Analisis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia (1945-1959)
•Download as PPT, PDF•
4 likes•3,985 views
Disusun oleh Johanes Rionaldo (XII.IPA.2) - SMA Negeri 1 Babelan, Kab. Bekasi Contact me by : Gmail : jorionaldo@gmail.com LINE : jorionaldo Instagram : jorionaldo Twitter : @jo_rionaldo Facebook : Johanes Rionaldo
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Analisis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia (1945-1959)
Similar to Analisis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia (1945-1959) (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Analisis Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Indonesia (1945-1959)
- 1. ANALISIS PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA Disusun oleh: J OHANES RI ONALDO
- 3. Periodisasi Sistem Pemerintahan Indonesia No Periode Sistem Pemerintahan Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Konstitusi yang dipakai Keterangan 1. Sebelum kemerdekaan - - - - Belum merdeka 2. 1945 – 1949 Presidensial - Parlementer Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka 3. 1949 – 1950 Parlemen Semu Federasi Serikat Konstitusi RIS Sudah merdeka 4. 1950 – 1959 Parlementer Federasi Republik UUDS 1950 Sudah merdeka 5. 1959 - 1966 Parlementer Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka 6. 1966 – 1998 Presidensial Kesatuan Republik UUD 1945 Sudah merdeka 7 Era Reformasi Presidensial Kesatuan Republik UUD 1945 hasil amandemen Sudah merdeka
- 4. Periode UUD 1945 Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Presidensial Konstitusi : UUD 1945
- 5. Semula sistem pemerintahan yang digunakan adalah presidensial. Kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Tetapi sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden No.X tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem Pemerintahan Parlementer.
- 6. Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 Bentuk Negara : Serikat (Federasi) Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer) Konstitusi : Konstitusi RIS PERIODE Konstitusi RIS 1949
- 7. Pada tanggal 27 Desember 1949 terjadilah perubahan bentuk Negara dan konstitusi yang menimbulkan penyimpangan dari nilai pancasila dan UUD 1945 yaitu: Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang liberalistis atau pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia.
- 8. Adanya Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dengan ditetapkannya konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan maka Sistem Pemerintahan saat itu disebut Parlementer semu.
- 9. Periode UUDS 1950 Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 Bentuk Negara : Kesatuan Bentuk Pemerintahan : Republik Sistem Pemerintahan : Parlementer Konstitusi : UUDS 1950
- 10. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950. Disebut sementara karena menunggu hadirnya badan konstituante yang akan dipilih pada pemilu. Konstituante gagal membentuk konstitusi baru untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950.
- 11. UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut. Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.Isi dekrit presiden 5 Juli 1959 antara lain : 1. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 2. Pembubaran Konstituante 3. Pembentukan MPRS dan DPAS Dikeluarkannya dekrit presiden ini diiringi dengan perubahan sistem pemerintahan dari parlementer ke presidensial.
- 12. TERIMA KASIH Burung Irian, Burung Cendrawasih.. Cukup sekian dan Terimakasih...