Dokumen tersebut membahas optimalisasi Production Sharing Contract (PSC) untuk meningkatkan stabilitas pasokan energi di Indonesia. PSC merupakan kontrak kerja sama eksplorasi dan eksploitasi sumber daya energi antara pemerintah dan perusahaan swasta asing. Optimalisasi PSC diusulkan melalui peningkatan kontrol biaya pemulihan, pembenahan pasal-pasal terbuka, peninjauan pedoman kerja sama dengan perusahaan lokal, serta revisi prior

1. OPTIMALISASI PRODUCTION SHARING CONTRACT DEMI PENINGKATAN STABILITAS PASOKAN ENERGI DI INDONESIA tim konferensi UNPAD I ShintaYanirma NiellaNoviaArland

2. Rumusan Masalah Apa yang menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan energi di Indonesia? Apakah terdapat hubungan antara kesuksesan pelaksanaan PSC dengan peningkatan stabilitas pasokan energi di Indonesia? Bagaimana PSC dapat berkontribusi mengatasi permasalahan kekurangan pasokan energi di Indonesia?

3. Overview Sektor Migas Indonesia

4. Sejarah Pengembangan sumber: PwC 2010

5. Produksi vs Konsumsi 1998 - 2009

7. Target Variasi Energi 2025 (Kementerian ESDM) Sumber: Kementerian ESDM

8. Timeline Energi Indonesia 0 – 10 tahun ke depan membatasi konsumsi minyak bumi, beralih ke gas bumi, mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) 10 – 50 tahun ke depan memaksimalkan pemanfaatan gas bumi, tahap akhir pengembangan energi EBT, konversi perlahan ke EBT > 50 tahun konversi penuh ke EBT

9. Apa itu PSC? Production sharing contract atau kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU 22/2001)

10. Cost Recovery adalahbiayainvestasidanoperasiproduksimigas yang dikeluarkankontraktor dan dibayarGOI (Government of Indonesia)dalammekanismebagihasilproduksi.

11. Komponen-komponen operating cost yang termasuk ke dalam cost recovery Modal tahun berjalan (termasuk beban depresiasi tahun berjalan) dan biaya-biaya nonmodal Modal dan biaya-biaya nonmodal tahun-tahun sebelumnya yang tidak terpulihkan Biaya persediaan Beban overhead kantor pusat yang dialokasikan kepada operasional Premi asuransi dan penerimaan klaim asuransi

12. Hambatan Pelaksanaan PSC Misreporting(exemptions, deduction, overstatement) dalam pelaporan cost recovery berujung pada menurunnya entitlementpemerintah Pasal-pasal terbuka dan saling tumpang tindih dalam PSC, terutama yang berkaitan dengan komponen biaya untuk perhitungan cost recovery

13. Cont’d ImplementasiPedoman Tata KerjaNomor: 07/PTK/VI/2004 tentangPengelolaanRantaiSuplaiKontrakKerjaSamaoleh BP Migastidak sesuai dengan konsep partnertshipantara FDC (foreign drilling company) dan NDC(national drilling company) Pasal 22 (1) pada UU No. 22 Tahun 2001 -> maksimal 25% ke pasar domestik

14. Optimalisasi PSC Perlunya peningkatan kontrol BP MIGAS dan Departemen ESDM pada implementasi cost recovery. Audit kinerja yang memadai dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini. Pembenahan pasal-pasal terbuka dan saling tumpang tindih dalam PSC, terutama yang berkaitan dengan komponen biaya untuk perhitungan cost recovery. Peninjauan kembali implementasi Pedoman Tata KerjaNomor: 07/PTK/VI/2004 tentangPengelolaanRantaiSuplaiKontrakKerjaSamaoleh BP Migasagar konsep partnertship antara kontraktor perusahaan swasta asing dengan badan usaha lokal menjadi efektif. Apabila memungkinkan, revisi Pasal 22 (1) pada UU No. 22 Tahun 2001 agar kebutuhan pasar domestik menjadi prioritas.

15. Terima Kasih

16. ?