Dokumen ini membahas sistem pemerintahan, terutama perbedaan antara sistem presidensial dan parlementer, serta berbagai contoh dari berbagai negara. Kelebihan dan kelemahan kedua sistem tersebut diuraikan, diikuti dengan ciri-ciri serta pengaruh satu sistem terhadap negara lain. Selain itu, terdapat penjelasan mengenai periode ketatanegaraan di Indonesia dari proklamasi hingga sekarang.

1. KELAS XII BAB II SISTEM PEMERINTAHAN

2. Standar Kompetensi : Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan Kompetensi Dasar : Menganalisis sistem pemerintahan di berbagai Negara Indikator : Mendeskripsikan pengertian sistem pemerintahan Mengklasifikasikan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di berbagai negara Menguraikan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer Tujuan Pembelajaran : Setelah menggali dan mengolah informasi dari berbagai sumber diharapkan siswa mampu mendeskripsikan pengertian sistem pemerintahan Mengklasifikasikan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer di berbagai negara Menguraikan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer Mengidentifikasi ciri sistem pemerintahan Presidensial dan Parlementer

3. A. Sistem Pemerintahan di berbagai negara Sistem Pemerintah Presidential dan Parlementer dalam berbagai negara Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian-bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan kebergantungan. * Pemerintah dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. *Pemerintahan dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh presiden ataupun perdana menteri sampai level birokrasi yang paling rendah tingkatannya.

4. Pembagian kekuasaan pemerintah dibagi menurut garis : Horizontal : di dasarkan atas sifat tugas yang berbeda-beda jenisnya sehingga menimbulkan berbagai macam lembaga di dalam suatu negara. Contoh : hubungan antara menteri sosial dan menteri perumahan, gubernur Jateng dan gubernur Sumatra barat. b. Vertikal : dua garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi dan dekonsentrasi ( pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Contoh : hubungan antara Presiden dengan Gubernur

5. Pada dasarnya, sistem pemerintahan yang dilakukan di negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau sistem presidensial Sistem Pemerintahan Presidensial bertitik tolak dari konsep pemisahan kekuasaan sebagaimana dianjurkan teori Trias Politika. Ciri-ciri utamanya : 1.Kedudukan kepala negara(presiden) sebagai kepala negara dan kepala eksekutif (pemerintah) 2. Presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum 3. Presiden dan parlemen tidak bisa saling mempengaruhi (menjatuhkan)

6. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen dalam masa jabatannya, tetapi jika presiden melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, presiden dapat dikenai impeachment (pengadilan DPR) Dalam rangka menyusun kabinet (menteri), presiden wajib minta persetujuan parlemen. Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden Menteri-menteri yang diangkat oleh presiden tersebut tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. SEJARAH NEGARA YANG MENGANUT SISTEM PRESIDENSIAL : Amerika Serikat Presiden (chief Executive) tidak dapat membubarkan Conggress, Conggress tidak dapat menjatuhkan Presiden. Presiden dapat mempengaruhi Conggress melalui Pidato kenegaraan (State of the Union Message) yang diucapkan tiap tahun pada pembukaan sidang. Kekuasaan presiden dapat menveto RUU dari conggres.Presiden dapat menolak untuk menandatangani (veto) dalam sepuluh hari sesudah diterima oleh Congress. Jika RUU itu diterima kembali dengan mayoritas 2/3 dalam setiap majelis, veto presiden dianggap batal.

7. Presiden dalam hal penunjukkan hakim agung dan duta besar dan setiap perjanjian internasional yang sudah ditandatangani harus disetujui oleh Senat. Presiden bebas memilih menteri & penasehat presiden baik dari dalam & luar partainya

8. 2) PAKISTAN Awal kemerdekaan sistem parlementer. Saat Jenderal Ayub Khan menggunakan sistem presidensial. Menurut UU Pakistan badan eksekutif terdiri atas presiden yang beragama Islam beserta menteri-menteri. Presiden dapat menveto RUU, tapi dapat dibatalkan oleh mayoritas 2/3 suara legislatif. Presiden dapat membubarkan legislatif, tapi presiden harus mengundurkan diri dalam waktu empat bulan dan mengadakan pemilihan umum. Presiden dapat dipecat (impeach) kalau melanggar UUD atau berkelakuan buruk oleh ¾ suara badan legislatif . Sekarang Pakistan kembali ke sistem parlementer.

9. b. Sistem pemerintahan parlementer Sistem parlementer lahir dari pertanggungjawaban menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Sebagai contoh di Inggris di mana seorang raja tidak dapat diganggu-gugat ( The King can do no wrong), dan jika terjadi perselisihan antara raja dan rakyat, menterilah yang bertanggung jawab terhadap segala tindakan raja.

10. Sistem parlementer di negeri Belanda timbul antara 1866-1868. Sistem parlementer di Belanda tidak diatur oleh undang-undang dasarnya dan merupakan hukum kebiasaan dalam Hukum Tata Negara. Selain itu di Belgia pada 1831, pertanggungjawaban menteri diatur dalam undang-undang dasar dan setelah itu lahirlah sistem parlementer. Demikian juga di Perancis.

11. Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah: terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (parlemen) Eksekutif yang dipimpin oleh PM Adanya pertanggung jawaban menteri kepada parlemen Raja/ Ratu atau presiden adalah sebagai kepala Negara Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif Dalam sistem dua partai, yang ditunjuk sebagai pembentuk kabinet dan perdana menteri adalah ketua parpol yang menang pemilu, sedangkan yang kalah sebagai pihak oposisi. Jika terjadi perselisihan antara kabinet dengan parlemen, kepala negara akan membubarkan parlemen.

12. TUGAS Carilah 2 (dua) artikel di koran/di Internet tentang negara- negara yang menganut sistem parlementer, ringkaslah menjadi minimal 5 baris. Jangan lupa menuliskan sumbernya! Carilah 5 perbedaan antara presidensial dan parlementer, diskusikan dengan teman-temannya!

13. 1. Inggris Badan eksekutif terdiri atas raja sebagai bagian eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat. Kekuasaan raja bersifat simbol. Di Inggris terkenal dengan asas tanggung jawab menteri, prinsipnya ialah bahwa menteri atau seluruh kabinet yang tidak memperoleh kepercayaan dari badan legislatif harus meletakkan jabatan. Secara formal, rajalah yang membubarkan parlemen dan menginstruksikan diadakan pemilihan umum baru, tetapi hal ini dilakukan atas saran perdana menteri.

14. Menonjolnya kepemimpinan yang diselenggarakan oleh kabinet sehingga sistem di Inggris disebut Cabinet Government (pemrintah kabinet). Perdana Menteri Inggris mempunyai kekuasaan yang cukup besar, berdasarkan wewenang untuk : Memimpin kabinet yang anggotanya telah dipilihnya sendiri. Membimbing Majelis rendah Menjadi penghubung dengan raja, dan Memimpin partai mayoritas

15. India Badan eksekutif adalah seorang Presiden sbg kepala negara, dan menteri-menteri dipimpin seorang perdana menteri. Presiden dipilih untuk masa jabatan lima tahun oleh anggota-anggota badan legislatif, baik di pusat maupun di negara-negara bagian. Menurut hukum kebiasaan memaksa kabinet mundur jika terjadi perselisihan antara parlemen dan pemerintah.

16. 2. Pengaruh Sistem Pemerintahan satu Negara terhadap Negara Lain Sistem pemerintahan suatu negara akan mempunyai dampak positif dan negatif terhadap negara lain. Salah satu contoh pengaruh sistem pemerintahan negara Indonesia terhadap negara lain adalah masalah kewarganegaraan.

17. ULANGAN HARIAN KE-2 a. Apa yang dimaksud dengan Pemerintahan dalam arti luas? b. tulis 2 contohnya ! a. Bagaimana cara meng impeach Presiden di Indonesia ? b. Apa yang dimaksud dengan dekonsentrasi ? 3. Tuliskan 4 ciri-ciri sistem parlementer ! 4. a. Bagaimana sistem pemerintahan di Belanda, Belgia dan Perancis ? b. Bagaimana Presiden Amerika mengangkat duta besar dan hakim agung , serta bagaimana mengangkat menterinya ? a. Bagaimana cara menggagalkan veto Presiden Pakistan? b. Tuliskan tiga (3) perbedaan Presidensiil dan Parlementer ?

18. B. Analisis Pelaksanaan Sistem Pemerintah Negara Indonesia dengan negara lain Periode ketatanegaraan sejak masa Proklamasi sampai sekarang : Periode Undang-undang Dasar 1945 18 agustus 1945-27 Desember 1945 adalah Bentuk negara adalah negara Kesatuan Landasan yuridis : a. Pembukaan UUD 1945 alinea 4 : “…melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia…” b. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “ Negara RI ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik

19. UUD 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan murni seperti Montesquieu dalam ajaran Trias Politika. UUD 1945 lebih cenderung menganut prinsip Pembagian kekuasaan (Distribution of Power). Kekuasaan-kekuasaan dalam negara dikelola oleh empat lembaga, yaitu : 1. Legislatif, yang dilakukan oleh DPR 2. Eksekutif, dijalankan oleh Presiden 3. Eksaminatif (mengevaluasi), inspektif(mengontrol), dan kekuasaan auditatif (memeriksa) yang dijalankan oleh BPK 4. Yudikatif, yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Sejak 18 agustus 1945 sampai 16 Oktober 1945 segala kekuasaan legislatif, eksekutif, & yudikatif, dijalankan Oleh satu badan atau lembaga yaitu presiden dibantu KNIP

20. Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 Oktober 1945 : kekuasaan legislatif dijalankan oleh KNIP dan kekuasaan-kekuasaan lain dipegang Presiden. Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh Presiden beralih ke tangan perdana menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.

21. Penyimpangan kekuasaan KNIP menjadi lembaga legislatif (parlemen) yang menyatakan bahwa prinsip pertanggungjawaban menteri-menteri kepada KNIP. 2. Periode Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 Sistem pemerintahan parlementer. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen(DPR), dan apabila pertanggangjawaban itu tidak diterima oleh DPR maka dapat menyebabkan bubarnya kabinet.

22. Sejak dikeluarkan Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan pemerintah bergeser dari Presiden ke Perdana Menteri atau menteri-menteri. Setiap undang-undang yang dikeluarkan harus terdapat tanda-tangan menteri (contra seign ministry). Dengan demikian presiden tidak dapat diganggu gugat. Lembaga negara sebagai alat-alat perlengkapan federal RIS yaitu : a. Presiden b. menteri-menteri

23. c . Senat d. Dewan Perwakilan Rakyat e. Mahkamah Agung Indonesia Dewan Pengawas Keuangan Pembagian kekuasaannya adalah: Kekuasaan pembentukan perundang-undangan (legislatif) yang dijalankan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan senat. b. Kekuasaan melaksanakan perundang-undangan atau pemerintahan negara (eksekutif) yang dilakukan oleh pemerintah

24. Kekuasaan pembentukan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat terhadap undnag-undang yang isinya melibatkan beberapa negara/ daerah bagian atau antara pemerintah federal dengan negara/daerah bagian. Untuk undang-undang yang isinya di luar itu cukup dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR.

25. Konstitusi RIS yang bersifat liberal federalistik tidak sesuai dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu muncul berbagai reaksi dan unjuk rasa dari negara-negara bagian menuntut pembubaran negara RIS dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

26. 3. Periode UUDS 1950 Bentuk negara adalah negara kesatuan, yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat negara 1 UUDS 1950 yang berbunyi, “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”. Sistem pemerintah adalah parlementer. Dasar hukumnya : 1. pasal 45 disebut “Presiden ialah Kepala Negara”.

27. Pasal 83 ayat 1 dan 2 yang berbunyi : a. Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. b. Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijakan pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri-sendiri. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR.

28. Pasal 84 : “ Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat”, memerintahkan pemilihan DPR baru dalam 30 hari. Masa UUDS 1950 diisi dengan jatuh bangunnya kabinet sehingga pemerintah tidak stabil. Hal tersebut disebabkan oleh hal-hal berikut : Adanya sistem pemerintah parlementer yang disertai sistem multipartai (banyak partai) Perjuangan partai-partai hanya untuk kepentingan golongan atau partainya. Pelaksanaan sistem demokrasi yang tidak sehat.

29. Berdasarkan pasal 44 UUDS 1950, Alat-alat perlengkapan negara adalah sebagai berikut : a. Presiden dan wakil Presiden b. Menteri-menteri c. Dewan Perwakilan Rakyat d. Mahkamah Agung e. Dewan Pengawas Keuangan UUDS 1950 ini bersifat sementara, dalam pasal 134 disebutkan bahwa,” Konstituante bersama-sama pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Sementara ini.”

30. Badan Konstituante yang diserahi tugas membuat undang-undang dasar baru tetap tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Perdebatan terus berlarut-larut tanpa menghasilkan suatu keputusan penting, sementara keadaan negara semakin gawat dan tidak yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa negara Indonesia. Keadaan itu mendorong Presiden Soekarno menggunakan wewenangnya, yakni dengan

31. Mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang berisi : 1. Pembubaran Badan Konstituante 2. MemberlaKukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950 3. Pembentukan MPR dan DPA sementara

32. 4. Periode berlakunya kembali UUD 1945 Periode Orde lama (5 Juli 1959 – 11 maret 1966) UUDS 1950 bersifat sementara, dalam pasal 134 berbunyi : “Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini.”

33. Berdasarkan UUDS 1950, pembentukan anggota-anggota Konstituante harus melalui pemilihan umum, yang baru dapat diselenggarakan pada bulan Desember 1955. Perdebatan di kalangan anggota Konstituante tentang dasar negara sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan itu, pada bulan Maret 1959, pemerintah memberikan keterangan dalam sidang pleno DPR mengenai Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945.

34. Sejak berlakunya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, ketentuan2 yang terdapat di dalam UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Penyimpangan yang terjadi : a. Lembaga2 negara seperti MPR, DPR, DPA belum dibentuk berdasarkan UU, masih bersifat sementara. b. Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup melalui ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963

35. Penyimpangan2 mencapai puncaknya di bidang politik dengan peristiwa Gerakan 30 September 1965. Puncak dari peristiwa seperti itu adalah jatuhnya legitimasi Presiden Soekarno dalam memegang tampuk kekuasaan negara. Legitimasi itu semakin terpuruk dengan dikeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966. Dengan Tap MPRS No.IX MPRS 1966, Surat Perintah 11 maret 1966 dikukuhkan dengan masa berlaku sampai terbentuknya MPR RI hasil pemilihan umum yang akan datang.

36. PERIODE ORDE BARU (11 Maret 1966-21 Mei 1998) Pembenahan sistem ketatanegaraan dan format politik pada masa Orba : Adanya konsep dwifungsi ABRI Pengutamaan Golongan Karya Magnifikasi kekuasaan di tangan eksekutif Diteruskannya sistem pengangkatan dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Kebijaksanaan depolitisasi khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep massa mengambang (floating mass) Kontrol atas kehidupan pers

37. Pembangunan berjalan bertahap dan berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 %. Karena krisis multidimensional, terjadinya kerusuhan tanggal 13-14 Mei 1998 Presiden Soeharto meletakkan jabatannya pada 20 Mei 1998 dan digantikan wakil Presiden B.j. Habibie.

38. 5. PERIODE REFORMASI Setelah orba tumbang, dimulainya konsolidasi demokrasi di Indonesia, diantaranya Perubahan/dihilangkan perundang-undangan : Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum Undang-Undang No.5 Tahun 1985 tentang Referendum UU Politik, dikeluarkan UU No.2 Tahun 1999 ttg Parpol, UU No.3 Tahun 1999 ttg Pemilu UU No.25 Tahun 1999 sebagai UU ttg Otonomi Daerah

39. Perubahan setelah Amandemen UUD 1945 Presiden dan/atau wakil presiden serta DPR terdiri atas dua kamar dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Di bidang politik, kedudukan presiden dan/atau wakil presiden serta DPR/DPD sama-sama kuat, artinya ketiga lembaga itu tidak dapat saling menjatuhkan Dikenal adanya lembaga peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi yang mempunyai wewenang untuk melakukan impeachment kepada Presiden dan/atau wakil presiden

40. d. Pertanggungjawaban yang dibebankan kepada presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR harus diawali dengan adanya pertangungjawaban hukum (yuridis).