Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan secara formal dan material, dimana Pancasila merupakan dasar Negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 dan sumber hukum Indonesia. Modul ini menjelaskan empat pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan dasar falsafah Pancasila.

1. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
1
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
HUBUNGAN PANCASILA DAN UNDANG-
UNDANG DASAR 1945
III
a. Menjelaskan Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
b. Menjelaskan Kedudukan Hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. Menjelaskan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD
1945
TUJUANPembelajaran Khusus
Setelah mempelajari materi pembelajaran yang diuraikan pada Kegiatan Bela-
jar-3 ini, Anda diharapkan dapat memahami hubungan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945
TUJUANPembelajaran Umum
a. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
b. Kedudukan Hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
c. Pokok-Pokok Pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945
POKOKMateri
Kegiatan Belajar

2. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
22
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Uraian Materi
a. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
Seperti yang telah diuraikan pada kegiatan belajar sebelumnya bahwa
salah satu fungsi Pancasila adalah sebagai dasar Negara. Menurut Prof. Mr. DR.
Noto Nagoro Fungsi Pancasila sebagai kaidah dasar Negara, merupakan ba-
gian terpenting dari Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa makna yang
yang terkandung di dalamnya? Maka secara konsisten Pancasila mengatur ke-
hidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan TAP MPR No
IV/MPR/1999 tentang garis-garis haluan Negara 1999-2004.
Ditinjau dari rangkaian peristiwa dan keadaan yang mendahului terben-
tuknya Negara yang merupakan rumusan dasar-dasar pemikiran yang memicu
keinginan untuk merdeka dalam wujud Negara kebangsaan Indonesia disebutkan
pada alinea pertama, kedua, dan ketiga.
Bagaimana dengan alinea ke empat Pembukaan UUD 1945? Pada alinea
ke empat merupakan pernyataan peristiwa dan keadaan ataupun cita-cita setelah
bangsa Indonesia terwujud. Pancasila yang termaktub pada alinea ke empat ini
merupakan unsur penentu ada dan berlakunya hukum Indonesia, pokok kaidah
Negara yang fundamental, dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat. Dapat dikatakan pula bahwa Pancasila merupakan inti dari Pembukaan
UUD 1945, dan memiliki kedaulatan yang kuat dan tetap serta tidak dapat diubah.
Lalu…. Bagaimana hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945?
Hubungan antara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 adalah bersifat timbal
balik sebagai berikut :
1) Hubungan secara formal
Apa yang dimaksud dengan hubungan secara formal? Hubungan se-
cara formal dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Bahwa rumusan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indo-
nesia terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
b) Bahwa Pembukaan UUD 1945, berdasarkan pengertian ilmiah,
merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.
c) Bahwa Pembukaan UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila.

3. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
3
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
d) Bahwa Pancasila mempunyai hakikat, sifat, kedudukan sebagai
Pokok Kaidah Negara yang Fundamental.
2) Hubungan Secara Material
Bagaimana pula hubungan secara material? Hubungan secara material
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi, adapun tertib hu-
kum Indonesia bersumberkan pada Pancasila atau dengan kata lain Pancasila se-
bagai sumber tertib hukum Indonesia. Hal ini berarti secara material tertib hukum
Indonesia dijabarkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Coba Anda
diskusikan dengan rekan Anda mengenai produk hukum/peraturan yang berlaku
pada saat ini sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Selanjutnya Anda dapat
melengkapi table di bawah ini :
Tabel 2, Produk hukum/peraturan yang berlaku sesuai dengan Pancasila
No Sila-sila dalam Pancasila Produk hukum/peraturan yang ber-
laku
Ketuhanan Yang Maha Esa …………………………………
Kemanusiaan yang adil dan berad-
ab
…………………………………
Persatuan Indonesia …………………………………
Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam per-
musyawaratan/perwakilan
…………………………………
Keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia
…………………………………
b. Kedudukan Hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
Selanjutnya bagaimana kedudukan Hakiki Pembukaan Undang-Undang
Dasar 1945? Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan yang
sangat penting bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia karena terlekat pada
proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga tidak bisa dirubah baik secara formal mau-
pun material.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan rincian keduduk hakiki Pembukaan Un-
dang-Undang Dasar 1945. Adapun kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Un-
dang Dasar 1945 adalah pertama; Pembukaaan Undang-Undang Dasar memiliki
kedudukan hakiki sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu prokla-
masi kemerdekaan yang singkat dan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu ditegas-

4. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
44
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
kan dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua
adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar,
rangka dan suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Apa yang dimaksud
dengan pernyataan ini? Maksudnya adalah Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 merupakan pengejawantahan dari kesadaran dan cita-cita hukum serta ci-
ta-cita moral rakyat Indonesia yang luhur (Suhadi, 1998).
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga
adalah bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi
mutlak bagi kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas keroha-
nian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terakhir
adalah bahwa Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap
hukum kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-bentuk
maupun sifat-sifat yang me-mungkinkan tertib hukum negara Indonesia men-
genal adanya hukum-hukum tersebut. Semua unsur hukum itu merupakan sum-
ber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif Indonesia.
c. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Un-
dang Dasar 1945
Menurut penjelasan resmi dari Pembukaan UUD 1945 yang termuat da-
lam Berita Republik Indonesia tahun II No.7, dijelasan bahwa Pembukaan UUD
1945 mengandung Pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari
seluruh warga Negara Indonesia. Dengan pokok-pokok pikiran tersebut nilai-
nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dijabarkan dalam pasal-pasal
UUD 1945. Apa saja pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan
UUD 1945? Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:
1) Pokok Pikiran Pertama
‘Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dar-
ah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan so-
sial bagi seluruh rakyat Indonesia’ Apa yang terkandung dalam pokok pikiran
ini? Dalam pokok pikiran ini diterima pengertian negara persatuan, negara yang
melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Rumusan ini menunjukkan
pokok pikiran ‘persatuan’ dengan pengertian yang lazim, negara, penyelenggara

5. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
5
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
negara dan setiap warganegara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan golongan ataupun perseorangan. Pokok pikiran ini merupakan pen-
jabaran Sila Ketiga Pancasila.
Gambar 8. Peta wilayah negara Indonesia
2) Pokok Pikiran Kedua
‘Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’,
Bagaimana dengan pokok pikiran ini? Ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan so-
sial’ yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia Indonesia mempunyai hak
dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan
masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila.
Gambar 9. Dampak aplikasi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
yang belum sesuai

6. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
66
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
3) Pokok Pikiran Ketiga
‘Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan per-
musyawaratan perwakilan’. Hal ini menjelaskan bahwa kedaulatan ada di tangan
rakyat. Oleh karena itu sistem negara yang termasuk dalam Undang-Undang
Dasar harus berdasarkan kedaulatan rakyat dan berdasar asas pemusyawaratan
perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, pokok pikiran
‘kedaulatan rakyat’ yang menyatakan kedaulatan di tangan rakyat dan dilaku-
kan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun hasil amandemen
UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 6A ‘Presiden dan Wakil Presiden dipilih
dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat’. Hal ini membuktikan bahwa
ada perubahan kedaulatan rakyat yang tadinya dilakukan sepenuhnya oleh MPR,
khusus untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dilakukan sendiri oleh seluruh
rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Keempat Pancas-
ila.
Gambar 10. Partai peserta pemilu menggambarkan Negara yang
demokratis
4) Pokok Pikiran Keempat
‘Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kema-
nusiaan yang adil dan beradab’. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus
mengandung isi mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara yang lain
untuk memelihara budi pekerti kemanusia yang luhur. Hal ini menegaskan pokok
pikiran “Ketuhanan Yang Maha Esa menurut Dasar Kemanusiaan yang Adil dan
Beradab. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran Sila Pertama dan Sila Kedua
Pancasila.

7. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
7
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Gambar 11. Praktek Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanu-
siaan yang adil dan beradab
Bagaimana dengan uraian materi pembelajaran tentang pokok-pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945? Apakah Anda dapat me-
mahaminya dengan jelas? Apakah dapat dikatakan bahwa empat pokok pikiran
tersebut merupakan dasar falsafah Pancasila? Dapat dikatakan empat pokok
pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar falsafat
negara Pancasila. Silahkan Anda menyimak ulang penjelasan berikut ini:
Dalam pokok pikiran yang pertama ditekankan tentang aliran bentuk Neg-
ara persatuan, pokok pikiran kedua tentang cita-cita Negara yaitu keadilan sosial
dan pokok pikiran ketiga merupakan dasar politik Negara berkedaulatan rakyat.
Bilamana kita pahami secara sistematis maka pokok pikiran I, II, dan III memiliki
makna kenegaraan, yakni Negara ingin mewujudkan suatu tujuan negara yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia (pokok pikiran
I). Agar terwujudnya tujuan Negara tersebut maka dalam pelaksanaan Negara
harus didasarkan pada suatu dasar politik Negara yaitu Negara persatuan repub-
lik yang berkedaulatan rakyat (pokok pikiran I dan III). Dalam kehidupan kenega-
raan mendasarkan pada suatu dasar moral yaitu negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa serta kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran IV).
Demikianlah uraian materi pembelajaran Kegiatan Belajar-3, secara garis
besar tentulah Anda telah memahaminya. Namun untuk lebih memantapkan pe-
mahaman Anda, sebaiknya Anda membaca secara cermat rangkuman berikut ini :

8. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
88
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Rangkuman
Hubungan antara Pancasila dan UUD 1945 terdiri dari hubungan secara
formal dan hubungan secara material. Hubungan secara formal: bahwa ru-
musan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia terdapat di dalam
Pembukaan UUD 1945, bahwa Pembukaan UUD 1945 berdasarkan pengertian
ilmiah merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, bahwa Pembukaan
UUD 1945 yang intinya adalah Pancasila, bahwa Pancasila mempunyai hakikat,
sifat, kedudukan sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental. Hubungan
Secara Material: Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai tertib hukum tertinggi,
adapun tertib hukum Indonesia bersumberkan pada Pancasila atau dengan hal
lain perkataan Pancasila sebagi sumber tertib hukum Indonesia.
Kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah ;
1. Pembukaaan Undang-Undang Dasar memiliki kedudukan hakiki sebagai
pernyataan kemerdekaan yang terperinci, yaitu proklamasi kemerdekaan
yang singkat dan padat 17 Agustus 1945 itu ditegaskan dan dijabarkan lebih
lanjut dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan
suasana bathin bagi negara dan tertib hukum Indonesia. Maksudnya adalah
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan pengejawantahan dari
kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral rakyat Indonesia yang
luhur (Suhadi, 1998).
3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak bagi
kehidupan negara, yaitu tujuan negara, bentuk negara, asas kerohanian ne-
gara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.
4. Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum
kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral. Di dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat unsur-unsur, bentuk-
bentuk maupun sifat-sifat yang memungkinkan tertib hukum negara Indo-
nesia mengenal adanya hukum-hukum tersebut. Semua unsur hukum itu
merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara dan hukum positif
Indonesia.
Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:
1) Pokok Pikiran Pertama
‘Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadi-

9. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
9
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
lan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ Pokok pikiran ini merupakan
penjabaran Sila Ketiga Pancasila.
2) Pokok Pikiran Kedua
‘Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo-
nesia’, ini merupakan pokok pikiran ‘keadilan sosial’. Pokok pikiran ini
merupakan penjabaran Sila Kelima Pancasila.
3) Pokok Pikiran Ketiga
‘Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan per-
musyawaratan perwakilan’. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran
Sila Keempat Pancasila.
4) Pokok Pikiran Keempat
‘Negara berdasarkan atas Ketuhan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanu-
siaan yang adil dan beradab’. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran
Sila Pertama dan Sila Kedua Pancasila.

10. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
1010
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
Test Formatif
Langkah-langkah
Bacalah dengan cermat soal tes formatif berikut ini. Kemudian, kerjakan-
lah soal tes formatif pada lembar tersendiri atau di buku latihan Anda. Keber-
hasilan Anda mengerjakan ke delapan soal berikut akan menjadi bukti bahwa
Anda sudah benar-benar memahami materi pembelajaran yang diuraikan. Oleh
karena itu, kerjakanlah ke delapan soal tes formatif berikut tanpa sekali-kali
melihat kunci jawaban.
Semoga Anda berhasil !
Jawablah Pertanyaan Di Bawah Ini dengan Benar!
1. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 secara material dapat
dijelaskan sebagai berikut :
a. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia terdapat di dalam Pem-
bukaan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia.
c. Inti Pembukaan UUD 1945 adalah Pancasila.
d. Peraturan Pemerintah bersumber pada Pancasila
2. Kedudukan Hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah :
a. Pernyataan kemerdekaan ditegaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar, rangka dan
suasana bagi negara dan tertib hukum Indonesia.
c. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan negara, bentuk
negara, asas kerohanian negara, dan pernyataan tentang pembentukan UUD.
d. Pembukaan UUD 1945 mengandung adanya pengakuan terhadap hukum
kodrat, hukum Tuhan dan adanya hukum etis atau hukum moral.

11. Modul Pendidikan Jarak Jauh, Pendidikan Tinggi Kesehatan
11
Uraian Materi Rangkuman Tes Formatif Tugas
3. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia” Pernyataan ini merupakan pokok pikiran yang
terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 dan merupakan penjabaran sila Pancasila
:
a. Pokok pikiran pertama, sila Persatuan Indonesia
b. Pokok pikiran ke dua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Pokok pikiran ke tiga, sila Persatuan Indonesia
d. Pokok pikiran ke empat, sila Ketuhanan Yang Maha Esa
e. Pokok pikiran ke empat, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
Tugas
Jawablah soal tugas di bawah ini dengan singkat dan jelas dengan cara menulis-
kan esensinya saja. Tidak harus dalam bentuk kalimat.
1. Jelaskan secara singkat hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 !
2. Bagaimana kedudukan hakiki Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945?
3. Jelaskan secara singkat pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945!
Bagaimana jawaban Anda? Tentunya ke enam soal tadi sudah selesai Anda kerja-
kan. Jika belum, cobalah pelajari kembali materi yang masih kurang Anda pahami
dan jangan lupa kerjakan soal tes formatif dan tugas mandiri yang belum selesai
Anda kerjakan. Apabila semua soal tes mandiri dan tugas mandiri sudah selesai
Anda kerjakan, periksalah jawaban Anda dengan menggunakan kunci Jawaban
yang disediakan pada bagian akhir modul ini.
Bagaimana hasil jawaban Anda? Semoga semua jawaban Anda benar. Nah, se-
lamat atas keberhasilan Anda. Apabila belum sepenuhnya berhasil atau belum
mencapai 80% benar, sebaiknya Anda pelajari kembali materi pembelajaran Keg-
iatan Belajar-3 terutama materi pembelajaran yang belum Anda pahami. Setelah
itu, cobalah kerjakan kembali soal tugas Kegiatan Belajar-3. Semoga kali ini Anda
dapat menyelesaikannya dengan benar.
Bagaimana? Apabila memang Anda telah berhasil menyelesaikan semua soal tes
formatif dan tugas mandiri dengan benar atau setidak-tidaknya 80% benar, Anda
diperkenankan untuk meminta mengerjakan Tes Akhir Modul (TAM).
Selamat Belajar dan Sukses bagi Anda.