Dokumen ini membahas tentang sistem perkotaan dan megalopolis. Sistem perkotaan merupakan hubungan antarkota yang saling terkait secara fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Megalopolis adalah sekumpulan kota besar dan kecil yang saling terhubung secara fungsional dalam satu wilayah. Dokumen ini juga membahas peran, fungsi, dan kebijakan terkait pengembangan sistem perkotaan dan megalopolis untuk m
Kebijakan pengembangan SPAM membahas strategi peningkatan akses air minum 100% melalui optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan skema pembiayaan baru seperti KPBU dan pinjaman perbankan. Dibutuhkan pendanaan sebesar Rp253 triliun dari berbagai sumber."
MENATA KEMBALI KAWASAN METROPOLITAN JABODETABEKJUR - MENUJU PEMBANGUNAN PERKO...Fitri Indra Wardhono
Dokumen ini membahas tentang tantangan penataan kembali kawasan Jabodetabekjur menuju pembangunan perkotaan berkelanjutan. Beberapa tantangan utama meliputi ledakan jumlah penduduk, meningkatnya frekuensi banjir, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, penurunan kualitas lingkungan, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Dokumen ini juga menyarankan perlunya kerjasama lintas pemerintah daerah
Dokumen ini membahas tentang sistem perkotaan dan megalopolis. Sistem perkotaan merupakan hubungan antarkota yang saling terkait secara fungsional, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Megalopolis adalah sekumpulan kota besar dan kecil yang saling terhubung secara fungsional dalam satu wilayah. Dokumen ini juga membahas peran, fungsi, dan kebijakan terkait pengembangan sistem perkotaan dan megalopolis untuk m
Kebijakan pengembangan SPAM membahas strategi peningkatan akses air minum 100% melalui optimalisasi sumber daya yang ada, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan skema pembiayaan baru seperti KPBU dan pinjaman perbankan. Dibutuhkan pendanaan sebesar Rp253 triliun dari berbagai sumber."
MENATA KEMBALI KAWASAN METROPOLITAN JABODETABEKJUR - MENUJU PEMBANGUNAN PERKO...Fitri Indra Wardhono
Dokumen ini membahas tentang tantangan penataan kembali kawasan Jabodetabekjur menuju pembangunan perkotaan berkelanjutan. Beberapa tantangan utama meliputi ledakan jumlah penduduk, meningkatnya frekuensi banjir, alih fungsi lahan yang tidak terkendali, penurunan kualitas lingkungan, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. Dokumen ini juga menyarankan perlunya kerjasama lintas pemerintah daerah
PPT - Dr Surya Darma METI- OECD Stakeholder Dialogue on Mobilising Clean Ener...OECD Environment
Presentation from Dr Surya Darma METI
OECD Stakeholder dialogue: Mobilising Clean Energy Finance and Investment
Joint OECD-Government of Indonesia (GoI) Workshop at the Indo EBTKE Conex 2019, 8 November, Jakarta
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptxssuser58c7a6
Dokumen tersebut membahas tentang paparan Direktur Pendapatan Daerah mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Paparan ini menjelaskan landasan hukum, tujuan, kriteria, dan tahapan pembayaran ketersediaan layanan berdasarkan peraturan tersebut.
Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas proses penjaminan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di Indonesia, termasuk konteks dukungan fiskal, pengelolaan risiko, dan contoh implementasi penjaminan infrastruktur untuk pembangkit listrik tengah Jawa.
Disampaikan Dalam Rangka :
TALK SHOW DAN KONGRES IKAMA-UMB
Sabtu, 12 Desember 2009, Jam 08.30 – 14.00 wib, UMB Tower (Menara UMB, studio Lantai 7), Kampus Meruya Jl. Meruya Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat
Peraturan Menteri PUPR No. 02/2015 mengatur tentang Bangunan Gedung Hijau, yang didefinisikan sebagai bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Peraturan ini mengatur lingkup pengaturan, persyaratan, dan pelaksanaan bangunan gedung hijau.
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan SwastaOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Bastary Pandji Indra (Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Jambi 13 Juni 2013
Cadangan untuk meningkatkan Kajang sebagai bandar yang berdikari meliputi empat aspek utama: (1) Meningkatkan sistem pengangkutan awam dan jalan raya, (2) Memajukan ekonomi hijau dan perniagaan, (3) Mengaplikasikan pembangunan hijau dalam reka bentuk bandar, dan (4) Menaiktaraf sistem saliran dan pemulihan kawasan bersejarah.
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Indriany ,
Dokumen tersebut membahas tentang pencapaian target air minum dan sanitasi, tantangan keberlanjutan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi, serta peluang dan sinergi antara kementerian dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia."
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana.catur
Tiga hal penting dalam dokumen ini adalah:
1. Kerjasama antar daerah diperlukan untuk mengatasi persoalan perkotaan seperti penyediaan perumahan, lapangan kerja, dan pelayanan publik.
2. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti kesepakatan informal, kontrak jasa, kesepakatan bersama, atau badan bersama.
3. Prinsip-prinsip kerjasama antar daerah adalah efisiensi, efe
PPT - Dr Surya Darma METI- OECD Stakeholder Dialogue on Mobilising Clean Ener...OECD Environment
Presentation from Dr Surya Darma METI
OECD Stakeholder dialogue: Mobilising Clean Energy Finance and Investment
Joint OECD-Government of Indonesia (GoI) Workshop at the Indo EBTKE Conex 2019, 8 November, Jakarta
HORAS MAURITS DIREKTUR PATDA SOS 96 2016.pptxssuser58c7a6
Dokumen tersebut membahas tentang paparan Direktur Pendapatan Daerah mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur di Daerah. Paparan ini menjelaskan landasan hukum, tujuan, kriteria, dan tahapan pembayaran ketersediaan layanan berdasarkan peraturan tersebut.
Proses Penjaminan Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta. Konteks Dukungan Fiskal...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas proses penjaminan proyek kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) di Indonesia, termasuk konteks dukungan fiskal, pengelolaan risiko, dan contoh implementasi penjaminan infrastruktur untuk pembangkit listrik tengah Jawa.
Disampaikan Dalam Rangka :
TALK SHOW DAN KONGRES IKAMA-UMB
Sabtu, 12 Desember 2009, Jam 08.30 – 14.00 wib, UMB Tower (Menara UMB, studio Lantai 7), Kampus Meruya Jl. Meruya Selatan Kebun Jeruk Jakarta Barat
Peraturan Menteri PUPR No. 02/2015 mengatur tentang Bangunan Gedung Hijau, yang didefinisikan sebagai bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Peraturan ini mengatur lingkup pengaturan, persyaratan, dan pelaksanaan bangunan gedung hijau.
Pengenalan Kerjasama Pemerintah dan SwastaOswar Mungkasa
Disampaikan oleh Bastary Pandji Indra (Direktur Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bappenas) pada Sosialisasi dan Diskusi Interaktif Kerjasama Pemerintah dan Swasta, Jambi 13 Juni 2013
Cadangan untuk meningkatkan Kajang sebagai bandar yang berdikari meliputi empat aspek utama: (1) Meningkatkan sistem pengangkutan awam dan jalan raya, (2) Memajukan ekonomi hijau dan perniagaan, (3) Mengaplikasikan pembangunan hijau dalam reka bentuk bandar, dan (4) Menaiktaraf sistem saliran dan pemulihan kawasan bersejarah.
Materi kementerian pekerjaan umum sesi pleno 1 konferensi sanitasi air minum ...Indriany ,
Dokumen tersebut membahas tentang pencapaian target air minum dan sanitasi, tantangan keberlanjutan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi, serta peluang dan sinergi antara kementerian dalam pembangunan air minum dan sanitasi di Indonesia."
Kerjasama Antar Daerah di Kawasan Perkotaan elkana.catur
Tiga hal penting dalam dokumen ini adalah:
1. Kerjasama antar daerah diperlukan untuk mengatasi persoalan perkotaan seperti penyediaan perumahan, lapangan kerja, dan pelayanan publik.
2. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti kesepakatan informal, kontrak jasa, kesepakatan bersama, atau badan bersama.
3. Prinsip-prinsip kerjasama antar daerah adalah efisiensi, efe
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan perkotaan di Indonesia. Beberapa poin kuncinya adalah pertumbuhan perkotaan yang tidak seimbang dan menimbulkan berbagai tantangan seperti urbanisasi yang tidak terkendali, kesenjangan antar wilayah, dan dampak negatif seperti eksploitasi sumber daya alam. Dokumen ini juga menyebutkan arah kebijakan perkotaan Indonesia ke depannya yang meliputi pembangunan kota yang layak h
Kemarin saya sempat diundang untuk memberikan materi mengenai Human Development Index dan kemiskinan di Tanjung pinang. pengalaman yang menyenangkan berinteraksi dengan teman-teman pemerintah daerah. kalo bahasa teman saya menularkan virus-virus untuk teman-teman pemda..
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
3. Persentase RT dengan akses terhadap air : Persentase RT yang mengkonsumsi air mineral, air leding atau air yang berasal dari pompa air, sumur terlindung atau sumber mata air terlindung. Sumber : BPS
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. KETERKAITAN ANTARA BESARNYA INVESTASI, JANGKA WAKTU KERJASAMA DAN LAIN-LAIN A4 - 9 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA (Tahun) INVESTASI (Rp / $ ) TINGKAT KEWENANGAN dan KEPEMILIKAN SWASTA TINGKAT KETERLIBATAN DAN RESIKO SWASTA 1 PERJANJIAN KEJASAMA PENGELOLAAN PERJANJIAN KEJASAMA PERSEWAAN PERJANJIAN KERJASAMA “BOT” PERJANJIAN KERJASAMA KONSESI “ High end” PERJANJIAN KEJASAMA PELAYANAN Low end” 2
15. OPERATOR (SWASTA) P D A M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 KONTRAK PELAYANAN ( SERVICE CONTRACT ) Keterangan : 1. Kontrak Pelayanan tanpa penanaman Modal Swasta 1.1. Imbalan Pelayanan 1.2. O&P, Penagihan Rekening, Penurunan Kebocoran Air (UFW), pembacan Meter 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan PDAM 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) INVESTASI
16. OPERATOR (SWASTA) P D A M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 KONTRAK PENGELOLAAN (O&M AND MANAGEMENT CONTRACT) Keterangan : 1. Kontrak Pengelolaan + Penanaman Modal Swasta 1.1. Imbalan Pelayanan 1.2. O&P, Penagihan Rekening 1. 3. Penurunan Kebocoran Air (UFW), 1.4. pembacan Meter 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan PDAM & Swasta 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) INVESTASI REKENING ESCROW
17. OPERATOR (SWASTA) P D A M PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2c KONTRAK SEWA (LEASE CONTRACT) Keterangan : 1. Kontrak Pengelolaan + Penanaman Modal Swasta 1.1. Hak Penggunaan Aset & Fasilitas O&M 1.2. Pembayaran Sewa 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan Swasta 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) REKENING ESCROW 3.2a 3.2b INVESTASI
18. P D A M INVESTOR (SWASTA) PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 3.2 BUILT OPERATE TRANSFER (BOT) Keterangan : 1. Perjanjian BOT (BKAM) Penyediaan Kapasitas Air Bersih 1.1. Penyediaan Air Bersih 1.2. Rekening “Take or Pay” Air Bersih (Rp/M3) 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan PDAM 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) 3.2b REKENING ESCROW 3.2a 3.2c INVESTASI
19. P D A M INVESTOR (SWASTA) PEMASOK AIR BAKU PELANGGAN 1 2 3 1.1 1.2 2.1 3.1 2.2 PERJANJIAN KONSESI (CONCESSION) Keterangan : 1. Perjanjian Konsesi (Produksi, Distribusi, Pengembangan) 1.1. Pembayaran Royalti / Kewajiban 1.2. Pembayaran Imbalan (Water Charge) 2. Kontrak Penyediaan Air Baku 2.1. Rekening Air Baku (Rp / M3) 2.2. Penyediaan Air Baku 3. Perjanjian Pelanggan dengan Swasta 3.1. Pelayanan Air Bersih 3.2. Rekening Air Bersih (Rp/M3) 3.2c REKENING ESCROW 3.2a 3.2b INVESTASI