1. TUGAS PKn
Sistem Pemerintahan Negara Inggris
Di susun Oleh:
Nanda Putri Utami
Intan Safitri Mutoharo
Kelas : XII IPA 1
Guru Pembimbing :
Yusmiyanti
2. Model Sistem
Pemerintahan Inggris
Negara Inggris sebagai “Mother of
Parliaments” telah banyak
memberikan sumbangan kepada
peradaban dunia, khususnya
sumbangan terhadap lembaga-
lembaga demokrasi. Namun
demikian, bentuk pemerintahannya
kurang jelas didefinisikan dan
agak sulit untuk dimengerti
3. Di Inggris raja sebagai bagian dari badan
eksekutif yang tidak dapat di ganggu gugat.
Keluasaan raja bersifat simbolis karena
kekuasaan sebenarnya berada di tangan
perdana menteri yang memimpin para
menteri. Akan tetapi, pelaksanaan sistem
perlementer di Inggris agak berbeda dengan
negara-negara lain. Di Inggris perdana
menteri dapat sewaktu-waktu mengadakan
pemilihan umum sebelum masa jabatan
parlemen berakhir. Akan tetapi, hal ini
dilakukan atas saran perdana menteri.
Pemilu dapat dilaksanakan sebelum masa
jabatan berakhir misalnya jika kabinet
dikenakan mosi tidak percaya
4. Sejarah Pembentukan Sistem Pemerintahan
Inggris
•Negara yang pertama kali
menerapkan sistem pemerintahan
parlementer ialah inggris.
Kelembagaannya terdiri dari :
1)raja/ratu
2) kabinet
3) parlemen
4) badan pengadilan.
•Pemerintahan di inggris terdiri
dari tiga unsur pokok, yakni
mahkota, kabinet, dan parlemen.
5. Beberapa ciri penting dari
Pemerintahan Inggris:
1.Negara Kesatuan (unitary state) dengan
sebutan United Kingdom.
2.Konstitusinya adalah hukum dasar yang
memberikan dan membatasi kekuasaan untuk
memerintah dan tidak tertulis.
3.Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapi
bercampur baur.
4.Parlemen adalah bicameral, terdiri dari
House of Commons atau Majelis Rendah dan
House of Lords atau Majelis Tinggi.
Parliament Sovereingnity, merupakan salah
satu prinsip fundamental dari konstitusi.
6. 5. Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang
dikepalai oleh PerdanaMenteri.
6. Her Majesty’s Opposition, adalah prinsip fundamental
kedua dari konstitusi yang tak tertulis.
7. Mahkota hanyalah tituler, bukanlahkekuasaan politik.
Ia merupakan simbolkeagungan, kedaulatan, dan
kesatuan nasional, sama seperti bendera dengan
lambang Union Jack; tetapi menteri-
menterilah yang sebenarnya memerintah.
8. Civil service (dinas sipil) adalah pegawai
karier yang mengadministrasikan hukum dan
mengimplementasikan kebijakan-kebijakan
eksekutif dan parlementer.
7. 9.Pemerintah Daerah sampai titik tertentu
didesentralisasikan, dengan kekuasaan ada
di tangan Council yang dipilih oleh rakyat di
daerah.
10.Badan Peradilan ditunjuk oleh Kabinet.
11.Habeas Corpus adalah hak sipil yang
fundamental.
12.The rule of Law
8. •The Rule of Law terdiri atas 3 prinsip:
–Hukum yang dibuat oleh Parlemen
mempunya supremasi absolute atas
kebijakan-kebijakan pemerintah yang
menyangkut rakyat.
–Kesamaan di depan hukum, kelas-kelas dianggap
subjek-subjek yang sama oleh hukum, pegawai
pemerintah mendapat perlakuan sama dengan warga
Negara biasa di depan pengadilan.
–Konstitusi adalah akibat, bukan sebab dari
hak-hak individu. Pengadilan menetapkan
hak-hak ini atas dasar kebiasaan dan
statute yang ditetapkan oleh Parlemen.
9. Perbandingan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia
dengan Negara Inggris :
Negara Indonesia (Setelah Amandemen UUD 1945) :
Bentuk pemerintahan adalah republik,dengan sistem
pemerintahan adalah presidensial.
Kekuasaan eksekutif ada pada Presiden, baik sebagai kepala
negara maupun sebagai kepala pemerintahan.
Presiden dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dalam
satu paket untuk masa jabatan 2004-2009.
Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden,
serta bertanggung jawab kepada presiden.
Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Kekuasaan legislatif ada pada DPR yang memiliki tugas membuat
UU dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkama Agung dan badan
peradilan dibawahnya, yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan
negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
10. Negara Inggris :
Kepala negara dipegang oleh Raja/Ratu yang bersifat simbolis dan tidak
dapat diganggu gugat.
Peraturan perundang dalam penyelenggaraan negara lebih bangak
bersifat konvensi (peraturan tidak tertulis)
Kekuasaan pemerintahan berada ditangan perdana mentri yang
memimpin menteri atau sering disebut Cabinet Government
(pemerintahan kabinet). Perdana menteri mempunyai kekuasaan cukup
besar, antara lain : a) memimpin kabinet yang anggotanya telah
dipilihnya sendiri, b) membimbing Majelia Rendah, c) menjadi
penghubung dengan raja, d) memimpin partai mayritas.
Kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus
meletakkan jabatan.
Perdana menteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan umum
sebelum masa jabatan parlemen yang lamanya lima tahun berakhir.
Hanya ada dua partai besar (Partai konservatif dan Partai Buruh)
sehingga yang menang pemilu (posisi) memperoleh dukungan
mayoritas, sedangkan yang kalah menjadi oposisi.
23. Kesimpulan :
Negara Inggris adalah Negara besar yang
memiliki pengaruh tersendiri terhadap Negara-
negara lain terutama Negara berkembang dan
Negara miskin. Dalam bidang sosial, politik, hukum,
dan budaya. Inggris dapat dikatakan berada
dipuncak kualitas dari masing-masing aspek
tersebut.
Dalam bidang politik, terutama dilihat dari
sistem pemerintahannya, Inggris menjadi salah satu
Negara yang menjadi panutan dalam pelaksanaan
sistem pemerintahan. Dalam hal ini, Inggris
memiliki pengaruh dan ilmu tersendiri terhadap
sistem pemerintahan parlementer. Oleh karena itu,
Inggris disebut the mother of parliaments.
24. Banyak Negara-negara berkembang yang
mengikuti sistem pemerintahan seperti yang
dilakukan Inggris. Namun, pada kenyataannya
sistem pemerintahan tersebut tidak akan terlalu
dapat diaplikasikan terhadap Negara yang
bersangkutan. Maka, sistem pemerintahan yang
diambil dari sistem pemerintahan Inggris lama-
kelamaan akan terus dikembangkan oleh Negara
yang bersangkutan agar dapat dilaksanakan secara
optimal oleh Negara tersebut.
Berbeda dengan Negara yang mengaplikasikan
sistem pemerintahan Inggris, ada juga Negara-
negara yang termasuk Persemakmuran Inggris
dimana Negara tersebut benar-benar berkaitan
langsung dengan sistem pemerintahan yang
ditegakkan oleh Inggris.
25. Setiap Negara terutama masyarakat dan
pemerintahnya pasti menginginkan sistem
pemerintahan yang baik bagi negaranya. Namun
tidak semua dapat dilakukan. Intinya, setiap
Negara yang berpikiran secara kritis akan terus
mengembangkan sistem pemerintahan yang terbaik
dan berusaha untuk meminimalisir kelemahan-
kelemahan yang terdapat pada sistem pemerintahan
tersebut. Atau mungkin dapat mengambil hal-hal
yang positif dari berbagai sistem pemerintahan dan
dapat membuat sistem pemerintahan sendiri yang
berguna dan dapat dilaksanakan secara penuh dan
keseluruhan.
