Persiapan Substansi RPP UU Kesehatan.pptx

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Isu Strategis Pendidikan Tenaga Medis Pasca UU
No. 20/2013 tentang Pendidikan Kedokteran
dan UU No.17/2023 tentang Kesehatan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Ditjen Diktiristek Kemdikbudristek
17 Januari 2024

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoloogi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Refleksi Pendidikan Kedokteran
Misi : Pemenuhan kualitas, kuantitas, dan distribusi
dokter yang relevan dengan sistem kesehatan
nasional
Isu Sektor Pendidikan sebelum UU No. 20/2013:
• Disparitas mutu pendidikan: 72 FK ( ~ 50%
akreditasi C, hanya 20 % akreditasi A (14 FK))
• Sebaran lulusan yang belum merata,
khususnya untuk pemenuhan layanan primer:
lulusan FK : ~ 6000/tahun, sentralisasi di Pulau
Jawa
• Biaya pendidikan yang mahal: tidak ada
standar biaya pendidikan dan bantuan biaya
pendidikan
• Banyaknya keterlibatan pemangku
kepentingan yang belum sinkron
kewenangannya: kurangnya kendali pemerintah
dalam mengatur pendidikan
• Patient safety: kasus malpraktik dokter yang
sudah lulus dari FK, tapi belum lulus UKDI (tidak
ada pembinaan dari FK).
PTN, 40
PTS, 51
Jumlah FK 2020 Akreditasi Prodi S1 & Profesi Kedokteran
Total : 91 FK
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
A B C
30
43
18
TOTAL PRODI
33 %
47 %
20 %
*) Akreditasi C, termasuk persyaratan
minimal untuk FK baru
Sumber : Data LAMPTKes, 2020
Tren % Kelulusan 1st taker UKMPPD
NBL = 66
Sumber : Diolah dari Data PNUKMPPD, Januari 2021
60
65
70
75
80
85
90
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
% Kelulusan UKMPPD
67 %
71 % 71 %
77 %
80 %
77 %
81 %
Pendidikan Kedokteran Pasca UU No. 20/2013
Peningkatan kelulusan
UKMPPD
67 % menjadi 81 %
Peningkatan jumlah prodi
terakreditasi A:
14 menjadi 30 prodi
Peningkatan jumlah lulusan:
6000 menjadi 11.000/tahun
(memenuhi rasio kebutuhan.
Dokter)
Peningkatan jumlah
beasiswa: LPDP, Tubel PPDS
Kemkes, KIP
Standar Pembiayaan: UKT, unit
cost pendidikan klinik
Intervensi Kebijakan: Penguatan regulasi untuk penjaminan mutu pendidikan
kedokteran
• PP No.52/2017 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.20/2013
• Permenristekdikti No.18/2015 tentang Uji Kompetensi Mahasiswa Program
Profesi Dokter
• Permenristekdikti No.43/2017 tentang Sistem Seleksi dan Kuota Nasional
Mahasiswa Baru FK
• Permenristekdikti No.18/2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran

Peningkatan kelulusan UKMPPD : 67 % menjadi 81 %
Peningkatan jumlah prodi terakreditasi A :
14 menjadi 30 prodi (dari 92 FK)
Peningkatan jumlah lulusan : 6.000 menjadi 12.000/
tahun (memenuhi rasio kebutuhan dokter 2020)
Peningkatan jumlah beasiswa : LPDP, Tubel PPDS
Kemkes, KIP
Standar Pembiayaan : UKT, unit cost pendidikan klinik
Harmonisasi Sistem Pendidikan dan
Pelayanan Kesehatan
(penjaminan mutu input-proses-output
pendidikan kedokteran) :
• PP No.52/2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No.20/2013
• Permenristekdikti No.18/2015 tentang Uji
Kompetensi Mahasiswa Program Profesi
Dokter
• Permenristekdikti No.11/2016 tentang
Sertifikat Profesi Dokter
Sistem Seleksi dan Kuota Nasional
Mahasiswa Baru FK
Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
• Permendikbud No.1/2020 tentang Dokter
Layanan Primer
• Permendikbud No.8/2021 tentang Rumah
Sakit Perguruan Tinggi Negeri
• Permendikbudristek No.36/2021 tentang
Fakultas Kedokteran dan Fakultas
Kedokteran Gigi
Relevansi Tranformasi Kebijakan Pendidikan Kedokteran dan Transformasi Kebijakan Kesehatan
Prodi kedokteran keluarga layanan primer untuk
akselerasi penguatan layanan primer oleh dokter SpKKLP
Dosen di RSP & wahana pendidikan : NIDK &
penyetaraan kredit dosen
Transformasi Kebijakan
Kesehatan
Transformasi Pendidikan Kedokteran
(UU No.20/2013)
Pengembangan Sistem Kesehatan Akademik/AHS :
integrasi sistem Pendidikan, pelayanan, & penelitian dg
pendekatan wilayah : UI, UNPAD, UGM, UNAIR, UNHAS
(piloting)
Hasil Intervensi
UU No.20/2013
(1) Transformasi Layanan
Primer
(2) Transformasi Layanan
Rujukan
(3) Transformasi Sistem
Ketahanan Kesehatan
(4) Transformasi Sistem
Pembiayaan Kesehatan
(5) Transformasi SDM
Kesehatan
(6) Transformasi Teknologi
Kesehatan

Catatan :
• DLP selanjutnya disebut Spesialis Kedokteran Keluarga
Layanan Primer (SpKKLP)
• kebijakan berlaku juga untuk kedokteran gigi, kecuali DLP/
KKLP dan internsip
Prak k Baik
Sistem
Penjaminan
Mutu Holis k
pada
Pendidikan
Kedokteran
(sesuai UU No.
20/2013)
Penerimaan
Mahasiswa
Program
Sarjana
Kedokteran
Program
Profesi
Dokter
UKMPPD
Internsip
Pendidikan Profesi Lanjutan
(DLP, Spesialis-SubSpesialis)
Dokter
Standar Nasional Pendidikan Kedokteran
Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia (SPPDI) Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI)
Pangkalan Data Pendidikan Tinggi
Kuota Nasional dan
Sistem Seleksi
Selesai
seluruh
Rotasi Klinik
Akreditasi
Pendidikan Akademik
Lanjutan (S2, S3)
Pilihan karir lanjutan
Pilihan karir lanjutan
Fdak menjadi dokter (prakFsi)
Dokter
Spesialis-
SubSpesialis
Dokter
Layanan
Primer
Lulusan
(dokter dengan
Kewenangan
terbatas)
Sumpah Dokter &
Ser: fikat Profesi
Penjaminan
Mutu di
Pelayanan
INPUT PROSES OUTPUT
(SNPK)

Praktik Baik Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
(UKMPPD)
UKMPPD
(CBT & OSCE)
Program
AKADEMIK (S1)
Program
PROFESI
Lulus
Tahap Akademik
Selesai
Proses Pembelajaran
Lulus UKMPPD :
•Ser fikat Profesi (PT)
•Ser fikat Kompetensi (OP)
•Ijazah Sked (PT)
Jika tdk lulus UKMPPD :
Program Bimbingan oleh PT
Sumpah
dokter
Praktik Baik UKMPPD :
• Umpan balik UKMPPD sebagai dasar program
pembinaan FK
• UKMPPD menjadi parameter akreditasi dan
penentuan kuota mahasiswa baru FK
• UKMPPD dipersepsi oleh masyarakat dapat
memenuhi fungsi sebagai standarisasi lulusan,
peningkatan kualitas pendidikan kedokteran
dan pelayanan kesehatan (kajian dampak
UKMPPD, Ditjen Belmawa & AIPKI, 2017)
Perkembangan hingga akhir 2023 :
• % kelulusan UKMPPD 1st taker meningkat dari ~ 60 % (2014) hingga saat ini
~ 89 % (2023)
• Jumlah retaker UKMPPD hingga tahun 2023 : ~ 1300 ( < 1 % dari yang telah
lulus)
• Jumlah dokter yang sudah lulus UKMPPD hingga saat ini : > 90.000 dokter
• Lulusan UKMPPD/tahun : ~ 12.000
• Jumlah FK yang mengikuti UKMPPD saat ini : 81 FK (dari 111 FK)
• Nilai Batas Lulus ditetapkan melalui proses standard setting
Urgensi UKMPPD :
• UU No.20/23013 mengamanahkan mahasiswa pendidikan
kedokteran wajib lulus uji kompetensi sebagai bentuk
penjaminan mutu lulusan, dengan ujian terstandar dalam
bentuk MCQ-CBT (teori) dan OSCE (praktek)
• UKMPPD sebagai exit exam, maka FK masih bertanggung jawab
atas kompetensi lulusan sebelum masuk ke dunia praktik

Upaya Penanganan Retaker UKMPPD
• Dengan upaya peningkatan mutu terus menerus, akreditasi FK terus membaik, tingkat kelulusan
UKMPPD terus meningkat hingga hampir 90 %
• Pada tahun 2020, jumlah retaker sekitar 5000 orang, dan hingga akhir 2023 hanya sekitar 1300
orang ( < 1 % dari total dokter yang sudah lulus)
• Pada tahun 2021 telah dilakukan program akselerasi melalui:
• Program Bimbingan Modul Retaker UKMPPD dan menugaskan AIPKI sebagai koordinator
program
• Pelaksanaan program bimbingan modul retaker berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh
AIPKI
• Pelaksanaan bimbingan secara daring oleh mentor nasional yang ditugaskan oleh AIPKI (13
modul dalam 2 bulan)
• Hasil UKMPPD untuk retaker khusus ini mempertimbangkan hasil progress test dari program
bimbingan
• Program bimbingan intensif diteruskan hingga saat ini

Upaya Pembaruan Kebijakan UKMPPD
Usulan Pembaruan Kebijakan UKMPPD (programmatic assessment)*
Uji
tahap 1
(CBT)
Uji
tahap 2
(CBT)
Berbagai Asesmen (Por olio)
FK FK
· Akhir
semester 4
· Soal
Kedokteran
Dasar
· Forma f
Nilai Uji Progres I & II
· Th 1 Rotasi Klinik
· Soal Kedokteran Dasar dan Klinik
Uji
Prak k
(OSCE)
· Semester
7/8
· Soal
Kedokteran
Dasar dan
Klinik
· Forma f
Nilai Kepaniteraan Klinik
Nilai Telaah Profesionalisme
dan E ka Kasus Pilihan
FK Komite/Pani a
Nasional
UJI TAHAP
(PROGRAM SARJANA KEDOKTERAN)
UJI KOMPETENSI
(PROGRAM PROFESI DOKTER)
1
2
3
*)Hasil pembahasan Ditjen Dikti dengan AIPKI, stakeholders dan tim pakar pendidikan kedokteran
Tujuan uji tahap :
1. menjalankan proses penilaian
secara bertahap untuk
mengetahui capaian
pembelajaran pada program
sarjana kedokteran;
2. menjadi umpan balik capaian
pembelajaran mahasiswa
program sarjana kedokteran; dan
3. membantu fakultas kedokteran
dalam melakukan pembinaan
terhadap mahasiswa dengan
mempertimbangkan data dari
berbagai bentuk evaluasi
pembelajaran mahasiswa selama
proses pendidikan.
Persiapan Implementasi
(piloting tahun 2022 - 2023) :
• Kebijakan sistem seleksi nasional
mahasiswa FK
• Panduan nasional untuk
programmatic assesment dan
portfolio yang akan dijalankan oleh FK
• Tim asesmen nasional untuk monev
pelaksanaan di tiap FK

PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN DI INDONESIA
Provinsi
Prodi
Spesialis
Prov. Aceh 11
Prov. Bali 19
Prov. Banten 3
Prov. D.I. Yogyakarta 33
Prov. D.K.I. Jakarta 56
Prov. Jawa Barat 35
Prov. Jawa Tengah 34
Prov. Jawa Timur 60
Prov. Kalimantan Selatan 6
Prov. Kalimantan Timur 1
Prov. Lampung 1
Prov. Riau 4
Prov. Sulawesi Selatan 32
Prov. Sulawesi Utara 10
Prov. Sumatera Barat 13
Prov. Sumatera Selatan 12
Prov. Sumatera Utara 22
Total 352
Peringkat A B C Unggul Baik
Belum
Terakreditasi
Total
Spesialis 230 54 1 11 2 54 352
Status Akreditasi Prodi Dokter Spesialis
FK Penyelenggara PPDS
1. Universitas Airlangga
2. Universitas Andalas
3. Universitas Brawijaya
4. Universitas Diponegoro
5. Universitas Gadjah Mada
6. Universitas Hasanuddin
7. Universitas Indonesia
8. Universitas Jenderal
Soedirman
9. Universitas Lambung
Mangkurat
10. Universitas Mulawarman
11. Universitas Mataram
12. Universitas Padjadjaran
13. Universitas Riau
14. Universitas Sam Ratulangi
15. Universitas Sebelas Maret
16. Universitas Sriwijaya
17. Universitas Sumatera Utara
18. Universitas Syiah Kuala
19. Universitas Udayana
20. Universitas Pelita Harapan
21. Universitas YARSI
Sumber : PD-Dik dan LAM-PTKes, Oktober 2022
Sumber : PD-Dikti dan LAM-PTKes, 2023
22. Universitas Prima Indonesia
23
353
353
3

10825
12187
13479 13744
14488 14796
318 367 337 555 603 607
11143
12554
13816
14299
15091 15403
0
5000
10000
15000
20000
2017 2018 2019 2020 20211 2021
Jumlah Mahasiswa Spesialis
Sp1 Sp2 Total
Berdasar data ini, pemenuhan
kekurangan 32 ribu Sp Kemkes
dapat dipenuhi dalam 3 tahun
dengan dukungan kebijakan akselerasi

Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis
(hal yang belum terselesaikan dari implementasi UU No.20/2013)
Demand Supply
*Standar pola
insen f residen
*Standardisasi
pedoman
pendidikan
klinis di RS
*Penetapan RSP
(baru 214 dari total 420
RS yg digunakan FK)
*Program
pendayagunaan
dokter spesialis
*Proyeksi kebutuhan dan
perencanaan distribusi
per jenis spesialis di ap
wilayah
*Standar uji
kompetensi nasional
(saat ini FK & kolegium)
*Sistem seleksi nasional
untuk penerimaan
mahasiswa
(saat ini FK & kolegium)
*Unit cost
pendidikan
dokter spesialis
*Beasiswa
&bantuan
fellowship
*Standar beban
kerja residen di
RSP
*Standar
penyetaraan angka
kredit dosen
*Sistem karir dan
reward dosen NIDK
• Penyelenggara : 21 FK
(dari 34 FK akreditasi A)
*Percepatan
pembukaan prodi
di FK akreditasi A/
Unggul
• Produksi lulusan :
4000/thn (100-300/
jenis spesialis)
• Rasio dosen :
mahasiswa = 1:5
•Rasio drsp/penduduk :
0,16/1000 (target 0,28/1000)
• Shortage : ~32.200
• Ketersediaan : ~43.300
• Disparitas distribusi :
terpusat di Jawa
•Target penambahan/thn :
~9000
Komite
Bersama

Permintaan dari Menkes untuk Pencabutan Moratorium Pembukaan FK dan FKG
Moratorium pendirian FK dan FKG
dilakukan tahun 2016 atas permintaan
dari Menkes & KKI
Berdasar Permintaan Menkes tahun 2022,
Kemdikbudristek telah membuka
moratorium pendirian FK dan FKG
Berdasar permintaan Menkes untuk
penambahan spesialis, telah dibuat SE
Bersama tentang akselerasi PPDS dan
diberikan penugasan pada 7 perguruan
tinggi untuk membuka PPDS dan
memperbesar kapasitas PPDS yang ada

12
Komite Bersama Kemdikbudristek dan Kemkes 2022

Sumber : Pokjanas AHS, 2023
Apabila didukung penuh, penerapan SKB sistem kesehatan akademik
diproyeksikan untuk meningkatkan kuota penerimaan hingga 1.900 mahasiswa
pada Semester 2 2024 untuk 4 Spesialis Dasar dan 3 Spesialis Penunjang
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2022-Smstr1 2022-Smstr2 2023-Smstr1 2023-Smstr2 2024-Smstr1 2024-Smstr2
Realisasi dan Proyeksi Kuota Penerimaan PPDS Melalui Sistem
Kesehatan Akademik
SpA SpOG SpPD SpB SpAn SpRad SpPK
Refleksi Implementasi AHS Tahun 2023 :
Penerjemahan Sistem Kesehatan Akademik di Indonesia saat ini sudah on
the track untuk mendorong koordinasi tiga pilar AHS di tingkat provinsi
• Sepanjang 2022-2023, atas inisiatif Kemenkes dan
Kemendikbudristek, 16 Provinsi telah membentuk tim koordinasi
wilayah berisikan unsur Pemerintah Daerah, Universitas, dan RSP
Utama di Provinsi tersebut.
• Fokus saat ini untuk transformasi SDM kesehatan, namun
berpotensi dikembangkan untuk pilar transformasi lainnya

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Implementasi UU No.17/2023 tentang Kesehatan:
Peran Perguruan Tinggi pada Pendidikan Dokter Spesialis
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Sistem Pendidikan
Kedokteran dan Kesehatan
Standar Nasional Pendidikan
(disusun dengan melibatkan kolegium ; ditetapkan
Mendikbudristek)
Putusan MK terkait pendidikan
profesi (Nomor 95/PUU-XIV/2016)
a. pendidikan profesi harus
memenuhi kualifikasi pedagogi
yang dituangkan dalam
kurikulum, dan
b. pendidikan profesi yang
diselenggarakan oleh organisasi
profesi harus tetap bekerja
sama dengan perguruan tinggi
agar standardisasi pendidikan
termasuk pendidikan profesi
terjaga kualitasnya, berlaku
untuk pendidikan profesi pada
umumnya.
Satu Sistem Pendidikan Tinggi
(UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi)
Pendidikan
Tenaga Medis
Pendidikan
Tenaga Kesehatan
min. program D3 min. program profesi
Program Profesi
Jika akan praktik
Uji Kompetensi
Program Vokasi
Uji Kompetensi
• Sertifikat Kompetensi
(dari kolegium)
• Gelar (dari PT)
• Sumpah Profesi
(kolegium) & Sertifikat Profesi
(dari PT)
• Gelar (dari PT)
• Sumpah Profesi
Ijazah dan gelar untuk lulusan program vokasi, sarjana,
sarjana terapan (dari PT)
Internsip
Program Spesialis dan
Subspesialis
Uji Kompetensi
(kolegium) & Sertifikat
Profesi (dari PT & RSP)
• Gelar (dari PT)
• Sumpah Profesi

Strategi Gotong Royong Pemenuhan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sesuai Kebutuhan Wilayah
Komite
Bersama
Pemerintah
Daerah
Tanggung jawab bersama :
a. pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan
kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;
b. perencanaan, pengadaan, serta pendayagunaan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan
wilayahnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Pemerintah Pusat
Konsorsium
PPDS
(jejaring FK
bekerjasama
dengan jejaring
RSP berbasis
wilayah)
Sistem Kesehatan
Akademik
Pengadaan Tenaga Medis dan
Kesehatan
Pendayagunaan Tenaga Medis dan
Tenaga Kesehatan
Perencanaan Kebutuhan Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan
kolegium
konsil
majelis
masyarakat Profesi
Tanggung Jawab :
• penguatan sinergi sistem pendidikan nasional dan
sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan
• pembinaan pendidikan tinggi dalam pengadaan
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
Tanggung Jawab :
mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan,
serta peningkatan mutu dan kompetensi Tenaga
Medis dan Tenaga Kesehatan
regulator quality control
Strategi
Gotong
Royong
akselerasi
Program
Afirmasi/Penugasan
Khusus
(RSP sbg penyelenggara
utama bekerjasama
dengan FK)
Kebutuhan
khusus/prioritas
PT
RSP
kolegium
Pemda
faskes
swasta

Penyelenggaraan Pendidikan Dokter Spesialis sesuai UU No.17/2023
Aspek Jalur Reguler Jalur Penugasan/Afirmasi (RSPPU) Pihak yang Berwenang
Standar Pendidikan Satu Standar Mendikbudristek
Standar Kompetensi Satu Standar Menkes
Sistem Seleksi
Nasional
Satu Standar dengan jalur :
1. Reguler (sesuai kuota)
2. Penugasan/Afirmasi
Satu Standar melalui jalur
penugasan/afirmasi
Komite Seleksi Nasional ditetapkan Mendikbudristek dan
Menkes (independen)
Kurikulum Satu Standar FK, RSP, kolegium (sesuai Standar Pendidikan)
Wahana Pendidikan RSP (sesuai standar RSP) RSP khusus (sesuai standar RSP + kriteria
khusus)
Menkes
Mendikbudristek
Penjaminan mutu
eksternal
Satu Standar • LAM-PTKes
• LAM RS
• Kolegium
Pendidik Dosen dan instruktur klinis (proporsi
dosen >)
Dosen dan Instruktur Klinis (proporsional) FK & RSP (sesuai Standar Pendidikan)
Uji Kompetensi
Nasional
Satu Standar Standar prosedur operasional ditetapkan Mendikbudristek
dan Menkes
Pembiayaan
Pendidikan
1. Mandiri
2. Beasiswa ikatan dinas
Beasiswa ikatan dinas Mendikbudristek
Menkes
Sertifikat Profesi Diterbitkan penyelenggara pendidikan PT
(ttd Pimpinan PT dan Pimpinan RSP)
Mendikbudristek
Sertifikat Kompetensi Satu Standar Kolegium
Penempatan Lulusan 1. Mandiri
2. Sesuai penugasan
Sesuai penugasan Menkes
Mendagri

Penguatan Peran PT bekerjasama dengan RSP dalam upaya Penjaminan Mutu
Pendidikan Kedokteran dan Kesehatan
INPUT
• Sistem seleksi dan kuota mahasiswa 
afirmasi
• SDM pengajar sesuai kualifikasi : instruktur
klinis
• Sarana prasarana
• Panduan Praktik Klinis
• Student support & wellbeing : pedoman
akademik untuk perlindungan mahasiswa
• Pembiayaan pendidikan : beasiswa
• Kerjasama RSP dengan Pemda
Peran yang harus dikerjasamakan dengan PT :
• Pembukaan prodi  memenuhi syarat untuk
izin prodi dari Mendikbudristek (termasuk
jika penugasan khusus)
• Akreditasi prodi oleh LAMPTKes
• Pengelolaan pendidikan pada prodi dan
departemen
• SDM pengajar sesuai kualifikasi : dosen
• Kurikulum sesuai standar pendidikan
• Pendataan mahasiswa di PD-Dikti
PROSES
• Implementasi pelayanan oleh peserta didik
sesuai kewenangan klinis bertahap &
supervisi
• Implementasi asesmen dan feedback :
programmatic assessment, uji tahap
• Monitoring dan evaluasi kurikulum
• Pengembangan kemampuan staf pengajar :
pelatihan clinical teacher, pengembangan &
evaluasi kurikulum, monev, CPD, dll
Peran yang harus dikerjasamakan dengan PT :
• Implementasi pembelajaran klinis dan
supervisi
• Implementasi penelitian dengan
pembimbingan terstruktur : penguatan
critical thinking & scientific integrity
• Uji kompetensi nasional
OUTPUT
• Sumpah dokter (bersama dengan
stakeholders terkait)
• Pencatatan capaian pendidikan dan
prestasi peserta didik
• Pencatatan capaian penelitian,
publikasi, panduan praktik klinik
• Hasil perbaikan program sesuai evaluasi
• Hibah penelitian, dll
Peran yang harus dikerjasamakan
dengan PT :
Penerbitan sertifikat profesi dan gelar
untuk lulusan
Mekanisme kerjasama RSP dan PT dapat berupa integrasi fungsional maupun
struktural, tergantung daya tampung dan daya dukung RSP dan FK

Isu Strategis Pendidikan Tenaga Medis Spesialis/Subspesialis : Implementasi RPP UU No.17/2023
RPP saat ini dalam proses harmonisasi di Kemkuham
Pokok Kebijakan Isu Strategis Action Plan 2024 Kebijakan Transisi
(1) Pembinaan dan
pengawasan
Binwas dilaksanakan bersama oleh
Kemdikbudristek dan Kemkes : komite bersama
dengan melibatkan stakeholders terkait
Pembaruan Komite Bersama Kemdikbudristek
dan Kemkes : penguatan manajemen program
komite bersama (sekretariat di Ditjen
Diktiristek dan Ditjen Nakes Kemkes)
Komite Bersama tahun 2022/2023
(2) Standar Nasional
Pendidikan Tenaga
Medis
1. Pembaruan Standar Nasional Pendidikan
Kedokteran (Permenristekdikti No.18/2018)
diselaraskan dengan pembaruan SN-Dikti
(Permendikbudristek No.53/2023)
2. Penyusunan melibatkan kolegium (belum
terbentuk)
1. Pembahasan rancangan standar dengan
melibatkan unsur kemdikbudristek,
kemkes dan kolegium
2. Rancangan standar diusulkan oleh AIPKI
(mewakili unsur Kemdikbudristek)
1. Evaluasi implementasi SNPK
2. Penyusunan rancangan standar
melibatkan kolegium yang ada saat
ini (koordinator : MKKI)
(3) Sistem Seleksi
Mahasiswa Spesialis-
Subspesialis
Satu sistem seleksi nasional oleh panitia seleksi
bersama (SKB Mendikbudristek dan Menkes)
Penetapan pansel sistem seleksi dan panduan
sistem seleksi nasional (Kemdikbudristek,
Kemkes, dan kolegium)
1. Seleksi melalui jalur perguruan tinggi
sesuai aturan kuota
2. Penyusunan mekanisme sistem
seleksi nasional dengan melibatkan
tim pakar dan stakeholders
(4) Uji Kompetensi
Nasional
• Penyelenggaraan uji kompetensi oleh
penyelenggara pendidikan dan kolegium
• Penetapan prosedur uji kompetensi oleh
Mendikbudristek dan Menkes
Penyusunan standar prosedur operasional uji
kompetensi nasional (ditetapkan oleh
Mendikbudristek dan Menkes)
1. Uji kompetensi nasional program
spesialis oleh tiap kolegium (di
bawah koordinasi MKKI)
2. UKMPPD/DG dikelola secara mandiri
oleh Panitia Nasional yang
ditetapkan Mendikbudristek (di
bawah koordinasi AIPKI/AFDOKGI)

Isu Strategis Pendidikan Tenaga Medis Spesialis/Subspesialis : Implementasi RPP UU No.17/2023
Pokok Kebijakan Isu Strategis Action Plan 2024 Kebijakan Transisi
(5) Tenaga Pendidik 1. Klasifikasi : Dosen (PT), Pendidik Klinis
(fasyankes)
2. Mekanisme kerja fleksibel di RSP dan PT
(diatur dengan PKS)
Penyusunan peraturan tentang dosen dan pendidik
klinis (termasuk perhitungan angka kredit untuk
mekanisme kerja fleksibel dan jabatan fungsional
nya)
Percepatan penetapan dosen
ber-NIDK (target : tambahan
200 dosen di awal 2024)
(6) Izin penyelenggaraan
pendidikan oleh RSP sebagai
Penyelenggara Utama (RSP-
PU)
1. Bentuk kerjasama RSPPU dengan PT
(termasuk mekanisme resource sharing)
2. Dukungan FK dan kolegium untuk
pemenuhan syarat perizinan (terutama
kurikulum dan SDM)
1. Penyusunan peraturan Kemdikbudristek tentang
izin dan persyaratan penyelenggaraan
pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan
2. Penugasan dari Kemdikbudristek kepada FK yang
menjadi mitra RSPPU
Pemenuhan persyaratan untuk
izin dari Kemdikbudristek
sama dengan syarat perizinan
prodi dokter
spesialis/subspesialis
(7) Pendanaan Pendidikan 1. Pendanaan menjadi tanggung jawab
bersama pemerintah, FK dan RSP : Kemkes
mendanai RSP yang digunakan oleh FK,
Kemdikbud mendukung pendanaan FK,
pendanaan lain-lain shared-cost
2. RSP wajib memberikan imbalan jasa
pelayanan (insentif) kepada residen
1. Penetapan komponen biaya dan unit cost
pendidikan tenaga medis spesialis-subspesialis
(Kemdikbudristek dan Kemkes)
2. Penambahan alokasi beasiswa LPDP untuk
mahasiswa spesialis/subspesialis
3. Penetapan beban kerja residen
(Kemdikbudristek dan Kemkes) sebagai dasar
untuk pemberian insentif
Shared cost pembiayaan
pendidikan melalui PKS antara
RSP dan PT
(8) Sistem Kesehatan
Akademik
1. Penguatan peran Pemda pada
implementasi AHS (pelibatan Kemdagri)
2. Penguatan manajemen AHS di tingkat
nasional dan wilayah : pokjanas AHS (Ditjen
Diktiristek) dan pokja wilayah
3. Pelibatan RSPPU dalam skema AHS
1. Penguatan regulasi implementasi AHS (SKB
Mendikbudristek, Menkes, dan Mendagri)
2. Pengembangan wilayah AHS dengan penugasan
kepada FK dan RSP
3. AHS masuk pada RPJMN Bappenas 2025-2029
Implementasi AHS dikawal
oleh Pokjanas AHS (SK ketua
Komite Bersama)

Isu Pendidikan Tenaga Medis Spesialis/Subspesialis : Draft RPJMN Teknokratik 2025-2029
(Bappenas meminta masukan kepada Pokjanas AHS)
Usulan Pokjanas AHS :
1. Mengakomodir penguatan kedua jalur
pendidikan dokter spesialis (baik
melalui perguruan tinggi maupun RSP-
PU) untuk masuk ke dalam RPJMN
2025-2029;
2. Memastikan bahwa hak dan kewajiban
peserta didik, pendidik, dan institusi
pendidikan setara, baik itu yang
dikelola oleh RSP-PU maupun
perguruan tinggi;
3. Memperkuat keberadaan sistem
kesehatan akademik (AHS) sebagai
mekanisme koordinasi wilayah
terstandar untuk mewujudkan
kemandirian Daerah dalam
pemenuhan dokter spesialis (masuk ke
indikator RPJMN 2025-2029). RSP-PU
menjadi bagian dari strategi AHS.
Strategi dan target indikator terkait pendidikan akan didiskusikan
lebih lanjut dengan kemdikbudristek

Kebijakan Komite Bersama Kemdikbudristek dan Kemkes untuk
Peningkatan Mutu Pendidikan Kedokteran (Tahun 2023)
percepatan penetapan RSP untuk RS yang digunakan oleh FK dan FKG (Kemkes)
perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan melalui aplikasi renbut Kemkes untuk
dasar rekomendasi rekrutmen (Kemdikbudristek dan Kemkes)
percepatan penambahan dosen NIDK (Kemdikbudristek) dan dan pelatihan
peningkatan kompetensi dosen (Kemkes)
beasiswa dan fellowship untuk dokter/dokter gigi spesialis dan dokter subspesialis
(Kemkes dan LPDP)
1
2
3
4

penyusunan standar unit cost pendidikan dokter/dokter gigi spesialis
(Kemdikbudristek)
penentuan beban kerja mahasiswa PPDS yang diselaraskan dengan beban belajar sesuai
kurikulum dokter/dokter gigi spesialis (Kemkes & Kemdikbudristek)
penyusunan skema insentif untuk mahasiswa program dokter/dokter gigi spesialis
yang diberikan oleh RSP (Kemkes)
penanganan dan pencegahan perundungan di RSP (kerjasama dengan satgas di PT)
5
6
7
8
Kebijakan Komite Bersama Kemdikbudristek dan Kemkes untuk
Peningkatan Mutu Pendidikan Kedokteran (Tahun 2023)

Persiapan Substansi RPP UU Kesehatan.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Persiapan Substansi RPP UU Kesehatan.pptx

Similar to Persiapan Substansi RPP UU Kesehatan.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Persiapan Substansi RPP UU Kesehatan.pptx