Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaNhofa Eriana
Dokumen tersebut merupakan makalah tentang proses sistem politik Indonesia yang membahas beberapa poin penting sebagai berikut:
1) Definisi dan jenis-jenis kapabilitas sistem politik menurut Gabriel Almond yaitu kapabilitas ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, serta kapabilitas dalam negeri dan luar negeri.
2) Proses sistem politik Indonesia sejak zaman kerajaan hingga masa reformasi beserta per
Sistem politik di Indonesia mengacu pada konsep demokrasi Pancasila yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik secara konvensional maupun nonkonvensional sesuai aturan. Sistem ini terdiri atas unsur-unsur seperti fungsi input dan output serta struktur politik seperti lembaga legislatif dan eksekutif.
Reformasi Kepegawaian Negeri di Amerika SerikatDeky Lioman
Reformasi kepegawaian negara di Amerika Serikat telah berlangsung sejak tahun 1780-an melalui berbagai tahapan seperti Whig Theory, Spoils System, hingga diterapkannya Pendleton Act pada tahun 1883 yang membentuk Civil Service Commission dan mulai menerapkan sistem merit. Perjalanan reformasi terus berlanjut hingga diberlakukannya berbagai undang-undang seperti Hatch Act pada 1939 dan Civil Service Reform Act pada 1978 yang membentuk Office of Personnel Management dan Merit
Pkn bab 4 proses sistem politik indonesiaNhofa Eriana
Dokumen tersebut merupakan makalah tentang proses sistem politik Indonesia yang membahas beberapa poin penting sebagai berikut:
1) Definisi dan jenis-jenis kapabilitas sistem politik menurut Gabriel Almond yaitu kapabilitas ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, serta kapabilitas dalam negeri dan luar negeri.
2) Proses sistem politik Indonesia sejak zaman kerajaan hingga masa reformasi beserta per
Sistem politik di Indonesia mengacu pada konsep demokrasi Pancasila yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik secara konvensional maupun nonkonvensional sesuai aturan. Sistem ini terdiri atas unsur-unsur seperti fungsi input dan output serta struktur politik seperti lembaga legislatif dan eksekutif.
Reformasi Kepegawaian Negeri di Amerika SerikatDeky Lioman
Reformasi kepegawaian negara di Amerika Serikat telah berlangsung sejak tahun 1780-an melalui berbagai tahapan seperti Whig Theory, Spoils System, hingga diterapkannya Pendleton Act pada tahun 1883 yang membentuk Civil Service Commission dan mulai menerapkan sistem merit. Perjalanan reformasi terus berlanjut hingga diberlakukannya berbagai undang-undang seperti Hatch Act pada 1939 dan Civil Service Reform Act pada 1978 yang membentuk Office of Personnel Management dan Merit
Dokumen tersebut membahas tentang strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan di bidang sosial dan politik yang berdampak pada kelembagaan pemerintahan. Tiga strategi utama yang direkomendasikan adalah: 1) Memisahkan pejabat politik dan birokrasi karier, 2) Melaksanakan desentralisasi kekuasaan untuk meningkatkan akuntabilitas, dan 3) Merampingkan struktur kelembagaan pemerintahan untuk menghilang
Reformasi administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dengan 3 pendekatan utama: manajemen publik baru untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan publik baru untuk melibatkan masyarakat, dan tata kelola yang baik untuk akuntabilitas.
Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis kebijakan publik melibatkan proses formulasi alternatif kebijakan dan pemilihan alternatif terbaik. Kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti institusi pemerintahan, kelompok kepentingan, dan sistem politik suatu negara.
Dokumen tersebut membahas aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan lingkungan, meliputi pembuat kebijakan primer seperti legislatif dan eksekutif, pembuat kebijakan sekunder seperti instansi pemerintah, serta partisipasi non-pemerintah seperti kelompok kepentingan dan warga negara. Dokumen ini juga membedakan empat golongan aktor dalam proses kebijakan yaitu rasionalis, teknisi, inkrementalis,
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan prinsip-prinsip penyempurnaan administrasi pemerintahan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Ada beberapa strategi dan cara yang dapat dilakukan dalam penyempurnaan administrasi seperti reorganisasi, perubahan sikap birokrasi, dan deregulasi.
3. Beberapa hambatan penyempurnaan administrasi antara lain k
Dokumen tersebut membahas tentang etika administrasi birokrasi pemerintah. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian etika administrasi, posisi etika dalam studi administrasi publik, perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah, dan prinsip-prinsip good governance."
Teks tersebut membahas tentang sistem perwakilan dalam demokrasi representatif. Ia menjelaskan asumsi dasar, keuntungan, teori-teori dan jenis hubungan antara wakil dan yang diwakilinya, serta klasifikasi kelompok kepentingan dalam sistem perwakilan.
Makalah administrasi negara ini akan sangat penting bagi kita selaku pelajar guna menambah wawasan kita sebagai pelajar yang luar biasa yang selalu ingin tahu dan berkreasi
Dokumen tersebut membahas tentang strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi tantangan di bidang sosial dan politik yang berdampak pada kelembagaan pemerintahan. Tiga strategi utama yang direkomendasikan adalah: 1) Memisahkan pejabat politik dan birokrasi karier, 2) Melaksanakan desentralisasi kekuasaan untuk meningkatkan akuntabilitas, dan 3) Merampingkan struktur kelembagaan pemerintahan untuk menghilang
Reformasi administrasi publik bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi dengan 3 pendekatan utama: manajemen publik baru untuk meningkatkan efisiensi, pelayanan publik baru untuk melibatkan masyarakat, dan tata kelola yang baik untuk akuntabilitas.
Kebijakan publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Analisis kebijakan publik melibatkan proses formulasi alternatif kebijakan dan pemilihan alternatif terbaik. Kebijakan publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti institusi pemerintahan, kelompok kepentingan, dan sistem politik suatu negara.
Dokumen tersebut membahas aktor-aktor yang berperan dalam kebijakan lingkungan, meliputi pembuat kebijakan primer seperti legislatif dan eksekutif, pembuat kebijakan sekunder seperti instansi pemerintah, serta partisipasi non-pemerintah seperti kelompok kepentingan dan warga negara. Dokumen ini juga membedakan empat golongan aktor dalam proses kebijakan yaitu rasionalis, teknisi, inkrementalis,
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian dan prinsip-prinsip penyempurnaan administrasi pemerintahan, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Ada beberapa strategi dan cara yang dapat dilakukan dalam penyempurnaan administrasi seperti reorganisasi, perubahan sikap birokrasi, dan deregulasi.
3. Beberapa hambatan penyempurnaan administrasi antara lain k
Dokumen tersebut membahas tentang etika administrasi birokrasi pemerintah. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian etika administrasi, posisi etika dalam studi administrasi publik, perilaku tidak etis di birokrasi pemerintah, dan prinsip-prinsip good governance."
Teks tersebut membahas tentang sistem perwakilan dalam demokrasi representatif. Ia menjelaskan asumsi dasar, keuntungan, teori-teori dan jenis hubungan antara wakil dan yang diwakilinya, serta klasifikasi kelompok kepentingan dalam sistem perwakilan.
Makalah administrasi negara ini akan sangat penting bagi kita selaku pelajar guna menambah wawasan kita sebagai pelajar yang luar biasa yang selalu ingin tahu dan berkreasi
Gubernur memberikan kebijakan lelang jabatan lurah untuk mendapatkan aparatur yang profesional. Lurah Susan terpilih namun ditolak warga Lenteng Agung karena agamanya berbeda dengan mayoritas. Perdebatan antara warga, lurah, Mendagri dan Ahok tak kunjung selesai dikarenakan pandangan sempit dan kurangnya pengertian antarpihak.
Mata Kuliah Etika Profesi dari Kelompok 9 Etika sekretarisPet-pet
Dokumen ini membahas tentang etika sekretaris dan peranannya sebagai asisten atau tangan kanan pimpinan serta pemegang rahasia terbaik dalam perusahaan. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya memiliki etika yang baik bagi sekretaris untuk menjaga nama baik perusahaan atau organisasi.
Makul Etika Profesi Kelompok 8 Etika personal kantorPet-pet
Dokumen tersebut membahas tentang etika di tempat kerja, termasuk etika komunikasi, perilaku, dan berpakaian kantor. Beberapa poin kunci yang dibahas adalah norma-norma yang menjadi pedoman hubungan antara karyawan dan pihak lain di perusahaan, aturan menghadap atasan, berjalan, dan berbicara secara profesional, serta pentingnya berpakaian sesuai dengan norma dan ciri khas profesi pegawai kantor.
The document provides examples of different types of letters in Indonesian including business letters, application letters, and invitation letters. It discusses the format and components of each type of letter. For business letters, it describes the typical sections such as salutation, reference, body, request, thank you, and signature. Application letters are explained as letters for applying for jobs and include identification details, education/experience, enclosed documents, and closing. Invitation letters are examples of letters to invite people to events and programs.
This document provides information and examples about business letters and application letters. It includes the meaning and formats of business letters and application letters, as well as examples of different types of business letters like request, inquiry, and complaint letters. The formats describe the structure of the letters, including addressing the recipient, writing the body, making requests, and closing the letter. The examples demonstrate filled-out letters of application and business letters.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. Oleh
• Albertus Seno.A.S D1509001
• Aji Muhanafi
D1509003
• Heran Dwi P
D1509039
• Petra Lugas N
D1509067
• Raditya Wahyu N
D1509069
3. Intisari
•
Dalam jurnal ini penulis menjelaskan arti birokrasi di Amerika yaitu
sekelompok orang yang mendapatkan gaji dari pemerintah (terdaftar sebagai
pegawai), federal, negara bagian, atau lokal, namun bukan menduduki posisi
legislatif, atau yudikatif, dan terkait suatu aturan-aturan yang harus dipatuhi.
•
Namun sebagian besar dari mereka kurang memiliki kesadaran yang tinggi
tentang penggunaan wewenang tugas terutama waktu bekerja, mereka hanya
melaksanakan tugas/bekerja disaat ada permintaan pelayanan, selebihnya
mereka hanya bersantai di kantor/ruangan bahkan ada yang meninggalkan
kantor saat jam kerja.
•
Jadi masyarakat yang menggunakan pelayanan berpikir, mereka merupakan
bagian penting dari proses pemerintahan. Karena mereka adalah mengambil
peranan penting atau pran utama dalam pembentukan kebijakan publik di
semua tingkat pemerintah Amerika. Untuk lebih akuratnya, para penyedia
layanan atau pegawai harus memiliki daftar kerja atau analisis sistem
pemerintahan harus melakukan peran/tugas sesuai bagian masing-masing .
•
Buku pengantar pemerintah yang ditujukan bagi pelajar di Amerika sengaja
menutupi kebijakan pemerintahan Amerika. Sehingga menjadikan pelajar
sering tidak jelas terhadap komponen yang diterapkan pemerintah. Pekerja
pemerintah sendiri juga tidak mengerti secara pasti peranan, sehingga sulit
untuk memaparkankan kepada pelajar yang lebih awam tentang pemerintahan.
4. PEMBAHASAN
• Birokrasi bagi pelayanan
• Birokrasi membentuk kebijakan secara langsung
• Pengaruh Kebijakan birokrat dalam pembentuk badan
lain
• Birokrat sangat berarti dalam pemerintahan
• Birokrat berpengaruh besar
• Adanya ancaman dalam demokrasi
• Antara ketakutan dan kepuasan penerima layanan
• Adanya gangguan birokrasi
• Usaha perbaikan birokrasi
5. Birokrasi Penting Bagi Pelayanan
Birokrasi sangat penting dalam
penyediaan layanan masyarakat terutama
saat hal-hal yang sifatnya mendesak bagi
kehidupan masyarakat.
Karena birokrasi penting bagi pelayanan
maka semestinya prosedurnya tidak sulit
6. Birokrasi membentuk kebijakan secara langsung
• Birokrasi atau birokrat juga memiliki wewenang
dalam memutuskan suatu kebijakan pada waktu
tertentu tanpa harus mendapatkan instruksi dari
pemegang wewenang dari atas.
• Memiliki kewenangan sesuai dengan posisi dan
kedudukannya
• Ada 2 faktor :
– Kekuasaan derivatif;kekuasaan yang dibentuk dari
kualitas dalam pemerintah dan proses, tidak hanya
apa yang dilakukan
– Jaminan Kerja sebagai sumber
kekuasaan;diberikannya suatu posisi atau
kedudukan yang penting pada pemerintahan
7. Pengaruh Kebijakan Birokrat Dalam Pembuatan
Badan Lain
• Kebijakan oleh birokrat dapat memberikan
wewenang dalam membentuk badan yang
dibutuhkan memberikan arahan atau petunjuk
kerja.
• Faktor yang mempengaruhi :
– Tangan tua(berpengalaman&berpengetahuan)
– Tenaga ahli yang tidak memihak
– Warga negara dan pemilih(pemberi suara pemilu)
– Membentuk kelompok kecil yang terorganisir
– Badan yang memiliki konstituen
8. Birokrat sangat berarti dalam
pemerintahan
• Dalam proses pemerintahan birokrasi dan
birokrat menjadi faktor utama yang
berperan penting.
• Birokrat:orang yang melaksanakan
birokrasi atau orang yang bekerja pada
pemerintahan yang ahli pada bidangnya
• Birokrasi:kegiatan prosedural yang harus
dipenuhi dalam aktivitas pemerintahan
9. Birokrat Berpengaruh Besar
• Birokrat memiliki pengaruh besar, meskipun
sebagian orang mencela dan mengabaikan
mereka.
• Apapun yang dilakukan birokrat tetap akan
berjalan tanpa memperdulikan protes dari anti
birokrasi yang ada.
• Birokrat juga dapat terpengaruh dalam
pelaksanaan tugasnya atau dalam memberi
keputusan terutama dari para politikus dan
para pejabat pemberi uang
10. Adanya ancaman bagi demokrasi
• A. Pertimbangan hubungan: sebagian besar
pekerja pemerintah menggunakan alasan
hubungan keakraban atau menganggap
sebagai mitra dalam menjalankan tugasnya.
Hal ini dapat merusak dari sistem pemerintah
yang ada.
• B. Pertimbangan untuk tidak panik:dari sudut
pandang ini dapat dikatakan sebenarnya tidak
ada ancaman dari peminta layanan, namun
rasa takut atas birokrasi itu sendiri.
– 2 Faktor:
• Ketakutan yang membayangi
• Kendala pada jaringan
11. C. Kekuatan&Kekuasaan Lembaga Legislatif
• Kekuataan : kemampuan/power
• Kekuasaan : suatu kewenangan yang dimiliki
dalam menjalankan tugasnya dalam
pemerintahan
12. • D. Media massa
– Ini merupakan lembaga independen di luar
pemerintahan yang memiliki hak untuk
mendapatkan informasi tentang sistem di
dalam atau keadaan pemerintahan dan
mencoba memberikan ansumsi atau
pengaruh bagi pembaca(masyarakat luas)
sesuai dengan aturan jurnalistik
13. • E. Pembagian Birokrasi
– Birokrasi terbukti merupakan bagian-bagian
namun terkoordinasi satu sama lain.
– Pemerintah Federal, Legislatif dan Yudikatif
– Namun tidak sedikit orang atau birokrat yang
tergabung di dalam tugas pemerintahan
memiliki kepentingan atau tujuan lain dibalik
keikutsertaan dalam pemerintahan.
14. Antar Ketakutan dan kepuasan
• 2 persepsi ini timbul dalam birokrat karena
adanya kesenjangan tujuan
• Ketakutan timbul jika keputusan yang dilakukan
dalam pelayanan bertentangan dengan
birokrasi
• Kepuasan yang ingin diberikan kepada para
peminta pelayanan publik pemerintah
15. Penganggu Birokrasi
• 5 Kategori:
– Paksaan, Biaya dan Ketidaknyamanan
• Suatu reaksi yang akan timbul karena adanya
perbedaan pendapat dengan pejabat publik, juga biaya
yang disalahgunakan dan juga tidak nyaman
– Kelemahan(lesu) pada pemerintah
• Pola yang diterapkan atau yang berlaku tidak
berkembang dari tahun ke tahun, masih menggunakan
cara-cara lama dalam pelayanan
– Ketidakcakapan Birokrasi
• Sistem yang diterapkan terlalu berbelit-belit
sehingga membuat para pegawai sendiri juga
malas dalam bekerja
16. – Koordinasi lemah
• Koordinasi yang lemah diterangkan jika tidak
dalam pengawasan lembaga-lembaga ini
melakukan persaingan yang tidak sehat, karena
mereka keluar dari posisi, kedudukan masingmasing tugasnya
– Penyalahgunaan wewenang
• Karena koordinasi yang lemah, tanpa pengawasan
yang ketat, hal ini sering terjadi kepada lembaga
atau pegawai yang berhubungan langsung dengan
pelayanan publik
18. Strategi Perbaikan
• Depolitisasi Administrasi
– Mengurangi pengaruh politisi dan partai politik
artinya Pelayanan yang dilakukan murni melayani
kepentingan warga
• Memperkuat Kepemimpinan Eksekutif
– Pemimpinan eksekutif Amerika terkuat yaitu
presiden(memiliki independensi dan memberikan
keputusan yang mutlak jika diperlukan)
• Desentralisasi Administrasi
– Memberikan kewenangan yang lebih besar petugas
lapangan untuk mengambil tindakan sendiri
19. • Reorganisasi
– Melakukan perombakan struktur
organisasi/pemerintahan juga cara pandangpara
pegawai
• Mengubah Lingkungan Internal
• Simulasi Pasar:mengetahui apa yang dibutuhkan warga
• Mengurangi dokumen:mengurangi surat persyaratan
yang harus dipenuhi warga(Formulir yang diisi)
• Mengurangi kerahasiaan:lebih transaparan/terbuka dalam
pelayanan
• Meningkatkan Kesadaran Manajerial:para anggota harus
sadar tentang manajemen yang akan diterapkan
• Demokratisasi Administrasi:upaya membuka ruang
pengaduan
• Pelatihan dalam Etika: para pegawai memiliki etika
bekerja dan menghadapi masyarakat yang membutuhkan
pelayanan
20. Pelayanan Publik di Amerika dan Indonesia
• Legislatif ialah badan pembuat undang-undang (DPR). Jika Amerika
melalui konggres.
• Yudikatif ialah lembaga-lembaga penegak hukum (Pengadilan,
Kejaksaan dan MA).
• Pada dasarnya pelayanan publik yang ada di Amerika sampai saat ini
dengan di Indonesia hampir sama. Pelayanan yang diberikan masih
memandang dari segi ekonomi bukan dari segi sosial dalam
masyarakat. Selain itu layanan yg diberikan masih terlalu berbelitbelit prosedurnya.
• Kendala lain tersangkut pada para oknum yang menyalahgunakan
wewenang mereka, tidak ingin bersusah payah mengurus, kurangnya
ilmu yang dimiliki pegawai. Juga kedisiplinan waktu yang tidak
dimiliki oleh pegawai.
• Hal ini dapat dicegah dari :
- SDM manusia yang disiplin
- Kualitas SDM yang lebih ahli pada bidangnya
- Kesadaran para pegawai tentang tugasnya penting bagi masyarakat
- Menetapkan prosedur yang jelas