SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah
suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara
filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa
lain, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki
identitas @ sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta
karakter dari bangsa tersebut.
Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang
terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah,
kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang
undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja
berdasarkan profesi.
Maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat
dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih
populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa.
2
Istilah kepribadian sebagai suatu identitas
adalah totalitas faktor-faktor biologis,
psikologis dan sosiologis yang mendasari
tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut
terdidri atas kebiasaan,sikap, sifat-sifat serta
karakter yang berada pada seseorang
sehingga seseorang tersebut berbeda dengan
orang yang lainnya. Oleh karena itu
kepribadian adalah tercermin pada
keseluruhan tingkah laku seseorang dalam
hubungan dengan manusia lain (Ismaun,
1981: 6).
Bangsa (nation) /nasional, nasionalitas /
kebangsaan, nasionalisme / paham
kebangsaan, semua istilah tersebut dalam
kajian sejarah sulit dirumuskan, sehingga
para pakar di bidang Politik, Sosiologi, dan
Antropologi sering tidak sependapat
Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa
dirancang untuk mendefinisikan istilah
bangsa secara objektif, tetapi fenomena
kebangsaan tetap aktual hingga saat ini.
4
Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah
bangsa, yaitu natie dan nation (1835), artinya
masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh
sejarah yang memiliki unsur sbb:
1) Satu kesatuan bahasa ;
2) Satu kesatuan daerah ;
3) Satu kesatuan ekonomi ;
4) Satu Kesatuan hubungan ekonomi ;
5) Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan
budaya.
Teori Ernest Renan
Oleh Ernest Renan tanggal 11 Maret 1882, yang
dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas
kerohanian yang timbul dari :
1) Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan
aspek historis.
2) Keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre
ensemble) diwaktu sekarang yang merupakan aspek
solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap
mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini
dan yang akan datang.
6
Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan syarat
mutlak adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu
hal yang memerlukan persetujuan bersama pada
waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk
mau hidup bersama dengan kesediaan
memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila
warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan
bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut
tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya (Rustam
E. Tamburaka, 1999 : 82).
Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada
kesadaran moral (conscience morale), teori ini
dapat digolongkan pada Teori Kehendak,
1. Sifat Negara merupakan suatu keadaan agar dapat
menjadikan suatu Negara yang bertujuan. Sifat-
sifat tersebut mengikat bagi setiap warga
negaranya dan menjadi identitas bagi Negara tsb
2. Sifat Negara tergantung pada landasan ideologi
Negara masing-masing. Namun secara umum dan
dimiliki oleh semua Negara, yaitu: memaksa,
monopoli, mencakup semua dan bersifat
menentukan
8
a. Sifat memaksa
Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan
terhadap warga negaranya, yg bersifat mutlak dan memaksa.
b. Sifat monopoli
Negara dengan kekuasaannya mempunyai hak atas kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi landasan
untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di
dalam wil neg tsb.
c. Sifat mencakup semua
Kekuasaan Negara adl mengikat bagi seluruh warga negaranya,
tanpa pengecualian di suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu
golongan, adat budaya, tetapi mengikat secara keseluruhan
masyarakat yang termasuk kedalamnya.
d. Sifat menentukan
Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk
menjaga stabilitas Negara itu. Sifat menentukan juga membuat
Negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula
menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu
Negara (kecuali orang asing) menjadi anggota politik Negara.
Misal :
Negara Indonesia memiliki sifat-sifat yang sesuai
dengan Pancasila, yakni:
1. Ketuhanan, ialah sifat-sifat keadaan Negara yang sesuai
dengan hakikat Tuhan yaitu suatu nilai-nilai agama.
2. Kemanusiaan adalah sifat-sifat keadaan Negara yang
sesuai dengan hakikat manusia.
3. Persatuan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang
sesuai dengan hakikat satu, ( berarti membuat menjadi
satu rakyat, daerah dan keadaan negara Indonesia
sehingga terwujud satu kesatuan).
4. Kerakyatan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang
sesuai dengan hakikat rakyat
5. Keadilan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang
sesuai dengan hakikat adil
1. Sifat lahir, yaitu sejumlah pengaruh yang datang dari
luar dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa
bangsa Indonesia.
2. Sifat batin atau sifat bawaan Negara Indonesia al :
1) Kekuasaan Negara
2) Pendukung kekuasaan Negara
3) Rakyat
4) Wilayah
5) Adat istiadat
6) Agama.
3. Sifat yang berupa bentuk dan susunan kenegaraan
Indonesia, yaitu bentuk negara kesatuan dan sistem
kedaulatan rakyat.
11
4.Sifat yang berupa potensi, yaitu kekuatan dan daya
dari Negara Indonesia, al:
1) Kekuasaan Negara yang berupa kedaulatan rakyat
2) Kekuasaan tugas dan tujuan Negara untuk memelihara
keselamatan, keamanan dan perdamaian.
3) Kekuasaan Negara untuk membangun, memelihara
serta mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan.
4) Kekuasaan Negara untuk menyusun dan mengadakan
peraturan perundang-undangan dan menjalankan
pengadilan.
5) Kekuasaan Negara untuk menjalankan pemerintahan.
12
a. Teori Sosiologis
1. Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat
hidup sendiri, kebutuhan antar individu tersebut
membentuk suatu masyarakat. Di dalam lingkup
masyarakat terdapat banyak kepentingan individu
yang saling berkaitan dan saling bertentangan.
2. Maka manusia harus dapat beradaptasi dengan baik
untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingannya
agar dapat hidup dengan rukun.
13
1. Patriarchaal
Teori yang menganut asas kekeluargaan, dimana
terdapat satu orang yang bijaksana dan kuat yang
dijadikan sebagai kepala keluarga.
2. Patriamonial
Raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah
kekuasaannya, dan setiap orang yang berada di
wilayah tersebut harus tunduk terhadap raja
tersebut.
3. Pejanjian
Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya
untuk melindungi hak-hak masyarakat itu, dan jika
hal tersebut tidak dilakukan maka masyarakat dapat
meminta pertanggung jawaban raja. 14
Secara historis pengertian negara senantiasa
berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada
saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat
negara merumuskan pengertian Negara secara
beragam, Aristoteles merumuskan Negara dalam
bukunya Politica, yang disebutnya negara polis, yang
pada saat itu masih dipahami negara masih dalam
suatu wilayah yang kecil. Negara disebut sebagai
Negara hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah
warga Negara yang ikut dalam permusyawarahan.
Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan
merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya
Negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh
warganya.
15
1. Kaelan dan Zubaidi.2007.Pendidikan
Kewarganegaraan.Yogyakarta:Paradigma,
Edisi pertama
2. www.geocities.com/apii-
berlin/aktual/identitas_0600.html
3. one.indoskripsi.com
4. chaplien77.blospot.com/2008/07/pengertia
n dan hakikat-bangsa.html
16

More Related Content

What's hot

Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfIdris Miaus
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRapiika
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangananik1985
 
Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Andhika Pratama
 
Bab i kedudukan dan fungsi pancasila
Bab i kedudukan dan fungsi pancasilaBab i kedudukan dan fungsi pancasila
Bab i kedudukan dan fungsi pancasilaTutikDaryatni
 
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptxBAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptxChiiaaPunyaCerita
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIISILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIIMuhamad Yogi
 
Makna Bhineka Tunggal Ika
Makna Bhineka Tunggal IkaMakna Bhineka Tunggal Ika
Makna Bhineka Tunggal IkaTata
 
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNK
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNKKEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNK
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNKMuhamad Yogi
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negaraMuslihin Hilim
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANDwi Bawa
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
 
Pendidikan kewarganegaraan identitas nasional
Pendidikan kewarganegaraan identitas nasionalPendidikan kewarganegaraan identitas nasional
Pendidikan kewarganegaraan identitas nasionalJoel mabes
 
Pkn (integrasi dan bela negara)
Pkn (integrasi dan bela negara)Pkn (integrasi dan bela negara)
Pkn (integrasi dan bela negara)VionitaVf
 
IDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONALIDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONALanacann
 

What's hot (20)

Lembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdfLembaga lembaga Negara pdf
Lembaga lembaga Negara pdf
 
PPT Pendidikan Pancasila
PPT Pendidikan PancasilaPPT Pendidikan Pancasila
PPT Pendidikan Pancasila
 
Ki kd ppkn sma
Ki kd ppkn smaKi kd ppkn sma
Ki kd ppkn sma
 
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi ManusiaRule Of Law dan Hak Asasi Manusia
Rule Of Law dan Hak Asasi Manusia
 
Materi Bab 1 PPKn SMP Kelas 7 Sekolah Penggerak
Materi Bab 1 PPKn SMP Kelas 7 Sekolah PenggerakMateri Bab 1 PPKn SMP Kelas 7 Sekolah Penggerak
Materi Bab 1 PPKn SMP Kelas 7 Sekolah Penggerak
 
Materi peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undanganMateri peraturan perundang undangan
Materi peraturan perundang undangan
 
Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT Pengantar Kewarganegaraan PPT
Pengantar Kewarganegaraan PPT
 
Bab i kedudukan dan fungsi pancasila
Bab i kedudukan dan fungsi pancasilaBab i kedudukan dan fungsi pancasila
Bab i kedudukan dan fungsi pancasila
 
UUD 1945
UUD 1945UUD 1945
UUD 1945
 
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptxBAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
BAB 1 menggali ide gagasan pendiri bangsa.pptx
 
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XIISILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
SILABUS MATA PELAJARAN PPKn KELAS XII
 
Makna Bhineka Tunggal Ika
Makna Bhineka Tunggal IkaMakna Bhineka Tunggal Ika
Makna Bhineka Tunggal Ika
 
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNK
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNKKEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNK
KEDUDUKAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMNETERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN LPNK
 
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negarawawasan kebangsaan dan nilai bela negara
wawasan kebangsaan dan nilai bela negara
 
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAANMEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
MEMPERKUAT KOMITMEN KEBANGSAAN
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Pendidikan kewarganegaraan identitas nasional
Pendidikan kewarganegaraan identitas nasionalPendidikan kewarganegaraan identitas nasional
Pendidikan kewarganegaraan identitas nasional
 
Pkn (integrasi dan bela negara)
Pkn (integrasi dan bela negara)Pkn (integrasi dan bela negara)
Pkn (integrasi dan bela negara)
 
Ppt pkn wawasan nusantara
Ppt pkn wawasan nusantaraPpt pkn wawasan nusantara
Ppt pkn wawasan nusantara
 
IDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONALIDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONAL
 

Similar to PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraanArdhiYahya1
 
Identitas nasional show
Identitas nasional showIdentitas nasional show
Identitas nasional showenjeflow
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIDeni Wahyu
 
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARABANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARARifin Sugiarto
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pknRatna PU
 
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilanBangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilaneli priyatna laidan
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptAhmad Afandi
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptAhmadAfandi98
 
Nasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptxNasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptxferdhiyadi1
 
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo DuluPeran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo DuluEstiWidyaa
 

Similar to PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL (20)

Hakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan NegaraHakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan Negara
 
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Wasbang nkri
Wasbang nkriWasbang nkri
Wasbang nkri
 
Identitas nasional show
Identitas nasional showIdentitas nasional show
Identitas nasional show
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
 
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARABANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
BANGSA DAN NEGARA SERTA BELA NEGARA
 
Bab 1 pkn
Bab 1 pknBab 1 pkn
Bab 1 pkn
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
Identitas Nasional
Identitas NasionalIdentitas Nasional
Identitas Nasional
 
BMP MKDU4111
BMP MKDU4111BMP MKDU4111
BMP MKDU4111
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilanBangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
Bangsa, negara, sikap keterbukaan dan keadilan
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
 
KompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.pptKompetensiDasar1.1.ppt
KompetensiDasar1.1.ppt
 
Hakikat Nasional
Hakikat NasionalHakikat Nasional
Hakikat Nasional
 
Citizenship
CitizenshipCitizenship
Citizenship
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
Nasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptxNasionalisme.pptx
Nasionalisme.pptx
 
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo DuluPeran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
Peran Serta dalam Upaya Pembelaan Negara Tempo Dulu
 

More from Rifin Sugiarto

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATPANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATRifin Sugiarto
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKAPANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKARifin Sugiarto
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGIPANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGIRifin Sugiarto
 
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAHPANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAHRifin Sugiarto
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIRifin Sugiarto
 
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGDINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGRifin Sugiarto
 
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILADASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILARifin Sugiarto
 
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENLEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENRifin Sugiarto
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARifin Sugiarto
 
DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIADEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIARifin Sugiarto
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIRifin Sugiarto
 

More from Rifin Sugiarto (14)

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFATPANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKAPANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
PANCASILA SEBAGAI SISTEM ETIKA
 
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGIPANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM IDEOLOGI
 
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAHPANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH
 
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RIPANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN RI
 
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGDINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
 
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILADASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
DASAR HUKUM PENDIDIKAN PANCASILA
 
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDENLEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
LEMBAGA MPR, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 
LEMBAGA DPR DAN DPD
LEMBAGA DPR DAN DPDLEMBAGA DPR DAN DPD
LEMBAGA DPR DAN DPD
 
IDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONALIDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONAL
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
HAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIAHAK ASASI MANUSIA
HAK ASASI MANUSIA
 
DEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIADEMOKRASI DI INDONESIA
DEMOKRASI DI INDONESIA
 
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSIAMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
AMANDEMEN NEGARA DAN KONSTITUSI
 

Recently uploaded

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxDwiYuniarti14
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdfMMeizaFachri
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)3HerisaSintia
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024budimoko2
 
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).pptModul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).pptYanseBetnaArte
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxRioNahak1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 

Recently uploaded (20)

Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptxKesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
Kesebangunan Segitiga matematika kelas 7 kurikulum merdeka.pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdfPEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques  Rousseau.pdf
PEMIKIRAN POLITIK Jean Jacques Rousseau.pdf
 
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
Karakteristik Negara Mesir (Geografi Regional Dunia)
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaksanaan OSNK 2024
 
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).pptModul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
Modul 9 Penjas kelompok 7 (evaluasi pembelajaran penjas).ppt
 
Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptxalat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
alat-alat liturgi dalam Gereja Katolik.pptx
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 

PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL

  • 1.
  • 2. Istilah “identitas nasional” secara terminologis adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain, maka setiap bangsa di dunia ini akan memiliki identitas @ sesuai dengan keunikan, sifat, ciri-ciri serta karakter dari bangsa tersebut. Jadi Identitas nasional adalah sebuah kesatuan yang terikat dengan wilayah dan selalu memiliki wilayah, kesamaan sejarah, sistim hukum/perundang undangan, hak dan kewajiban serta pembagian kerja berdasarkan profesi. Maka identitas nasional suatu bangsa tidak dapat dipisahkan dengan jati diri suatu bangsa atau lebih populer disebut sebagai kepribadian suatu bangsa. 2
  • 3. Istilah kepribadian sebagai suatu identitas adalah totalitas faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah laku individu. Tingkah laku tersebut terdidri atas kebiasaan,sikap, sifat-sifat serta karakter yang berada pada seseorang sehingga seseorang tersebut berbeda dengan orang yang lainnya. Oleh karena itu kepribadian adalah tercermin pada keseluruhan tingkah laku seseorang dalam hubungan dengan manusia lain (Ismaun, 1981: 6).
  • 4. Bangsa (nation) /nasional, nasionalitas / kebangsaan, nasionalisme / paham kebangsaan, semua istilah tersebut dalam kajian sejarah sulit dirumuskan, sehingga para pakar di bidang Politik, Sosiologi, dan Antropologi sering tidak sependapat Tidak ada rumusan ilmiah yang bisa dirancang untuk mendefinisikan istilah bangsa secara objektif, tetapi fenomena kebangsaan tetap aktual hingga saat ini. 4
  • 5. Dalam kamus ilmu Politik dijumpai istilah bangsa, yaitu natie dan nation (1835), artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur sbb: 1) Satu kesatuan bahasa ; 2) Satu kesatuan daerah ; 3) Satu kesatuan ekonomi ; 4) Satu Kesatuan hubungan ekonomi ; 5) Satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya.
  • 6. Teori Ernest Renan Oleh Ernest Renan tanggal 11 Maret 1882, yang dimaksud dengan bangsa adalah jiwa, suatu asas kerohanian yang timbul dari : 1) Kemuliaan bersama di waktu lampau, yang merupakan aspek historis. 2) Keinginan untuk hidup bersama (le desir de vivre ensemble) diwaktu sekarang yang merupakan aspek solidaritas, dalam bentuk dan besarnya tetap mempergunakan warisan masa lampau, baik untuk kini dan yang akan datang. 6
  • 7. Lebih lanjut Ernest Renan mengatakan syarat mutlak adanya bangsa adalah plebisit, yaitu suatu hal yang memerlukan persetujuan bersama pada waktu sekarang, yang mengandung hasrat untuk mau hidup bersama dengan kesediaan memberikan pengorbanan-pengorbanan. Bila warga bangsa bersedia memberikan pengorbanan bagi eksistensi bangsanya, maka bangsa tersebut tetap bersatu dalam kelangsungan hidupnya (Rustam E. Tamburaka, 1999 : 82). Titik pangkal dari teori Ernest Renan adalah pada kesadaran moral (conscience morale), teori ini dapat digolongkan pada Teori Kehendak,
  • 8. 1. Sifat Negara merupakan suatu keadaan agar dapat menjadikan suatu Negara yang bertujuan. Sifat- sifat tersebut mengikat bagi setiap warga negaranya dan menjadi identitas bagi Negara tsb 2. Sifat Negara tergantung pada landasan ideologi Negara masing-masing. Namun secara umum dan dimiliki oleh semua Negara, yaitu: memaksa, monopoli, mencakup semua dan bersifat menentukan 8
  • 9. a. Sifat memaksa Negara merupakan suatu badan yang mempunyai kekuasaan terhadap warga negaranya, yg bersifat mutlak dan memaksa. b. Sifat monopoli Negara dengan kekuasaannya mempunyai hak atas kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, hal ini menjadi landasan untuk menguasai sepenuhnya kekayaan alam yang terkandung di dalam wil neg tsb. c. Sifat mencakup semua Kekuasaan Negara adl mengikat bagi seluruh warga negaranya, tanpa pengecualian di suatu negara. Tidak hanya mengikat suatu golongan, adat budaya, tetapi mengikat secara keseluruhan masyarakat yang termasuk kedalamnya. d. Sifat menentukan Negara memiliki kekuasaan untuk menentukan sikap-sikap untuk menjaga stabilitas Negara itu. Sifat menentukan juga membuat Negara dapat menentukan secara unilateral dan dapat pula menuntut bahwa semua orang yang ada di dalam wilayah suatu Negara (kecuali orang asing) menjadi anggota politik Negara.
  • 10. Misal : Negara Indonesia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan Pancasila, yakni: 1. Ketuhanan, ialah sifat-sifat keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat Tuhan yaitu suatu nilai-nilai agama. 2. Kemanusiaan adalah sifat-sifat keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat manusia. 3. Persatuan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat satu, ( berarti membuat menjadi satu rakyat, daerah dan keadaan negara Indonesia sehingga terwujud satu kesatuan). 4. Kerakyatan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat rakyat 5. Keadilan yaitu sifat-sifat dan keadaan Negara yang sesuai dengan hakikat adil
  • 11. 1. Sifat lahir, yaitu sejumlah pengaruh yang datang dari luar dan sesuai dengan pandangan hidup bangsa bangsa Indonesia. 2. Sifat batin atau sifat bawaan Negara Indonesia al : 1) Kekuasaan Negara 2) Pendukung kekuasaan Negara 3) Rakyat 4) Wilayah 5) Adat istiadat 6) Agama. 3. Sifat yang berupa bentuk dan susunan kenegaraan Indonesia, yaitu bentuk negara kesatuan dan sistem kedaulatan rakyat. 11
  • 12. 4.Sifat yang berupa potensi, yaitu kekuatan dan daya dari Negara Indonesia, al: 1) Kekuasaan Negara yang berupa kedaulatan rakyat 2) Kekuasaan tugas dan tujuan Negara untuk memelihara keselamatan, keamanan dan perdamaian. 3) Kekuasaan Negara untuk membangun, memelihara serta mengembangkan kesejahteraan dan kebahagiaan. 4) Kekuasaan Negara untuk menyusun dan mengadakan peraturan perundang-undangan dan menjalankan pengadilan. 5) Kekuasaan Negara untuk menjalankan pemerintahan. 12
  • 13. a. Teori Sosiologis 1. Manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, kebutuhan antar individu tersebut membentuk suatu masyarakat. Di dalam lingkup masyarakat terdapat banyak kepentingan individu yang saling berkaitan dan saling bertentangan. 2. Maka manusia harus dapat beradaptasi dengan baik untuk menyesuaikan kepentingan-kepentingannya agar dapat hidup dengan rukun. 13
  • 14. 1. Patriarchaal Teori yang menganut asas kekeluargaan, dimana terdapat satu orang yang bijaksana dan kuat yang dijadikan sebagai kepala keluarga. 2. Patriamonial Raja mempunyai hak sepenuhnya atas daerah kekuasaannya, dan setiap orang yang berada di wilayah tersebut harus tunduk terhadap raja tersebut. 3. Pejanjian Raja mengadakan perjanjian dengan masyarakatnya untuk melindungi hak-hak masyarakat itu, dan jika hal tersebut tidak dilakukan maka masyarakat dapat meminta pertanggung jawaban raja. 14
  • 15. Secara historis pengertian negara senantiasa berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada zaman Yunani kuno para ahli filsafat negara merumuskan pengertian Negara secara beragam, Aristoteles merumuskan Negara dalam bukunya Politica, yang disebutnya negara polis, yang pada saat itu masih dipahami negara masih dalam suatu wilayah yang kecil. Negara disebut sebagai Negara hukum, yang didalamnya terdapat sejumlah warga Negara yang ikut dalam permusyawarahan. Oleh karena itu menurut Aristoteles keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya Negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya. 15
  • 16. 1. Kaelan dan Zubaidi.2007.Pendidikan Kewarganegaraan.Yogyakarta:Paradigma, Edisi pertama 2. www.geocities.com/apii- berlin/aktual/identitas_0600.html 3. one.indoskripsi.com 4. chaplien77.blospot.com/2008/07/pengertia n dan hakikat-bangsa.html 16