Dokumen tersebut membahas sistem pemerintahan Indonesia dan perubahannya sejak proklamasi kemerdekaan hingga saat ini. Terdapat dua sistem pemerintahan utama yaitu presidensial dan parlementer. Sistem pemerintahan Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan berbagai amendemen UUD 1945.

2. PEMBAHASAN

Pengertian

Macam

Tipe Kabinet



Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Negera RI
Tata Urutan Perundangan Indonesia
Struktur Kenegaraan

3. Sistem Pemerintahan
Keseluruhan dari susunan atau
tatanan yang teratur dari lembagalembaga negara yang berkaitan satu
sama lainnya baik langsung atau tidak
sesuai rencana untuk mencapai tujuan
negara

4. Macam Sistem
Pemerintahan
a. Sistem Pemerintahan Presidensial
b. Sistem Pemerintahan Parlementer

5. Sistem Presidensial
Sistem pemerintahan yang dikepalai oleh
presiden dan menteri-menterinya
bertanggung jawab kepada presiden.
► Ciri
►
► Kelebihan
► Kekurangan

6. Ciri Presidensial
► Kedudukan presiden sebagai kepala negara
dan kepala pemerintahan
► Presiden dan DPR dipilih langsung oleh
rakyat melalui pemilu
► Menteri diangkat oleh presiden tunduk dan
bertanggung jawab kepada presiden
► Masa jabatan presiden 5 th (2x periode)

7. Kelebihan
► Selama masa jabatan, presiden tidak dapat
dijatuhkan DPR,pemerintahan dapat stabil
► Pemerintah punya waktu yang cukup untuk
melaksanakan program

8. Kekurangan
► Selama masa jabatan pengawasan rakyat
terhadap pemerintah kurang berpengaruh
► Rakyat kurang dapat tempat terhadap politik

9. Sistem Par lementer
 Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh
perdana menteri dan menteri-menterinya
bertanggung jawab kepada DPR
 Ciri
 Kelebihan
 Kekurangan

10. Ciri Par lementer
 Kedudukan kepala negara
(raja,ratu,presiden,sultan) tidak dapat
diganggu gugat
 Kabinet dipimpin perdana menteri dan
menterinya bertanggung jawab kepada
DPR
 Susunan anggota berdasarkan atas
suara terbanyak di parlementer
 Kedudukan kepala negara dan kepala
pemerintahzn tidak dalam satu tangan

11. Kelebihan
 Mudah tercapai kesesuaian antara
eksekutif dan legislatif(selama bukan
kabinet koalisi)
 Menterinya akan lebih berhati-hati dalam
bertugas setiap saat dapat dijatuhkan
oleh parlemen

12. Kekur angan
 Kedudukan eksekutif tidak stabil(suatu
saat dapat diberhentikan parlemen)
 Eksekutif tidak lancar dalam
mengerjakan program kerja

13. Tipe Kabinet



Dari siapa yang bertanggung
jawab
Dari ada tidaknya campur
tangan parlemen
Dari ukuran susunan kabinet

14. Dari siapa yang bertanggung jawab
1. Kabinet Ministerial
2. Kabinet Presidensial

15. Kabinet Ministerial
 Kabinet
yang pertanggungjawaban tugastugas pemerintahannya berada di tangan
para menteri (ministerial)

16. Kabinet Presidensial
 Kabinet
yang tugas-tugas
pemerintahannyandipertanggungjawabka
n oleh presiden

17. Ada Tidaknya campur tangan
parlementer
 1. Kabinet Parlementer
 2. Kabinet Ekstraparlementer

18. Kabinet Parlementer
 Kabinet yang pembentukannya dicampuri
parlemen, terutama fraksi yang
mempunyai suara(kursi) dalam parlemen.

19. Kabinet Ekstraparlementer
 Kabinet yang dibentuk di luar campur
tangan parlemen atau DPR

20. Dari ukuran susunan kabinet



a. Kabinet Partai
b. Kabinet Koalisi
c. Kabinet Nasional

21. Kabinet Partai
 Kabinet
yang terdiri dari 1 partai yang
menguasai suara terbanyak
Contohnya : Kabinet Pembangunan II-VI pada
Pemerintahan Orde Baru

22. Kabinet Koalisi
 Kabinet
yang terdiri dari beberapa partai
yang bersama-sama menguasai DPR
Contohnya: Kabinet Berkaki Empat(berdasar
pemilu 1955)

23. Kabinet Nasional
 Kabinet
yang menteri-menterinya berasal
dari semua partai yang mempunyai
perwalilan di DPR
Contohnya :Kabinet Persatuan Nasional
(Abdurahman Wahid), Kabinet Gotong
Royong (Megawati), Kabinet Indonesia
Bersatu (Susilo Bambang Yudhoyono)

24. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN
NEGARA RI
N Periode
o
Jenis
KOnstitusi
Kabinet
Negara
Pemerintahan
1 a.18 Agu 45-14
Nov 45
UUD 1945
Presidensial
Kesatuan
(Unitaris)
Republik
b.14 Nov 45-27
Des 49
UUD 1945
Parlementer
Kesatuan
Uni Republik
2 27 Des 4917 Agu 50
Konstitusi
RIS 1949
Quasi
Parlementer
Serikat
(Federal)
Republik
3 17 Agu 505 Jul 59
UUDS 50
Presidensial
Kesatuan
Republik
4 OrLa: 5 Jul 5911 Mar 66
UUD 1945
Presidensial
Kesatuan
Republik
OrBa: 11 Mar 66- UUD 1945
21 Mei 98
Presidensial
Kesatuan
Republik
Presidensial
Kesatuan
Republik
5 21 Mei 98 sekarang
Amandemen
UUD 45

25. Tata Urutan Perundang-undangan
Indonesia
• TAP MPR No.III/2000 UU
No.10/2004
-UUD 45
-UUD 45
-TAP MPR
UU/PERPU
-UU
-PP
-PERPU
-PERPRES
-PP
-PERDA
-KEPRES
-PERDA

26. STRUKTUR KENEGARAAN


A. SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
B. SESUDAH AMANDEMEN UUD 1945

27. Struktur Kenegaraan Sebelum
Amandemen UUD 45
Pancasila (Dasar Negara)
Pembukaan UUD 1945
UUD 1945
MPR
MA
BPK
DPR
Presiden
DPA

28. Struktur Kenegaraan Sesudah
Amandemen
UUD 1945
BPK
Presiden dan
Wakil Presiden
MPR
DPR/DPD
Kekuasaan
Kehakiman
MA/Mk/KY

29. Sekian Presentasinya
Atas Perhatian Saudara Kami Ucapkan
Terima Kasih