2. Menurut UUD 1945 indonesia tidak
menganut sistem pemisahan
kekuasaan Trias Politika yang
diajarkan Montesquieu, melainkan
menganut sistem Pembagian
Kekuasaan
3. ALASAN INDONESIA MENGANUT SISTEM
PEMBAGIAN KEKUASAAN
1. UUD 1945 tidak membatasi bahwa
kekuasaan harus dilakukan oleh badan
tertentu yang tidak boleh campurtangan
2. UUD 1945 tidak membatasi kekuasan
dibagi menjadi 3 bagian saja
3. UUD 1945 tidak membagi habis
kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR
4. Pokok Pokok Sistem Pemerintahan
Indonesia
1. Bentuk negara dengan sistem otonomi yang
luas
2. Bentuk pemerintahan adalah republik dan
bentuk pemerintahan adalah presidensial
3. Presiden adalah kepala negara
4. Mentri diangkat oleh presiden dan
bertanggungjawab pada presiden
5. Parlemen terdiri atas DPR dan DPD.
6. Kekuasaan yudikatif dilakukan oleh MK
7. Sistem pemerintahan adalah presidensial
7. Ciri ciri
1. Presiden dapat diberhentikan oleh DPR
2. Dalam mengangkat pejabat negara
presiden perlu persetujuan dari DPR
3. Dalam mengeluarkan kebijakan
presiden perlu persetujuan DPR
4. Parlemen diberi kekuasaan lebih besar
untuk membentuk UU dan hak budget
(aggaran)
8. Kelebihan
• Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen
• Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak
ada bayang-bayang krisis kabinet
• Badan eksekutif lebih stabil
• Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti selama
empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia
lima tahun.
• Penyusun program kerja kabinet lebih mudah
• Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk
jabatan-jabatan eksekutif
9. Kekuranga
n• Pengawasan terhadap rakyat lemah
• Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik
negara kurang mendapat perhatian
• Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan
langsung badan legislatifa Sistem
pertanggungjawaban kurang begitu jelas
• Pembuatan keputusan/kebijakan publik
umumnya hasil tawar-menawar sehingga
dapat terjadi keputusan tidak tegas
10. TRIAS POLITIKA
Trias politika (pemisahan kekuasaan) Adalah
sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat
harus dipisahkan antara 2 atau lebih kesatuan kuat
yang bebas, mencegah 1 orang atau kelompok
medapatkan kuasa yang terlalu banyak. Meliputi :
1. Eksekutif (menjalankan UU)
2. Legislatif (Membuat UU)
3. Yudikatif (Mengawasi jalannya UU)
11. OTONOMI
otonomi daerah adalah hak, wewenang
dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan
masyarakat
