SlideShare a Scribd company logo
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL MENUJU TAHUN 2050
PERAN BATUBARA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGY
NASIONAL
Disampaikan pada Diskusi
Diskusi Publik: Perbaikan Tata kelola Batubara di
Indonesia
oleh : Tumiran:
1. Anggota DEN, periode 2009-2014 dan 2014-2019
2. Pengajar Dept. Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM
3. Dekan Fakultas Teknik UGM 2008-2012
4. Ketua Dewan Pakar PJCI
5. Anggota Dewan Pakar Majalah Listrik Indonesia
6. Anggota Dewan Pakar MKI
7. Pengembang Curiculum” Renewable Energy Course, United Nation University,
Tokyo 2012-2-14
Saripan Pacific Jakarta, 8 Juni 2017
Diselenggarakan oleh : Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif
PIMPINAN
Ketua : Presiden
Wakil Ketua : Wakil Presiden
Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL
Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
Bappenas
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
7. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)
2. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi )
3. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)
4. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen)
5. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D.
(Akademisi)
6. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech.,
(Industri)
7. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup)
8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)
DEWAN ENERGI NASIONAL
D
E
N
MERANCANG DAN
MERUMUSKAN KEBIJAKAN
ENERGI NASIONAL*
MENETAPKAN RENCANA UMUM
ENERGI NASIONAL (RUEN)* *
MENETAPKAN LANGKAH-
LANGKAH PENANGGULANGAN
KONDISI KRISIS DAN DARURAT
ENERGI
MENGAWASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG ENERGI
YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR
TERWUJUDNYA
KEMANDIRIAN DAN
KETAHANAN ENERGI GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN
NASIONAL BERKELANJUTAN
TUJUAN KEN
**) RUEN disusun oleh Pemerintah:
akan segera di tetapkan untuk
menjadi Perpres: TELAH
DISERAHKAN KE den
TUGAS DEN
(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)
Pasal 1 angka 26 UU No. 30/2007
“Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri,
dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional”
KEN disetujui DPR 28 Januari
2014, ditetapkan
Presiden RI melalui PP
79/2014 tanggal 17 Oktober
2014
UU No. 30/2007 Tentang
Energi
KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
(KEN)
Peraturan Presiden
No. 22/2017,
tentang RUEN
RUED
Propinsi/Kab/Kot
a
Berisikan
Kebijakan Energi secara Umum
Untuk mencapai Sasaran dan Arah
Kebijakan Energi Nasional Guna
mewujudkan Kemandirian dan
Ketahahan Energi Nasional
Terjemahan dari R U E N/RUKN
pada masing2 Daerah dengan
Memanfaatkan Potensi di Daerah
Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah
Dilihat Dari Kepentingan Nasional
RUKN
RUPTL
PP No. 79 Tahun 2014
Rencana Aksi Implementasi
KEN oleh Kementerian dan
Lembaga, berisi target,
strategi, lokasi dan
kebijakan kebijakan yang
diperlukan
LANDASAN HUKUM PERENCANAAN BIDANG ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN [1/2]
UU
30/2007
(Energi)
UU 30/2009
(Ketenagalistrikan
)
PP 79/2014
(Kebijakan Energi Nasional-KEN)
Pasal 11 ayat (2)
Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh
Pemerintah dengan Persetujuan DPR
PP 14/2012
jo PP
23/2014
(Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga
Listrik)
Rencana Umum Energi
Nasional
(RUEN)
Pasal 12 ayat (2b)
Dewan Energi Nasional
bertugas menetapkan RUEN
Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional
(RUKN)
[Kepmen ESDM No.
2682.K/21/MEM/2008]
Pasal 7 ayat (1)
RUKN disusun berdasarkan pada KEN
dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah
berkonsultasi dengan DPR RI
Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik
(RUPTL)
[RUPTL PT PLN (Persero) - Kepmen
ESDM
No. 0074 K/21/MEM/2015]
Pasal 8
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum dilaksanakan
sesuai dengan RUK dan RUPTL
5
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL UNTUK
MENUJU KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN
ENERGI
China is the main driver of increasing energy
demand in the current decade, but India takes
over in the 2020s as the principal source of
growth
Primary energy demand, 2035 (Mtoe)
480
Brazil
1 540
India
1 000
Southeast
Asia (Indonesia 36%)
4 060
China
1 030
Africa
2 240United
States 440
Japan
1 710
Europe
1 370
Eurasia
1 050Middle
East
OECD
Non-OECD
Asia
Middle
East
Africa
Latin
America
Eurasia
10%
8%
8%
5%
4%
65%
Share of global growth
2012-2035
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Nuclear
Oil
Renewables
Coal
Gas
Mtoe
1987-2011
2011-2035
Growth in global energy demand
Today's share of fossil fuels in the global
mix, at 82%, is the same as it was 25 years
ago; the strong rise of renewables only
reduces this to around 75% in 2035
Fossil Fuel still become main
resources to full fill the world energy
demand
Source: World Energy Outlook, IEA,
GROWTH ENERGY DEMAND IN THE WORLD MOVES TO
ASIA IEA PREDICTION
Situasi dan Kondisi Ke energian
Nasional
INDONESIA SITUATION
Electricity
Infrastructure
Power plant capacity : 52.5 GW
to electrify 250 Million.
Electricfication ratio nealy 83%. It
means more than 40 Million
people does not have connected
to electric grid;
It” means capacity of electricity
just reach around 220 Watt/capita
Electricity consumed pecapita
just reach around 800
Kwh/capita.
Compared in the Asean region:
Brunei : more 8,400
Singapura: more 8,300 Malaysia
: more 3,500
Thailand : 2,500
Vietnam : around 1,000
Oil Production round than 800,000
B/day
Proven Reserved: 3.3 Billion
barrel
0.26% of world proven reeserved
Consumption : more than 1.5
Billon B/day
Indonesia predicted import more
than 900,000 B/day
How much the cost (devisa to
be spent)
If 1 B = 100 U$
Gas Production: around 2.7 TCF/year
Prove reserved: 108.4 TCF
2% of world proven reserved
Consumption : 1.35 TCF/year
INDONESIA SITUATION
Infrastructure Infrastructure Development Electricity: power
plant, Power
Transmission, and
Distribution Line
Gas Infrastructure:
piping, Gas Storage,
LNG Termminal,
transportation facility, etc
Oil refinary
financing To much money (devisa to be
spent for oil, LPG and
electricity sector)
Technology and
facility
For exploration and
exploitation
Power plant equipment,
transmission,
distribution, substation
equipment, controller
devices, etc.
Negara Oil : di dalam organisasi Juta barrel/hari Cadangan terbukti
(milyar barrel)Konsumsi produksi Import/export
USA 18,555 11,109 -7,444 26,54 1,74 %
China 10,277 4,416 -5,860 25,58 1,68 %
Jepang 4,715 0,135 -4,579 0,04 0,0 %
India 3,622 0,990 -2,631 5,48 0,36 %
Rusia 3,195 10,396 +7,201 80 4,54 %
Saudi Arabia 2,861 11,725 +8,864 267,91 17,56 %
Brazil 2,807 2,651 -0,155 13,15 0,86 %
German 2,388 0,169 -2,218 0,25 0,02 %
Korea
Selatan
2,301 0,061 -2,301 0 0.0
Kanada 2,287 3,856 +1,569 173,11 11,34 %
Meksiko 2,144 2,936 +791,84 10,26 0,67 %
Prancis 1,740 0,072 -1,667 0,09 0,01 %
Iran 1,709 3,589 +1,879 154,58 10.13 %
UK 1,503 1,008 -494 3,12 0,20 %
Tabel 1. Gambaran 15 negara konsumi minyak terbesar, tahun 2012.
Negara Gas: Millyar cubic feet Cadangan terbukti
(trillion cubic feet)Konsumsi produksi Import/export
USA 25.502 24.063 -1.516 334.07 5%
China 5.151 3.827 -994 124.20 2%
Jepang 4.387 115.59 -4.313 0.74 0%
India 2.075 1.426 -578.81 43.83 1%
Rusia 17.803 23.775 +6.314 1.688 26%
Saudi Arabia 3.644 3.644 0.00 287.84 4%
Brazil 1.031 601 -455.56 13.97 0%
German 2.905 434.34 -2,464 4,41 0%
Korea
Selatan
1.752 15,43 -1,670 0,19
0%
Kanada 3.144 5.054 +2.012 68.17 1%
Meksiko 1.952 1.905 -608 17.22 0%
Prancis 1.503 17,94 -1.473 0,38 0%
Iran 5.415 5.360 -54,39 1.187 18%
UK 2.757 1.447 -1.311 8,69 0%
Tabel 2. Gambaran 15 negara pengkonumsi minyak dan gas (IEA 2013)
Negara Gas: Millyar cubic feet Cadangan terbukti (trillion
cubic feet)Konsumsi produksi Import/export
Rusia 17.803 23.775 +6.314 1.688 25%
Norway 113,29 4.052 +3.435 73,10 1%
Qatar 689,70 4.705 +4.015 890 13%
Kanada 3.144 5.054 +2.012 68.17 1%
Netherland 2.852 1.610 +1.353 43.44 1%
Aljajair 1.085 2.922 1.836 159 2%
Idonesia 1.327 2.692 +1.365 108.40 2%
Malaysia 1.081 2.179 1.098 83 1%
Total cadangan Gas dunia(Trilliun Cubic feet) 6.845
Tabel 3. 8 negara pengekspor gas terbesar (IEA 2013)
Negara Batubara: Juta Ton
Konsumsi produksi Import/export
Indonesia 75,785 452,132 +341
Australia 124 475 +313
Rusia 275 387 +112
USA 890 1.016 +93,723
Columbia 5,123 98 +89
China 3.976 3.991 -174
Malaysia 25,632 3,133 -23,4
Tabel 4. 5 Negara produsen dan eksportir batubara terbesar di
dunia (IEA 2013)
PERBANDINGAN KONSUMSI LISTRIK (KWH/KAPITA)
 Konsumsi listrik per kapita Indonesia per 2014 merupakan
salah satu yang terendah diantara negara-negara di Asia
 Dibandingkan negara-negara ASEAN, konsumsi per kapita
Indonesia berada di urutan ke-5 setelah Singapura,
Malaysia, Thailand, dan Vietnam
 Kapasitas terpasang Indonesia per 2012 sebesar 47.753
MW merupakan ke-2 terbesar di ASEAN.
10.5
8.1
7.2
5.8
4.4 3.7
2.3
1.3 0.8 0.8 0.4 0.7
South
Korea
Singapore
Japan
Hongkong
Malaysia
China
Thailand
Vietnam
Indonesia
India
Pakistan
Philippine
s
2
Konsumsi Listrik per Kapita Negara-negara Asia
(dalam MWh)
Sumber:
 Konsumsi per kapita: Business Monitor International (BMI), 2014
 Kapasitas terpasang: U.S Energy Information Administration, 2012
 Data penduduk: World Health Organization, United Nation 2012
No Negara
Kapasitas
Terpasang
(MW)
Jumlah
Penduduk
(Dalam Ribu)
1 Thailand 53.854,3 66.785
2 Indonesia 53.500 252.000
3 Malaysia 28.531,7 29.240
4 Vietnam 24.537,01 90.796
5 Filipina 16.907 96.707
6 Singapura 10.750 5.303
7 Myanmar 3.591 52.797
8 Laos 3.023 6.646
9 Brunei 759 412
10 Kamboja 587,71 14.865
17
KONDISI KETAHANAN ENERGI NASIONAL
MIMPI
REALITA
ENERGI
Modal
Pembangunan untuk
Kesejahteraan
Rakyat Indonesia
Availability;
Accessibility;
Affordability;
Acceptability
DUKUNGAN POLITIK KEBIJAKAN ENERGI
NASIONAL
19
PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL
1. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, pemanfaatan sumber daya
energi untuk kepentingan Nasional, secara jelas telah di jabarkan pada
pasar 33, ayat 3 : ” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk
kemakmuran rakyat ”.
2. Sebagai implementasi pasal 33 tersebut, pengelolaan energi nasional
dijabarkan pada UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.
3. Selain UU Nomor 30 tahun 2007 tersebut, sebelumnya sudah terdapat
berbagai peraturan dan perundang - undangang yang juga mengatur
pengelolaan sektor energi, antara lain:
1. i) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
2. ii) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,
3. iii) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025,
4. iv) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. v) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas bumi,
6. vi) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan
7. vii) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Kebijakan Utama
A. Ketersediaan Energi Untuk Kebutuhan Nasional
B. Perioritas Pengembangan Energi
C. Pemanfaatan Sumber Daya Energi,
D. CadanganEnergiNasional
Kebijakan Pendukung
A. Konservasi dan Diversifikasi Energi,
B. Lingkungan dan Keselamatan,
C. Harga, Subsidi dan Insentif Energi,
D. Infrastruktur, Akses Masyarakat dan Industri Energi,
E. Penelitian dan Pengembangan Energi, dan
F. Kelembagaan
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
ENERGI, INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI, LITBANG & PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
ENERGY
SUPPLY
Tanpa dukungan penelitian dan pengembangan (R&D) dan
penguatan industri domestik , maka penyediaan infrastruktur
untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan energi akan terganggu:
sangat tergantung impor sehingga pembangunan berkelanjutan
tidak akan tercapai
ENERGY
TRANSFORMATION
ENERGY
DEMAND
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY
• Renewable
• Oil
• Gas
• Coal
•Refining
•Power Plant
• Industry
• Transportation
• Commercial
• Household
22
Creating Job : man Power,
competitiveness Nasional
Energi dan Nilai Tambah Nasional
Bila sumber daya energi tersedia dengan cukup, misalnya batubara dan gas dapat
dipergunakan untuk pembangkit litsrik. Adanya pembangkit listrik akan mendorong
tumbuhnya industri yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan produk produk yang
memberi nilai tambah. Bila sumber daya energi tidak tersedia, maka penciptaan lapangan
kerja yang mendorong substitusi teknologi dan nilai tambah tidak akan terjadi dan nera
akan sangat tergantung impor
Mengashilkan pajak,
Menghasilkan barang
barang yang
mengurangi
ketergantungan
terhadap import dan
kemungkinan peluang
eksport.
Menghasilkan
multiplier efect
ekonomi
Sumer daya
energi, dan
Energi
tersedia
Energi Fosil
dan
Non Fosil:
kelistrikan
Kontribusi Energi Listrik (5-15)% Cukup, Handal, Berkualitas
SWASTA (85-95)%
PRODUKSI
PENGOLAHAN
Sumber daya Alam 1
Sumber daya Alam 3
Sumber daya Alam 2
Produk
Nilai Tambah
Salary
Tax
Tax
Multiplier
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
Teknologi SDM
Added Value
Transformasi
Brainware & Skill
Teknologi
Listrik Tidak Cukup dan tidak
handal dan kualitas jelek ??,
NOTHING
KONTRIBUSI ENERGI/LISTRIK DI SEKTOR INDUSTRI
Syarat Infrastruktur Listrik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79/2014:
Pasal 6.a: Sumber Daya Energi tidak dijadikan komoditas ekspor semata,
tetapi sebagai modal pembangunan Nasional
Pasal 9.a: Terwujudnya paradigm baru bahwa sumber Energi menjadi modal
pembangunan,
9.f.2: pada tahun 2025 peran batubara minmal 30% (tigapuluh persen),
dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen).
Pasal 10. Untuk menjamin ketersediaan:
10.d. Mengurangi ekspor Energi Fosil secara bertahap terutama gas dan
batubara serta menetapkan batas waktu untuk memulai
menghentikan ekspor
POSISI SUMBER DAYA ENERGI FOSIL DI DALAM
KEBIJAKAN ENERGY NASIONAL
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No
79/2014:
Pasal 11, ayat 2: Untuk memujudkan keseimbangan kekeonomian Energi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf (a), perioritas pengembangan
energi
nasional di dadasarkan pada prinsip :
Ayat 2.a. memaksimal penggunaan ET dengan memperhatikan tingkat
keekonomian,
b. meminimalkan penggunaan minyak bumi
c. mengoptimalkan pemanfataan gas bumi dan energy baru
d. menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energy nasional
POSISI SUMBER DAYA ENERGI FOSIL DI DALAM
KEBIJAKAN ENERGY NASIONAL
ENERGY MIX TARGET TO 2050
46%
18%
31%
5%
25%
22%
30%
23%
2,500
Kwh/
Cap.
20%
24%
25%
31%Energy Total: 194 MTOE
Power Plant: 51 GW
Energy Consumpt: 0.8
TOE/cap
Electricity Consumpt: 776
KWh/cap
2013
Energy Total: 194 MTOE
Power Plant: 51 GW
Energy Consumpt: 0.8
TOE/cap
Electricity Consumpt: 776
KWh/cap
2025
Energy Total: 400 MTOE
Power Plant: 115 GW
Energy Consumption: 1.4
TOE/cap
Electricity Consumption:
2.500 KWh/cap
Energy Total: 1.000 MTOE
Power Plant: 430 GW
Energy Consumption: 3.2
TOE/cap
Electricity Consumpt:
7.000 KWh/cap
2050
NRE
Oil
Gas
Coal
a. Consume of gas increase
b. Consume of coal increase
c. Consume of oil increase
d. Contribution of RE Increased
7,000
Kwh /
Cap.
Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Total Terkira Terbukti Total
Kalori Rendah 599,17 11.263,95 15.913,98 16.420,26 44.197,36 7.108,27 7.121,47 14.229,74
Kalori Sedang 3.343,53 27.436,16 19.822,35 20.357,92 70.959,96 3.570,70 6.841,66 10.412,36
Kalori Tinggi 588,04 3.967,88 2.480,65 2.804,63 9.841,19 541,60 2.769,20 3.310,80
Kalori Sangat Tinggi 2,06 1.726,74 735,33 600,00 3.064,13 264,19 240,21 504,39
JUMLAH 4.532,79 44.394,72 38.952,31 40.182,81 128.062,64 11.484,76 16.972,53 28.457,29
Catatan :
1 Kualitas Batubara berdasarkan kelas nilai kalori (Keppres 2 Kelas Sumberdaya batubara 3 Kelas Cadangan
No. 13 Tahun 2000 diperbaharui dengan PP No. 45 Tahun 2003) a. Hipotetik Hasil Survey Tinjau Terkira
a. Kalori Rendah < 5100 kal/gr b. Tereka Hasil Prospeksi Terbukti
b. Kalori Sedang 5100 - 6100 kal/gr c. Tertunjuk Hasil Eksplorasi Pendahuluan
c. Kalori Tinggi 6100 - 7100 kal/gr d. Terukur Hasil Eksplorasi Rinci
d. Kalori Sangat Tinggi> 7100 kal/gr
Cadangan (Juta Ton)Sumberdaya (Juta Ton)
Kualitas
Sumber: Badan Geologi , status 2016
KONDISI SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA INDONESIA
29
SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA
STATUS TAHUN 2016
SUMATRA
UTARASumberdaya : 34,59 JT
Cadangan : -
ACE
HSumberdaya : 820,55
JT
Cadangan : 416,68 JT
SUMATRA
BARATSumberdaya : 980,64
JT
Cadangan : 197,83 JT
BENGK
ULUSumberdaya : 415,54
JT
Cadangan : 79,12 JT
LAMPU
NGSumberdaya : 135,63
JT
Cadangan : 11,74 JT
SUMATERA
SELATANSumberdaya : 40.996,79
JT
Cadangan : 11.066,97 JT
RIAU
Sumberdaya : 1.460,46
JT
Cadangan : 608,88 JT
KALIMANTAN
UTARASumberdaya : 2.462,27
JT
Cadangan : 943,70 JT
KALIMANTAN
SELATANSumberdaya : 15.028,17
JT
Cadangan : 5.269,52 JT
Sumberdaya : 98
JT
Cadangan : -
BAN
TEN
Sumberdaya : 0,82
JT
Cadangan : -
JAWA
TIMURSumberdaya : 0,08 JT
Cadangan : -
JAWA
TENGAH
Sumberdaya : 235,96
JT
Cadangan : 0,12 JT
PAPUA
BARAT
PAP
UASumberdaya : 9,36 JT
Cadangan : -
MALUKU
UTARA
Sumberdaya : 2,50 JT
Cadangan : -
SULAWESI
TENGAH
SULAWESI
BARATSumberdaya : 24,20
JT
Cadangan : -
SULAWESI
SELATAN
Sumberdaya : 8,22 JT
Cadangan : -
Sumberdaya : 126,48
JT
Cadangan : -
KALIMANTAN
TENGAHSumberdaya : 17.983,51
JT
Cadangan : 2.001,33 JT
KALIMANTAN
BARATSumberdaya : 491,50
JT
Cadangan : -
KALIMANTAN
TIMURSumberdaya : 43.037,78 JT
Cadangan : 7.195,85 JT
KEP.R
IAU
Sumberdaya :
Cadangan :
JAM
BI
Sumberdaya : 2.848,13
JT
Cadangan : 3.168,65 JT
15.410,20
13.046,96
0,1
2
0,00
0,00
0,00
KALIMAN
TAN
SUMATE
RA
SULAWE
SI
PAPU
A
JAW
A
MALUK
U
28.457,2
Juta Ton
128.062,6
Juta Ton
SUMBERDAY
A
CADANGA
N
79.003,
21
48.553,70
262,66
135,84
98,9
8,22
KALIMAN
TAN
SUMATE
RA
SULAWE
SI
PAPU
A
JAW
A
MALUK
U
SUMBERDAYA CADANGAN
Sumber : Badan Geologi,
2016
30
Kebutuhan DMO rata-rata untuk
PLN sekitar 64%; IPP : 17%;
PLTU non PLN dan IPP : 2 %;
Semen,Pupuk, dll: 16 %; dan
Industri Metallurgi: 1%
31
DATA REALISASI DMO BATUBARA TAHUN 2011 – 2017 (Juta Ton)
Sumber: Ditjen Minerba 2017
0 50 100 150
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PLTU
Metalurgi
Semen,
Tekstil, Pupuk
dan Pulp
Briket
Juta Ton
KONSUMSI BATUBARA NASIONAL 2011-2017
End User 2011 2012 2013 2014 2015 2016Prognosa 2017
PLTU 45,20 52,82 61,86 65,98 70,80 75,40 88,20
Metalurgi 0,29 0,29 0,30 0,39 0,39 0,39 0,82
Semen,Tekstil, Pupuk dan Pulp 7,12 9,31 9,91 9,91 14,73 14,73 18,79
Briket 0,03 0,03 0,15 0,02 0,03 0,03 0,00
Lainnya 13,48 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Total 66,12 67,04 72,22 76,3 85,95 90,55 107,84
Terdapat 86,4 Juta PLTU dari
PLN dan 1,8 Juta dari PLTU
untuk operasional Badan Usaha
Pertambangan Mineral/Batubara
RENCANA KEBUTUHAN BATUBARA PLTU 2017-2026
Sumber: PT PLN, Tahun 2017
Juta Ton
Ket:
Rata-rata trend rencana total kebutuhan batubara untuk PT
PLN dari tahun 2017-2026 naik 8%, dengan kontribusi
terbesar dari PLTU 35 GW . 32
- 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Total Sewa 35 GW IPP Milik PLN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Milik
PLN 66,89 69,35 70,97 64,68 63,61 67,91 71,14 73,76 68,83 80,61
IPP 16,48 17,14 17,19 16,86 15,99 16,59 16,43 17,91 18,08 18,03
35 GW 2,42 3,55 11,16 30,69 46,50 54,21 61,06 62,05 62,55 66,25
Sewa 0,60 0,51 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
Total 86,40 90,55 100,03 112,93 126,81 139,41 149,33 154,43 150,16 165,59
46%
26%
23%
5%
2015
166 MTOE
23
%
25
%
30
%
22
%
2025
400 MTOE
31
%
20
%
25
%
24
%
2050
1.000 MTOE
TARGET
KEN
2025 2050
Peran energi
Sebagai modal
pembangunan
Bauran EBT 23% 31%
Penyediaan
energi
> 400
MTOE
> 1.000
MTOE
Pembangkit
Listrik
> 115 GW > 430 GW
Elastisitas
energi
< 1 < 1
Listrik
/kapita/thn
2.500 kWh 7.000 kWh
Rasio
elektrifikasi
100% 100%
Energi Baru dan Terbarukan
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN
TARGET
RUEN 2025
TARGET
RUEN 2050
KONDISI
SAAT INI
BAURAN ENERGI 2015 2020 2025 2030 2040 2050
Energi Total (MTOE) 215 290 380 480 740 980
Minyak (oil)
share 39% 32% 25% 22% 21% 20%
Volume (MTOE) 84 93 95 106 155 196
Volume (M Barrel)) 622 688 703 784 1147 1450
Gas
share 22% 22% 22% 23% 24% 24%
Volume (MTOE) 47 64 84 110 178 235
Volume (TCF) 1,84 2,51 3,29 4,31 6,98 9,21
Batubara
share 29% 29% 30% 30% 27% 25%
Volume (MTOE) 62 84 114 144 200 245
Volume (M Ton)) 186 252 342 432 600 735
PROYEKSI KEBUTUHAN MINYAK, GAS DAN BATUBARA
ELECTRICITY SECTOR
Target to be reached
Power Plant: 53 GW
Electricity
Consumption: 800
KWh/cap
2025
Power Plant: 115 GW
Electricity Consumption:
2.500 KWh/cap
2015 2050
Power Plant: 430 GW
Electricity Consumpt:
7.000 KWh/cap
2019
35 GW
Need Investment :
power plant, transmission power line,
power distribution line, substation
To accelerate Creating
domestic market for :
Coal, Gas, renewable energy
Opportunity:
to Boost domestic
industry growth, creating
job, inovation technology
Industrial Growth:
Creating Jobs
National Competitiveness
PROGRAM RUEN YANG MELEKAT PADA KL
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050
Ekspor 365,8 288,1 274,8 251,6 232,9 220,4 194,8 147,3 59,9 0
Domestik
Pembangki
t 63,2 82,4 94,2 106,8 120,0 131,1 152,3 186,7 248,5 326,6
Industri 15,8 43,5 44,5 45,6 47,0 48,4 55,2 67,4 92,9 114,8
DME - - - - - - 2,1 2,5 3,2 4,0
Gasifikasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9
Total Produksi 461,6 414,0 413,0 403,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 438,7
96
43
9
20
5
Batubara - Juta
Ton
Produksi batubara dibatasi 400 juta ton mulai
2019
461,6 juta
ton
Pembangk
it
Ekspor
Industr
i
Domestik
Dimethyl Ether (DME) &
gasifikasi
HASIL PEMODEL PASOKAN BATUBARA
1. Mengendalikan produksi
batubara maksimal sebesar
400 juta ton mulai tahun 2019
dengan prioritas pemenuhan
kebutuhan dalam negeri dan
menghentikan ekspor pada
saat kebutuhan domestik
mencapai 400 juta ton.
(KESDM)
2. Mengurangi porsi ekspor
batubara secara bertahap dan
menghentikan ekspor
batubara paling lambat pada
tahun 2046. (KESDM)
3. Meningkatkan pemanfaatan
batubara untuk sektor industri
dengan target mencapai 55,2
juta ton pada tahun 2025.
(Kemenperin)
KEGIATAN
PROGRAM
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
JENIS 2015 2020 2025 2030 2040 2050
EBT
8.6 16.2 45.2 69.7 118.6 167.6
14.3% 19.4% 33.3% 36.6% 37.4% 37.8%
FOSIL
51.5 67.3 90.4 120.6 198.6 275.4
85.7% 80.6% 66.7% 63.4% 62.6% 62.2%
Total 60.1 83.4 135.5 190.2 317.2 443.1
135
443
60
Pembangkit Fosil
Pembangkit EBT
PENGEMBANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
1. Rasio elektrifikasi diharapkan mencapai
100% pada tahun 2020. (KESDM)
2. Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan
pada:
 tahun 2025 sebesar 135,4 GW
dengan pembangkit fosil sebesar
90,4 GW dan EBT sebesar 45 GW
 tahun 2050 sebesar 444,5 GW
dengan Pembangkit Fosil sebesar
275,4 GW dan EBT sebesar 169 GW
(KESDM)
3. Memfasilitasi proses layanan penerbitan
pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan
jasa lingkungan, atau pelepasan
kawasan hutan sesuai ketentuan yang
berlaku. (KemenLHK)
4. Mewajibkan pemanfaatan teknologi
energi batubara yang ramah lingkungan
(Clean Coal Technology/CCT) dan
efisiensi tinggi (Ultra Super
KEGIATAN
PROGRAM
ENERGI = STATE
REVENUE?
ENERGI:
• MODAL PENGGERAK
PEREKONOMIAN
• POLITICAL
BARGAINING
PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI

More Related Content

What's hot

Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCAdaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
CIFOR-ICRAF
 
Mari Berdagang Karbon
Mari Berdagang KarbonMari Berdagang Karbon
Mari Berdagang Karbon
Dicky Edwin Hindarto
 
Perubahan iklim, apa dan bagaimana
Perubahan iklim, apa dan bagaimanaPerubahan iklim, apa dan bagaimana
Perubahan iklim, apa dan bagaimana
Dicky Edwin Hindarto
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Ridho Fitrah Hyzkia
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
infosanitasi
 
Action plan city changer 1. koreksi.
Action plan city changer 1. koreksi.Action plan city changer 1. koreksi.
Action plan city changer 1. koreksi.
Panembahan Senopati Sudarmanto
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Heri Romansyah
 
Pembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fdPembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fd
Frans Dione
 
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di Indonesia
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di IndonesiaPengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di Indonesia
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di Indonesia
Togar Simatupang
 
Simbol simbol listrik1
Simbol   simbol listrik1Simbol   simbol listrik1
Simbol simbol listrik1
Bambang Haryono
 
Tugas Paper Statistika
Tugas Paper StatistikaTugas Paper Statistika
Tugas Paper Statistika
Debora Elluisa Manurung
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Dr. Zar Rdj
 
Presentasi PJUTS (Penerangan Jalan Umum Listrik Tenaga Surya)
Presentasi PJUTS (Penerangan Jalan Umum Listrik Tenaga Surya)Presentasi PJUTS (Penerangan Jalan Umum Listrik Tenaga Surya)
Presentasi PJUTS (Penerangan Jalan Umum Listrik Tenaga Surya)
PT. Hexamitra Daya Prima
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Tri Widodo W. UTOMO
 
Commissioning Execution Plan TLS5.pptx
Commissioning Execution Plan TLS5.pptxCommissioning Execution Plan TLS5.pptx
Commissioning Execution Plan TLS5.pptx
ssuser56273f
 
1. kebijakan nasional tentang efisiensi energi arif heru kuncoro - esdm
1. kebijakan nasional tentang efisiensi energi   arif heru kuncoro - esdm1. kebijakan nasional tentang efisiensi energi   arif heru kuncoro - esdm
1. kebijakan nasional tentang efisiensi energi arif heru kuncoro - esdm
Abraham K Mallisa'
 
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Imm Ida
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahan
ibram77
 
Perencanaan sistem air conditioning kereta api
Perencanaan sistem air conditioning kereta apiPerencanaan sistem air conditioning kereta api
Perencanaan sistem air conditioning kereta apiaddiinahaqiqi
 

What's hot (20)

Teori swot
Teori swotTeori swot
Teori swot
 
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCAdaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDC
 
Mari Berdagang Karbon
Mari Berdagang KarbonMari Berdagang Karbon
Mari Berdagang Karbon
 
Perubahan iklim, apa dan bagaimana
Perubahan iklim, apa dan bagaimanaPerubahan iklim, apa dan bagaimana
Perubahan iklim, apa dan bagaimana
 
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045
 
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air MinumPedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum
 
Action plan city changer 1. koreksi.
Action plan city changer 1. koreksi.Action plan city changer 1. koreksi.
Action plan city changer 1. koreksi.
 
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)
 
Pembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fdPembangunan berkelanjutan-fd
Pembangunan berkelanjutan-fd
 
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di Indonesia
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di IndonesiaPengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di Indonesia
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di Indonesia
 
Simbol simbol listrik1
Simbol   simbol listrik1Simbol   simbol listrik1
Simbol simbol listrik1
 
Tugas Paper Statistika
Tugas Paper StatistikaTugas Paper Statistika
Tugas Paper Statistika
 
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024
 
Presentasi PJUTS (Penerangan Jalan Umum Listrik Tenaga Surya)
Presentasi PJUTS (Penerangan Jalan Umum Listrik Tenaga Surya)Presentasi PJUTS (Penerangan Jalan Umum Listrik Tenaga Surya)
Presentasi PJUTS (Penerangan Jalan Umum Listrik Tenaga Surya)
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 
Commissioning Execution Plan TLS5.pptx
Commissioning Execution Plan TLS5.pptxCommissioning Execution Plan TLS5.pptx
Commissioning Execution Plan TLS5.pptx
 
1. kebijakan nasional tentang efisiensi energi arif heru kuncoro - esdm
1. kebijakan nasional tentang efisiensi energi   arif heru kuncoro - esdm1. kebijakan nasional tentang efisiensi energi   arif heru kuncoro - esdm
1. kebijakan nasional tentang efisiensi energi arif heru kuncoro - esdm
 
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)
 
Analisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahanAnalisis kemampuan lahan
Analisis kemampuan lahan
 
Perencanaan sistem air conditioning kereta api
Perencanaan sistem air conditioning kereta apiPerencanaan sistem air conditioning kereta api
Perencanaan sistem air conditioning kereta api
 

Similar to Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahanan Energi Nasional

Den syamsir abduh 07082014-unhas
Den syamsir abduh 07082014-unhasDen syamsir abduh 07082014-unhas
Den syamsir abduh 07082014-unhas
University of Trisakti, Jakarta-Indonesia
 
Ken 02052015 surabaya-its
Ken  02052015 surabaya-itsKen  02052015 surabaya-its
Ken 02052015 surabaya-its
Trisakti University
 
Ken sosialisasi kelembagaan 28042015-lombok-ntb
Ken sosialisasi kelembagaan  28042015-lombok-ntbKen sosialisasi kelembagaan  28042015-lombok-ntb
Ken sosialisasi kelembagaan 28042015-lombok-ntb
Trisakti University
 
Peran Metrologi dalam Kebijakan Energi Nasional
Peran Metrologi dalam Kebijakan Energi NasionalPeran Metrologi dalam Kebijakan Energi Nasional
Peran Metrologi dalam Kebijakan Energi Nasional
Trisakti University
 
Pengembangan Panas Bumi Indonesia
Pengembangan Panas Bumi IndonesiaPengembangan Panas Bumi Indonesia
Pengembangan Panas Bumi Indonesia
MuhammadThasril
 
Persepsi dan peran masyarakat palu 17112014
Persepsi dan peran masyarakat palu 17112014Persepsi dan peran masyarakat palu 17112014
Persepsi dan peran masyarakat palu 17112014
University of Trisakti, Jakarta-Indonesia
 
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
Gandabhaskara Saputra
 
Ken forum koordinasi 15042015
Ken forum koordinasi  15042015Ken forum koordinasi  15042015
Ken forum koordinasi 15042015
Trisakti University
 
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
TangguhTenggaraTazak
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
tamihakim
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
GbpGugun
 
Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014
University of Trisakti, Jakarta-Indonesia
 
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
Smart Villages
 
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
Putri426595
 
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaEnergy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
OECD Environment
 
Outlook energi 2014
Outlook energi 2014Outlook energi 2014
Potensi energi jabar
Potensi energi jabarPotensi energi jabar
Potensi energi jabar
Andri Perdana
 
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
ssusera1ef24
 
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
RositaTrijata
 

Similar to Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahanan Energi Nasional (20)

Den syamsir abduh 07082014-unhas
Den syamsir abduh 07082014-unhasDen syamsir abduh 07082014-unhas
Den syamsir abduh 07082014-unhas
 
Ken 02052015 surabaya-its
Ken  02052015 surabaya-itsKen  02052015 surabaya-its
Ken 02052015 surabaya-its
 
Ken sosialisasi kelembagaan 28042015-lombok-ntb
Ken sosialisasi kelembagaan  28042015-lombok-ntbKen sosialisasi kelembagaan  28042015-lombok-ntb
Ken sosialisasi kelembagaan 28042015-lombok-ntb
 
Peran Metrologi dalam Kebijakan Energi Nasional
Peran Metrologi dalam Kebijakan Energi NasionalPeran Metrologi dalam Kebijakan Energi Nasional
Peran Metrologi dalam Kebijakan Energi Nasional
 
Pengembangan Panas Bumi Indonesia
Pengembangan Panas Bumi IndonesiaPengembangan Panas Bumi Indonesia
Pengembangan Panas Bumi Indonesia
 
Persepsi dan peran masyarakat palu 17112014
Persepsi dan peran masyarakat palu 17112014Persepsi dan peran masyarakat palu 17112014
Persepsi dan peran masyarakat palu 17112014
 
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
2019 03-19 paparan diskusi pojok energi iesr-rev_kdap
 
Ken forum koordinasi 15042015
Ken forum koordinasi  15042015Ken forum koordinasi  15042015
Ken forum koordinasi 15042015
 
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
220722-KLIK-Youth Generation 03-r.pdf
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
 
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdfBPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
BPPT - Outlook Energi Indonesia 2021.pdf
 
Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014Smart grid den syamsir abduh-25112014
Smart grid den syamsir abduh-25112014
 
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...
 
Hibrid
HibridHibrid
Hibrid
 
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
20210416125943_FINAL_Design_Buku_ESDM_2020_(21102020).pdf
 
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaEnergy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, Indonesia
 
Outlook energi 2014
Outlook energi 2014Outlook energi 2014
Outlook energi 2014
 
Potensi energi jabar
Potensi energi jabarPotensi energi jabar
Potensi energi jabar
 
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdf
 
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
0.-Renewable-Energy_Trimo.pptx
 

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English VersionNewsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English VersionNewsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in IndonesiaRevenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITIKeterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership TransparencyContract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English VersionNewsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
Newsletter Voicing for Life April 2020 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019Newsletter Voicing for Life Desember 2019
Newsletter Voicing for Life Desember 2019
 
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English VersionNewsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
Newsletter Voicing for Life Desember 2019 - English Version
 
Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020Newsletter Voicing for Life April 2020
Newsletter Voicing for Life April 2020
 
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in IndonesiaRevenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
Revenue and Fiscal System of Oil and Gas in Indonesia
 
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITIKeterbukaan Kontrak dalam EITI
Keterbukaan Kontrak dalam EITI
 
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 ...
 
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
Opportunities and Challenges of Contract Transparancy in the Implementation o...
 
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
Acces to Public Information and Openess of Extractive Industry Contract / lic...
 
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
Newsletter - Open Contracting - Juli 2020
 
Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020Newsletter - Open Contracting - July 2020
Newsletter - Open Contracting - July 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
Newsletter - Open Contracting - Mei 2020
 
Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020Newsletter - Open Contracting - May 2020
Newsletter - Open Contracting - May 2020
 
Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020Newsletter - Open Contracting - April 2020
Newsletter - Open Contracting - April 2020
 
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
Newsletter - Open Contracting - Desember 2019
 
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat...
 
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesiaKerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia
 
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership TransparencyContract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
Contract Disclosure and Beneficial Ownership Transparency
 
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITIPeluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI
 
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
Legal Framework of Contract Disclosure of Oil and Gas, Mineral and Coal Secto...
 

Recently uploaded

PENCEMARAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPENGARUH TER...
PENCEMARAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPENGARUH TER...PENCEMARAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPENGARUH TER...
PENCEMARAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPENGARUH TER...
muhammadfebri359
 
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdf
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfDAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdf
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdf
d1051231031
 
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdf
DAMPAK PIRIT  ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfDAMPAK PIRIT  ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdf
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdf
d1051231033
 
INTERAKSI, KOMUNIKASI, DAN AKTIFITAS MIKROBA DI LINGKUNGAN
INTERAKSI, KOMUNIKASI, DAN AKTIFITAS MIKROBA DI LINGKUNGANINTERAKSI, KOMUNIKASI, DAN AKTIFITAS MIKROBA DI LINGKUNGAN
INTERAKSI, KOMUNIKASI, DAN AKTIFITAS MIKROBA DI LINGKUNGAN
albakiddies
 
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...
d1051231053
 
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN  DAN EMISI...“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN  DAN EMISI...
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...
aisyrahadatul14
 
Dampak Pencemaran Udara Terhadap Lahan Pertanian
Dampak Pencemaran Udara Terhadap Lahan PertanianDampak Pencemaran Udara Terhadap Lahan Pertanian
Dampak Pencemaran Udara Terhadap Lahan Pertanian
d1051231078
 
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...
d1051231079
 
3. Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko.pdf
3. Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko.pdf3. Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko.pdf
3. Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko.pdf
KajianIslamIlmiahSur
 

Recently uploaded (9)

PENCEMARAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPENGARUH TER...
PENCEMARAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPENGARUH TER...PENCEMARAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPENGARUH TER...
PENCEMARAN UDARA YANG DISEBABKAN OLEH KENDARAAN BERMOTOR YANG BERPENGARUH TER...
 
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdf
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfDAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdf
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdf
 
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdf
DAMPAK PIRIT  ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfDAMPAK PIRIT  ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdf
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdf
 
INTERAKSI, KOMUNIKASI, DAN AKTIFITAS MIKROBA DI LINGKUNGAN
INTERAKSI, KOMUNIKASI, DAN AKTIFITAS MIKROBA DI LINGKUNGANINTERAKSI, KOMUNIKASI, DAN AKTIFITAS MIKROBA DI LINGKUNGAN
INTERAKSI, KOMUNIKASI, DAN AKTIFITAS MIKROBA DI LINGKUNGAN
 
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...
 
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN  DAN EMISI...“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN  DAN EMISI...
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...
 
Dampak Pencemaran Udara Terhadap Lahan Pertanian
Dampak Pencemaran Udara Terhadap Lahan PertanianDampak Pencemaran Udara Terhadap Lahan Pertanian
Dampak Pencemaran Udara Terhadap Lahan Pertanian
 
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...
 
3. Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko.pdf
3. Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko.pdf3. Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko.pdf
3. Identifikasi Bahaya Penilaian Risiko.pdf
 

Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahanan Energi Nasional

  • 1. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL MENUJU TAHUN 2050 PERAN BATUBARA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGY NASIONAL Disampaikan pada Diskusi Diskusi Publik: Perbaikan Tata kelola Batubara di Indonesia oleh : Tumiran: 1. Anggota DEN, periode 2009-2014 dan 2014-2019 2. Pengajar Dept. Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM 3. Dekan Fakultas Teknik UGM 2008-2012 4. Ketua Dewan Pakar PJCI 5. Anggota Dewan Pakar Majalah Listrik Indonesia 6. Anggota Dewan Pakar MKI 7. Pengembang Curiculum” Renewable Energy Course, United Nation University, Tokyo 2012-2-14 Saripan Pacific Jakarta, 8 Juni 2017 Diselenggarakan oleh : Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif
  • 2. PIMPINAN Ketua : Presiden Wakil Ketua : Wakil Presiden Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ANGGOTA STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan 1. Menteri Keuangan 2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas 3. Menteri Perhubungan 4. Menteri Perindustrian 5. Menteri Pertanian 6. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 7. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi) 2. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi ) 3. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri) 4. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen) 5. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D. (Akademisi) 6. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech., (Industri) 7. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup) 8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)
  • 3. DEWAN ENERGI NASIONAL D E N MERANCANG DAN MERUMUSKAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL* MENETAPKAN RENCANA UMUM ENERGI NASIONAL (RUEN)* * MENETAPKAN LANGKAH- LANGKAH PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS DAN DARURAT ENERGI MENGAWASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG ENERGI YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR TERWUJUDNYA KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN ENERGI GUNA MENDUKUNG PEMBANGUNAN NASIONAL BERKELANJUTAN TUJUAN KEN **) RUEN disusun oleh Pemerintah: akan segera di tetapkan untuk menjadi Perpres: TELAH DISERAHKAN KE den TUGAS DEN (Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007) Pasal 1 angka 26 UU No. 30/2007 “Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri, dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional” KEN disetujui DPR 28 Januari 2014, ditetapkan Presiden RI melalui PP 79/2014 tanggal 17 Oktober 2014
  • 4. UU No. 30/2007 Tentang Energi KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL (KEN) Peraturan Presiden No. 22/2017, tentang RUEN RUED Propinsi/Kab/Kot a Berisikan Kebijakan Energi secara Umum Untuk mencapai Sasaran dan Arah Kebijakan Energi Nasional Guna mewujudkan Kemandirian dan Ketahahan Energi Nasional Terjemahan dari R U E N/RUKN pada masing2 Daerah dengan Memanfaatkan Potensi di Daerah Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah Dilihat Dari Kepentingan Nasional RUKN RUPTL PP No. 79 Tahun 2014 Rencana Aksi Implementasi KEN oleh Kementerian dan Lembaga, berisi target, strategi, lokasi dan kebijakan kebijakan yang diperlukan
  • 5. LANDASAN HUKUM PERENCANAAN BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN [1/2] UU 30/2007 (Energi) UU 30/2009 (Ketenagalistrikan ) PP 79/2014 (Kebijakan Energi Nasional-KEN) Pasal 11 ayat (2) Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah dengan Persetujuan DPR PP 14/2012 jo PP 23/2014 (Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pasal 12 ayat (2b) Dewan Energi Nasional bertugas menetapkan RUEN Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) [Kepmen ESDM No. 2682.K/21/MEM/2008] Pasal 7 ayat (1) RUKN disusun berdasarkan pada KEN dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkonsultasi dengan DPR RI Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) [RUPTL PT PLN (Persero) - Kepmen ESDM No. 0074 K/21/MEM/2015] Pasal 8 Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan RUK dan RUPTL 5
  • 6. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL UNTUK MENUJU KETAHANAN DAN KEMANDIRIAN ENERGI
  • 7. China is the main driver of increasing energy demand in the current decade, but India takes over in the 2020s as the principal source of growth Primary energy demand, 2035 (Mtoe) 480 Brazil 1 540 India 1 000 Southeast Asia (Indonesia 36%) 4 060 China 1 030 Africa 2 240United States 440 Japan 1 710 Europe 1 370 Eurasia 1 050Middle East OECD Non-OECD Asia Middle East Africa Latin America Eurasia 10% 8% 8% 5% 4% 65% Share of global growth 2012-2035 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 Nuclear Oil Renewables Coal Gas Mtoe 1987-2011 2011-2035 Growth in global energy demand Today's share of fossil fuels in the global mix, at 82%, is the same as it was 25 years ago; the strong rise of renewables only reduces this to around 75% in 2035 Fossil Fuel still become main resources to full fill the world energy demand Source: World Energy Outlook, IEA,
  • 8. GROWTH ENERGY DEMAND IN THE WORLD MOVES TO ASIA IEA PREDICTION
  • 9.
  • 10. Situasi dan Kondisi Ke energian Nasional
  • 11. INDONESIA SITUATION Electricity Infrastructure Power plant capacity : 52.5 GW to electrify 250 Million. Electricfication ratio nealy 83%. It means more than 40 Million people does not have connected to electric grid; It” means capacity of electricity just reach around 220 Watt/capita Electricity consumed pecapita just reach around 800 Kwh/capita. Compared in the Asean region: Brunei : more 8,400 Singapura: more 8,300 Malaysia : more 3,500 Thailand : 2,500 Vietnam : around 1,000 Oil Production round than 800,000 B/day Proven Reserved: 3.3 Billion barrel 0.26% of world proven reeserved Consumption : more than 1.5 Billon B/day Indonesia predicted import more than 900,000 B/day How much the cost (devisa to be spent) If 1 B = 100 U$ Gas Production: around 2.7 TCF/year Prove reserved: 108.4 TCF 2% of world proven reserved Consumption : 1.35 TCF/year
  • 12. INDONESIA SITUATION Infrastructure Infrastructure Development Electricity: power plant, Power Transmission, and Distribution Line Gas Infrastructure: piping, Gas Storage, LNG Termminal, transportation facility, etc Oil refinary financing To much money (devisa to be spent for oil, LPG and electricity sector) Technology and facility For exploration and exploitation Power plant equipment, transmission, distribution, substation equipment, controller devices, etc.
  • 13. Negara Oil : di dalam organisasi Juta barrel/hari Cadangan terbukti (milyar barrel)Konsumsi produksi Import/export USA 18,555 11,109 -7,444 26,54 1,74 % China 10,277 4,416 -5,860 25,58 1,68 % Jepang 4,715 0,135 -4,579 0,04 0,0 % India 3,622 0,990 -2,631 5,48 0,36 % Rusia 3,195 10,396 +7,201 80 4,54 % Saudi Arabia 2,861 11,725 +8,864 267,91 17,56 % Brazil 2,807 2,651 -0,155 13,15 0,86 % German 2,388 0,169 -2,218 0,25 0,02 % Korea Selatan 2,301 0,061 -2,301 0 0.0 Kanada 2,287 3,856 +1,569 173,11 11,34 % Meksiko 2,144 2,936 +791,84 10,26 0,67 % Prancis 1,740 0,072 -1,667 0,09 0,01 % Iran 1,709 3,589 +1,879 154,58 10.13 % UK 1,503 1,008 -494 3,12 0,20 % Tabel 1. Gambaran 15 negara konsumi minyak terbesar, tahun 2012.
  • 14. Negara Gas: Millyar cubic feet Cadangan terbukti (trillion cubic feet)Konsumsi produksi Import/export USA 25.502 24.063 -1.516 334.07 5% China 5.151 3.827 -994 124.20 2% Jepang 4.387 115.59 -4.313 0.74 0% India 2.075 1.426 -578.81 43.83 1% Rusia 17.803 23.775 +6.314 1.688 26% Saudi Arabia 3.644 3.644 0.00 287.84 4% Brazil 1.031 601 -455.56 13.97 0% German 2.905 434.34 -2,464 4,41 0% Korea Selatan 1.752 15,43 -1,670 0,19 0% Kanada 3.144 5.054 +2.012 68.17 1% Meksiko 1.952 1.905 -608 17.22 0% Prancis 1.503 17,94 -1.473 0,38 0% Iran 5.415 5.360 -54,39 1.187 18% UK 2.757 1.447 -1.311 8,69 0% Tabel 2. Gambaran 15 negara pengkonumsi minyak dan gas (IEA 2013)
  • 15. Negara Gas: Millyar cubic feet Cadangan terbukti (trillion cubic feet)Konsumsi produksi Import/export Rusia 17.803 23.775 +6.314 1.688 25% Norway 113,29 4.052 +3.435 73,10 1% Qatar 689,70 4.705 +4.015 890 13% Kanada 3.144 5.054 +2.012 68.17 1% Netherland 2.852 1.610 +1.353 43.44 1% Aljajair 1.085 2.922 1.836 159 2% Idonesia 1.327 2.692 +1.365 108.40 2% Malaysia 1.081 2.179 1.098 83 1% Total cadangan Gas dunia(Trilliun Cubic feet) 6.845 Tabel 3. 8 negara pengekspor gas terbesar (IEA 2013)
  • 16. Negara Batubara: Juta Ton Konsumsi produksi Import/export Indonesia 75,785 452,132 +341 Australia 124 475 +313 Rusia 275 387 +112 USA 890 1.016 +93,723 Columbia 5,123 98 +89 China 3.976 3.991 -174 Malaysia 25,632 3,133 -23,4 Tabel 4. 5 Negara produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia (IEA 2013)
  • 17. PERBANDINGAN KONSUMSI LISTRIK (KWH/KAPITA)  Konsumsi listrik per kapita Indonesia per 2014 merupakan salah satu yang terendah diantara negara-negara di Asia  Dibandingkan negara-negara ASEAN, konsumsi per kapita Indonesia berada di urutan ke-5 setelah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Vietnam  Kapasitas terpasang Indonesia per 2012 sebesar 47.753 MW merupakan ke-2 terbesar di ASEAN. 10.5 8.1 7.2 5.8 4.4 3.7 2.3 1.3 0.8 0.8 0.4 0.7 South Korea Singapore Japan Hongkong Malaysia China Thailand Vietnam Indonesia India Pakistan Philippine s 2 Konsumsi Listrik per Kapita Negara-negara Asia (dalam MWh) Sumber:  Konsumsi per kapita: Business Monitor International (BMI), 2014  Kapasitas terpasang: U.S Energy Information Administration, 2012  Data penduduk: World Health Organization, United Nation 2012 No Negara Kapasitas Terpasang (MW) Jumlah Penduduk (Dalam Ribu) 1 Thailand 53.854,3 66.785 2 Indonesia 53.500 252.000 3 Malaysia 28.531,7 29.240 4 Vietnam 24.537,01 90.796 5 Filipina 16.907 96.707 6 Singapura 10.750 5.303 7 Myanmar 3.591 52.797 8 Laos 3.023 6.646 9 Brunei 759 412 10 Kamboja 587,71 14.865 17
  • 18. KONDISI KETAHANAN ENERGI NASIONAL MIMPI REALITA ENERGI Modal Pembangunan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Availability; Accessibility; Affordability; Acceptability
  • 19. DUKUNGAN POLITIK KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL 19
  • 20. PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL 1. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, pemanfaatan sumber daya energi untuk kepentingan Nasional, secara jelas telah di jabarkan pada pasar 33, ayat 3 : ” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat ”. 2. Sebagai implementasi pasal 33 tersebut, pengelolaan energi nasional dijabarkan pada UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi. 3. Selain UU Nomor 30 tahun 2007 tersebut, sebelumnya sudah terdapat berbagai peraturan dan perundang - undangang yang juga mengatur pengelolaan sektor energi, antara lain: 1. i) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 2. ii) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, 3. iii) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025, 4. iv) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; 5. v) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas bumi, 6. vi) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan 7. vii) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  • 21. Kebijakan Utama A. Ketersediaan Energi Untuk Kebutuhan Nasional B. Perioritas Pengembangan Energi C. Pemanfaatan Sumber Daya Energi, D. CadanganEnergiNasional Kebijakan Pendukung A. Konservasi dan Diversifikasi Energi, B. Lingkungan dan Keselamatan, C. Harga, Subsidi dan Insentif Energi, D. Infrastruktur, Akses Masyarakat dan Industri Energi, E. Penelitian dan Pengembangan Energi, dan F. Kelembagaan KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
  • 22. ENERGI, INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI, LITBANG & PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN ENERGY SUPPLY Tanpa dukungan penelitian dan pengembangan (R&D) dan penguatan industri domestik , maka penyediaan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan energi akan terganggu: sangat tergantung impor sehingga pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai ENERGY TRANSFORMATION ENERGY DEMAND INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY • Renewable • Oil • Gas • Coal •Refining •Power Plant • Industry • Transportation • Commercial • Household 22 Creating Job : man Power, competitiveness Nasional
  • 23. Energi dan Nilai Tambah Nasional Bila sumber daya energi tersedia dengan cukup, misalnya batubara dan gas dapat dipergunakan untuk pembangkit litsrik. Adanya pembangkit listrik akan mendorong tumbuhnya industri yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan produk produk yang memberi nilai tambah. Bila sumber daya energi tidak tersedia, maka penciptaan lapangan kerja yang mendorong substitusi teknologi dan nilai tambah tidak akan terjadi dan nera akan sangat tergantung impor Mengashilkan pajak, Menghasilkan barang barang yang mengurangi ketergantungan terhadap import dan kemungkinan peluang eksport. Menghasilkan multiplier efect ekonomi Sumer daya energi, dan Energi tersedia
  • 24. Energi Fosil dan Non Fosil: kelistrikan Kontribusi Energi Listrik (5-15)% Cukup, Handal, Berkualitas SWASTA (85-95)% PRODUKSI PENGOLAHAN Sumber daya Alam 1 Sumber daya Alam 3 Sumber daya Alam 2 Produk Nilai Tambah Salary Tax Tax Multiplier PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA Teknologi SDM Added Value Transformasi Brainware & Skill Teknologi Listrik Tidak Cukup dan tidak handal dan kualitas jelek ??, NOTHING KONTRIBUSI ENERGI/LISTRIK DI SEKTOR INDUSTRI Syarat Infrastruktur Listrik
  • 25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79/2014: Pasal 6.a: Sumber Daya Energi tidak dijadikan komoditas ekspor semata, tetapi sebagai modal pembangunan Nasional Pasal 9.a: Terwujudnya paradigm baru bahwa sumber Energi menjadi modal pembangunan, 9.f.2: pada tahun 2025 peran batubara minmal 30% (tigapuluh persen), dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen). Pasal 10. Untuk menjamin ketersediaan: 10.d. Mengurangi ekspor Energi Fosil secara bertahap terutama gas dan batubara serta menetapkan batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor POSISI SUMBER DAYA ENERGI FOSIL DI DALAM KEBIJAKAN ENERGY NASIONAL
  • 26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79/2014: Pasal 11, ayat 2: Untuk memujudkan keseimbangan kekeonomian Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), perioritas pengembangan energi nasional di dadasarkan pada prinsip : Ayat 2.a. memaksimal penggunaan ET dengan memperhatikan tingkat keekonomian, b. meminimalkan penggunaan minyak bumi c. mengoptimalkan pemanfataan gas bumi dan energy baru d. menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energy nasional POSISI SUMBER DAYA ENERGI FOSIL DI DALAM KEBIJAKAN ENERGY NASIONAL
  • 27. ENERGY MIX TARGET TO 2050 46% 18% 31% 5% 25% 22% 30% 23% 2,500 Kwh/ Cap. 20% 24% 25% 31%Energy Total: 194 MTOE Power Plant: 51 GW Energy Consumpt: 0.8 TOE/cap Electricity Consumpt: 776 KWh/cap 2013 Energy Total: 194 MTOE Power Plant: 51 GW Energy Consumpt: 0.8 TOE/cap Electricity Consumpt: 776 KWh/cap 2025 Energy Total: 400 MTOE Power Plant: 115 GW Energy Consumption: 1.4 TOE/cap Electricity Consumption: 2.500 KWh/cap Energy Total: 1.000 MTOE Power Plant: 430 GW Energy Consumption: 3.2 TOE/cap Electricity Consumpt: 7.000 KWh/cap 2050 NRE Oil Gas Coal a. Consume of gas increase b. Consume of coal increase c. Consume of oil increase d. Contribution of RE Increased 7,000 Kwh / Cap.
  • 28. Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Total Terkira Terbukti Total Kalori Rendah 599,17 11.263,95 15.913,98 16.420,26 44.197,36 7.108,27 7.121,47 14.229,74 Kalori Sedang 3.343,53 27.436,16 19.822,35 20.357,92 70.959,96 3.570,70 6.841,66 10.412,36 Kalori Tinggi 588,04 3.967,88 2.480,65 2.804,63 9.841,19 541,60 2.769,20 3.310,80 Kalori Sangat Tinggi 2,06 1.726,74 735,33 600,00 3.064,13 264,19 240,21 504,39 JUMLAH 4.532,79 44.394,72 38.952,31 40.182,81 128.062,64 11.484,76 16.972,53 28.457,29 Catatan : 1 Kualitas Batubara berdasarkan kelas nilai kalori (Keppres 2 Kelas Sumberdaya batubara 3 Kelas Cadangan No. 13 Tahun 2000 diperbaharui dengan PP No. 45 Tahun 2003) a. Hipotetik Hasil Survey Tinjau Terkira a. Kalori Rendah < 5100 kal/gr b. Tereka Hasil Prospeksi Terbukti b. Kalori Sedang 5100 - 6100 kal/gr c. Tertunjuk Hasil Eksplorasi Pendahuluan c. Kalori Tinggi 6100 - 7100 kal/gr d. Terukur Hasil Eksplorasi Rinci d. Kalori Sangat Tinggi> 7100 kal/gr Cadangan (Juta Ton)Sumberdaya (Juta Ton) Kualitas Sumber: Badan Geologi , status 2016 KONDISI SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA INDONESIA 29
  • 29. SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA STATUS TAHUN 2016 SUMATRA UTARASumberdaya : 34,59 JT Cadangan : - ACE HSumberdaya : 820,55 JT Cadangan : 416,68 JT SUMATRA BARATSumberdaya : 980,64 JT Cadangan : 197,83 JT BENGK ULUSumberdaya : 415,54 JT Cadangan : 79,12 JT LAMPU NGSumberdaya : 135,63 JT Cadangan : 11,74 JT SUMATERA SELATANSumberdaya : 40.996,79 JT Cadangan : 11.066,97 JT RIAU Sumberdaya : 1.460,46 JT Cadangan : 608,88 JT KALIMANTAN UTARASumberdaya : 2.462,27 JT Cadangan : 943,70 JT KALIMANTAN SELATANSumberdaya : 15.028,17 JT Cadangan : 5.269,52 JT Sumberdaya : 98 JT Cadangan : - BAN TEN Sumberdaya : 0,82 JT Cadangan : - JAWA TIMURSumberdaya : 0,08 JT Cadangan : - JAWA TENGAH Sumberdaya : 235,96 JT Cadangan : 0,12 JT PAPUA BARAT PAP UASumberdaya : 9,36 JT Cadangan : - MALUKU UTARA Sumberdaya : 2,50 JT Cadangan : - SULAWESI TENGAH SULAWESI BARATSumberdaya : 24,20 JT Cadangan : - SULAWESI SELATAN Sumberdaya : 8,22 JT Cadangan : - Sumberdaya : 126,48 JT Cadangan : - KALIMANTAN TENGAHSumberdaya : 17.983,51 JT Cadangan : 2.001,33 JT KALIMANTAN BARATSumberdaya : 491,50 JT Cadangan : - KALIMANTAN TIMURSumberdaya : 43.037,78 JT Cadangan : 7.195,85 JT KEP.R IAU Sumberdaya : Cadangan : JAM BI Sumberdaya : 2.848,13 JT Cadangan : 3.168,65 JT 15.410,20 13.046,96 0,1 2 0,00 0,00 0,00 KALIMAN TAN SUMATE RA SULAWE SI PAPU A JAW A MALUK U 28.457,2 Juta Ton 128.062,6 Juta Ton SUMBERDAY A CADANGA N 79.003, 21 48.553,70 262,66 135,84 98,9 8,22 KALIMAN TAN SUMATE RA SULAWE SI PAPU A JAW A MALUK U SUMBERDAYA CADANGAN Sumber : Badan Geologi, 2016 30
  • 30. Kebutuhan DMO rata-rata untuk PLN sekitar 64%; IPP : 17%; PLTU non PLN dan IPP : 2 %; Semen,Pupuk, dll: 16 %; dan Industri Metallurgi: 1% 31 DATA REALISASI DMO BATUBARA TAHUN 2011 – 2017 (Juta Ton) Sumber: Ditjen Minerba 2017 0 50 100 150 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PLTU Metalurgi Semen, Tekstil, Pupuk dan Pulp Briket Juta Ton KONSUMSI BATUBARA NASIONAL 2011-2017 End User 2011 2012 2013 2014 2015 2016Prognosa 2017 PLTU 45,20 52,82 61,86 65,98 70,80 75,40 88,20 Metalurgi 0,29 0,29 0,30 0,39 0,39 0,39 0,82 Semen,Tekstil, Pupuk dan Pulp 7,12 9,31 9,91 9,91 14,73 14,73 18,79 Briket 0,03 0,03 0,15 0,02 0,03 0,03 0,00 Lainnya 13,48 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 Total 66,12 67,04 72,22 76,3 85,95 90,55 107,84 Terdapat 86,4 Juta PLTU dari PLN dan 1,8 Juta dari PLTU untuk operasional Badan Usaha Pertambangan Mineral/Batubara
  • 31. RENCANA KEBUTUHAN BATUBARA PLTU 2017-2026 Sumber: PT PLN, Tahun 2017 Juta Ton Ket: Rata-rata trend rencana total kebutuhan batubara untuk PT PLN dari tahun 2017-2026 naik 8%, dengan kontribusi terbesar dari PLTU 35 GW . 32 - 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Total Sewa 35 GW IPP Milik PLN 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Milik PLN 66,89 69,35 70,97 64,68 63,61 67,91 71,14 73,76 68,83 80,61 IPP 16,48 17,14 17,19 16,86 15,99 16,59 16,43 17,91 18,08 18,03 35 GW 2,42 3,55 11,16 30,69 46,50 54,21 61,06 62,05 62,55 66,25 Sewa 0,60 0,51 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 Total 86,40 90,55 100,03 112,93 126,81 139,41 149,33 154,43 150,16 165,59
  • 32. 46% 26% 23% 5% 2015 166 MTOE 23 % 25 % 30 % 22 % 2025 400 MTOE 31 % 20 % 25 % 24 % 2050 1.000 MTOE TARGET KEN 2025 2050 Peran energi Sebagai modal pembangunan Bauran EBT 23% 31% Penyediaan energi > 400 MTOE > 1.000 MTOE Pembangkit Listrik > 115 GW > 430 GW Elastisitas energi < 1 < 1 Listrik /kapita/thn 2.500 kWh 7.000 kWh Rasio elektrifikasi 100% 100% Energi Baru dan Terbarukan Minyak Bumi Gas Bumi Batubara TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN TARGET RUEN 2025 TARGET RUEN 2050 KONDISI SAAT INI
  • 33. BAURAN ENERGI 2015 2020 2025 2030 2040 2050 Energi Total (MTOE) 215 290 380 480 740 980 Minyak (oil) share 39% 32% 25% 22% 21% 20% Volume (MTOE) 84 93 95 106 155 196 Volume (M Barrel)) 622 688 703 784 1147 1450 Gas share 22% 22% 22% 23% 24% 24% Volume (MTOE) 47 64 84 110 178 235 Volume (TCF) 1,84 2,51 3,29 4,31 6,98 9,21 Batubara share 29% 29% 30% 30% 27% 25% Volume (MTOE) 62 84 114 144 200 245 Volume (M Ton)) 186 252 342 432 600 735 PROYEKSI KEBUTUHAN MINYAK, GAS DAN BATUBARA
  • 34. ELECTRICITY SECTOR Target to be reached Power Plant: 53 GW Electricity Consumption: 800 KWh/cap 2025 Power Plant: 115 GW Electricity Consumption: 2.500 KWh/cap 2015 2050 Power Plant: 430 GW Electricity Consumpt: 7.000 KWh/cap 2019 35 GW Need Investment : power plant, transmission power line, power distribution line, substation To accelerate Creating domestic market for : Coal, Gas, renewable energy Opportunity: to Boost domestic industry growth, creating job, inovation technology Industrial Growth: Creating Jobs National Competitiveness
  • 35. PROGRAM RUEN YANG MELEKAT PADA KL
  • 36. 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050 Ekspor 365,8 288,1 274,8 251,6 232,9 220,4 194,8 147,3 59,9 0 Domestik Pembangki t 63,2 82,4 94,2 106,8 120,0 131,1 152,3 186,7 248,5 326,6 Industri 15,8 43,5 44,5 45,6 47,0 48,4 55,2 67,4 92,9 114,8 DME - - - - - - 2,1 2,5 3,2 4,0 Gasifikasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9 Total Produksi 461,6 414,0 413,0 403,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 438,7 96 43 9 20 5 Batubara - Juta Ton Produksi batubara dibatasi 400 juta ton mulai 2019 461,6 juta ton Pembangk it Ekspor Industr i Domestik Dimethyl Ether (DME) & gasifikasi HASIL PEMODEL PASOKAN BATUBARA 1. Mengendalikan produksi batubara maksimal sebesar 400 juta ton mulai tahun 2019 dengan prioritas pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan menghentikan ekspor pada saat kebutuhan domestik mencapai 400 juta ton. (KESDM) 2. Mengurangi porsi ekspor batubara secara bertahap dan menghentikan ekspor batubara paling lambat pada tahun 2046. (KESDM) 3. Meningkatkan pemanfaatan batubara untuk sektor industri dengan target mencapai 55,2 juta ton pada tahun 2025. (Kemenperin) KEGIATAN PROGRAM
  • 37. 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 JENIS 2015 2020 2025 2030 2040 2050 EBT 8.6 16.2 45.2 69.7 118.6 167.6 14.3% 19.4% 33.3% 36.6% 37.4% 37.8% FOSIL 51.5 67.3 90.4 120.6 198.6 275.4 85.7% 80.6% 66.7% 63.4% 62.6% 62.2% Total 60.1 83.4 135.5 190.2 317.2 443.1 135 443 60 Pembangkit Fosil Pembangkit EBT PENGEMBANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK 1. Rasio elektrifikasi diharapkan mencapai 100% pada tahun 2020. (KESDM) 2. Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan pada:  tahun 2025 sebesar 135,4 GW dengan pembangkit fosil sebesar 90,4 GW dan EBT sebesar 45 GW  tahun 2050 sebesar 444,5 GW dengan Pembangkit Fosil sebesar 275,4 GW dan EBT sebesar 169 GW (KESDM) 3. Memfasilitasi proses layanan penerbitan pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan jasa lingkungan, atau pelepasan kawasan hutan sesuai ketentuan yang berlaku. (KemenLHK) 4. Mewajibkan pemanfaatan teknologi energi batubara yang ramah lingkungan (Clean Coal Technology/CCT) dan efisiensi tinggi (Ultra Super KEGIATAN PROGRAM
  • 38. ENERGI = STATE REVENUE? ENERGI: • MODAL PENGGERAK PEREKONOMIAN • POLITICAL BARGAINING PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN ENERGI