Tahun 2024
Calon Pelanggan PLTS Atap yang sedang berproses dan belum mendapatkan persetujuan dari
Pemegang IUPTLU
14

15. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Pembinaan dan Pengawasan Program PLTS Atap
Direktur Jenderal EBTKE dan/atau Direktur Jenderal Ketenagalistrikan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa:
Pusat Pengaduan Sistem PLTS Atap sudah dibentuk dan telah disediakan
kanal pengaduan terkait PLTS Atap melalui laman LINTAS EBTKE
05
Penerapan standar dan mutu pembangunan dan
pemasangan Sistem PLTS Atap
06
Penerapan standar dan mutu pemeriksaan dan
pengujian Sistem PLTS Atap
07
Pelaksanaan pelaporan Sistem PLTS Atap
08
Pelaksanaan pembangunan dan/atau persetujuan
aplikasi penggunaan Sistem PLTS Atap berbasis
digital yang dibuat oleh Pemegang IUPTLU
01
Penerapan keselamatan ketenagalistrikan
02
Penerapan standar dan mutu Sistem PLTS Atap
03
Pelaksanaan permohonan pembangunan dan
pemasangan Sistem PLTS Atap
04
Pemenuhan persyaratan perizinan
15

16. Permen ESDM 2/2024 – PLTS Atap
Terima Kasih
www.esdm.go.id
Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral
@KementerianESDM
@kesdm
KementerianESDM