Bentuk negara dan pemerintahan Indonesia adalah negara kesatuan republik, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri bahwa tidak terdapat organisasi lain berbentuk negara di dalamnya selain pemerintah pusat.

1. Bentuk NegaraBentuk Negara
BENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHANBENTUK NEGARA DAN PEMERINTAHAN
Bentuk negara bentuk organisasi negara itu secara keseluruhanBentuk negara bentuk organisasi negara itu secara keseluruhan
Bentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan pemerintahan (JimlyBentuk pemerintahan bentuk penyelenggaraan pemerintahan (Jimly
Asshiddiqie)Asshiddiqie)
BNBN NEGARA DARI LUAR, BPNEGARA DARI LUAR, BP MELIHAT DARI DALAMMELIHAT DARI DALAM
Tripartit Clasification Bipartit clasification
PLATO
ARISTOTELES
POLYBIOS
MACHIAVELLI LEON DUGUIT
JELLINEK

2. TRIPARTITTRIPARTIT
Kriteria Plato & AristotelesKriteria Plato & Aristoteles
 KuantitatifKuantitatif  jumlah yang memerintahjumlah yang memerintah
 KualitatifKualitatif  Tujuan yang hendak dicapaiTujuan yang hendak dicapai
GOVERN-GOVERN-
MENT BYMENT BY
PLATOPLATO ARISTOTELESARISTOTELES
GOODGOOD BADBAD GOODGOOD BADBAD
ONEONE MonarkhiMonarkhi TiraniTirani MonarkhiMonarkhi TiraniTirani
FEWFEW AristokrasiAristokrasi OligarkhiOligarkhi AristokrasiAristokrasi OligarkhiOligarkhi
MANYMANY DemokrasiDemokrasi MobokrasiMobokrasi PolityPolity DemokrasiDemokrasi
Mon
Demok Tirani
AristOligarkhi
Mobok
Siklus
Polybios

3. PLATOPLATO
1.1.Latar Belakang PemikirannyaLatar Belakang Pemikirannya  di Yunani pada masa muda Pato sedangdi Yunani pada masa muda Pato sedang
terjadi kecurangan, kedzoliman, korupsi, dan kemewahan. OKI, Platoterjadi kecurangan, kedzoliman, korupsi, dan kemewahan. OKI, Plato
menjauhkan diri dari kegiatan politik dan kenyataan hidupmenjauhkan diri dari kegiatan politik dan kenyataan hidup  menghayal.menghayal.
2. Hasil Karya2. Hasil Karya  a. Politeia ( the Republic)a. Politeia ( the Republic)  mengenai negaramengenai negara
b. Politicos ( the Stateman)b. Politicos ( the Stateman)  Ahli NegaraAhli Negara
c.c. Nomoi ( the Law)Nomoi ( the Law)  Undang-UndangUndang-Undang
3. Ajaran3. Ajaran  ideenler (ajaran cita): ideenwereld (D. cita)ideenler (ajaran cita): ideenwereld (D. cita) && Natuurwereld (D.alam)Natuurwereld (D.alam)
 Ideale State (negara sempurna)Ideale State (negara sempurna)
4. Bentuk Negara :4. Bentuk Negara : The Ideal Form (bentuk cita)The Ideal Form (bentuk cita)  Mon, Arist, demokrasiMon, Arist, demokrasi
The Coruption foerm (the generate form)The Coruption foerm (the generate form)  Tyrani, Olig, MobokrasiTyrani, Olig, Mobokrasi

4. ARISTOTELESARISTOTELES
1.1. AjarannyaAjarannya  RealisRealisme. Filsapatnya Prima Philosophiame. Filsapatnya Prima Philosophia
mencari makna keadilan.mencari makna keadilan.
2. Bentuk Negara ( dalam Politics):2. Bentuk Negara ( dalam Politics):
IdealIdeal  KuantitatifKuantitatif (jumlah orang yang memerintah)(jumlah orang yang memerintah)  M, A,M, A,
PoliteiaPoliteia
PemerosotanPemerosotan  KualititatifKualititatif (Tujuan yang hendak dicapai):(Tujuan yang hendak dicapai):
– Untuk satu orangUntuk satu orang  Tyrani / despoticTyrani / despotic
– Untuk beberapa orangUntuk beberapa orang  Oligrakhi (clique form)Oligrakhi (clique form)
– Bukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama rakyatBukan utk rakyat sluruhnya tapi atas nama rakyat 
Demokrasi.Demokrasi.

5. BIPARTIT CLASIFICASIONBIPARTIT CLASIFICASION
MACHIAVELLIMACHIAVELLI  Monarkhi dan RepublikMonarkhi dan Republik
1. L1. Lataratar BBelakangelakang  di Floren sedang kacaudi Floren sedang kacau
2. Hasil Karya2. Hasil Karya  DiscorsiDiscorsi memaparkan negara Republikmemaparkan negara Republik
Il PrincipeIl Principe  memaparkan negara monarkhimemaparkan negara monarkhi
3. Ajarannya:3. Ajarannya: StaatraisonStaatraison (kepentingan Negara)(kepentingan Negara)  Kep.Neg. dijadikanKep.Neg. dijadikan
ukuran tertinggi perbuatan manusia. :ukuran tertinggi perbuatan manusia. :
– Kebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara (negara prioritasKebutuhan WN dapat dipenuhi sejauh tidak merugikan negara (negara prioritas
utama).utama).
– Penguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negaraPenguasa boleh licik dan tidak tepat janji demi negara
– Penguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg memakmurkan NegaraPenguasa siap memberi penghargaan kpd WN yg memakmurkan Negara
– Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada negara.Aktivitas pol dan diplomatik harus bermuara pada negara.
4. Bentuk Negara : Republik dan Monarkhi4. Bentuk Negara : Republik dan Monarkhi
5. Hukum5. Hukum  negara harus memiliki dua landasan utama yaitu Hukum dannegara harus memiliki dua landasan utama yaitu Hukum dan
militermiliter

6. Bentuk Negara & Pemerintahan paham modern
Bentuk Negara :
1.Negara kesatuan (unitaris)
2. Negara Sertikat (federasi)
Ada juga Serikat negara
Bentuk Pemerintahan:
1. Monarkhi
2. Republik

7. Kriteria membedakan Republik dan MonarkhiKriteria membedakan Republik dan Monarkhi
JellinekJellinek  dilihat dari cara terjadinya pembentukandilihat dari cara terjadinya pembentukan
kemauan Negara.kemauan Negara.
 Secara PsikologisSecara Psikologis  MonarkiMonarki
 Secara YuridisSecara Yuridis  RepublikRepublik
Leon DuguitLeon Duguit  Penunjukkan kepala negaraPenunjukkan kepala negara
 HerediterHerediter  monarkhimonarkhi
 PemilihanPemilihan  RepublikRepublik

8. 88
PAHAM MODERN
BENTUK
NEGARA
BENTUK
PEMERINTAHAN
KESATUAN
(UNITARIS)
SERIKAT
(FEDERASI)
MONARKHI REPUBLIK
NEGARA
KESATUAN
SENTRALISASI DESENTRALISASI
TERPUSAT
OTONOMI
DAERAH

9. Bentuk Pemerintahan RIBentuk Pemerintahan RI
Pada Pasal 1 ayat (1) UUD1945 : ”Negara
Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang
berbentuk Republik”.
Republik  bentuk pemerintahan
Kesatuan  bentuk Negara
Selain merujuk pada ketentuan yuridis, dapat
pula dilihat dari kenyataan bahwa kepala negara
kita dijabat oleh seorang Presiden (bukan
Raja/Ratu), masa jabatan Presiden ditentukan
(selama 5 tahun), dan Presiden/ Wakil Presiden
diangkat melalui pemilihan (bukan pewarisan
seperti di Monarkhi)

10. Monarkhi- RepublikMonarkhi- Republik
Monarkhi terbagi atas: monarkhi absolut, monarkhi konsti-
tusional, dan monarkhi parlementer.
Republik dapat dibedakan atas tiga macam:Republik Mutlak
(otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik
Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik
Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik
Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.
– republik juga dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu: Republik
Mutlak (otoriter), Republik Terbatas, dan Republik Parlementer.

11. Otto KoellreutterOtto Koellreutter
Selain bentuk pemerintahan monarkhi dan republik,Selain bentuk pemerintahan monarkhi dan republik, OttoOtto
KoellreutterKoellreutter mengajukan bentuk yang ketiga yaitumengajukan bentuk yang ketiga yaitu
Autoritarien fuhrerstaatAutoritarien fuhrerstaat (pemerintahan otoriter). Otoriter(pemerintahan otoriter). Otoriter
yaitu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yangyaitu pemerintahan yang dipegang oleh satu orang yang
bersifat mutlak. Kalau demikian, apa bedanya denganbersifat mutlak. Kalau demikian, apa bedanya dengan
monarkhi absolut? Perbedaan kedua bentuk ini terletakmonarkhi absolut? Perbedaan kedua bentuk ini terletak
dalam proses pengangkatan kepala negara. Kalau dalamdalam proses pengangkatan kepala negara. Kalau dalam
monarkhi, raja diangkat berdasarkan pewarisan; sedangkanmonarkhi, raja diangkat berdasarkan pewarisan; sedangkan
dalam bentuk otoriter, kepala negara diangkat berdasarkandalam bentuk otoriter, kepala negara diangkat berdasarkan
pemilihan (sama dengan republik), tapi lama kelamaanpemilihan (sama dengan republik), tapi lama kelamaan
berkuasa mutlak.berkuasa mutlak. Contoh: Kekuasaan Hitler di Jerman; danContoh: Kekuasaan Hitler di Jerman; dan
Mussolini di Italia.Mussolini di Italia.

12. SUSUNAN NEGARASUSUNAN NEGARA

13. Negara Kesatuan (1)Negara Kesatuan (1)
Bentuk negara kesatuan yang telah ditetapkan paraBentuk negara kesatuan yang telah ditetapkan para
pendiri negara pada tahun 1945, ternyata lebihpendiri negara pada tahun 1945, ternyata lebih
diperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI padadiperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI pada
tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945
(37:5) yang menyepakati bahwa bentuk Negara(37:5) yang menyepakati bahwa bentuk Negara
Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukanKesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan. Tentu saja putusan MPR tersebut tidakperubahan. Tentu saja putusan MPR tersebut tidak
terlepas dari pengalaman sejarah bangsa kita yangterlepas dari pengalaman sejarah bangsa kita yang
pernah menggunakan bentuk negara serikat mulaipernah menggunakan bentuk negara serikat mulai
27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950.

14. Dalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuanDalam bahasa Inggris, istilah negara kesatuan
dikenal dengan istilahdikenal dengan istilah unitary stateunitary state, sedangkan, sedangkan
dalam bahasa Belanda disebutdalam bahasa Belanda disebut eenheidsstaateenheidsstaat..
Negara kesatuan merupakan bentuk negara yangNegara kesatuan merupakan bentuk negara yang
kekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruhkekuasaan tertinggi untuk mengatur seluruh
daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat.daerahnya ada di tangan pemerintahan pusat.
Dilihat dari susunannya, negara kesatuanDilihat dari susunannya, negara kesatuan
merupakan negara bersusunan tunggal yangmerupakan negara bersusunan tunggal yang
berarti dalam negara itu tidak terdapat negara yangberarti dalam negara itu tidak terdapat negara yang
berbentuk negara bagian.berbentuk negara bagian.
Negara kesatuan memiliki ciri khas yaitu di dalamNegara kesatuan memiliki ciri khas yaitu di dalam
negara itu tidak ada organisasi lain yang berbentuknegara itu tidak ada organisasi lain yang berbentuk
negara.negara.
Negara Kesatuan (2)Negara Kesatuan (2)

15. UUD 1945 Pasal 25A:UUD 1945 Pasal 25A: Negara Kesatuan RepublikNegara Kesatuan Republik
Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciriIndonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-
haknya ditetapkan dengan undang-undang.haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat memegangDalam negara kesatuan, pemerintahan pusat memegang
kedaulatan sepenuhnya baik kedaulatan ke dalamkedaulatan sepenuhnya baik kedaulatan ke dalam
maupun ke luar. Oleh karena itu, dalam negara bentukmaupun ke luar. Oleh karena itu, dalam negara bentuk
ini hanya terdapat satu UUD, satu kepala negara, satuini hanya terdapat satu UUD, satu kepala negara, satu
dewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyatdewan menteri, dan satu dewan perwakilan rakyat
(DPR).(DPR).
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi negaraNegara kesatuan dapat dibedakan menjadi negara
kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negarakesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara
kesatuan dengan sistem desentralisasi. Bagaimanakahkesatuan dengan sistem desentralisasi. Bagaimanakah
perbedaan kedua sistem negara kesatuan tersebut?perbedaan kedua sistem negara kesatuan tersebut?
Negara Kesatuan (3)Negara Kesatuan (3)

16. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yangNegara kesatuan dengan sistem sentralisasi yaitu Negara yang
seluruh persoalannya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,seluruh persoalannya diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,
dan daerah tinggal melaksanakan kebijaka dari pemerintah pusat.dan daerah tinggal melaksanakan kebijaka dari pemerintah pusat.
Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah JermanContoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah Jerman
pada masa pemerintahan Hitler.pada masa pemerintahan Hitler.
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Negara yangNegara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu Negara yang
memberiIkeleluasaan kepada daerah untuk membuat dan me-memberiIkeleluasaan kepada daerah untuk membuat dan me-
ngurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi, kebutuhan,ngurus urusan rumah tangga sendiri sesuai kondisi, kebutuhan,
dan ciri khas daerah tersebut.dan ciri khas daerah tersebut.
Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sitemSedangkan dalam negara kesatuan dengan sitem desentralisasidesentralisasi,,
daerah memiliki keleluasaan membuat peraturan untuk mengurusdaerah memiliki keleluasaan membuat peraturan untuk mengurus
urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai dengan kebutuhan,urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai dengan kebutuhan,
kondisi, dan ciri khas daerah tersebut.kondisi, dan ciri khas daerah tersebut.
Negara Kesatuan (4)Negara Kesatuan (4)

17. Dalam sistemDalam sistem desentralisasidesentralisasi, wilayah negara, wilayah negara
dibagi menjadi pemerintahan pusat dandibagi menjadi pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah. Dalam pemerintahanpemerintahan daerah. Dalam pemerintahan
daerah tersebut terdapat unsur pemerintahdaerah tersebut terdapat unsur pemerintah
daerah dan DPRD. Pertanyaan kita sekarangdaerah dan DPRD. Pertanyaan kita sekarang
adalah apakah negara kita menganut sistemadalah apakah negara kita menganut sistem
sentralisasi atau desentralisasi?sentralisasi atau desentralisasi?
Negara Kesatuan (5)Negara Kesatuan (5)

18. Pasal 18 ayat (1) “ Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu
dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah,
yang diatur dengan undang-undang”.
– Pasal 18 ayat (2) “ Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tuga pembantuan”.
– Pasal 18 ayat (5) ” Pemerintahan daerah menjalankan otonomi
seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-
undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat”.
– Pasal 18 ayat (6) ” Pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan –peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.
Negara Kesatuan (6)Negara Kesatuan (6)

19. Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistemSebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem
desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut.desentralisasi dapat dilihat dalam hal-hal berikut.
-- Selain ada pemerintahan pusat, terdapatSelain ada pemerintahan pusat, terdapat
pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota;
-- Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kotaPemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota
memiliki kewenangan untuk mengatur danmemiliki kewenangan untuk mengatur dan
mengurus urusan rumah tangganya sendiri;mengurus urusan rumah tangganya sendiri;
-- Pemerintahan daerah memiliki otonomi yangPemerintahan daerah memiliki otonomi yang
seluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yangseluas-luasnya, kecuali 6 (enam) urusan yang
menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politikmenjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik
luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi,
moneter dan fiskal nasional, dan agama;moneter dan fiskal nasional, dan agama;
-- Dalam melaksanakan kewenangannya,Dalam melaksanakan kewenangannya,
pemerintahan daerah berhak menetapkanpemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan lainnya.peraturan daerah dan peraturan lainnya.
Negara Kesatuan (7)Negara Kesatuan (7)

20. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasiNegara kesatuan dengan sistem desentralisasi
memiliki kelebihan antara lain:memiliki kelebihan antara lain:
-- peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskanperaturan dan kebijakan di daerah dirumuskan
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itusesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu
sendiri;sendiri;
-- partisipasi dan tanggung jawab masyarakatpartisipasi dan tanggung jawab masyarakat
terhadap daerahnya akan meningkat;terhadap daerahnya akan meningkat;
-- pembangunan di daerah akan berkembang sesuaipembangunan di daerah akan berkembang sesuai
dengan ciri khas daerah itu sendiridengan ciri khas daerah itu sendiri
-- tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat,tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat,
sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar.sehingga jalannya pemerintahan lebih lancar.
Adapun kekurangannya adalah adanyaAdapun kekurangannya adalah adanya
ketidakseragaman peraturan, kebijakan, danketidakseragaman peraturan, kebijakan, dan
kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.
Negara Kesatuan (8)Negara Kesatuan (8)

21. Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi antara lain:Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi antara lain:
- penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruhpenghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh
wilayah negarawilayah negara
- adanya keseragaman atau persamaan peraturan di seluruh wilayahadanya keseragaman atau persamaan peraturan di seluruh wilayah
negaranegara
Sedangkan kekurangannya antara lain:Sedangkan kekurangannya antara lain:
- kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering tidakkebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering tidak
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang beraneka ragam;sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang beraneka ragam;
- bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga seringkalibertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga seringkali
menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
- keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;
- peluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam pemerintahanpeluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam pemerintahan
sangat terbatas;sangat terbatas;
- rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunanrasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan
di daerahnya sangat rendah.di daerahnya sangat rendah.
Negara Kesatuan (9)Negara Kesatuan (9)

22. Negara Serikat (Federasi)Negara Serikat (Federasi)
Negara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiri atasNegara Serikat yaitu Negara ber-susunan jamak, yang terdiri atas
beberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat, Republikbeberapa Negara bagian. Contoh Negara Amerika Serikat, Republik
Indonesia tahun 1949-1950Indonesia tahun 1949-1950
Dalam negara serikat terdapat beberapa negara yang disebut negaraDalam negara serikat terdapat beberapa negara yang disebut negara
bagian. Negara-negara bagian itu semula berdiri sendiri-sendiri tetapibagian. Negara-negara bagian itu semula berdiri sendiri-sendiri tetapi
kemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri dalam satukemudian mengadakan ikatan dan menggabungkan diri dalam satu
pemerintahan federal. Ikatan tersebut bersifat tetap dalam arti negara-pemerintahan federal. Ikatan tersebut bersifat tetap dalam arti negara-
negara bagian tidak bisa keluar-masuk sekehendaknya dari ikatannegara bagian tidak bisa keluar-masuk sekehendaknya dari ikatan
negara federal. Dilihat dari susunannya, negara serikat adalah negaranegara federal. Dilihat dari susunannya, negara serikat adalah negara
bersusunan jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian.bersusunan jamak, yang terdiri atas beberapa negara bagian.
Dalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, yaituDalam negara serikat ada dua macam pemerintahan, yaitu
pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Denganpemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Dengan
demikian, dalam negara serikat ada urusan yang harus dikelola olehdemikian, dalam negara serikat ada urusan yang harus dikelola oleh
negara federal dan ada pula urusan yang tetap dikelola oleh negaranegara federal dan ada pula urusan yang tetap dikelola oleh negara
bagian. Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanya adalahbagian. Urusan yang diurus pemerintah negara federal biasanya adalah
hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari semua negarahal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dari semua negara
bagian seperti urusan hubunganbagian seperti urusan hubungan
Urusan pemerintah negara federal: internasional, pertahanan, peradilan,Urusan pemerintah negara federal: internasional, pertahanan, peradilan,
mata uang, pos dan komunikasi. Contoh negara serikat antara lainmata uang, pos dan komunikasi. Contoh negara serikat antara lain
Amerika Serikat, Malayasia, Australia, Kanada, dan Republik IndonesiaAmerika Serikat, Malayasia, Australia, Kanada, dan Republik Indonesia
Serikat pada tahun 1949 – 1950.Serikat pada tahun 1949 – 1950.

23. 2323
Negara RINegara RI
Bentuk Negara dan Pemerintahan RI:Bentuk Negara dan Pemerintahan RI:
Pasal 1 ayat (1) UUD1945 : ”Negara Pada Pasal 1 ayat (1) UUD1945 :
”Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.
Republik  bentuk pemerintahan
Kesatuan  bentuk Negara
 Bentuk negara kesatuanBentuk negara kesatuan  diperkuat dan dipertahankan oleh MPR RIdiperkuat dan dipertahankan oleh MPR RI
pada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5) yangpada tahun 2002 melalui perubahan keempat UUD 1945 (37:5) yang
menyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidakmenyepakati bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak
dapat dilakukan perubahan.dapat dilakukan perubahan.
 Negara Kesatuan RINegara Kesatuan RI  UUD 1945 Pasal 25A:UUD 1945 Pasal 25A: Negara KesatuanNegara Kesatuan
Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciriRepublik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknyaNusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang.ditetapkan dengan undang-undang.
 Negara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan dengan sistemNegara kesatuan RI menggunakan negara kesatuan dengan sistem
desentralisasi.desentralisasi.
 Dasar hukum desentralisasi :Dasar hukum desentralisasi :
- UUD NRI tahun 1945: pasal 18 (1), 18 (2), 18 (5), dan 18 (6).- UUD NRI tahun 1945: pasal 18 (1), 18 (2), 18 (5), dan 18 (6).

24. 2424
Sebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem desentralisasi dapat dilihat dalamSebagai bukti bahwa negara kita menganut sistem desentralisasi dapat dilihat dalam
hal-hal berikut.hal-hal berikut.
1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah provinsi dan1) Selain ada pemerintahan pusat, terdapat pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota;kabupaten/kota;
2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk2) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri;mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri;
3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam)3) Pemerintahan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, kecuali 6 (enam)
urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri,urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu politik luar negeri,
pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama;pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama;
4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak menetapkan4) Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintahan daerah berhak menetapkan
peraturan daerah dan peraturan lainnya.peraturan daerah dan peraturan lainnya.
Kelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem desentralisasiKelebihan Ne-gara Kesatuan dengan sistem desentralisasi
Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan antara lain:Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi memiliki kelebihan antara lain:
peraturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan danperaturan dan kebijakan di daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi daerah itu sendiri;kondisi daerah itu sendiri;
partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat;
pembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itupembangunan di daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu
sendirisendiri
tidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehingga jalannyatidak bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat, sehingga jalannya
pemerintahan lebih lancar.pemerintahan lebih lancar.
Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman peraturan, kebijakan,Adapun kekurangannya adalah adanya ketidakseragaman peraturan, kebijakan,
dan kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.dan kemajuan pembangunan tiap-tiap daerah.

25. 2525
Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi antara lain:Kelebihan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi antara lain:
penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruhpenghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh
wilayah negarawilayah negaraKekurangan sistem sentralisasiKekurangan sistem sentralisasi
2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan di seluruh wilayah2) adanya keseragaman atau persamaan peraturan di seluruh wilayah
negaranegara
Sedangkan kekurangannya antara lain:Sedangkan kekurangannya antara lain:
1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering1) kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat sering
tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang beranekatidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah yang beraneka
ragam;ragam;
Berikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan sistemBerikan komentar Kalian terhadap pelaksanaan sistem
desentralisasi di Negara kita?desentralisasi di Negara kita?
bertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga seringkalibertumpuknya pekerjaan di pemerintah pusat sehingga seringkali
menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;menghambat kelancaran jalannya pemerintahan;
keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;keputusan dari pemerintah pusat sering terlambat;
peluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam pemerintahanpeluang masyarakat di daerah untuk turut serta dalam pemerintahan
sangat terbatas;sangat terbatas;
rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunanrasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan
di daerahnya sangat rendah.di daerahnya sangat rendah.

26. 1.1. Tipe-tipe Negara menurut sejarahTipe-tipe Negara menurut sejarah
1. Tipe-tipe Negara
1. Tipe
Negara
Timur
Purba
2. Tipe
Negara
Yunani
Kuno
3. Tipe
Negara
Romawi
4. Tipe
Negara
Abad
Pertengaha
n
5. Tipe
Negara
Modern

27. 1. Tipe-tipe Negara Menurut1. Tipe-tipe Negara Menurut
SejarahSejarah
Tipe-tipe negara menurut sejarah atau
Tipe-tipe negara menurut sejarah atau
de historische hoodf typen van de
de historische hoodf typen van de
staats meninjau penggolongan negara
staats meninjau penggolongan negara
berdasarkan sejarah pertumbuhannya.
berdasarkan sejarah pertumbuhannya.

28. 1.1 Tipe Negara Timur Purba1.1 Tipe Negara Timur Purba
Negara-negara Timur Purba tipenya Tyrani,Negara-negara Timur Purba tipenya Tyrani,
raja-raja berkuasa mutlak. Kita dapatraja-raja berkuasa mutlak. Kita dapat
mengenali negara-negara Timur Purba karenamengenali negara-negara Timur Purba karena
ciri-cirinya:ciri-cirinya:
a.a. Bersifat theocratisce (keagamaan), rajaBersifat theocratisce (keagamaan), raja
merangkap dianggap dewa oleh warganya.merangkap dianggap dewa oleh warganya.
b.b. Pemerintahan bersifat absolut (mutlak)Pemerintahan bersifat absolut (mutlak)
1.2 Tipe Negara Yunani Kuno1.2 Tipe Negara Yunani Kuno
Negara yunani kuno mempunyai type sebagaiNegara yunani kuno mempunyai type sebagai
negara kota atau polis. Besarnya negara kotanegara kota atau polis. Besarnya negara kota
hanyalah satu kota saja yang dilingkarihanyalah satu kota saja yang dilingkari
benteng pertahanan. Pemduduknya sedikit danbenteng pertahanan. Pemduduknya sedikit dan
pemerintahan demokrasi langsung. Dalampemerintahan demokrasi langsung. Dalam
pelaksanaan demokrasi langsung rakyatpelaksanaan demokrasi langsung rakyat
diberikan pelajaran ilmu pengetahuan ataudiberikan pelajaran ilmu pengetahuan atau

29. Lanjut…………………….Lanjut…………………….
1.3 Tipe Negara Romawi1.3 Tipe Negara Romawi
Tipe negara romawi adalah Imperium.Tipe negara romawi adalah Imperium.
Yunani sendiri menjadi daerah jajahanYunani sendiri menjadi daerah jajahan
dari Romawi.dari Romawi.
Pemerintahan di Romawi dipegangPemerintahan di Romawi dipegang
oleh Caesar yang menerima seluruholeh Caesar yang menerima seluruh
kekuasaan dari rakyat atau apa yangkekuasaan dari rakyat atau apa yang
dinamakan Caesarismus. Pemerintahandinamakan Caesarismus. Pemerintahan
Caesarismus adalah secara mutlak.Caesarismus adalah secara mutlak.
Suatu undang-undang di Romawi apaSuatu undang-undang di Romawi apa
yang dinamakan Lex Regia.yang dinamakan Lex Regia.

30. 1.4 Tipe Negara Abad Pertengahan1.4 Tipe Negara Abad Pertengahan
Ciri khas tipe negara abad pertengahanCiri khas tipe negara abad pertengahan
adalah adanya dualisme (pertentangan).adalah adanya dualisme (pertentangan).
1.1. Dualisme antara penguasa dengan rakyatDualisme antara penguasa dengan rakyat
2.2. Dualisme antara pemilik dan penyewa tanahDualisme antara pemilik dan penyewa tanah
sehingga munculnya Feodalismesehingga munculnya Feodalisme
3.3. Dualisme anatara Negarawan dan GerejawanDualisme anatara Negarawan dan Gerejawan
(secularisme)(secularisme)
Akibat dari dualisme ini timbul keinginanAkibat dari dualisme ini timbul keinginan
rakyat untuk saling membatasi hak danrakyat untuk saling membatasi hak dan
kewajiban antara raja dan rakyat.kewajiban antara raja dan rakyat.

31. Lanjut……………Lanjut……………
1.5 Tipe Negara Modern1.5 Tipe Negara Modern
Pada negara-negara modern tipenyaPada negara-negara modern tipenya
adalah:adalah:
a.a. Berlaku asas demokrasiBerlaku asas demokrasi
b.b. Dianutnya paham negara hukumDianutnya paham negara hukum
c.c. Susunan negaranya kesatuan. DidalamSusunan negaranya kesatuan. Didalam
negara hanya ada satu pemerintahannegara hanya ada satu pemerintahan
yaitu pemerintahan pusat yangyaitu pemerintahan pusat yang
mempunyai wewenang tertinggi.mempunyai wewenang tertinggi.

32. Tipe Negara yang ditinjauTipe Negara yang ditinjau
dari sisi hukumdari sisi hukum
Tipe negara yang ditinjau dari sisi
Tipe negara yang ditinjau dari sisi
hukum adalah penggolongan negara-
hukum adalah penggolongan negara-
negara dengan melihat hubungan
negara dengan melihat hubungan
antara penguasa dan rakyat
antara penguasa dan rakyat

33. TTipe Negara yang ditinjau dari sisi Hukumipe Negara yang ditinjau dari sisi Hukum

34. 2.1 Tipe Negara Policie2.1 Tipe Negara Policie
Negara bertugas menjaga tata tertib sajaNegara bertugas menjaga tata tertib saja
atau dengan kata lain negara adalahatau dengan kata lain negara adalah
penjaga malam. Pemerintahan bersiatpenjaga malam. Pemerintahan bersiat
monarchie absolut. Pengertian piliciemonarchie absolut. Pengertian pilicie
adalah welvaartzorg, yang mencakup duaadalah welvaartzorg, yang mencakup dua
arti:arti:
a.a. Penyelenggara negara positifPenyelenggara negara positif
b.b.Penyelenggara negara negatifPenyelenggara negara negatif

35. 2.2 Tipe Negara Hukum2.2 Tipe Negara Hukum
DisiniDisini tindakantindakan penguasa dan rakyat berdasarkanpenguasa dan rakyat berdasarkan
hukum. Ada tiga bentuk tipe negara hukum, yaitu:hukum. Ada tiga bentuk tipe negara hukum, yaitu:
a.a. Tipe negara Hukum LiberalTipe negara Hukum Liberal
Tipe ini menghendaki agar negara pasif,Tipe ini menghendaki agar negara pasif,
artinya bahwa warga negara harusartinya bahwa warga negara harus
berstatus pasif artinya bahwa wargaberstatus pasif artinya bahwa warga
negara harus tunduk pada peraturan-negara harus tunduk pada peraturan-
peraturan negara. Disini kaum liberalperaturan negara. Disini kaum liberal
menghendaki agar antara penguasa danmenghendaki agar antara penguasa dan
yang dikuasai ada suatu persetujuanyang dikuasai ada suatu persetujuan
dalam bentuk hukum, serta persetujuandalam bentuk hukum, serta persetujuan
yang menguasai penguasa.yang menguasai penguasa.

36. Lanjut iu……..!Lanjut iu……..!
b. Tipe Negara Hukum Formilb. Tipe Negara Hukum Formil
yaitu negara hukum yang mendapatyaitu negara hukum yang mendapat
pengesahan dari rakyat, segalapengesahan dari rakyat, segala
tindakan penguasa memerlukantindakan penguasa memerlukan
bentuk hukum tertentu, harusbentuk hukum tertentu, harus
berdasarkan undang-undang.berdasarkan undang-undang.
negara Hukum Formil ini disebutnegara Hukum Formil ini disebut
pula dengan Negara Demokratispula dengan Negara Demokratis
yang berdasarkan negara Hukum.yang berdasarkan negara Hukum.

37. c. Tipe negara Hukum Materil
c. Tipe negara Hukum Materil
tipe negara ini sebenarnya merupakan
tipe negara ini sebenarnya merupakan
perkembangan lebih lanjut daripada negara
perkembangan lebih lanjut daripada negara
hukum formil. Jadi jika pada negara hukum
hukum formil. Jadi jika pada negara hukum
formil tindakan penguasa harus berdasarkan
formil tindakan penguasa harus berdasarkan
undang-undang, maka dalam negara hukum
undang-undang, maka dalam negara hukum
materil tindakan dari penguasa dalam hal
materil tindakan dari penguasa dalam hal
mendesak demi kepentingan warga negaranmya
mendesak demi kepentingan warga negaranmya
dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-
dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-
undang atau berlaku asas Opportunitas.
undang atau berlaku asas Opportunitas.
2.3 Tipe Negara Kemakmuran (Wohlfaart Staats)
2.3 Tipe Negara Kemakmuran (Wohlfaart Staats)
negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat.
negara mengabdi sepenuhnya kepada masyarakat.
Dalam tipe ini negara adalah alat satu-satunya
Dalam tipe ini negara adalah alat satu-satunya
untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat.
untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat.