Materi ini disampaikan oleh Dr. Ir. Tumiran, M.Eng, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dalam Diskusi Publik "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiWijayanto Soehadi
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi kebijakan dan program konservasi energi di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa kebutuhan energi akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk, namun sumber daya energi fosil bersifat terbatas. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi energi dan peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Dokumen juga menjelaskan kerangka regulasi yang
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasark
ENERGI TERBARUKAN (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)vikhi79
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber energi terbarukan seperti panas bumi, biomassa, air, angin, gelombang laut, dan pasang surut air laut. Sumber-sumber energi tersebut memiliki kelebihan seperti biaya operasional rendah atau tidak membutuhkan bahan bakar, namun juga memiliki keterbatasan seperti biaya investasi tinggi atau ketergantungan pada kondisi alam.
Sistem pembangkitan tenaga listrik memanfaatkan berbagai sumber energi alam seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, air, angin, dan matahari. Energi alam ini diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit-pembangkit seperti PLTU, PLTG, PLTA, dan PLTN. Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian didistribusikan ke konsumen melalui sistem transmisi dan distribusi.
Dokumen ini memberikan ringkasan tentang energi surya. Definisi energi surya dan proses kerjanya dijelaskan, beserta contoh penerapannya untuk pembangkit listrik, rumah tangga, komersial, dan proyek sosial. Dokumen ini juga membahas prospek energi terbarukan di Indonesia dengan target 23% energi terbarukan, serta pentingnya beralih ke energi terbarukan untuk masa depan yang berkelanjutan.
Hemat listrik untuk bumi kita power pointDiana Putri
Dokumen ini membahas tentang pentingnya menghemat penggunaan listrik untuk melindungi bumi dari pemanasan global. Pemanasan global dipicu oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, termasuk penggunaan listrik yang besar. Untuk itu, dokumen ini menganjurkan upaya hemat listrik seperti mematikan lampu dan peralatan elektronik selama satu jam pada Earth Hour serta mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi secara berkelanjut
Presentasi energi baru, terbarukan dan konservasi energiWijayanto Soehadi
Dokumen tersebut membahas tentang regulasi kebijakan dan program konservasi energi di Indonesia. Dokumen menjelaskan bahwa kebutuhan energi akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan penduduk, namun sumber daya energi fosil bersifat terbatas. Oleh karena itu diperlukan upaya konservasi energi dan peningkatan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Dokumen juga menjelaskan kerangka regulasi yang
PerMenLHK 38 Tahun 2019 ttg Kegiatan Wajib AMDALWahyu Yuns
Peraturan Menteri ini mengatur tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal meliputi yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dilakukan di kawasan lindung, atau berbatasan langsung dengan kawasan lindung. Kategori Amdal terdiri dari A, B, atau C, ditentukan berdasark
ENERGI TERBARUKAN (SHARING KNOWLEDGE-SCM EMP)vikhi79
Dokumen tersebut membahas berbagai sumber energi terbarukan seperti panas bumi, biomassa, air, angin, gelombang laut, dan pasang surut air laut. Sumber-sumber energi tersebut memiliki kelebihan seperti biaya operasional rendah atau tidak membutuhkan bahan bakar, namun juga memiliki keterbatasan seperti biaya investasi tinggi atau ketergantungan pada kondisi alam.
Sistem pembangkitan tenaga listrik memanfaatkan berbagai sumber energi alam seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, air, angin, dan matahari. Energi alam ini diubah menjadi energi listrik melalui pembangkit-pembangkit seperti PLTU, PLTG, PLTA, dan PLTN. Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian didistribusikan ke konsumen melalui sistem transmisi dan distribusi.
Dokumen ini memberikan ringkasan tentang energi surya. Definisi energi surya dan proses kerjanya dijelaskan, beserta contoh penerapannya untuk pembangkit listrik, rumah tangga, komersial, dan proyek sosial. Dokumen ini juga membahas prospek energi terbarukan di Indonesia dengan target 23% energi terbarukan, serta pentingnya beralih ke energi terbarukan untuk masa depan yang berkelanjutan.
Hemat listrik untuk bumi kita power pointDiana Putri
Dokumen ini membahas tentang pentingnya menghemat penggunaan listrik untuk melindungi bumi dari pemanasan global. Pemanasan global dipicu oleh emisi gas rumah kaca dari aktivitas manusia, termasuk penggunaan listrik yang besar. Untuk itu, dokumen ini menganjurkan upaya hemat listrik seperti mematikan lampu dan peralatan elektronik selama satu jam pada Earth Hour serta mengubah gaya hidup menjadi lebih hemat energi secara berkelanjut
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Tepat tiga tahun yang lalu, kami, saya dan Pak Andi Samyanugraha, menulis buku tentang perdagangan karbon. Buku ini adalah buku pertama di Indonesia yang membahas dan mengulas tentang peluang serta implementasi perdagangan karbon di dunia dan di Indonesia.
Sejalan dengan perkembangan jaman, buku ini perlu dan akan kami update, terutama setelah perundingan COP 22 di Marrakesh. Insya Allah akan kami update untuk lebih menjawab tantangan perubahan iklim dan pembiayaan mitigasi....
Semoga....
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di IndonesiaTogar Simatupang
Indonesia tengah berada pada perangkap penghasilan menengah.
Apakah Indonesia bisa keluar dari perangkap pengasilan menengah?
Bioekonomi: gelombang ekonomi berikutnya
Bagaimana memetik peluang dari pengembangan bioekonomi?
Apa yang perlu dilakukan Sekolah Ekspor ke depan?
Dokumen tersebut berisi tentang simbol-simbol listrik yang digunakan dalam gambar instalasi listrik beserta penjelasannya. Terdapat berbagai simbol untuk penghantar, kotak kontak, saklar, mesin-mesin listrik, perangkat lampu, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas analisis kebutuhan air irigasi maksimal di daerah irigasi Bendung Mrican dengan menggunakan statistika dan probabilitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui debit air irigasi maksimal yang dibutuhkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya."
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
PJUTS adalah sistem penerangan jalan umum yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi utamanya, terdiri dari panel surya, baterai, kontroler, dan lampu LED. Sistem ini dapat dipasang di lokasi terbuka yang terkena sinar matahari sepanjang hari dan mampu memberikan penerangan selama 12 jam tanpa emisi karbon.
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Commissioning Execution Plan TLS5.pptxssuser56273f
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut merupakan rencana eksekusi commissioning untuk fasilitas penanganan batubara TLS-5 dan rail loop di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Rencana ini mencakup persiapan, urutan, dan kriteria penerimaan untuk kegiatan pre-commissioning, commissioning, dan uji kinerja sistem penanganan batubara secara keseluruhan.
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Imm Ida
Laporan ini merangkum hasil kajian penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan. Kajian ini bertujuan menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan lingkungan melalui tinjauan regulasi, identifikasi dampak pembangunan, analisis masalah, dan rekomendasi strategi. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi infrastruktur terhadap lingkungan s
Dokumen tersebut membahas kondisi keenergian nasional Indonesia dan tantangan yang dihadapi. Sumber daya energi terdiri dari tak terbarukan seperti minyak dan gas serta terbarukan seperti air dan matahari. Indonesia memiliki cadangan minyak, gas, dan batubara yang besar namun belum mandiri dan ketahanan energi. Dokumen ini menganalisis gap antara produksi dan kebutuhan energi serta infrastruktur kelistrikan nasional yang perlu ditingkatkan.
Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Energi Nasional, kebijakan energi nasional Indonesia, dan target bauran energi. Dokumen ini menjelaskan peran dan struktur organisasi Dewan Energi Nasional, kondisi energi di Indonesia, tantangan ke depan, dan kebijakan energi nasional termasuk target bauran energi sampai 2050.
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Tepat tiga tahun yang lalu, kami, saya dan Pak Andi Samyanugraha, menulis buku tentang perdagangan karbon. Buku ini adalah buku pertama di Indonesia yang membahas dan mengulas tentang peluang serta implementasi perdagangan karbon di dunia dan di Indonesia.
Sejalan dengan perkembangan jaman, buku ini perlu dan akan kami update, terutama setelah perundingan COP 22 di Marrakesh. Insya Allah akan kami update untuk lebih menjawab tantangan perubahan iklim dan pembiayaan mitigasi....
Semoga....
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Sosialisasi muatan PP 22 tahun 2021 (terkait pl)Heri Romansyah
Berikut ini merupakan sosialisasi PP 22/2021 tentang PPPLH yang disampaikan oleh KLHK. Berisi :
- Perubahan-perubahan
- Sistematika P3LH
- Struktur kerangka P3LH
- Persetujuan Lingkungan
-
Pengembangan Bioekonomi (bioeconomy) di IndonesiaTogar Simatupang
Indonesia tengah berada pada perangkap penghasilan menengah.
Apakah Indonesia bisa keluar dari perangkap pengasilan menengah?
Bioekonomi: gelombang ekonomi berikutnya
Bagaimana memetik peluang dari pengembangan bioekonomi?
Apa yang perlu dilakukan Sekolah Ekspor ke depan?
Dokumen tersebut berisi tentang simbol-simbol listrik yang digunakan dalam gambar instalasi listrik beserta penjelasannya. Terdapat berbagai simbol untuk penghantar, kotak kontak, saklar, mesin-mesin listrik, perangkat lampu, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas analisis kebutuhan air irigasi maksimal di daerah irigasi Bendung Mrican dengan menggunakan statistika dan probabilitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui debit air irigasi maksimal yang dibutuhkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya."
Isu isu strategis dan agenda pembangunan rt rpjmn 2020-2024Dr. Zar Rdj
ARAHAN PRESIDEN TERPILIH
1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, Menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan;
2. PEMBANGUNAN SDM, Pembangunan SDM dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah, penurunan stunting-kematian ibu-kematian bayi, peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun lembaga manajemen talenta Indonesia, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi;
3. MENDORONG INVESTASI, Mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, memangkas perizinan, pungli dan hambatan investasi lainnya;
4. REFORMASI BIROKRASI, Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi Lembaga;
5. PENGGUNAAN APBN, Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran, memastikan setiap rupiah dari APBN memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat
PJUTS adalah sistem penerangan jalan umum yang menggunakan panel surya sebagai sumber energi utamanya, terdiri dari panel surya, baterai, kontroler, dan lampu LED. Sistem ini dapat dipasang di lokasi terbuka yang terkena sinar matahari sepanjang hari dan mampu memberikan penerangan selama 12 jam tanpa emisi karbon.
Disampaikan pada Webinar “Find the Best Analysis for Strategic Policy”
Diselenggarakan oleh Pusat Penanganan Isu Strategis Kementerian Perdagangan
Jakarta, 30 September 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Commissioning Execution Plan TLS5.pptxssuser56273f
Ringkasan dokumen:
Dokumen tersebut merupakan rencana eksekusi commissioning untuk fasilitas penanganan batubara TLS-5 dan rail loop di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Rencana ini mencakup persiapan, urutan, dan kriteria penerimaan untuk kegiatan pre-commissioning, commissioning, dan uji kinerja sistem penanganan batubara secara keseluruhan.
Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)Imm Ida
Laporan ini merangkum hasil kajian penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan. Kajian ini bertujuan menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan lingkungan melalui tinjauan regulasi, identifikasi dampak pembangunan, analisis masalah, dan rekomendasi strategi. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kontribusi infrastruktur terhadap lingkungan s
Dokumen tersebut membahas kondisi keenergian nasional Indonesia dan tantangan yang dihadapi. Sumber daya energi terdiri dari tak terbarukan seperti minyak dan gas serta terbarukan seperti air dan matahari. Indonesia memiliki cadangan minyak, gas, dan batubara yang besar namun belum mandiri dan ketahanan energi. Dokumen ini menganalisis gap antara produksi dan kebutuhan energi serta infrastruktur kelistrikan nasional yang perlu ditingkatkan.
Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Energi Nasional, kebijakan energi nasional Indonesia, dan target bauran energi. Dokumen ini menjelaskan peran dan struktur organisasi Dewan Energi Nasional, kondisi energi di Indonesia, tantangan ke depan, dan kebijakan energi nasional termasuk target bauran energi sampai 2050.
Dokumen tersebut membahas tentang Dewan Energi Nasional (DEN) dan Kebijakan Energi Nasional Indonesia (KEN), termasuk target bauran energi dan peran pemerintah daerah dalam implementasi KEN. DEN bertanggung jawab merumuskan kebijakan energi nasional dan menetapkan rencana umum energi nasional, sedangkan KEN mengatur arah kebijakan energi untuk mencapai kemandirian dan ketahanan energi guna mendukung pembangunan berkelan
Dokumen tersebut membahas tentang peran metrologi dalam pengelolaan energi nasional, termasuk kondisi energi Indonesia saat ini, tantangan ke depan, dan kebijakan energi nasional. Dokumen ini juga membahas peran litbang dalam mendukung kebijakan energi nasional."
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai kondisi energi nasional Indonesia, tantangan yang dihadapi, dan peran masyarakat dalam pengelolaan energi. Indonesia memiliki potensi sumber daya energi terbarukan yang besar namun pemanfaatannya masih rendah, dan masih sangat bergantung pada energi fosil walaupun cadangannya terbatas. Tantangan utama adalah memenuhi kebutuhan energi yang tinggi, menjamin pasokan energi berkelanjutan, serta men
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin akses energi yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan, memperluas jaringan listrik, dan mereformasi kebijakan energi."
The smart energy defined as a core to the concept of the smart city, provides its users with a liveable, affordable, climate friendly and engaging environment that supports the needs and interests of its users is based on a sustainable economy.
Bunaken Island | Nov-15 | Various new and renewable energies, (Kebijakan dan ...Smart Villages
Dokumen tersebut membahas upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk melalui regulasi, insentif, pembangunan infrastruktur, dan kerja sama. Pemerintah akan terus mempromosikan energi baru terbarukan untuk meningkatkan kemandirian energi dan mengurangi emisi karbon.
Energy roadmap to net-zero transmissions: MEMR, IndonesiaOECD Environment
Dokumen tersebut membahas upaya Indonesia dalam transisi energi bersih untuk mencapai net zero emissions pada tahun 2060, meliputi peningkatan potensi energi terbarukan, efisiensi energi, penggunaan bahan bakar rendah karbon, dan penurunan emisi melalui pembangkit listrik bersih. Indonesia juga mendapat dukungan dana dari negara-negara maju untuk mempercepat transisi energi melalui kemitraan dekarbonisasi.
Buku ini merupakan Outlook Energi Indonesia 2014 yang diterbitkan oleh Dewan Energi Nasional. Buku ini memproyeksikan kondisi pasokan dan permintaan energi di Indonesia hingga tahun 2050 berdasarkan data tahun 2013 dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan kebijakan pemerintah terkait energi, khususnya mengenai pengurangan penggunaan energi fosil dan peningkatan penggunaan energi baru terbarukan."
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang kerangka regulasi dan arah kebijakan energi nasional Indonesia serta kondisi pasokan dan penggunaan energi di Jawa Barat. Dokumen ini juga menunjukkan potensi-potensi energi terbarukan di Jawa Barat seperti panas bumi dan bioenergi kemiri serta sasaran peningkatan pangsa energi terbarukan di provinsi tersebut.
2023 Revisi KEN Coffee Morning MKI 21 Maret.pdfssusera1ef24
1. Dokumen tersebut membahas proyeksi konsumsi energi dan bauran energi Indonesia hingga tahun 2060 berdasarkan dua skenario pertumbuhan ekonomi, yakni skenario rendah dan tinggi.
2. Pada tahun 2060, konsumsi energi final diproyeksikan mencapai 445-497 MTOE sedangkan konsumsi listrik mencapai 1,8-2,1 TWh.
3. Bauran energi diproyeksikan semakin didominasi energi terbarukan dan
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
3. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
4. Self-led influencing: Shifting the Empowerment Narrative
5. Moeldoko and JMPPK Discuss Kendeng Mountain Study
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Aliansi masyarakat sipil menyampaikan masukan untuk RPJMD Jawa Tengah agar lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan memperhatikan rekomendasi KLHS terkait Pegunungan Kendeng.
2. Kegiatan lingkar belajar advokasi kebijakan dan temu kartini Kendeng membahas keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan agar lebih berdaya
1. The Civil Society Alliance: "The RPJMD of Central Java Province Must Be Inclusive, Fair and Sustainable"
2. Community Training on Policy Advocacy and Kendeng Women Gathering
3. Kendeng Community Recites Al-Quran for the Mother Nature
4. “Letter of Super Soko Semar (SUPERSEMAR)” KLHS Orders President, Must Be Done !!!
5. These Kartini from Central Java Will Continue to Speak Out for the Sustainability of the Earth
6. JMPPK Builds Command Post to Monitor Kendeng Mountain Mining Violations
Omnibus Law dianggap memiliki implikasi yang serius terhadap penataan ruang dan lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan RUU Cipta Kerja melemahkan proteksi lingkungan demi kepentingan investasi, dan menghilangkan mekanisme pengawasan seperti Komisi Penilai Amdal. Stranas PK berupaya meningkatkan tata kelola data perizinan sektor sumber daya alam melalui Kebijakan Satu Peta, namun menemui kendala karena ketersed
Compared with other sources of energy, oil and gas continue to become primary sources of energy in Indonesia with the highest level of consumption. Apart from propping up almost one third of national revenue, oil and gas also significantly contribute to create job opportunities, supply the need of fuel, petrochemical industry which in turn effectively enhances investment and economy.
As a natural resource contained within the bowel of the earth, the constitution of the Republic of Indonesia asserts that the ownership and enterpreneurship of national oil and gas industry is controlled by the state and immensely benefitted to the welfare of people accordingly (constitution 1945, article 33). Furthermore, it is asserted through the law 22/2001 on oil and gas that the control by the state is administered by the government as the holder of mining right. It means, the government is entitled with authority to administer the exploration and exploitation of oil and gas throughout Indonesian territory.
Dokumen tersebut membahas tentang opsi-opsi yang diajukan Dewan EITI terkait keterbukaan kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif dalam standar EITI di masa depan, yaitu apakah kontrak tersebut harus dibuka secara umum, dibuka dengan pengecualian tertentu, atau hanya sebagai dorongan tanpa kewajiban."
Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadiprasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances.
This document discusses contract transparency in the extractive industries according to the 2019 EITI Standard. It provides background on EITI and how contract transparency has developed over time in the EITI standards from 2013 to 2019. The 2019 standard now requires EITI implementing countries, including Indonesia, to publish all contracts issued after 2021 and encourages publishing existing contracts. However, Indonesia has yet to fully comply. The document outlines the roles EITI can play in facilitating greater contract transparency at the national level through discussion, publishing contracts, and influencing regulatory changes.
Openness of public information is a human right of every citizen who supports self- development and the life of a person, both personally / individually and in social relations, and in carrying out the role of national and state life in a good and responsible manner. Openness of public information is one of the characteristics of a democratic country, and is a prerequisite for participation, transparency and accountability in good governance. Openness of public information can encourage the progress of a nation, because it allows for public control and encourages the creation of checks and balances
Dokumen ini membahas tentang upaya keterbukaan pemerintah Indonesia melalui kebijakan Satu Data, termasuk implementasinya di sektor kelautan dan perikanan, sumber daya energi dan mineral, serta pengalaman seorang wanita yang dulu terlibat pertambangan ilegal namun kini mengawasi aktivitas pertambangan.
The principle of openness in running the government is needed to realize a participatory government where people can actively participate in overseeing policy implementation. To support this, the Government of Indonesia has committed to use the principle of public information disclosure, which is shown through Law No. 14/2008. Moreover, Indonesia had participated in Open Government Partnership (OGP) which has 78-member countries which Indonesia is one of the pioneers of OGP, as well as Presidential Decree No.39/2019 on Satu Data (One Data) Indonesia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan data dan informasi pertambangan serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pertambangan. Meski merupakan langkah positif, masih diperlukan aturan turunan untuk memperjelas pelaksanaannya.
The government of West Nusa Tenggara Province issued a Local Government Regulation on Mining Governance in September 2019. In this newly-issued regulation, there is a specific chapter on data and information systems of the mining sector and also provisions that guarantee public participation to monitor mining activities in the province. This is an answer to the problems faced by the people living near mining areas in West Nusa Tenggara Province.
West Nusa Tenggara Province (NTB) is one of the provinces with abundant metal and non-metal mineral resources and spread in almost all districts / cities. Now, there are 261 Mining Business Licenses (IUP) in NTB, consisting of 27 metal mineral IUPs and 234 rock IUPs (NTB ESDM Service, 2019). From 27 metal mineral IUPs, in fact there are 11 IUPs covering an area of 35,519 ha that are indicated to be in protected and conservation forest areas (DG Minerba, MEMR, 2017). Whereas based on Law number 41 of 1999 concerning Forestry, the two regions may not be used for mining activities.
The need for contract (and licensing documents) openness in the extractive industries is currently getting stronger, along with public demands for a transparent and accountable extractive industry governance. Some cases have shown a good precedent of contract openness in the said sector in Indonesia
Kajian ini menemukan bahwa selama masa darurat Covid-19 di NTB, akses informasi publik terkait penanganan Covid-19 sangat terbatas bagi masyarakat pedesaan, terutama kelompok perempuan dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Informasi yang seharusnya tersedia tidak merata, bahkan ada masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui informasi terkait Covid-19. Meskipun demikian, layanan informasi pemerintah
Dokumen tersebut membahas kerangka hukum keterbukaan kontrak di sektor migas dan minerba Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 memberikan mandat penguasaan negara atas sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, yang mewajibkan keterbukaan informasi pengelolaan sumber daya alam termasuk kontraknya. UU KIP juga mewajibkan keterbukaan dokumen publik seperti kontrak, me
Countries around the world collect taxes from their people in various forms, income tax, vehicle tax, land-building tax, fees from extraction of natural resources (royalties) and so forth. John Locke declared tax payments as reciprocity for meeting the people’s needs to get protection from the state.1 Such protection can be interpreted as guarantee and fulfillment of basic rights such as the right to life, health, ownership of property, and education.2 Richard Murphy emphasized the principle of protection, countries that collect taxes must protect their citizens without discrimination and provide public goods.3
Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan standar Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) khususnya mengenai keterbukaan kontrak dan izin di sektor sumber daya alam. Standar EITI semakin mengharuskan negara anggota untuk mempublikasikan kontrak dan izin yang diberikan, meskipun sebelumnya hanya bersifat opsional. Indonesia sebagai negara pelaksana EITI belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban tersebut.
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly states that all-natural resources in the land of Indonesia are controlled by the state and used to realize the prosperity of the people.1 Oil and gas, as well as minerals and coal are some of Indonesia’s natural wealth, which must be managed to achieve the objectives of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Considering that oil and gas, mineral and coal are classified as high risk, high technology, and high cost industries, the management needs to be done in collaboration with various parties who have capital and competitive technology. Most of the cooperation in oil and gas, mineral and coal management is carried out based on the contract system. In the Indonesian context, the contract system is widely used for upstream sector activities that include exploration and exploitation/production of oil and gas, and mineral and coal, while for downstream activities it is implemented through the granting of a business license.2 Since 2009, part of the upstream mineral and coal sector has been implemented through a licensing system.
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
DAMPAK KEBAKARAN LAHAN GAMBUT TERHADAP KUALITAS AIR DAN KESEHATAN MASYARAKAT.pdfd1051231031
Kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan seperti pepohonan maupun semak-semak, kemudian api menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (Ground fire), membakar bahan organicmelalui pori-pori gambut dan melalui akar semak belukar ataupun pohon yang bagian atasnya terbakar. Selanjutnya api menjalar secara vertical dan horizontal berbentuk seperti kantong asap dengan pembakaran yang tidak menyala (smoldering) sehingga hanya asap yang berwarna putih saja yang Nampak di atas permukaan, yang sering dikenal dengan kabut asap yang terjadi akibat kebakaran hutan yang bersifat masiv. Oleh karena peristiwa kebakaran tersebut terjadi di bawah tanah dan tidak nampak di permukaanselain itu tanahnya merupakan tanah basah/gambut yang mengandung air maka proses kegiatan pemadamannya tentu akan menimbulkan kesulitan.
DAMPAK PIRIT ANTARA MANFAAT DAN BAHAYA BAGI LINGKUNGAN DAN KESEHATAN.pdfd1051231033
Tanah merupakan bagian terpenting dalam bidang pertanian, peranan tanah juga sangat kompleks bagi media perakaran tanaman. Tanah mampu menopang dan menyediakan unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan vegetatif dan generatif. Tanah tersusun dari bahan mineral, bahan organik, udara dan air. Bahan mineral tersusun dari hasil aktivitas pelapukan bebatuan, sedangkan bahan organik berasal dari pelapukan serasah tumbuhan akibat adanya aktivitas mikroorganisme di dalam tanah. Salah satu jenis tanah adalah tanah sulfat masam. Tanah sulfat masam ini keberadaannya di daerah rawa pasang surut. Sering kali tanah sulfat masam dijumpai pada lahan gambut terdegradasi yang mengakibatkan tanah mengandung pirit (FeS2) naik kepermukaan. Tanah sulfat masam yang mengandung pirit ini juga mengganggu pertumbuhan tanaman. Terganggunya pertumbuhan tanaman menyebabkan lahan ini nantinya akan ditinggalkan petani bila tidak dilakukan usaha perbaikan atau menjadi lahan bongkor.
Pengelolaan Lahan Gambut Sebagai Media Tanam Dan Implikasinya Terhadap Konser...d1051231053
Gambut merupakan tanah yang memiliki karakteristik unik. Lahan gambut yang begitu luas di beberapa pulau besar di Indonesia, menjadikan pengelolaan lahan gambut sering dilakukan, terutama dalam peralihan fungsi menjadi perkebunan, pertanian, hingga pemukiman. Pada studi kasus ini lebih berfokus pada degradasi lahan gambut menjadi media tanam, proses, dampak, serta upaya pemulihan dampak yang dihasilkan dari degradasi lahan gambut tersebut
“ANALISIS DINAMIKA DAN KONDISI ATMOSFER AKIBAT PENINGKATAN POLUTAN DAN EMISI...aisyrahadatul14
Pencemaran udara adalah pelepasan zat-zat berbahaya ke atmosfer, seperti polusi industri, kendaraan bermotor, dan pembakaran sampah. Dampaknya terhadap lingkungan sangat serius. Udara yang tercemar dapat merusak lapisan ozon, memicu perubahan iklim, dan mengurangi kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Bagi makhluk hidup, pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, iritasi mata, dan bahkan kematian. Lingkungan juga terdampak dengan terganggunya ekosistem dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
ANALISIS DAMPAK DAN SOLUSI HUJAN ASAM: PENGARUH PEMBAKARAN BAHAN BAKAR FOSIL ...d1051231079
Hujan asam merupakan kombinasi ringan dari asam sulfat dan asam nitrat. Hujan asam biasanya terjadi di daerah-daerah yang padat penduduk dan banyaknya aktivitas manusia dalam kegiatan transportasi. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari kegiatan industri dan transportasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa hujan asam apabila emisi gas tersebut bereaksi dengan air hujan, dimana senyawa yang bersifat asam terbentuk. Emisi gas SO2 dan NO2 yang berasal dari aktivitas manusia dapat berubah menjadi nitrat (NO3 - ) dan sulfat (SO4 2-) melalui proses fisika dan kimia yang kompleks. Sulfat dan nitrat lebih banyak berbentuk asam yang terlarut dalam air hujan. Keasaman air hujan berhubungan erat dengan konsentrasi SO2 dan NO2 yang terlarut di dalam air hujan. Semakin tinggi konsentrasi SO2 dan NO2 , maka dapat mengakibatkan nilai keasaman air hujan semakin asam .Deposisi asam yang berasal dari emisi antropogenik SO2 dan NOx , memiliki pengaruh besar pada biogeokimia, dan menyebabkan pengasaman tanah dan air permukaan, eutrofikasi ekosistem darat dan air dan penurunan keanekaragaman hayati di banyak wilayah.
Kebijakan Energi Nasional Menuju Tahun 2050, Peran Batubara Mendukung Ketahanan Energi Nasional
1. KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL MENUJU TAHUN 2050
PERAN BATUBARA MENDUKUNG KETAHANAN ENERGY
NASIONAL
Disampaikan pada Diskusi
Diskusi Publik: Perbaikan Tata kelola Batubara di
Indonesia
oleh : Tumiran:
1. Anggota DEN, periode 2009-2014 dan 2014-2019
2. Pengajar Dept. Teknik Elektro dan Teknologi Informasi FT UGM
3. Dekan Fakultas Teknik UGM 2008-2012
4. Ketua Dewan Pakar PJCI
5. Anggota Dewan Pakar Majalah Listrik Indonesia
6. Anggota Dewan Pakar MKI
7. Pengembang Curiculum” Renewable Energy Course, United Nation University,
Tokyo 2012-2-14
Saripan Pacific Jakarta, 8 Juni 2017
Diselenggarakan oleh : Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif
2. PIMPINAN
Ketua : Presiden
Wakil Ketua : Wakil Presiden
Ketua Harian : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ANGGOTA
STRUKTUR ORGANISASI DEWAN ENERGI NASIONAL
Unsur Pemerintah Unsur Pemangku Kepentingan
1. Menteri Keuangan
2. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/ Kepala
Bappenas
3. Menteri Perhubungan
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Pertanian
6. Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi
7. Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
1. Dr. Ir. Tumiran, M.Eng (Akademisi)
2. Dr.Ir. Andang Bachtiar, M.Sc. (Teknologi )
3. Ir. Achdiat Atmawinata (Industri)
4. Prof. Dr.Ir. Syamsir Abduh (Konsumen)
5. Prof.Ir.Rinaldy Dalimi, M.Sc.,Ph.D.
(Akademisi)
6. Ir. Abadi Poernomo, Dipl.Geoth.En.Tech.,
(Industri)
7. Dr. A.Sonny Keraf (Lingkungan Hidup)
8. Ir. Dwi Hary Soeryadi, M.MT (Konsumen)
3. DEWAN ENERGI NASIONAL
D
E
N
MERANCANG DAN
MERUMUSKAN KEBIJAKAN
ENERGI NASIONAL*
MENETAPKAN RENCANA UMUM
ENERGI NASIONAL (RUEN)* *
MENETAPKAN LANGKAH-
LANGKAH PENANGGULANGAN
KONDISI KRISIS DAN DARURAT
ENERGI
MENGAWASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN BIDANG ENERGI
YANG BERSIFAT LINTAS SEKTOR
TERWUJUDNYA
KEMANDIRIAN DAN
KETAHANAN ENERGI GUNA
MENDUKUNG PEMBANGUNAN
NASIONAL BERKELANJUTAN
TUJUAN KEN
**) RUEN disusun oleh Pemerintah:
akan segera di tetapkan untuk
menjadi Perpres: TELAH
DISERAHKAN KE den
TUGAS DEN
(Pasal 12 Ayat (2) UU No. 30/2007)
Pasal 1 angka 26 UU No. 30/2007
“Dewan Energi Nasional adalah suatu lembaga bersifat nasional, mandiri,
dan tetap, yang bertanggung jawab atas kebijakan energi nasional”
KEN disetujui DPR 28 Januari
2014, ditetapkan
Presiden RI melalui PP
79/2014 tanggal 17 Oktober
2014
4. UU No. 30/2007 Tentang
Energi
KEBIJAKAN PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
(KEN)
Peraturan Presiden
No. 22/2017,
tentang RUEN
RUED
Propinsi/Kab/Kot
a
Berisikan
Kebijakan Energi secara Umum
Untuk mencapai Sasaran dan Arah
Kebijakan Energi Nasional Guna
mewujudkan Kemandirian dan
Ketahahan Energi Nasional
Terjemahan dari R U E N/RUKN
pada masing2 Daerah dengan
Memanfaatkan Potensi di Daerah
Untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah
Dilihat Dari Kepentingan Nasional
RUKN
RUPTL
PP No. 79 Tahun 2014
Rencana Aksi Implementasi
KEN oleh Kementerian dan
Lembaga, berisi target,
strategi, lokasi dan
kebijakan kebijakan yang
diperlukan
5. LANDASAN HUKUM PERENCANAAN BIDANG ENERGI DAN
KETENAGALISTRIKAN [1/2]
UU
30/2007
(Energi)
UU 30/2009
(Ketenagalistrikan
)
PP 79/2014
(Kebijakan Energi Nasional-KEN)
Pasal 11 ayat (2)
Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh
Pemerintah dengan Persetujuan DPR
PP 14/2012
jo PP
23/2014
(Kegiatan Usaha
Penyediaan Tenaga
Listrik)
Rencana Umum Energi
Nasional
(RUEN)
Pasal 12 ayat (2b)
Dewan Energi Nasional
bertugas menetapkan RUEN
Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional
(RUKN)
[Kepmen ESDM No.
2682.K/21/MEM/2008]
Pasal 7 ayat (1)
RUKN disusun berdasarkan pada KEN
dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah
berkonsultasi dengan DPR RI
Rencana Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik
(RUPTL)
[RUPTL PT PLN (Persero) - Kepmen
ESDM
No. 0074 K/21/MEM/2015]
Pasal 8
Usaha penyediaan tenaga listrik untuk
kepentingan umum dilaksanakan
sesuai dengan RUK dan RUPTL
5
7. China is the main driver of increasing energy
demand in the current decade, but India takes
over in the 2020s as the principal source of
growth
Primary energy demand, 2035 (Mtoe)
480
Brazil
1 540
India
1 000
Southeast
Asia (Indonesia 36%)
4 060
China
1 030
Africa
2 240United
States 440
Japan
1 710
Europe
1 370
Eurasia
1 050Middle
East
OECD
Non-OECD
Asia
Middle
East
Africa
Latin
America
Eurasia
10%
8%
8%
5%
4%
65%
Share of global growth
2012-2035
500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
Nuclear
Oil
Renewables
Coal
Gas
Mtoe
1987-2011
2011-2035
Growth in global energy demand
Today's share of fossil fuels in the global
mix, at 82%, is the same as it was 25 years
ago; the strong rise of renewables only
reduces this to around 75% in 2035
Fossil Fuel still become main
resources to full fill the world energy
demand
Source: World Energy Outlook, IEA,
11. INDONESIA SITUATION
Electricity
Infrastructure
Power plant capacity : 52.5 GW
to electrify 250 Million.
Electricfication ratio nealy 83%. It
means more than 40 Million
people does not have connected
to electric grid;
It” means capacity of electricity
just reach around 220 Watt/capita
Electricity consumed pecapita
just reach around 800
Kwh/capita.
Compared in the Asean region:
Brunei : more 8,400
Singapura: more 8,300 Malaysia
: more 3,500
Thailand : 2,500
Vietnam : around 1,000
Oil Production round than 800,000
B/day
Proven Reserved: 3.3 Billion
barrel
0.26% of world proven reeserved
Consumption : more than 1.5
Billon B/day
Indonesia predicted import more
than 900,000 B/day
How much the cost (devisa to
be spent)
If 1 B = 100 U$
Gas Production: around 2.7 TCF/year
Prove reserved: 108.4 TCF
2% of world proven reserved
Consumption : 1.35 TCF/year
12. INDONESIA SITUATION
Infrastructure Infrastructure Development Electricity: power
plant, Power
Transmission, and
Distribution Line
Gas Infrastructure:
piping, Gas Storage,
LNG Termminal,
transportation facility, etc
Oil refinary
financing To much money (devisa to be
spent for oil, LPG and
electricity sector)
Technology and
facility
For exploration and
exploitation
Power plant equipment,
transmission,
distribution, substation
equipment, controller
devices, etc.
13. Negara Oil : di dalam organisasi Juta barrel/hari Cadangan terbukti
(milyar barrel)Konsumsi produksi Import/export
USA 18,555 11,109 -7,444 26,54 1,74 %
China 10,277 4,416 -5,860 25,58 1,68 %
Jepang 4,715 0,135 -4,579 0,04 0,0 %
India 3,622 0,990 -2,631 5,48 0,36 %
Rusia 3,195 10,396 +7,201 80 4,54 %
Saudi Arabia 2,861 11,725 +8,864 267,91 17,56 %
Brazil 2,807 2,651 -0,155 13,15 0,86 %
German 2,388 0,169 -2,218 0,25 0,02 %
Korea
Selatan
2,301 0,061 -2,301 0 0.0
Kanada 2,287 3,856 +1,569 173,11 11,34 %
Meksiko 2,144 2,936 +791,84 10,26 0,67 %
Prancis 1,740 0,072 -1,667 0,09 0,01 %
Iran 1,709 3,589 +1,879 154,58 10.13 %
UK 1,503 1,008 -494 3,12 0,20 %
Tabel 1. Gambaran 15 negara konsumi minyak terbesar, tahun 2012.
14. Negara Gas: Millyar cubic feet Cadangan terbukti
(trillion cubic feet)Konsumsi produksi Import/export
USA 25.502 24.063 -1.516 334.07 5%
China 5.151 3.827 -994 124.20 2%
Jepang 4.387 115.59 -4.313 0.74 0%
India 2.075 1.426 -578.81 43.83 1%
Rusia 17.803 23.775 +6.314 1.688 26%
Saudi Arabia 3.644 3.644 0.00 287.84 4%
Brazil 1.031 601 -455.56 13.97 0%
German 2.905 434.34 -2,464 4,41 0%
Korea
Selatan
1.752 15,43 -1,670 0,19
0%
Kanada 3.144 5.054 +2.012 68.17 1%
Meksiko 1.952 1.905 -608 17.22 0%
Prancis 1.503 17,94 -1.473 0,38 0%
Iran 5.415 5.360 -54,39 1.187 18%
UK 2.757 1.447 -1.311 8,69 0%
Tabel 2. Gambaran 15 negara pengkonumsi minyak dan gas (IEA 2013)
15. Negara Gas: Millyar cubic feet Cadangan terbukti (trillion
cubic feet)Konsumsi produksi Import/export
Rusia 17.803 23.775 +6.314 1.688 25%
Norway 113,29 4.052 +3.435 73,10 1%
Qatar 689,70 4.705 +4.015 890 13%
Kanada 3.144 5.054 +2.012 68.17 1%
Netherland 2.852 1.610 +1.353 43.44 1%
Aljajair 1.085 2.922 1.836 159 2%
Idonesia 1.327 2.692 +1.365 108.40 2%
Malaysia 1.081 2.179 1.098 83 1%
Total cadangan Gas dunia(Trilliun Cubic feet) 6.845
Tabel 3. 8 negara pengekspor gas terbesar (IEA 2013)
16. Negara Batubara: Juta Ton
Konsumsi produksi Import/export
Indonesia 75,785 452,132 +341
Australia 124 475 +313
Rusia 275 387 +112
USA 890 1.016 +93,723
Columbia 5,123 98 +89
China 3.976 3.991 -174
Malaysia 25,632 3,133 -23,4
Tabel 4. 5 Negara produsen dan eksportir batubara terbesar di
dunia (IEA 2013)
17. PERBANDINGAN KONSUMSI LISTRIK (KWH/KAPITA)
Konsumsi listrik per kapita Indonesia per 2014 merupakan
salah satu yang terendah diantara negara-negara di Asia
Dibandingkan negara-negara ASEAN, konsumsi per kapita
Indonesia berada di urutan ke-5 setelah Singapura,
Malaysia, Thailand, dan Vietnam
Kapasitas terpasang Indonesia per 2012 sebesar 47.753
MW merupakan ke-2 terbesar di ASEAN.
10.5
8.1
7.2
5.8
4.4 3.7
2.3
1.3 0.8 0.8 0.4 0.7
South
Korea
Singapore
Japan
Hongkong
Malaysia
China
Thailand
Vietnam
Indonesia
India
Pakistan
Philippine
s
2
Konsumsi Listrik per Kapita Negara-negara Asia
(dalam MWh)
Sumber:
Konsumsi per kapita: Business Monitor International (BMI), 2014
Kapasitas terpasang: U.S Energy Information Administration, 2012
Data penduduk: World Health Organization, United Nation 2012
No Negara
Kapasitas
Terpasang
(MW)
Jumlah
Penduduk
(Dalam Ribu)
1 Thailand 53.854,3 66.785
2 Indonesia 53.500 252.000
3 Malaysia 28.531,7 29.240
4 Vietnam 24.537,01 90.796
5 Filipina 16.907 96.707
6 Singapura 10.750 5.303
7 Myanmar 3.591 52.797
8 Laos 3.023 6.646
9 Brunei 759 412
10 Kamboja 587,71 14.865
17
18. KONDISI KETAHANAN ENERGI NASIONAL
MIMPI
REALITA
ENERGI
Modal
Pembangunan untuk
Kesejahteraan
Rakyat Indonesia
Availability;
Accessibility;
Affordability;
Acceptability
20. PENGELOLAAN ENERGI NASIONAL
1. Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, pemanfaatan sumber daya
energi untuk kepentingan Nasional, secara jelas telah di jabarkan pada
pasar 33, ayat 3 : ” bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk
kemakmuran rakyat ”.
2. Sebagai implementasi pasal 33 tersebut, pengelolaan energi nasional
dijabarkan pada UU Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.
3. Selain UU Nomor 30 tahun 2007 tersebut, sebelumnya sudah terdapat
berbagai peraturan dan perundang - undangang yang juga mengatur
pengelolaan sektor energi, antara lain:
1. i) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,
2. ii) UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,
3. iii) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005–2025,
4. iv) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
5. v) UU No. 27 Tahun 2003 tentang Panas bumi,
6. vi) UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan
7. vii) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
21. Kebijakan Utama
A. Ketersediaan Energi Untuk Kebutuhan Nasional
B. Perioritas Pengembangan Energi
C. Pemanfaatan Sumber Daya Energi,
D. CadanganEnergiNasional
Kebijakan Pendukung
A. Konservasi dan Diversifikasi Energi,
B. Lingkungan dan Keselamatan,
C. Harga, Subsidi dan Insentif Energi,
D. Infrastruktur, Akses Masyarakat dan Industri Energi,
E. Penelitian dan Pengembangan Energi, dan
F. Kelembagaan
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
22. ENERGI, INFRASTRUKTUR, TEKNOLOGI, LITBANG & PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
ENERGY
SUPPLY
Tanpa dukungan penelitian dan pengembangan (R&D) dan
penguatan industri domestik , maka penyediaan infrastruktur
untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan energi akan terganggu:
sangat tergantung impor sehingga pembangunan berkelanjutan
tidak akan tercapai
ENERGY
TRANSFORMATION
ENERGY
DEMAND
INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY
• Renewable
• Oil
• Gas
• Coal
•Refining
•Power Plant
• Industry
• Transportation
• Commercial
• Household
22
Creating Job : man Power,
competitiveness Nasional
23. Energi dan Nilai Tambah Nasional
Bila sumber daya energi tersedia dengan cukup, misalnya batubara dan gas dapat
dipergunakan untuk pembangkit litsrik. Adanya pembangkit listrik akan mendorong
tumbuhnya industri yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan produk produk yang
memberi nilai tambah. Bila sumber daya energi tidak tersedia, maka penciptaan lapangan
kerja yang mendorong substitusi teknologi dan nilai tambah tidak akan terjadi dan nera
akan sangat tergantung impor
Mengashilkan pajak,
Menghasilkan barang
barang yang
mengurangi
ketergantungan
terhadap import dan
kemungkinan peluang
eksport.
Menghasilkan
multiplier efect
ekonomi
Sumer daya
energi, dan
Energi
tersedia
24. Energi Fosil
dan
Non Fosil:
kelistrikan
Kontribusi Energi Listrik (5-15)% Cukup, Handal, Berkualitas
SWASTA (85-95)%
PRODUKSI
PENGOLAHAN
Sumber daya Alam 1
Sumber daya Alam 3
Sumber daya Alam 2
Produk
Nilai Tambah
Salary
Tax
Tax
Multiplier
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
Teknologi SDM
Added Value
Transformasi
Brainware & Skill
Teknologi
Listrik Tidak Cukup dan tidak
handal dan kualitas jelek ??,
NOTHING
KONTRIBUSI ENERGI/LISTRIK DI SEKTOR INDUSTRI
Syarat Infrastruktur Listrik
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 79/2014:
Pasal 6.a: Sumber Daya Energi tidak dijadikan komoditas ekspor semata,
tetapi sebagai modal pembangunan Nasional
Pasal 9.a: Terwujudnya paradigm baru bahwa sumber Energi menjadi modal
pembangunan,
9.f.2: pada tahun 2025 peran batubara minmal 30% (tigapuluh persen),
dan pada tahun 2050 minimal 25% (dua puluh lima persen).
Pasal 10. Untuk menjamin ketersediaan:
10.d. Mengurangi ekspor Energi Fosil secara bertahap terutama gas dan
batubara serta menetapkan batas waktu untuk memulai
menghentikan ekspor
POSISI SUMBER DAYA ENERGI FOSIL DI DALAM
KEBIJAKAN ENERGY NASIONAL
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No
79/2014:
Pasal 11, ayat 2: Untuk memujudkan keseimbangan kekeonomian Energi
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf (a), perioritas pengembangan
energi
nasional di dadasarkan pada prinsip :
Ayat 2.a. memaksimal penggunaan ET dengan memperhatikan tingkat
keekonomian,
b. meminimalkan penggunaan minyak bumi
c. mengoptimalkan pemanfataan gas bumi dan energy baru
d. menggunakan batubara sebagai andalan pasokan energy nasional
POSISI SUMBER DAYA ENERGI FOSIL DI DALAM
KEBIJAKAN ENERGY NASIONAL
27. ENERGY MIX TARGET TO 2050
46%
18%
31%
5%
25%
22%
30%
23%
2,500
Kwh/
Cap.
20%
24%
25%
31%Energy Total: 194 MTOE
Power Plant: 51 GW
Energy Consumpt: 0.8
TOE/cap
Electricity Consumpt: 776
KWh/cap
2013
Energy Total: 194 MTOE
Power Plant: 51 GW
Energy Consumpt: 0.8
TOE/cap
Electricity Consumpt: 776
KWh/cap
2025
Energy Total: 400 MTOE
Power Plant: 115 GW
Energy Consumption: 1.4
TOE/cap
Electricity Consumption:
2.500 KWh/cap
Energy Total: 1.000 MTOE
Power Plant: 430 GW
Energy Consumption: 3.2
TOE/cap
Electricity Consumpt:
7.000 KWh/cap
2050
NRE
Oil
Gas
Coal
a. Consume of gas increase
b. Consume of coal increase
c. Consume of oil increase
d. Contribution of RE Increased
7,000
Kwh /
Cap.
28. Hipotetik Tereka Tertunjuk Terukur Total Terkira Terbukti Total
Kalori Rendah 599,17 11.263,95 15.913,98 16.420,26 44.197,36 7.108,27 7.121,47 14.229,74
Kalori Sedang 3.343,53 27.436,16 19.822,35 20.357,92 70.959,96 3.570,70 6.841,66 10.412,36
Kalori Tinggi 588,04 3.967,88 2.480,65 2.804,63 9.841,19 541,60 2.769,20 3.310,80
Kalori Sangat Tinggi 2,06 1.726,74 735,33 600,00 3.064,13 264,19 240,21 504,39
JUMLAH 4.532,79 44.394,72 38.952,31 40.182,81 128.062,64 11.484,76 16.972,53 28.457,29
Catatan :
1 Kualitas Batubara berdasarkan kelas nilai kalori (Keppres 2 Kelas Sumberdaya batubara 3 Kelas Cadangan
No. 13 Tahun 2000 diperbaharui dengan PP No. 45 Tahun 2003) a. Hipotetik Hasil Survey Tinjau Terkira
a. Kalori Rendah < 5100 kal/gr b. Tereka Hasil Prospeksi Terbukti
b. Kalori Sedang 5100 - 6100 kal/gr c. Tertunjuk Hasil Eksplorasi Pendahuluan
c. Kalori Tinggi 6100 - 7100 kal/gr d. Terukur Hasil Eksplorasi Rinci
d. Kalori Sangat Tinggi> 7100 kal/gr
Cadangan (Juta Ton)Sumberdaya (Juta Ton)
Kualitas
Sumber: Badan Geologi , status 2016
KONDISI SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA INDONESIA
29
29. SUMBERDAYA DAN CADANGAN BATUBARA
STATUS TAHUN 2016
SUMATRA
UTARASumberdaya : 34,59 JT
Cadangan : -
ACE
HSumberdaya : 820,55
JT
Cadangan : 416,68 JT
SUMATRA
BARATSumberdaya : 980,64
JT
Cadangan : 197,83 JT
BENGK
ULUSumberdaya : 415,54
JT
Cadangan : 79,12 JT
LAMPU
NGSumberdaya : 135,63
JT
Cadangan : 11,74 JT
SUMATERA
SELATANSumberdaya : 40.996,79
JT
Cadangan : 11.066,97 JT
RIAU
Sumberdaya : 1.460,46
JT
Cadangan : 608,88 JT
KALIMANTAN
UTARASumberdaya : 2.462,27
JT
Cadangan : 943,70 JT
KALIMANTAN
SELATANSumberdaya : 15.028,17
JT
Cadangan : 5.269,52 JT
Sumberdaya : 98
JT
Cadangan : -
BAN
TEN
Sumberdaya : 0,82
JT
Cadangan : -
JAWA
TIMURSumberdaya : 0,08 JT
Cadangan : -
JAWA
TENGAH
Sumberdaya : 235,96
JT
Cadangan : 0,12 JT
PAPUA
BARAT
PAP
UASumberdaya : 9,36 JT
Cadangan : -
MALUKU
UTARA
Sumberdaya : 2,50 JT
Cadangan : -
SULAWESI
TENGAH
SULAWESI
BARATSumberdaya : 24,20
JT
Cadangan : -
SULAWESI
SELATAN
Sumberdaya : 8,22 JT
Cadangan : -
Sumberdaya : 126,48
JT
Cadangan : -
KALIMANTAN
TENGAHSumberdaya : 17.983,51
JT
Cadangan : 2.001,33 JT
KALIMANTAN
BARATSumberdaya : 491,50
JT
Cadangan : -
KALIMANTAN
TIMURSumberdaya : 43.037,78 JT
Cadangan : 7.195,85 JT
KEP.R
IAU
Sumberdaya :
Cadangan :
JAM
BI
Sumberdaya : 2.848,13
JT
Cadangan : 3.168,65 JT
15.410,20
13.046,96
0,1
2
0,00
0,00
0,00
KALIMAN
TAN
SUMATE
RA
SULAWE
SI
PAPU
A
JAW
A
MALUK
U
28.457,2
Juta Ton
128.062,6
Juta Ton
SUMBERDAY
A
CADANGA
N
79.003,
21
48.553,70
262,66
135,84
98,9
8,22
KALIMAN
TAN
SUMATE
RA
SULAWE
SI
PAPU
A
JAW
A
MALUK
U
SUMBERDAYA CADANGAN
Sumber : Badan Geologi,
2016
30
30. Kebutuhan DMO rata-rata untuk
PLN sekitar 64%; IPP : 17%;
PLTU non PLN dan IPP : 2 %;
Semen,Pupuk, dll: 16 %; dan
Industri Metallurgi: 1%
31
DATA REALISASI DMO BATUBARA TAHUN 2011 – 2017 (Juta Ton)
Sumber: Ditjen Minerba 2017
0 50 100 150
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
PLTU
Metalurgi
Semen,
Tekstil, Pupuk
dan Pulp
Briket
Juta Ton
KONSUMSI BATUBARA NASIONAL 2011-2017
End User 2011 2012 2013 2014 2015 2016Prognosa 2017
PLTU 45,20 52,82 61,86 65,98 70,80 75,40 88,20
Metalurgi 0,29 0,29 0,30 0,39 0,39 0,39 0,82
Semen,Tekstil, Pupuk dan Pulp 7,12 9,31 9,91 9,91 14,73 14,73 18,79
Briket 0,03 0,03 0,15 0,02 0,03 0,03 0,00
Lainnya 13,48 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
Total 66,12 67,04 72,22 76,3 85,95 90,55 107,84
Terdapat 86,4 Juta PLTU dari
PLN dan 1,8 Juta dari PLTU
untuk operasional Badan Usaha
Pertambangan Mineral/Batubara
31. RENCANA KEBUTUHAN BATUBARA PLTU 2017-2026
Sumber: PT PLN, Tahun 2017
Juta Ton
Ket:
Rata-rata trend rencana total kebutuhan batubara untuk PT
PLN dari tahun 2017-2026 naik 8%, dengan kontribusi
terbesar dari PLTU 35 GW . 32
- 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Total Sewa 35 GW IPP Milik PLN
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Milik
PLN 66,89 69,35 70,97 64,68 63,61 67,91 71,14 73,76 68,83 80,61
IPP 16,48 17,14 17,19 16,86 15,99 16,59 16,43 17,91 18,08 18,03
35 GW 2,42 3,55 11,16 30,69 46,50 54,21 61,06 62,05 62,55 66,25
Sewa 0,60 0,51 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
Total 86,40 90,55 100,03 112,93 126,81 139,41 149,33 154,43 150,16 165,59
32. 46%
26%
23%
5%
2015
166 MTOE
23
%
25
%
30
%
22
%
2025
400 MTOE
31
%
20
%
25
%
24
%
2050
1.000 MTOE
TARGET
KEN
2025 2050
Peran energi
Sebagai modal
pembangunan
Bauran EBT 23% 31%
Penyediaan
energi
> 400
MTOE
> 1.000
MTOE
Pembangkit
Listrik
> 115 GW > 430 GW
Elastisitas
energi
< 1 < 1
Listrik
/kapita/thn
2.500 kWh 7.000 kWh
Rasio
elektrifikasi
100% 100%
Energi Baru dan Terbarukan
Minyak Bumi
Gas Bumi
Batubara
TARGET BAURAN ENERGI DALAM RUEN
TARGET
RUEN 2025
TARGET
RUEN 2050
KONDISI
SAAT INI
34. ELECTRICITY SECTOR
Target to be reached
Power Plant: 53 GW
Electricity
Consumption: 800
KWh/cap
2025
Power Plant: 115 GW
Electricity Consumption:
2.500 KWh/cap
2015 2050
Power Plant: 430 GW
Electricity Consumpt:
7.000 KWh/cap
2019
35 GW
Need Investment :
power plant, transmission power line,
power distribution line, substation
To accelerate Creating
domestic market for :
Coal, Gas, renewable energy
Opportunity:
to Boost domestic
industry growth, creating
job, inovation technology
Industrial Growth:
Creating Jobs
National Competitiveness
36. 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Kegiatan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2040 2050
Ekspor 365,8 288,1 274,8 251,6 232,9 220,4 194,8 147,3 59,9 0
Domestik
Pembangki
t 63,2 82,4 94,2 106,8 120,0 131,1 152,3 186,7 248,5 326,6
Industri 15,8 43,5 44,5 45,6 47,0 48,4 55,2 67,4 92,9 114,8
DME - - - - - - 2,1 2,5 3,2 4,0
Gasifikasi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,9
Total Produksi 461,6 414,0 413,0 403,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 438,7
96
43
9
20
5
Batubara - Juta
Ton
Produksi batubara dibatasi 400 juta ton mulai
2019
461,6 juta
ton
Pembangk
it
Ekspor
Industr
i
Domestik
Dimethyl Ether (DME) &
gasifikasi
HASIL PEMODEL PASOKAN BATUBARA
1. Mengendalikan produksi
batubara maksimal sebesar
400 juta ton mulai tahun 2019
dengan prioritas pemenuhan
kebutuhan dalam negeri dan
menghentikan ekspor pada
saat kebutuhan domestik
mencapai 400 juta ton.
(KESDM)
2. Mengurangi porsi ekspor
batubara secara bertahap dan
menghentikan ekspor
batubara paling lambat pada
tahun 2046. (KESDM)
3. Meningkatkan pemanfaatan
batubara untuk sektor industri
dengan target mencapai 55,2
juta ton pada tahun 2025.
(Kemenperin)
KEGIATAN
PROGRAM
37. 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
JENIS 2015 2020 2025 2030 2040 2050
EBT
8.6 16.2 45.2 69.7 118.6 167.6
14.3% 19.4% 33.3% 36.6% 37.4% 37.8%
FOSIL
51.5 67.3 90.4 120.6 198.6 275.4
85.7% 80.6% 66.7% 63.4% 62.6% 62.2%
Total 60.1 83.4 135.5 190.2 317.2 443.1
135
443
60
Pembangkit Fosil
Pembangkit EBT
PENGEMBANGAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
1. Rasio elektrifikasi diharapkan mencapai
100% pada tahun 2020. (KESDM)
2. Kapasitas infrastruktur ketenagalistrikan
pada:
tahun 2025 sebesar 135,4 GW
dengan pembangkit fosil sebesar
90,4 GW dan EBT sebesar 45 GW
tahun 2050 sebesar 444,5 GW
dengan Pembangkit Fosil sebesar
275,4 GW dan EBT sebesar 169 GW
(KESDM)
3. Memfasilitasi proses layanan penerbitan
pinjam pakai, kerja sama, pemanfaatan
jasa lingkungan, atau pelepasan
kawasan hutan sesuai ketentuan yang
berlaku. (KemenLHK)
4. Mewajibkan pemanfaatan teknologi
energi batubara yang ramah lingkungan
(Clean Coal Technology/CCT) dan
efisiensi tinggi (Ultra Super
KEGIATAN
PROGRAM