Tantangan pengembangan pembangkit listrik hijau di Indonesia meliputi minimnya penguasaan teknologi dalam negeri, regulasi yang kurang mendukung investasi swasta, biaya tinggi karena ketergantungan impor teknologi, serta keberadaan rente yang menghambat pengembangan energi terbarukan. Pemerintah berupaya meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi dengan membangun industri dalam negeri dan melibatkan BUMN, meski
Wise Bulletin, Wind for Indonesia a more sustainable energy.
Menghembuskan Energi Angin di Indonesia. Blowing the Wind Energy in Indonesia
Mengapa Hibrid? Why Wind Hybrid Power Generation?
Wind Hybrid Power Generation (WHyPGen) Project adalah dukungan dari Balai Besar Teknologi Energi – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) untuk program pemerintah di bidang pemanfaatan energi terbarukan dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Mendorong dan mempromosikan pemanfaatan energi hibrid angin sebagai pembangkit listrik. Hampir setahun proyek ini telah berjalan dan me ngadakan kegiatan untuk menyosialisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Angin/Bayu (PLTB) di Indonesia.
Bukan suatu hal yang mudah, terlebih dengan adanya banyak keraguan mengenai keberadaan potensi energi angin di negeri kita yang terletak di daerah khatulistiwa.
Namun, ini menjadi tantangan tersendiri bagi WHyPGen. Salah satu kendala yang dihadapi perkembangan energi angin di Indonesia adalah belum adanya kebijakan khusus yang mengatur harga jual listrik yang dihasilkan oleh energi angin.
Ini menciptakan suatu ‘ketidakpastian’ bagi para calon pengembang maupun investor dalam berinvestasi di PLTB.
Wise Bulletin, Wind for Indonesia a more sustainable energy.
Menghembuskan Energi Angin di Indonesia. Blowing the Wind Energy in Indonesia
Mengapa Hibrid? Why Wind Hybrid Power Generation?
Wind Hybrid Power Generation (WHyPGen) Project adalah dukungan dari Balai Besar Teknologi Energi – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (B2TE-BPPT) untuk program pemerintah di bidang pemanfaatan energi terbarukan dan penurunan emisi gas rumah kaca.
Mendorong dan mempromosikan pemanfaatan energi hibrid angin sebagai pembangkit listrik. Hampir setahun proyek ini telah berjalan dan me ngadakan kegiatan untuk menyosialisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Angin/Bayu (PLTB) di Indonesia.
Bukan suatu hal yang mudah, terlebih dengan adanya banyak keraguan mengenai keberadaan potensi energi angin di negeri kita yang terletak di daerah khatulistiwa.
Namun, ini menjadi tantangan tersendiri bagi WHyPGen. Salah satu kendala yang dihadapi perkembangan energi angin di Indonesia adalah belum adanya kebijakan khusus yang mengatur harga jual listrik yang dihasilkan oleh energi angin.
Ini menciptakan suatu ‘ketidakpastian’ bagi para calon pengembang maupun investor dalam berinvestasi di PLTB.
Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 telah disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen yang disusun BUMN setrum PT PLN Persero ini dianggap oleh pengambil kebijakan, pelaku industri dan masyarakat umum sebagai acuan pengembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia.
Kenapa Kita Harus Menggunakan Solar Energy, keuntungan menggunakan listrik alam, mengapa anda sebaiknya memilih kami sebagai penyedia solusi energi andal.
Institute for Essentials Service Reform.
Persentase Bauran Energi Terbarukan yang Tinggi Dapat Memenuhi Kebutuhan Listrik di Sistem Jawa-Bali dan Sumatera Secara Handal dan Kompetitif
Ini merupakan analisa lingkungan eksternal dari PT Sumber Segara Primadaya, salah satu pembangkit swasta (IPP) yang beroperasi di Sistem Interkoneksi Jawa-Bali. Analisa lingkungan ekternal dikaji dari beberapa lingkungan seperti pembangunan ekonomi, politik dalam dan luar negeri, teknologi, alam, sosial & budaya, dan lainnya. Ditambahkan juga analisa industri dan pemodelan bisnis dengan BMC.
"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan...Shinta Yanirma
Merupakan presentasi tim conference Unpad 1 (Shinta Yanirma & Niella Novia Arland) di NAW 2011 dengan tema "Oil & Gas Accounting For National Wealth and Energy Sustainability".
NAW merupakan konferensi&kompetisi tahunan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia. Diselenggarakan oleh @HIMAKUNPAD.
Materi ini disampaikan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Diskusi Publik "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Energi terbarukan untuk indonesia (terjemah paper IEEE)Dimaz Muda
Merupakan sebuah dokumen hasil translasi dari paper IEEE yg dipublish tahun 2011. Paper tersebut ditulis oleh Mohammad Noor & Furong Li.
link paper http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6039326&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6039326
Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2019-2028 telah disahkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dokumen yang disusun BUMN setrum PT PLN Persero ini dianggap oleh pengambil kebijakan, pelaku industri dan masyarakat umum sebagai acuan pengembangan sektor ketenagalistrikan di Indonesia.
Kenapa Kita Harus Menggunakan Solar Energy, keuntungan menggunakan listrik alam, mengapa anda sebaiknya memilih kami sebagai penyedia solusi energi andal.
Institute for Essentials Service Reform.
Persentase Bauran Energi Terbarukan yang Tinggi Dapat Memenuhi Kebutuhan Listrik di Sistem Jawa-Bali dan Sumatera Secara Handal dan Kompetitif
Ini merupakan analisa lingkungan eksternal dari PT Sumber Segara Primadaya, salah satu pembangkit swasta (IPP) yang beroperasi di Sistem Interkoneksi Jawa-Bali. Analisa lingkungan ekternal dikaji dari beberapa lingkungan seperti pembangunan ekonomi, politik dalam dan luar negeri, teknologi, alam, sosial & budaya, dan lainnya. Ditambahkan juga analisa industri dan pemodelan bisnis dengan BMC.
"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan...Shinta Yanirma
Merupakan presentasi tim conference Unpad 1 (Shinta Yanirma & Niella Novia Arland) di NAW 2011 dengan tema "Oil & Gas Accounting For National Wealth and Energy Sustainability".
NAW merupakan konferensi&kompetisi tahunan yang diikuti oleh seluruh mahasiswa akuntansi di Indonesia. Diselenggarakan oleh @HIMAKUNPAD.
Materi ini disampaikan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Diskusi Publik "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Energi terbarukan untuk indonesia (terjemah paper IEEE)Dimaz Muda
Merupakan sebuah dokumen hasil translasi dari paper IEEE yg dipublish tahun 2011. Paper tersebut ditulis oleh Mohammad Noor & Furong Li.
link paper http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6039326&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6039326
this article confirm the commitment of our government to support the renewable energy. In order to the success smoothness of its implementation, alignment and compromising objectives among the various stakeholders should be well considered and managed.
PLTSa dalam program percepatan pemerintah tak merata. Baru di
Surabaya yang siap beroperasi. Tetapi Kajian Tim KPK mencatat
sejumlah proyek justru bergerak merangkak
Industri Daur Ulang Plastik Penuhi Kebutuhan Bahan Baku Dalam Negeri
Tetapi Menperin Agus menyampaikan, produsen bahan kemasan plastik
harus melakukan R&D untuk menghasilkan bahan kemasan plastik
yang ramah lingkungan dengan komitmen time frame yang jelas
Terdapat 200 kantong plastik dalam onta yang berada
di sekitar Dubai, Uni Emirat Arab
Interpol bersama badan kompeten di 67 negara selama 30 hari pada
Maret lalu menginspeksi laut dan perairan menemukan adanya
dumping ilegal dan perdagangan sampah.
PPT - Dr Surya Darma METI- OECD Stakeholder Dialogue on Mobilising Clean Ener...OECD Environment
Presentation from Dr Surya Darma METI
OECD Stakeholder dialogue: Mobilising Clean Energy Finance and Investment
Joint OECD-Government of Indonesia (GoI) Workshop at the Indo EBTKE Conex 2019, 8 November, Jakarta
Upaya Peningkatan Elektrifikasi di IndonesiaSukmaSepriana1
Gambaran secaran umum energi yang ada di Indonesia, daerah-daerah mana saja yang sudah mendapatkan listrik dan daerah-daerah mana saja yang belum mendapatkan listrik, membandingkan energi listrik yang ada di negara lain dengan energi listrik yang ada di Indonesia, serta solusi apa saja yang dapat dipakai supaya rasio elektrifikasi di Indonesia dapat meningkat termasuk dari hasil perbandingan dengan negara lain juga dapat dipakai sebagai solusi untuk elektrifikasi Indonesia.
Apakah jika PLN ikut memiliki saham PGE, lantas harga energi hasil dari uap panas bumi bisa lebih murah? Bagaimana efisiensi yang bisa dilakukan jika PLN ikut mengelola energi panas bumi?
Similar to Mengurangi tantangan pembangkit hijau di indonesia (20)
Prioritas Kebijakan Sektor Energi Indonesia dan Kandidat Menteri ESDMGandabhaskara Saputra
Laporan ini merupakan turunan dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh IESR pada tanggal 18 - 25 April 2019 kepada publik untuk mengetahui pendapat publik tentang evaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK di era Pemerintahan 2014-2019
Study about Germany’s efforts to implement the energy transition is summarized in the book “Energy Transition in Nutshell: 8 Q & A on the German Energy Transition and Its Relevance for Indonesia”
A Roadmap for Indonesia’s Power Sector: How Renewable Energy Can Power Java-Bali and Sumatra Summary for Policy
Makers was produced by Monash University’s Grid Innovation Hub partnering with the Australia Indonesia Centre, supported by Agora Energiewende and the Institute for Essential Services Reform (IESR).
Dana desa adalah sebuah program, pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengalokasikan dana kepada desa-desa di seluruh Indonesia guna mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan di tingkat desa.
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
Mengurangi tantangan pembangkit hijau di indonesia
1. Mengurai Tantangan Pembangkit Hijau di Indonesia
Bisnis.com, JAKARTA -- Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, alias EBT, di Indonesia masih minim meski
negara ini sebenarnya kaya Sumber Daya Alam yang bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik.
Sejumlah hal yang menjadi penyebab adalah minimnya penguasaan teknologi di dalam negeri, regulasi yang tidak
bersahabat dengan pihak swasta, sulitnya pendanaan untuk membangun pembangkit EBT, hingga keberadaan
rente menjadi penghambat pengembangan energi alternatif.
Baca juga: Pertamina, RNI, dan PTPN III Sepakat Kerja Sama Penyediaan Bahan Baku Energi Baru Terbarukan
Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), bauran EBT untuk pembangkit
listrik masih berada di angka 12,4% pada 2018. Sumber energi terbesar untuk pembangkit listrik masih berasal
dari batu bara (60,5%) dan gas bumi (22,1%).
Padahal, Indonesia menargetkan bauran EBT untuk pembangkit listrik bisa mencapai 23% pada 2025. Itu berarti,
masih ada kekurangan 10,6% bauran EBT untuk mencapai target itu.
Baca juga: Pembangkit Listrik Biogas PTPN V Resmi Beroperasi
Teknisi mengoperasikan mesin turbin di Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bengkok, Dago, Bandung, Jawa
Barat, Jumat (19/10/2018). PLTA yang dikelola oleh PT Indonesia Power itu masih beroperasi mengalirkan listrik
untuk warga Bandung dan sekitarnya./JIBI-Rachman
Baca juga: Proyek Pembangkit Hijau Diberi Jalur Khusus
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto
mengatakan pengembangan EBT sebagai sumber tenaga listrik membutuhkan waktu panjang. Dia menyatakan saat
ini, hambatan utama dalam pengembangan sumber listrik dari EBT adalah minimnya penguasaan teknologi oleh
Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Guna mendorong penguasaan teknologi pembangkit listrik EBT, pemerintah menggunakan Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) sebagai motor penggerak. Salah satu BUMN yang akan menjadi motor adalah PT PLN (Persero).
“Kan di sini [perusahaan energi] juga harus ada strength-nya untuk engineering-nya, kemudian masalah keandalan
sistemnya [belum siap], ya bertahap lah kita siapkan. Nanti kami bina, BUMN yang jadi motornya, agar Indonesia
tidak jadi pasar saja [untuk pengembangan EBT],” tutur Sutijastoto kepada Bisnis, Jumat (22/3/2019).
2. Kementerian ESDM menyebutkan pembangkit listrik EBT sebenarnya mudah dibuat dan dioperasikan. Tetapi,
Indonesia tidak mau asal menerima investasi pembangkit listrik EBT tanpa mendapat transfer pengetahuan
teknologi dari pihak luar.
Dia melanjutkan jika mau sembarang menerima investor, pemerintah bisa saja menerima investasi dari pemodal
asal China atau FIlipina yang menawarkan harga jual listrik terbarukan sebesar US$5 sen-US$7 sen per kWh.
Namun, pemerintah tak mau menerima investasi pembangunan pembangkit EBT yang teknologinya tidak terjamin.
Ada 40 proyek pembangkit yang sedang menjalani proses konstruksi dan sekitar 24 proyek masih dalam tahap
menuntaskan aspek pendanaan atau financial close.
“Tapi yang kami upayakan ya kita tidak hanya menjadi market, tetapi juga membangun industri [dalam negeri].
Misalnya, Toyota, Pertamina, dan RNI [PT Rajawali Nusantara Indonesia] itu tertarik bangun [pembangkit listrik]
bioethanol di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan basis rumput gajah,” tutur Sutijastoto.
Dalam mengembangkan pembangkit listrik EBT, pemerintah memiliki strategi membangun pasar terlebih dulu
sebelum mengoptimalkan energi hijau di suatu wilayah.
Dia memberi contoh tentang potensi energi panas bumi yang besar di wilayah Halmahera. Tetapi, belum ada pem-
bangkit listrik EBT yang terbangun di sana.
Pada saat bersamaan, sejumlah investor tertarik membangun smelter di Halmahera karena daerah itu kaya akan
sumber daya mineral. Pembangunan industri perikanan di sana juga berpotensi dilakukan karena kekayaan hasil
laut di Halmahera.
Potensi pembangunan lintas sektor di Halmahera membuat prospek keberadaan pembangkit listrik EBT di sana
cerah. Sebabnya, pasti ada pengguna listrik dari pembangkit yang dibangun nanti.
“Ini yang kami fasilitasi, membangun klaster-klaster, membuat market. Jadi kami create market itu smelter
didorong, kemudian industri perikanan kami dorong, itulah strategi kami,” ucap Sutijastoto.
Warga melakukan isi ulang pulsa listrik di salah satu perumahan, Jakarta, Rabu (6/1/2016)./Antara-M. Agung
Rajasa
Rente dan Biaya Impor Teknologi
Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PLN Djoko Rahardjo Abumanan menuturkan
saat ini, masih banyak tahapan perizinan yang harus dilalui investor untuk membangun pembangkit listrik EBT.
Hal itu menjadi penyebab minimnya investasi pembangkit listrik tenaga ramah lingkungan.
“Di Indonesia kan meski [ada] Online Single Submission (OSS) tapi perizinannya masih panjang. Yuk, makanya kita
buat, potong deh apa persoalannya,” ujarnya kepada Bisnis.
3. Selain banyaknya proses yang harus dilalui, kendala lain yang dihadapi dalam mengembangkan potensi energi
terbarukan sebagai pembangkit. Masalah yang dimaksud yakni tingginya biaya membangun pembangkit listrik
EBT.
Tingginya biaya diakibatkan belum adanya komponen pembangkit EBT yang berasal dari dalam negeri. Karena
semua komponen harus diimpor, maka biaya untuk membangun pembangkit ramah lingkungan membengkak.
Padahal, dengan mekanisme pembelian listrik saat ini, pemilik pembangkit EBT harus menekan biaya pem-
bangunan agar bisa meraup untung atas penjualan listrik ke PLN.
Berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi
Terbarukan, harga beli listrik oleh PLN dari pembangkit EBT diatur maksimal 85% dari Biaya Pokok Penyediaan
(BPP) Pembangkitan, atau biaya produksi listrik, di daerah.
Besaran BPP Pembangkitan di daerah tercantum di Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 1772 Tahun 2018.
Berdasarkan beleid itu, BPP Pembangkitan minimal di Indonesia adalah US$6,81 sen per kWh dan maksimal US$20
sen per kWh.
“Bisa kami bangun, tapi karena masih mahal terkendala harga. Harga teknologi ini kan enggak ada buatan Indone-
sia,” terangnya.
Djoko menyarankan pengembangan EBT sebagai pembangkit di Indonesia difokuskan ke 1-2 energi hijau unggulan.
Salah satunya adalah panas bumi.
Pekerja melakukan pemeriksaan rutin jaringan instalasi pipa di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
(PLTP) Salak yang berkapasitas 377 megawatt (MW) milik Star Energy Geothermal, di Kabupaten Sukabumi, Jawa
Barat, Rabu (4/4/2018)./JIBI-Rachman
Oleh karena itu, pengembangan energi panas bumi diharapkan dapat didorong agar bisa menjadi tenaga pembang-
kit listrik utama. Setelah itu, barulah pengembangan EBT lain dilakukan bertahap.
“Ayo geotermal kita dorong, biar pakai universitas di Indonesia, kita kerja sama biar pintar pakai geotermal,
karena enggak semua negara punya geotermal. Energi renewable terus terang potensi luar biasa, tapi harus fokus.
Jadi paling tidak dari hulu ke hilir [kelistrikan] nanti kita kuasai,” ujar pria yang juga menjabat Pembina EBT PLN
itu.
Pandangan yang sama disampaikan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imadud-
din Abdullah. Dia berpandangan pemerintah harusnya ikut menangani persoalan mahalnya teknologi untuk men-
jadikan EBT sumber energi pembangkit listrik.
4. Dalam pandangan INDEF, harga beli listrik menggunakan skema Feed in Tariff (FiT) sebenarnya bisa lebih men-
dukung pengusaha listrik mengembangkan EBT. Tetapi, skema itu sudah tidak lagi digunakan setelah keluarnya
Kepmen ESDM Nomor 1772 Tahun 2018.
“Dulu dengan FiT, jadi pemerintah bayar selisih dari biaya produksi listrik. Tapi kan dicabut, alasannya dulu agar
kompetitif dan EBT jangan kemanjaan. Padahal, menurut saya ini industri baru harus didukung pemerintah untuk
energi terbarukan berkembang dan bersaing dengan fosil fuel,” jelasnya kepada Bisnis, Kamis (21/3).
Imaduddin juga menduga keberadaan rente di jalur distribusi energi menjadi salah satu sebab belum berkem-
bangnya pembangkit listrik EBT. Keberadaan pembangkit listrik energi terbarukan dianggap bisa menghapus rente
karena tidak ada lagi jalur distribusi panjang untuk membawa bahan bakar dari satu tempat ke tempat lain.
“Kalau PLN atau pembangkit berdasarkan EBT itu tidak ada rente yang direbut. Kalau minyak kan otomatis ada
biaya distribusi, transportasi. Misal si A jual ke B jual ke C, baru masuk ke pembangkit. Sementara itu, kalau EBT
kan langsung saja mengalir misalnya panas bumi dari bawah, atau air, angin,” ucapnya.
PLTS Morotai di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara berkapasitas 600 kiloWattpeak (kWp), merupa-
kan PLTS terbesar di Indonesia saat ini. Dibangun di atas lahan seluas 3 hektare, pembangkit listrik tenaga surya
tersebut telah resmi beroperasi sejak 13 Mei 2012 dan masih berfungsi dengan baik hingga hari ini./Bisnis.com
Regulasi Tidak Bersahabat
Pandangan lain disampaikan Fabby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform
(IESR). Dia menilai regulasi yang ada saat ini menciptakan ketidakpastian dan risiko serta membuat proyek energi
terbarukan tidak bankable.
Kondisi itu menyebabkan banyaknya pemegang proyek pembangkit listrik EBT kesulitan mendapat pendanaan dari
bank-bank domestik. Saat ini, tercatat ada 24 rencana proyek pembangunan pembangkit EBT yang terkendala
masalah pembiayaan.
“Premium risk Indonesia masih tinggi. Demikian juga dengan suku bunga pinjaman bank untuk proyek energi
terbarukan masih tinggi. Kalau Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), pinjaman dari luar negeri dan bisa bersifat
concessional serta ada jaminan kontrak dalam bentuk take or pay dalam Power Purchase Agreement (PPA) dengan
PLN. Ini membuat biaya produksi listrik dari PLTU lebih rendah daripada listrik terbarukan,” papar Fabby.
Saat ini, biaya untuk mengembangkan teknologi terbarukan disebut sudah menurun sehingga hal itu tidak lagi
menjadi faktor yang menentukan bagi investor untuk menanamkan modalnya.
IESR juga tidak memandang keberadaan rente sebagai sebab minimnya investasi energi terbarukan di Indonesia.
Kalaupun rente masih ada, IESR meyakini hal itu tidak menjadi kendala utama bagi pebisnis energi terbarukan.
5. “Kalaupun ada rente pasti masih masuk dalam tahap yang bisa diterima. Ingat bahwa proyek-proyek yang gagal
itu setelah PPA dan mereka tidak mendapatkan pendanaan dari bank. Jadi, bukan soal rente atau izin lagi. Banyak
aspek regulasi yang menjadi hambatan dalam 2 tahun terakhir. Ini yang perlu dikoreksi oleh Presiden Jokowi,”
tukasnya.
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, disini :
energi baru terbarukan, fokus