Hakikat Bangsa dan Negara

BAB 1
BAB 2
BAB 3
BAB 4
BAB 5
BAB 6

HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
(NKRI)

Standar Kompetensi ..
* Memahami hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik
Indonesia (NKRI)

Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur
terbentukya negara.
* Mendeskripsikan hakikat negara dan bentuk-bentuk
kenegaraan.
* Menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan NKRI.
* Menunjukkan semangat kebangsaan, nasionalisme, dan
patriotisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara

Hakikat Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Makna Manusia,
Masyarakat – Bangsa, dan
Negara

Terbentuknya Terbentuknya
Bangsa Negara

Hakikat Bangsa Hakikat Negara dan
Bentuk-Bentuk
Kenegaraan

Pengertian, Tujuan
dan Fungsi Negara
Kesatuan RI
Partiotisme Semangat Kebangsaan Nasionalisme

Semangat Kebangsaan
Lainnya

1. Manusia
Manusia diciptakan oleh tuhan yang maha esa memiliki
kedudukan dan martabat yang paling tinggi diantar makhluk
lain ciptaan-Nya. Manusia diberikan akal dan pikiran sehingga
dalam kondisi tertentu mampu memenuhi hasrat dan
kebutuhan hidupnya. Kemudian, setiap manusia dilahirkan
dalam keadaan merdeka dan mempunyai haik serta martabat
yang sama.
Manusia berasal dari bahasa sansekerta, yaitu manu. Artinya
berpikir dan berakal budi. Dalam sejarah homo berarti
manusia.
Manusia didalam pergaulan hidupnya ditakdirkan sebagai
makhluk social. Aristoteles (384-322 SM), salah seorang filsuf
yunani mengatakn bahwa manusia itu makhluk yang bergaul,
bermasyarakat.

2. Masyarakat - Bangsa
Masyarakat adalah persatuan manusia yang timbul dari
kodrat yang sama. Mereka hidup bersama dalam berbagai
hubungan antara individu yang berbeda – beda tingkatannya.
Kehidupan bersama itu dapat berbentuk desa, kota, daerah,
dan Negara. Pada umumnya ada tiga macam golongan
masyarakat, yaitu sebagai berikut :
a) Golongan yang berdasarkan hubungan kekeluargaan,
perkumpulan keluarga, suami-istri (gemeinschaft)
b) Golongan yang berdasarkan hubungan kepentingan /
pekerjaan, perkumpulan ekonomi, koperasi, serikat kerja,
perkumpulan social, perkumpulan kesenian, dan olahraga
(gezelschaft).
c) Golongan yang berdasarkan hubunugan tujuan /
pandangan hidup atau ideology, partai politik,
perkumpulan agama, bangsa, dan Negara.

Bangsa adalah sekelompok manusia / orang yang memiliki
hal – hal berikut.
a) cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu
kesatuan
b) perasaan senasib sepenanggungan
c) karakter yang sama
d) adat istiadat / budaya yang sama
e) satu kesatan wilayah
f) teroganisir dalam satu wilayah hukum

3. Negara
Istilah Negara merupakan terjemahan dari de staat
(belanda), the state (inggris), I’etat (prancis), statum (latin), lo
stato (Italia), dan der staat (jerman).
Menurut bahasa sansekerta, nagari atau Negara, berarti
kota, sedangkan menurut bahasa suku-suku di Indonesia sering
disebut negeri atau Negara, yaitu tempat tinggal.
Menurut kamus umum bhasa Indonesia Negara adalah
persekutuan bangsa yang hidup dalam suatu wilayah dengan
batas-batas tertentu yang diperintah dan diurus oleh suatu
badan pemerintha dengan teratur.
Negara dalam arti sempit sama dengan pemerintahan dalam
arti luas (lembaga legislative, eksekutif, yudikatif ) yang
merupakan alat untuk mencapai kepentingan bersama,
sedangkan Negara dalam arti luas adalah kesatuan social yang
mengatur, memimpin, dan mengkoordinasi masyarakat supaya
dapat hidup wajar dan berkembang terus. Dalam mengemban
tugasnya, Negara memliki aparatur Negara dengan
wewenangnya

Pengertian bangsa yang dikemukakan secara unik oleh Ben
Anderson, dapat ditelaah lebih lanjut mngenai proses dan
unsur-unsur pembentuknya. Menurut pengamatan Ben
Anderson, ilmuwan politik dari universitas cornel, bangsa
merupakan komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah
yang jelas batsnya dan berdaulat. Mengapa dikatakan sebagai
komunitas polotik yang dibayangkan? Karena suatu bangsa
yang paling kecil sekalipun, setiap individunya tidak kenal satu
sama lain. Begitupula dengn bangsa yang besar sekalipun, yang
jumlah anggota atau penduduknya hingga ratusan jiwa,
mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Kekuasaan dan
wewenang suatu bangsa atas suatu wilayah yang berdaulat,
merupakan dibawah wewenang kenegaraan atau Negara yang
mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa
tersebut.

1. Faktor Pembentukan Bangsa Menurut
Dasar Identitas
a. Primordial, yaitu ikatan kekerabatan (darah dan keluarga) dan
kesamaan suku bangsa, daerah, bahasa, dan adat istiadat.
b. Sakral, kesamaan agama yang dianut oleh suatu masyarakat
menimbulkan ideologi dokttriner yang kuat dalam suatu
masyarakat, sehingga keterkaitannya dapat membentuk bangsa
negara.
c. Tokoh, tokoh yang kharismatik bagi masyarakat akan menjadi
panutan untuk mewujudkan misi-misi bangsa.
d. Sejarah, sejarah dan pengalaman masa lalu seperti penderitaan
akibat penjajahan akan melahirkan solidaritas (senasib dan
sepenanggungan).
e. Bhinneka Tunggal Ika, yaitu faktor kesadaran antaranggota
masyarakat mengenai pentingnya persatuan dan berbagai
perbedaan.
f. Perkembangan Ekonomi, perkembangan ekonomi yang
terspesialisasi sesuai kebutuhan masyarakat akan meningkatkan
mutu dan variasi kebutuhan masyarakat yang lain.

g. Kelembagaan, Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik
mempertemukan berbagai kepentingan di kalangan
masyarakat.

2. Faktor Pembentuk Bangsa Menurut Segi
Organisasi
a. Negara sebagai Organisasi Kekuasaan
b. Negara sebagai Organisasi Politik
c. Negara Ditinjau dari Segi Organisasi Kesusilaan
d. Negara Ditinjau dari Segi Integritas antara Pemerintah dan
Rakyat

1. Unsur-Unsur Negara
Menurut para ahli Negara, antara lain Oppenheim dan
Lauterpacht, tiga unsure pokok tersebut adalah sebagai
berikut:
a. rakyat atau masyarakat
b. wilayah / daerah, meliputi udara, darat, dan perairan (perairan
bukan merupakan syarat mutlak).
c. Pemerintah yang berdaulat

Rakyat
Rakyat adalah semua orang yang berdiam di dalam Negara suatu
Negara atau menjadi penghuni Negara. Rakyat merupakan unsur
terpenting dari Negara.
Pengelompokan Rakyat
• Penduduk dan bukan penduduk (berdasarkan hubungannya
dengan wilayah dan Negara). Penduduk adalah mereka yang
bertempat tinggal tetap atau berdomosili tetap di dalam wilayah
Negara (menetap). Bukan Penduduk adalah mereka yang berada
didalam wilayah Negara, tetapi tidak bermaksud bertempat
tinggal di Negara itu. Termasuk kedalam golongan bukan
penduduk antara lain wisata asing yang sedang melakukan
perjalanan wisata didalam wilayah.
• Warga Negara dan bukan warga Negara (berdasarkan
hubungannya dengan pemerintah Negara). Warga Negara adalah
mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari Negara
(menurut undang-undang diakui sebagai warga Negara). Bukan
warga Negara (orang asing) adalah mereka yang mengakui Negara
lain sebagai negaranya.

Wilayah
Pembatasan wilayah suatu Negara sangat pentings sekali karena
menyangkut pelaksanaan kedaulatan suatu Negara dalam segala
bentuk seprti hal-hal berikut :
• berkuasa penuh terhadap kekayaan yang ada dildalamnya
• berkuasa mengusir orang-orang yang bukan warga negaranya
dalam wilayah tersebut bila tidak izin dari Negara itu.
Pembagian Wilayah
1. Daratan
Pembatasan antara Negara dapat berupa hal-hal berikut.
1. Batas alam. Misalnya sungai, danau, pegunungan, atau lembah.
2. Batas buatan, misalnya Pagar tembok, pagar kawat berduri.
3. Batas menurut geofisika, misalnya lintang utara / selatan , bujur
timur / barat.

2. Lautan
Wilayah laut suatu Negara ialah semua perairan, lautanh, dan
sungai yang berada dalam batas-batas Negara (laut
territorial). Penentuan batas laut harus berpedoman kepada
hukum laut internasional.
Masalah laut menjadi masalh internasional karena ada dua
konsepsi kalautan yang bertentangan, yaitu sebagai berikut.
Masalah Kelautan
• Res Nullius, yaitu lautan dapat dimilkki oleh Negara karena
tidak ada yang memlikinya.
• Res Kommunis, yaitu laut merupakan milik bersama
masyarakat dunia. Oleh karena itu, tidak dapat dimilkki oleh
Negara mana pun.
Sekarang masalah kelautan telah memperoleh kepastian
hukum melalui “Konferensi Hukum Laut Internasional III”, 10
Desember 1982 yang diselenggarakan oleh PBB di Montego
Bay, Jamaica, yang ditandatangani 119 negara peserta.
Konferensi tersebut menghasilkan batas-batas wilayah
kenegaraan, yaitu :

a. Laut Teritorial, setiap negara memiliki kedaulatan atas laut
teritorial selebar 12 mil laut yang diukur berdasarkan garis
lurus yang ditarik dari garis dasar (base line) garis pantai ke
arah laut bebas.
b. Zona Bersebelahan, dalam daerah ini negara pantai (costal
state) dapat mengambil tindakan bagi pihak-pihak yang
melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-
undang bea-cukain, fiskal, imigrasi, dan ketertiban negara
yang bersangkutan.
c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dalam wilayah ini, negara
pantai menggali kekayaan alam yang ada dan menangkap
para nelayan asing yang kedapatan sedang melakukan
penangkapan ikan.
d. Landas Benua, dalam wilayah ZEE ini, negara pantai boleh
mengadakan eksploitasi dan eksplorasi kekayaan alam
dengan persyaratan harus membagikan keuntungan dengan
masyarakat internasional.

3. Udara
Batas wilayah udara menjadi masalah, karena terdapat
beberapa aliran pemikiran yang dikelompokkan atas dua
bagian, yaitu :
a. Aliran Udara Bebas
Aliran ini dilengkapi oleh tiga macam pendapatan, yaitu :
1. Kebebasan ruang udara tanpa batas.
2. Kebebasan ruang udara yang dilengkapi oleh hak khusus
dari negara kolong.
3. Kebebasan ruang udara dilengkapi zona teritorial dari negra
kolong untuk dapat dilaksanakan.
b. Aliran Kedaulatan atas Udara di Atas Wilayah Negaranya
Aliran ini membagi diri ke dalam tiga pendapat, yaitu:
1. Negara kolong berdaulat penuh dalam ketinggian tertentu.
2. Negara kolong berdaulat penuh dibatasi oleh navigasi asing.
3. Negara kolong berdaulat penuh tanpa batas.

4. Wilayah Ekstrateritorial
Berdasarkan ketentuan hukum internasional, yang termasuk
wilayah ekstrateritorial adalah wilayah di mana kapal-kapal
laut yang berbendera negara tertentu sedang berlayar di
lautan bebas, pesawat-pesawat terbang yang sedang
mengangkasa di atas lautan bebas di bawah identitas negara
tertentu dan tempat atau gedung perwakilan diplomatik
suatu negara tertentu.

Pemerintahan yang Berkedaulatan
Pemerintahan yang berdaulat memiliki arti sebagai berikut :
1. Dalam arti luas, merupakan gabungan antara lembaga
legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
2. Dalam arti sempit, hanya mencakup lembaga eksekutif.

2. Kedaulatan
Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari superanus
(Latin), sovereignty (Inggris), sovranus (Italia),
souverainete (Perancis) yang berarti kekuasaan tertinggi.
Beberapa teori kedaulatan, yaitu :
1. Teori Kedaulatan Tuhan
2. Teori Kedaulatan Raja

3. Asal Mula Terjadinya Negara
1. Terjadinya Negara secara Primer
2. Terjadinya Negara secara Sekunder
3. Terjadinya Negara Berdasarkan Fakta Sejarah
4. Terjadinya Negara Berdasarkan Pendekatan Toritis

Hobos menggambarkan keadaan manusia sebagai serigala bagi
sesamanya (homo homini lupus) sebelum adanya negara (state
of nature).

John Locke (29 Agustus 1632 – 28 Oktober 1704) adalah filsuf
dari Inggris dengan pandangan empirisme. Ia sering disebut
sebagai tokoh yang memberikan titik terang dalam
perkembangan psikologi. Teori yang sangat penting darinya
adalah tentang gejala kejiwaan adalah bahwa jiwa itu pada saat
mula-mula seseorang dilahirkan masih bersih bagaikan sebuah
"tabula rasa"

Charles-Louis de Secondat, Baron de La Brède et de
Montesquieu (18 Januari 1689 – 10 Februari 1755), atau lebih
dikenal dengan Montesquieu, adalah pemikir politik Perancis
yang hidup pada Era Pencerahan (Inggris : Enlightenment). Ia
terkenal dengan teorinya mengenai pemisahan kekuasaan yang
banyak disadur pada diskusi-diskusi mengenai pemerintahan dan
diterapkan pada banyak konstitusi di seluruh dunia. Ia memegang
peranan penting dalam mempopulerkan istilah “feodalisme" dan
"Kekaisaran Bizantium"

Jean Jacques Rousseau (Geneva, 28 Juni 1712
– Ermenonville, 2 July 1778) adalah seorang
tokoh filosofi besar, penulis and komposer
pada abad pencerahan. Pemikiran filosofinya
mempengaruhi revolusi Perancis,
perkembangan politika modern dan dasar
pemikiran edukasi. Karya novelnya, Emile,
atau On Education yang dinilai merupakan
karyanya yang terpenting adalah tulisan kunci
pada pokok pendidikan kewarganegaraan yang
seutuhnya. Julie, ou la nouvelle Héloïse, novel
sentimental tulisannya adalah karya penting
yang mendorong pengembangan era pre-
romanticism dan romanticism di bidang
tulisan fiksi.

1. Negara Kesatuan (Unitarusme)
Negara kesatuan suatu Negara yang mereka dan berdaulat,
hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh
daerah. Bentuk negara kesatuan sebagai berikut :
a. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu segala
sesuatu dalam negara itu langsung diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah tinggal
melaksanakannya.
b. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, yaitu
pelimpahan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah
untuk mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi
daerah0 disebut pula daerah swatantra.

2. Negara Serikat (Federal)
Negara serikat (federasi) adalah suatu Negara yang
merupakan gabungan dari beberapa Negara bagian dari Negara
serikat itu. Artinya, suatu negara yang merdeka dan berdaulat
serta berdiri sendiri kemudian menggabungkan diri dalam
suatu negara serikat sehingga menjadi negara bagian yang
melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu.

3. Bentuk Kenegaraan Lainnya
Bentuk kenegaraan lainnya di dunia di antaranya sebagai
berikut :
a. Negara Dominion
Negara dominion adalah suatu negara yang tadinya daerah
jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, termasuk
menguru politik ke dalam dan ke luar negeri.
b. Negara Protektorat
Negara protektorat adalah suatu negara yang berada di
bawah lindungan (to protect = melindungi) negra pelindung
(suzeren), biasanya soal hubungan luar negeri dan
pertahanan.
c. Negara Uni
Negara uni adalah dua atau lebih negara yang mesing-masing
merdeka dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negara
yang sama.

1. Uni Riil, yaitu apabila negara-negara itu memiliki alat
kelengkapan dan mengurus kepentingan bersama sesuai
kesepakatan yang telah ditentukan lebih dahulu.
2. Uni Personil, yaitu apabila hanya kepala negara saja yang
sama, sedangkan kepentingan dan alat kelengkapannya
berbeda.
3. Uni Sui Generis, yaitu bentuk lain dari uni riil dan uni
personil.
d. Mandat dan Trust
Bentuk negara-negara mandat dan trust diatur dan diawasi
oleh Dewan Perwakilan PBB. Negara bekas jajahan yang
kalah perang dalam Perang Dunia II, kemudian diatur oleh
pemerintah perwalian dengan pengawasan komisi Mandat
PBB disebut negara Mandat. Sedangkan negara-negara yang
pemerintahannya diawasi Dewan Perwakilan PBB disebut
negara Trust.

1. Pengertian NKRI
Menurut UUD 1945 pasal 1 ayat 1, Negara Indonesia adalah
Negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya, Negara
Indonesia dikenal dengan nama Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).
Berdasarkan paham integralistik, setiap unsur merasa
berkewajiban untuk menciptakan keselamatan, kesejahteraan,
dan kebahagiaan bersama. Lebih jelasnya adalah sebagai
berikut :
a. Negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral.
b. Semua golongan bagian, bagian dan anggotanya berhubungan
erat dan merupakan persatuan masyarakat yang organis.
c. Perhimpunan bangsa merupakan hal terpenting dalam
kehidupan bersama.
d. Negara tidak memihak atau menjamin kepentingan golongan
atau perseorangan.
e. Negara tidak menganggap kepentingan seseorangan sebagai
pusat.

f. Negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya
sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Berdasarkan rangkaian terjadinya negara RI, dapat
disimpulkan bahwa pengertian Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang terdiri dari
banyak wilayah / kepulauan yang tersebar dengan
keanekaragaman adat, suku, budaya, dan keyakinan yang
memiliki tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka,
berdaulat, bersatu adil dan makmur dengan pemerintahan yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia serta mewujudkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dn melaksanakan ketertiban
dunia.

2. Tujuan NKRI
Tujuan Negara republic Indonesia tercantum didalam
undang-undang dasar Negara Indonesia, yaitu pada
pembukaan UUD 1945 yang berbunyi ‘untuk membentuk
suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan social.. denga
berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa;
kemanusiaan yanga dil dan beradab; persatuan Indonesia;
dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratuan/perwakilan serta dengan
mewujudkan suatu keadilan social bagi seluruh rakyat
Indonesia”

Tujuan Negara menurut beberapa ajaran ahli kenegaraan :
a. Ajaran Plato, negara bertujan untuk mewujudkan kesusilaan
manusia, sebagai perseorangan (individu) dan sebagai
makhluk sosial.
b. Negara kekuasaan, menurut Machiavelli dan Shan Yang.
Negara bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata.
Rakyat harus rela berkorban untuk mencapai kejayaan
negara.
c. Ajaran Teokratis (kedaulatan Tuhan) tujuan negara adalah
mencapai penghidupan dan kehidupan yang aman dan
tenteran dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan.
d. Ajaran Negara Polis, negara bertujuan mengatur semata-mata
keamanan dan ketertiban dalam negara.
e. Ajaran Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan
ketertiban hukum memuat hukum yang berlaku di negara itu.
f. Negara Kesejahteraan (welfare state = social service state),
tujuan negara adalah mewujudkan kesejahteraan umum.

3. Fungsi NKRI
Beberapa fungsi mutlak dari setiap negara adalah :
a. Melaksanakan penertiban (law and order)
b. Mengusahakan Kesejahteraan dan Kemakmuran Rakyat
c. Pertahanan
d. Menegakkan Keadilan
Berdasarkan pemikiran para ahli kenegaraan, tugas-tugas
pemerintah dalam mengurus rumah tangga juga memiliki fungi
reguler dan fungsi agent of development.
a. Fungsi Reguler
Dalam hal ini, pemerintah menjalankan fungsinya dengan
pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung ang
dirasakan oleh seluruh masyarakat.

a. Negara sebagai political state, yaitu pemeliharaan
ketenangan dan ketertiban, serta pertahanan dan
keamanan.
b. Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan kerukunan
dan persahabatan dengan negara-negara lain terutama
negara tetangga.
c. Negara sebagai sumber hukum, yaitu pemerintah harus
bertindak adil terhadap warga negaranya melindungi
hak/harta benda setiap warganya dari gangguan anggota
masyarakat lain.
d. Negara sebagai adminitratif, pada hakikatnya fungsi ini
menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat,
pemerintah hanya menerima pendelegasian yang diberikan
rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.

b. Fungsi Agent of Development
Fungsi ini antara lain meliputi sebagai berikut :
1. Sebagai Stabilisator
Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilisator seperti
hal-hal berikut ini.
• Stabilitas Politik
• Stabilisasi Ekonomi
• Stabilisasi Sosial Budaya
2. Sebagai inovator
Menciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan
dengan pembangunan. Dalam ketetapan MPR RI Nomor
IV/MPR/1999 disebutkan mengenai hal-hal pelimpahan
tugas dan wewenang kepada presiden untuk melaksanakan
tugas-tugas pembangunan.

Untuk menerapkan semangat kebangsaan kepada generasi
muda, diperlukan prinsip-prinsip patriotisme dan
nasionalisme.

Nasionalisme
Nasionalisme adalah suatu paham atau ajaran untuk
mencintai bangsa dan negara atas kesadaran keanggotaan /
warga negara yang secara potensial bersama-sama mencapai,
mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas,
kemakmuran, dan kekuatan bangsanya.
a. Nasionalisme dalam arti sempit
Nasionalisme dapat diartikan sebagai perasaan cinta terhadap
bangsanya secara berlebih-lebihan sehingga memandang
rendah bangsa dan suku bangsa lainnya.
Nasionalisme dalam arti sempit sering disebut jingoisme atau
chauvinisme.

b. Nasionalisme dalam arti luas
Nasionalisme dalam pengertian inu dapat diartikan sebagai
perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya,
tanpa memandang bangsa lain lebih rendah dari bangsa dan
negaranya.

Patriotisme
Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang dimiliki oleh
seseorang untuk berkorban / rela berkorban demi nama suatu
bangsa atau negara.
Keteladanan dapat diberikan di berbagai lingkungan
kehidupan, seperti di lingkungan kehiduan keluarga,
masyarakat, sekolah, instansi pemerintah ataupun swasta.

SIKAP YANG SESUAI DENGAN
NASIONALISME DAN PATRIOTISME
 MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.
 SETIA MEMAKAI PRODUKSI DALAM NEGERI.
 RELA BERKORBAN DEMI BANGSA DAN NEGARA.
 BANGGA SEBAGAI BANGSA DAN BERNEGARA INDONESIA.
 MENDAHULUKAN KEPENTINGAN NEGARA DAN BANGSA DIATAS
KEPENTINGAN PRIBADI
 MENJAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA.
 BERPRESTASI DALAM BERBAGAI BIDANG UNTUK
MENGHARUMKAN NAMA BANGSA DAN NEGARA.
 SETIA KEPADA BANGSA DAN NEGARA TERUTAMA DALAM
MENGHADAPI MASUKNYA DAMPAK NEGATIF GLOBALISASI KE
INDONESIA .

SIKAP YANG TIDAK SESUAI DENGAN
NASIONALISME DAN PATRIOTISME :
 EGOISME :
Sikap mementingkan diri sendiri.
 EKSRIMISME :
Sikap keras mempertahankan pendirian dgn menghalalkan segala cara
untuk mencapai tujuan pribadi.
 TERORISME :
tindakan sistematis yang bertujuan menciptakan kepanikan, keresahan
dan suasana tidak aman dalam masyarakat.
 PRIMORDIALISME
sikap mementingkan daerah, suku, agama ,ras ,antar golongan sendiri .
 SEPARATISME :
Sikap yang ingin memisahkan diri dari NKRI
 PROPINSIONALISME :
Sikap yang hanya mementingkan propinsinya sendiri dan tidak
mempedulikan kepentingan propinsi lain.

SISTEM HUKUM DAN PERADILAN
NASIONAL

* Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum dan
peradilan nasional.

Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan pengertian dan sistem hukum dan
peradilan nasional.
* Menganalisis peranan lembaga-lembaga peradilan.
* Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku.
* Menganalisis upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
* Menampilkan peran serta dalam upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia.

Tujuan Pembelajaran..
Setelah mempelajari bab ini, kamu mampu menjelaskan sistem
hukum dan peradilan nasional, peranan lembaga-lembaga
peradilan, dan menunjukan sikap yang sesuai dengan
ketentuan hukum yang berklaku.Selain itu,kamu mampu
menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan menampilkan
peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia

Sistem Hukum dan Peradilan
Nasional

Makna Nilai dan Norma

Sistem Hukum Peranan Lembaga-
Nasional Lembaga Peradilan

Sadar Hukum

Pemberantasan
Korupsi di indonesia

1. Nilai
Nilai atau value mengandung pengertian sesuatu yang
berharga. Sesuatu yang bernilai apabila memiliki guna
(memiliki keindahan) kebenaran atau kebaikan.
Ada beberapa nilai yang dijunjung tinggi serta berkembang
dalam kehidupan masyarakat yaitu :
a. Nilai Agama
Setiap agama mengajarkan kebaikan, yaitu tentang
kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan manusia terhadap
Tuhan Yang Maha Esa.
b. Nilai Hati Nurani Manusia
Hati nurani manusia (batin manusia) merupakan perasaan
yang paling dalam dan secara kodrat mendapat cahaya
kebaikan-kebaikan dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga
manusia memiliki moral dan mampu membedakan hal-hal
yang baik atau buruk.

c. Nilai Adat Istiadat dan Budaya
Budaya / kebudayaan merupakan hasil pikir, rasa, karsa, dan
karya serta cita-cita manusia yang berdasar atas rasa
tanggung jawab terhadap diri sendiri, sesama manusia,
bangsa, negara, serta terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
d. Nilai Pancasila
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
merupakan kristalisasi nilai yang dimiliki bangsa Indonesia
yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk
mewujudkannya.

2. Norma
Manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat diliputi
oleh norma-norma atau kaidah-kaidah, yaitu peraturan hidup
yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam masyarakat.
Norma adalah aturan-aturan yang disepakati dalam suatu
masyarakat.
Tujuan dari berlakunya suatu norma pada dasarnya untuk
menjamin terciptanya pergaulan hidup dan ketertiban
masyarakat, yaitu :
a. Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk
berbuat sesuatu karena akibat-akibatnya dipandang baik.
b. Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk
tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya
dipandang tidak baik.

Ada 4 macam norma / kaidah dalam pergaulan hidup
masyarakat, yaitu :
a. Norma Agama
Norma agama merupakan aturan hidup yang berupa
perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk atau
anjuran yang berasal dari Tuhan tentang kebenaran.
b. Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang bersumber
pada hati nurani manusia, yaitu berupa bisikan-bisikan kalbu
atau suara hati yang diakui dan diinsafi oleh setiap orang
sebagai pedoman dalam bersikap dan berbuat.
c. Norma Kesopanan
Norma kesopanan adalah peraturan hidup yang timbul
karena pergaulan masyarakat dan diikuti atau ditaati manusia
lain sebagai pedoman yang mengatur tingkah laku manusia
yang satu dengan yang lain.

d. Norma Hukum
Norma hukum merupakan aturan-aturan yang bersumber
atau dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, bersifat
mengikat dan memaksa. Negara (alat negara) memiliki
kekuasaan untuk memaksakan aturan-aturan hukum agar
dipatuhi dan bagi siapa saja yang bertindak melawan hukum,
dapat diancam dan dijatuhi hukuman tertentu.
Sanksi huumannya tegas dan nyata. Berbeda dengan sanksi
dari norma-norma lain. Misalnya:
• Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang
lain, dikenakan sanksi pidana karena membunuh dengan
hukuman setinggi-tingginya 15 tahun (hukum pidana)
• Barang siapa yang tidak memenuhi suatu perikatan yang
diadakan, misalnya jual-beli, sewa-menyewa diwajibkan
mengganti kerugian (hukum perdata)
• Suatu perseroan terbatas harus didirikan dengan akte notaris
dan disetujui oleh Departemen Kehakiman (hukum dagang)

3. Nilai sebagai Sumber Norma
Manusia sebenarnya memiliki kemampuan material dan
spiritual yang keduanya menghasilkan nilai.
Kemampuan material adalah sesuatu yang mengandung
karya, yaitu kemampuan untuk menghasilkan benda ataupun
lainnya.
Kemampuan spiritual mengandung cipta (menghasilkan
ilmu pengetahuan) dan karsa (menghasilkan kaidah
kepercayaan, kesusilaan, kesopanan, dan hukum serta rasa
menghasilkan keindahan).
Untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan itu tentu ada
penilaian. Nilai/penilaian merupakan sesuatu yang paling
dasar, hakiki, atau makna yang terdalam (abstrak) yang
berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal
yang bersifat ideal.

1. Definisi Hukum
Banyak ahli hukum yang mencari suatu batasan tentang hukm
(definisi hukum), namun setiap pembatasan tentang hukum yang
diperoleh belum pernah memberikan kepuasan. Mengapa
demikian ? Karena hukum itu mengandung pengertian yang luas,
seta meliputi bidang yang luas berkaitan dengan sistem yang
berlaku di masyarakat.
Sistem Hukum Nasional adalah perangkat hukum negara yang
secara teratur saling berkaitan mengatur ketertiban jalannya suatu
operaional kenegaraan, sehingga membentuk suatu totalitas kerja
di bidang hukum secara menyeluruh di suatu negara.
Dari beberapa definisi hukum dapat disimpulkan bahwa
hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu :
a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan
masyarakat.
b. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
c. Peraturan itu bersifat memaksa.
d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut bersifat tegas.

Berdasarkan unsur-unsur hukum di atas diperoleh ciri-ciri
hukum, yaitu :
a. Adanya perintah atau larangan
b. Perintah dan larangan itu harus dipatuhi dan ditaati oleh
setiap orang.
c. Pelanggarannya dapat dihukum, jadi ada sanksi yang
berupa hukuman.

2. Tata Hukum
Keseluruhan norma hukum yang mengatur pergaulan hidup
bernegara terwujud dalam tata hukum negara. Suatu
masyarakat menetapkan sendiri tata hukumnya serta tunduk
kepadanya. Masyarakat yang tunduk kepada tata hukumnya
sendiri disebut masyarakat hukum.
Adanya tata hukum Indonesia sejak berdirinya/ lahirnya
negara Indonesia 17 Agustus 1945, yang dinyatakan dalam :
a. Proklamasi
“ Kami bangsa Indonesia … menyatakan Kemerdekaan
Indonesia ”
b. Pembukaan UUD 1945
“ Atas berkat rahmat Allah .. Maka rakyat Indonesia
menyatakan …”
“ Kemudian daripada itu .. Disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undnag-Undang Dasar
Negara Indonesia ..”

Pernyataan tersebut mengandung arti :
• Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat
• Di dalam undang-undang dasar negra itulah tertulis tata hukum
Indonesia.
Proklamasi merupakan tonggak sejarah dimulainya tata hukum dan
pemerintahan negara RI, sedangkan UUD 1945 yang mencakup di
dalamnya Preambul / Pembukaan UUD 1945 menjadi hukum dasar
tertulis negara RI.

3. Tujuan Hukum
Ada berbagai rumusan yang dikemukakan para ahli hukum
mengenai tujuan hukum, yaitu :
a. Prof. Soebekti, SH : Hukum mengabdi kepada tujuan
negara. Karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai
kemakmuran dan kebahagiaan seluruh rakyat.
b. L.J. Van Apeldoorn : Tujuan hukum adalah mengatur
pergaulan hidup manusia secara damai.
c. Jeremy Bentham : Hukum bertujuan untuk mewujudkan
kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin
orang (the great happiness of the greatest number).
d. Van Kan : Tujuan hukum adalah menjaga kepentingan tiap-
tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak
diganggu.
e. O. Notohamidjojo : Tujuan hukum ada tiga, yaitu : 1. Segi
reguler. 2. Segi Keadilan. 3. Segi memanusiakan manusia.

4. Penggolongan Hukum
Menurut sumbernya :
• Undang-Undang
• Kebiasaan (custom)
• Keputusan hakim (yurisprudentie)
• Traktat (treaty)
• Pendapat sarjana hukum
Menurut bentuknya :
• Hukum tertulis
• Hukum tak tertulis
Menurut tempat berlakunya :
• Hukum nasional
• Hukum internasional
• Hukum asing
• Hukum gereja

Menurut waktu berlakunya ;
• Hukum positif (ius constitutum)
• Ius constituendum
• Hukum alam
Menurut sifatnya :
• Hukum yang memaksa
• Hukum yang mengatur
Menurut wujudnya :
• Hukum objektif
• Hukum subjektif
Menurut isinya :
• Hukum publik
• Hukum privat

Sistem peradilan nasional merupakan suatu mekanisme
keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak-pihak dalam
proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan dan spek-
aspek yang bersifat prosedural dan saling berkaitan.

1. Mahkamah Agung (MA)
Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari
semua lingkungan peradillan di Indonesia. Tugasnya
terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh
yang lain.

2. Mahkamah Konstitusi (MK)
Berdirinya lembaga MK diawali dengan amandemen
konstitusi yang dilakukan oleh MOR pada tahun
2001, sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24
ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945 (amandemen
ketiga) yang disahkan pada 9 November 2001.

3. Komisi Yudisial
Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berperan
mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan
cara atu melalui pencalonan hakim agung serta penguasaan
terhadap hakim. Tujuan dibentuknya komisi ini adalah agar
harapan masyarakat terhadap kekuasaan kehakiman yang
merdeka, transparan, dan partisipatif terwujud.

1. Sadar Hukum di Lingkungan Keluarga
Setiap anggota keluarga harus dapat mengembangkan
kesadaran diri dengan membiasakan berperilaku seperti di
bawah ini.
• Selalu menjaga nama baik keluarga
• Mentaati aturan keluarga yang berlaku
• Menggunakan fasilitas keluarga secara baik
• Mendengarkan nasihat dari orang tua
• Menghormati semua anggota keluarga.

2. Sadar Hukum di Lingkungan Sekolah
Kesadaran hukum dapat dikembangkan oleh setiap siswa
sekolah dengan membiasakan diri melakukan perilaku-perilaku
sebagai berikut.
• Selalu menaati peraturan yang berlaku di sekolah
• Disiplin belajar
• Ikut upacara bendera seminggu sekali
• Menyeberang jalan pada tempatnya
• Tidak membuat resah di masyarakat.

3. Sadar Hukum di Lingkungan Masyarakat
Perilaku-perilaku yang mencerminkan sikap sadar hukum,
antara lain sebagai berikut.
• Menjaga nama baik lingkungan masyarakat
• Menghormati sesama warga masyarakat
• Taat dan patuh terhadap atura-aturan masyarakat
• Tidak bertindak di luar norma
• Selalu memelihara ketertiban, keamanan, dan ketenteraman.

4. Sadar Hukum di Lingkungan Negara
Bentuk sadar hukum di dalam ruang lingkup kenegaraan antara
lain sebagai berikut.
• Menjaga nama baik bangsa dan negara
• Taat dan patuh dalam menjalankan aturan-aturan yang
dikeluarkan oleh negara
• Membayar pajak
• Saling hormat antarsesama warga.

1. Makna Korupsi
Korupsi berasal dari kata Latin, yaitu corruptio, dari kata
kerja corrumpere yang berarti
busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, menyogok.
Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat
publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak
wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya
mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercaya kepada mereka.
Dari sudut pandang hukum, perbuatan korupsi mencakup
unsur-unsur berikut.
• Melanggar hukum yang berlaku
• Penyalahgunaan wewenang
• Merugikan negara
• Memperkaya pribadi/ diri sendiri.

2. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya
Korupsi
• Konsentrasi kekuasaan pada si pengambil keputusan yang
tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat.
• Kurangnya transparansi pada pengambilan keputusan
pemerintah.
• Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran
lebih besar dari pendanaan politik yang normal.
• Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar.
• Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan
jaringan “teman lama”.
• Lemahnya ketertiban hukum.
• Lemahnya profesi hukum.
• Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasn media
massa.
• Gaji pegawai pemerintah yang sangat kecil.
• Rakyat yang “cuek”, tidak tertarik, atau mudah dibohongi yang
gagal memberikan perintah yang cukup ke pemilu.

3. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan
• Penyogokan pesongok dan penerima sogokan
• Sumbangan kampanye dan “Uang Lembek”
• Tuduhan korupsi sebagai alat politik
• Mengukur korupsi

4. Dampak Negatif Korupsi
• Sistem Demokrasi
Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan
yang baik (good govermance) dengan cara
menghancurkan proses formal. Korupsi mengikis
kemampuan institusi dari pemerintah seperti
mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan
mengangkat pejabat atau menaikkan jabatannya bukan
karena prestasi.

• Sistem Ekonomi
Korupsi dapat mempersulit pembangunan ekonomi dan
mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi
juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan
membuat distorsi dan ketidaefisienan yang tinggi.
• Sistem Kesejahteraan Umum Negara
Korupsi politisi ada di banyak negara dan memberikan
ancaman besar bagi warga negaranya, Korupsi politisi
berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan
pemberi sogok, bukannya rakyat luas.

5. Upaya Pemberantasan Korupsi di
Indonesia
Proses pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan
dan membudaya. Jika korupsi merupakan suatu gejala
kebudayaan dalam masyarakat Indonesia maka adalah
tanggung jawab moral pendidikan nasional untuk membenahi
pendidikan nasionalnya sebagai upaya pemberantasan korupsi.
Korupsi adalah pelanggaran moral dan oleh sebab itu
merupakan bagian dari tanggung jawab dari sisi moral dan sisi
akademis dari pendidikan nasional untuk memberantasnya.
Selain UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Kriminal Korupsi, diperlukan juga aturan pendukung
sebagai bagian dari sistem di Indonesia yang diarahkan sebagai
usaha preventif dan partisipatif dalam pelaksanaannya yaitu
SISDIKNAS. Hal ini berarti SISDIKNAS selain bertujuan seperti
yang telah dirinci dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional, perlu secara eksplisit ditujukan kepada
pencapaian tujuan-tujuan untuk menghilangkan ketimpangan-
ketimpangan yang ada dalam masyarakat.

SISDIKNAS haruslah secara proaktif menciptakan suatu
masyarakat yang demokratis; dan lembaga pendidikan haruslah
menegakkan disiplin, disiplin dalam kehidupan: bernegara,
dalam masyarakat yang pluralis dan multikultural.
Selain itu SISDIKNAS hendaknya menjadi alat untuk
mengoreksi agar arah kehidupan masyarakat Indonesia tidak
terlalu berorientasi kepada kepentingan ekonomi. Sebagai
salah satu lembaga kebudayaan yang penting, SISDIKNAS
haruslah bersih dari segala bentuk korupsi. Salah satu cara
untuk melaksanakannya memang sudah dimulai dengan
peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pelaksanaan dan
manajemen SISDIKNAS, dengan adanya Komite Sekolah,
Dewan Sekolah dari tingkat kabupaten sampai nasional. Semua
ini upaya untuk mencegah korupsi dengan meningkatkan
kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan SISDIKNAS agar
terhindar dari penyalahgunaan kekuasan baik oleh pemerintah
maupun masyarakat sendiri.

6. Peran Serta Masyarakat dalam
Pemberantasan Korupsi di Indonesia
• Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya
dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.
• Memperoleh dan memberikan pelayanan dalam mencari,
memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hkum yang
menangani perkara tindak pidana korupsi.
• Menyampaikan saran dan pendapat atau permintaan
informasi bertanggung jawab kepada aparat penegak hukum
yang menangani perkara tindak pidana korupsi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku norma agama,
kesusilaan, dan kesopanan.

• Informasi, saran, atau pendapat dari masyarakat harus
disampaikan secara tertulis, disertai data nama dan alamat
pelapor, pimpinan organisasi masyarakat, atau pimpinan LSM
dengan melampirkan foto kopi KTP atau identitas diri lain
dan bukti-bukti permulaan agar dapat diklarifikasi oleh
penegak hukum.
• Berhak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan
tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum
dalam waktu paling lama 30 hari.
• Berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam
hal mencari, memperoleh, dan memberikan informasi
serta menyampaikan saran dan pendapatnya.

* Menampilkan peran serta dalam upaya
pemajuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi
Manusia (HAM)

Kompetensi Dasar ..
* Menganalisis upaya pemajuan, penghormatan, dan
penegakan HAM
* Menampilkan peran serta dalam upaya
pemajuan, penghornatan, dan penegakan HAM di
Indonesia.
* Mendeskripsikan instrumen hukum dan peradilan
internasional HAM

Hak Asasi Manusia (HAM)

Makna HAM

Macam-Macan HAM

Upaya Pemajuan,
Penghormatan, dan
Penegakan HAM

Instrumen HAM Instrumen HAM
nasional Internasional
Upaya Penegakan Upaya Pengadilan
HAM HAM

Peran serta Instrumen Hukum
Penegakan HAM di Peradilan HAM dan Peradilan HAM
Indonesia Internasional

1. Pengertian HAM

Hak asasi manusia (HAM)
adalah hak pokok atau hak
dasar yang dibawa oleh manusia
sejak lahir yang secara kodrat
melekat pada setiap manusia dan
tidak dapat diganggu gugat
karena merupakan anugrah
Tuhan Yang Maha Esa.

2. Macam-Macam HAM
a. Hak Asasi Pribadi, meliputi kemerdekaan memeluk
agama, beribadat menurut agama masing-masing, menyatakan
pendapat, dan kebebasan berorganisasi
b. Hak Asasi Ekonomi atau Hak Milik, meliputi kebebasan
memiliki sesuatu, membeli dan menjual sesuatu, dan
mengadakan perjanjian atau kontrak
c. Hak Asasi Persamaan Hukum, meliputi mendapatkan
pengayoman dan keailan yang sama
d. Hak Asasi Politik, meliputi hak untuk diakui sebagai warga
negar yang sederajat
e. Hak Asasi Sosial dan Kebudayaan, meliputi hak kebebasan ntuk
berpendidikandan pengembangan kebudayaan
f. Hak Asasi Perlakuan yang Sama Dalam Tata Cara Peradilan dan
Perlindungan Hukum, meliputi hak mendapat perlakuan yang
wajar dan adil dalam penggeledahan.

1. Instrumen HAM Nasional
a. Instrumen Hukum HAM Nasional
 UUD 1945
 Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998
 UU Nomor 39 Tahun 1999

b. Instrumen Kelembagaan HAM Nasional
 Komnas HAM
 Pengadilan HAM
 Pengadilan HAM Ad Hoc
 Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
 Organisasi Pemerintah atau Lembaga Swadaya
Masyarakat

2. Upaya Penegakan HAM di Indonesia
• Pencegahan Pelanggaran HAM
1. Penciptaan perundang-undangan HAM
2. Penciptaan lembaga-lembaga pemantauan dan pengawas
pelaksanaan HAM
3. Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga
peradilan HAM
4. Pelaksanaan pendidikan Ham kepada masyarakat
5. Menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan
seluruh aparatur pemerintah untuk
menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan
pemahaman tentang HAM kepada seluruh masyarakat.
6. Menugaskan kepada presiden serta DPR untuk segera
meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang HAM.

• Penindakan Atas Pelanggaran HAM
1. Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi
masyarakat yang menghadapi kasus HAM
2. Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM
3. Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang
berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut
diduga merupakan pelanggaran HAM
4. Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
5. Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses
peradilan di pengadilan HAM

1. Peran Siswa dalam Penegakan HAM
a. Dalam kehidupan bermasyarakat
• Mencegah segala tindakan atau perbuatan yang mengarah ke
pelanggaran HAM
• Menghindari perbuatan yang kiranya dapat
merendahkan, melecehkan nilai-nilai kemanusiaan
• Memahami berbagai instrumen HAM dan menyebarluaskan
• Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan
kebijakan HAM pelanggaran HAM
b. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
• Bersedia menjadi saksi dalam proses di pengadilan jika benar-
benar mengetahui peristiwa pelanggaran HAM
• Melaporkan pada pihak yang berwajib
• Turut serta dalam pembangunan opini publik
• Melibatkan diri dalam kelompok minad yang bertujuan
melakukan studi, penyadaran, kampanye, konsultan, dan
advokasi HAM.

2. Proses Penegakan HAM di Indonesia
Proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan Hukum
Acara Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Hukum acara tersebut meliputi:
1. Penangkapan
2. Penahanan
3. Penyelidikan
4. Penyidikan
5. Penuntutan

a. Hambatan dalam Penegakan HAM
1. Masih adanya sikap mental feodal di kalangan sekelompok
orang Feodalisme bertentangan secara diametral dengan hak
hak asasi manusia.
2. Adanya kecurigaan dari beberapa individu yang
mengkawatirkan bahwa gerakan yang memperjuangkan hak
asasi manusia akan menyebabkan disintegrasi nasional,
membahayakan persatuan dan kesatuan yang telah dibina
berpuluh puluh tahun.
3. Rendahnya kesadaran hukum dan kesadaran kemanusiaan
masyarakat.
4. Masih rendahnya kesadaran politik yang berimplikasi pada
penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia, dan juga dapat melahirkan
kebijakan publik yang potensial memungkinkan terjadinya
pelanggaran hak asasi manusia.

b. Tantangan dalam Penegakan HAM
1. Dengan disahkannya UU Nomor 26 Tahun 200 tentang HAM
ditegaskan bahwa pelanggaran hak-hak asasi manusia yang
terjadi sebelum UU Nomor 26 disahkan tidak dapat diadili
berdasarkan prinsip-prinsip HAM, sehingga peristiwa
pelanggaran HAM yang besar tidak mungkin lagi dapat
diselesaikan berdasarkan HAM ad hoc.
2. Adanya larangan hukum berlaku surut (nonretroaktif)
memungkinkan para tersangka dan terdakwa luput dari proses
hukum keadilan dan luput dari tegaknya hukum acara.
3. Nebis in idem (double jeopardy). Asas mengatur bahwa orang
yang telah dihukum oleh pengadilan HAM tidak dapat lagi
dituntut oleh pengadilan biasa.

3. Konsekuensi suatu Negara yang Tidak
Menegakkan HAM
Apabila suatu negara tidak menegakkan HAM, maka ada
beberapa konsekuensi yang dapat diberikan, yaitu :
• Negara tersebut akan dikucilkan dari peraturan dunia
internasional
• Adanya tuntutan-tuntutan dari LSM-LSM nasional maupun
internasional terhadap pemerintah dari negara yang
bersangkutan
• Jika terjadi pelanggaran HAM, misalnya genosida (pemantaian
massal) dari pemerintah yang berkuasa kepada rakyatnya,
maka melalui resolusi Dewan Keamanan PBB, pemimpin
negara yang bersangkutan dapat dituntut untuk diajukan ke
Mahkamah Agung.

1. Sejarah Penegakan HAM
a. Magna Charta (Piagam Agung), 15 Juni 1215
Piagam pertama yang mengakui hak kemerdekaan
diri dan amat masyhur di Eropa.
b. Hobeas Corpus Act, 1674
Piagam ini lahir pada masa pemerintahan Charles II
yang memuat jaminan seseorang tidak boleh
ditangkap dan ditahan dengan semena-mena kecuali
menurut peraturan perundangan yang berlaku.
c. Bill of Rights (Pernyataan Hak Asasi Manusia), 1689
Piagam ini diciptakan oleh parlemen Inggris sebagai
tuntutan kepada Prince of Orange dan memuat
pengakuan terhadap hak petisi, kebebasan berbicara
dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen dan
pemilihan parlemen harus bebas.

d. Declaration of Independence (Pernyataan Kemerdekaan Rakyat
Amerika), 4 Juli 1776
Piagam ini merupakan piagam hak asasi manusia yang
mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa
diciptakan sama derajatnya oleh Yang Maha Pencipta.
e. Declaration des Droits de L’Homme et du Citoyen (Pernyataan
Hak-Hak Manusia dan Warga Negara), 4 Juli 1789
Undang-undang ini dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis
sebagai pahlawan terhadap kesewenang-wenangan Raja Louis
XVI.
f. Right of Self Determination, Januari 1918
Naskah ini diusulkan T. Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal
sebagai dasar untuk mencapai perdamaian yang adil.

g. The Four Freedom (Empat Kebebasan), 1941
Naskah ini dicetus oleh Franklin D. Roosevelt yang memuat
kebebasan berbicara, menyatakan pendapat, kebebasan beragama,
kebebasan dari rasa ketakutan, dan kebebasan dari segala
kekurangan.
h. The Universal Declaration of Human Rights, 10 Desember 1948
Piagam ini memuat 30 pasal pernyataan umum tentang hak-hak
asasi manusia yang diterima dan diproklamasikan oleh Majelis
Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.

2. Instrumen Hukum HAM Internasional
a. Instrumen umum, meliputi: Piagan PBB 1945, Deklarasi
Universal HAM
b. Penentuan nasib sendiri
c. Pencegakan diskriminasi
d. Administrasi Peradilan, Penahanan dan Penganiayaan
e. Kejahatan Perang, Kejahatan Kemanusiaan, termasuk
Genosida
f. Perbudakan dan Praktek Serupa, diatur oleh: Konvensi
Penghapusan Kerja Paksa
g. Kewarganegaraan, Ketiadaan Kewarganegaraan, Suaka dan
Pengungsi
h. Perkawinan dan Keluarga, Anak-anak dan Remaja
i. Hak untuk Bekerja dan Hak untuk Berhimpun
j. Kesejahteraan Sosial, Kemajuan dan Pembangunan
k. Hak Politik dan Sipil Wanita
l. Kebebasan Informasi dan Perlindungan Data
m. Penduduk Asli dan Kelompok Minoritas

Instrumen terpenting HAM yang merupakan induk dari seluruh
instrumen HAM lainnya adalah The International Bill of Human
Rights. The International Bill of Human Rights adalah istilah yang
digunakan untuk menunjuk tiga instrumen atau dokumen pokok
HAM, yaitu :
• The Universal Declaration of Human Rights
• International Convention on Economic, Social and Cultural
Rights
• International Convention on Civil and Political Rights.

3. Peradilan HAM International
Sumber kewenangan dan legitimasi peradilan hak asasi
manusia internasional dapat dilihat dari 3 dimensi:
1. Adanya persetujuan dari PBB sebagai badan internasional
2. Adanya asas hukum umum ‘jus congens’ bahwa norma-
norma fundamental yang diakui oleh masyarakat
internasional berstatus lebih tinggi terhadap norma
lainnya.
3. Adanya berbagai konvensi dan traktat internasional

Contoh peradilan hak asasi manusia Internasional
a. Mahkamah Militer Internasional Nuremberg dan Tokyo
b. Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia

* Menganalisis hubungan dasar negara dengan konstitusi

Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan
konstitusi
* Menganalisis substansi konstitusi negara
* Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara
Kesatuan Republik Indonesia
* Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara

Dasar Negara dan Konstitusi

Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

Substansi Konstitusi

Pembukaan UUD 1945 Nilai- Nilai Dasar Negara

Kedudukan Pembukaan UUD 1945

Sikap Positif terhadap Konstitusi Negara

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila merupakan
ketetapan dasar atau pokok yang mengatur kehidupan negara.
Latar belakang diputuskannya Pancasila sebagai dasar negara
Indonesia adalah karena Pancasila memuat nilai-nilai karakter dasar
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pancasila diresmikan menjadi dasar negara pada tanggal 1 Juni
1945 yang ditegaskan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI.
Konstitusi merupakan ketentuan hukum dasar pokok yang
sifatnya tertulis memuat watak dan sebagai sumber berlakunya
ketetapan hukum dan perundang-undangan lainnya dan konstitusi
negara Indonesia adalah UUD 1945.
Tinjauan terhadap pancasila :
** sebagai dasar negara, mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan
meliputi IPOLEKSOSBUDHANKAM.
** sebagai pandangan hidup, pedoman tingkah laku bagi setiap warga
negara.

Nilai filosofis adalah nilai-nilai yang sifatnya
mendasar. Nilai filosofis UUD 1945 adalah sebagai berikut.
1. Ditentukannya rumusan dasar negara Indonesia, yaitu
Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Ditentukan tujuan nasional Indonesia merdeka dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:
 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia;
 memajukan kesejahteraan umum;
 mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
 ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

3. Pengakuan bahwa kemerdekaan yang dicapai berkat
karunia Tuhan dan perjuangan seluruh bangsa Indonesia.

Nilai yuridis adalah nilai mengenai hukum. UUD
1945 mempunyai nilai yuridis bagi negara Indonesia yang
akan mengatur kehidupan Indonesia dari segi:
 bentuk negara;
 bentuk dan susunan pemerintahan;
 hak dan kewajiban warga negara;
 perekonomian nasional; dan
 lambang identitas nasional, seperti bendera dan bahasa
nasional.

Selain itu, UUD 1945 merupakan aturan hukum yang
tertinggi tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.
Segala
aturan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan
UUD.

Nilai sosiologis adalah nilai yang menyangkut
kehidupan sosial masyarakat. UUD 1945 menjadikan
kehidupan negara Indonesia mendapat dukungan
dari segenap warga negara Indonesia.

Substansi konstitusi negara Indonesia
adalah naskah yang merupakan rangka dan
tugas-tugas pokok dari badan-badan
pemerintahan suatu negara Indonesia dan
menentukan pokok-pokok kerja tersebut
berdasarkan pancasila.

Sejarah berlakunya konstitusi di Indonesia :
a). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuan
Bentuk pemerintahan republik
Sitem pemerintahan presidensil
dan parlementer

b). Konstitusi RIS : Bentuk negara serikat
Bentuk pemerintahan uni
Sitem pemerintahan parlementer

c). UUDS ‘50 : Bentuk negara kesatuan
Sitem pemerintahan parlementer

c). UUD 1945 : Bentuk negara kesatuan
Sitem pemerintahan presidensil

Pembukaan UUD 1945 mengandung unsur-unsur yang sifatnya
mutlak dari pokok kaidah yang fundamental menyangkut dasar dan tujuan
negara, bentuk negara, dan falsafah negara.

a. Sumber Kekuasaan
1. Dalam alinea ketiga disebutkan bahwa pernyataan kemerdekaan itu
adalah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, hal ini bermakna bahwa
kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia itu semata-mata
karena mendapatkan rahmat dan ridho Allah Yang Maha Kuasa. Suatu
pengakuan adanya suatu kekuasaan di atas kekuasaan manusia yang
mengatur segala hal yang terjadi di alam semesta ini. Dengan kata lain
bahwa kekuasaan yang diperoleh rakyat Indonesia dalam menyatakan
kemerdekaan dan dalam mengatur kehidupan kenegaraan bersumber dari
Allah Yang Maha Kuasa.
2. Sementara itu dalam alinea keempat disebutkan bahwa negara Republik
Indonesia tersusun dalam bentuk kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa
sumber kekuasaan terletak di tangan rakyat. Hal ini ditegaskan lebih lanjut
dalam Bab I, pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa “kemerdekaan adalah
di tangan rakyat,…..”.

3. Dengan demikian terdapat dua sumber kekuasaan sekaligus,
yakni bersumber pada Tuhan dan bersumber pada rakyat.
4. Sebagai akibat maka perlu adanya suatu pola sistem
penyelenggaraan pemerintahan sebagai penerapan kekuasaan
yang bersumber dari dua arah tersebut. Perlu dipikirkan
bagaimana menyusun suatu sistem yang mampu
mengintegrasikan kedua sumber kekuasaan yang bersumber
dari Tuhan dan bersumber dari rakyat.

b. Hak Asasi Manusia
Perumusan hak asasi manusia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
tidak begitu explisit, namun bila kita cermati secara mendalam nampak
dengan jelas bahwa Pembukaan UUD dijiwai oleh konsep hak asasi
manusia. Berikut kami sampaikan beberapa perumusan yang
menggambarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dapat kita
temukan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
1. Kemerdekaan yang dinyatakan oleh rakyat Indonesia ini adalah untuk
menciptakan kehidupan kebangsaan yang bebas, salah satu hak asasi
manusia yang selalu didambakan, dan dituntut untuk dapat
direalisasikannya.
2. Kemerdekaan negara Indonesia berciri merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur. Merdeka, adil dan makmur merupakan suatu gambaran hak
asasi manusia yakni hak kebebasan dan hak mengejar kebahagiaan.
3. Keseluruhan alinea pertama merupakan penjabaran hak asasi manusia,
yakni kebebasan dan kesetaraan. Kemerdekaan, perikemanusiaan dan
perikeadilan merupakan suatu penjabaran dari kebebasan dan kesetaraan.

c. Faham Demokrasi
Negara Indonesia dengan jelas menganut faham demokrasi, yang
mengakui kedaulatan di tangan rakyat, serta susunan negara Republik
Indonesia terbentuk dalam kedaulatan rakyat, yang merupakan istilah lain
dari demokrasi. Meskipun demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia
hendaknya berdasar pada Pancasila.

d. Faham Persatuan
Yang diutamakan dalam kehidupan bernegara adalah keseluruhan rakyat
Indonesia. Hal ini terbukti dari rumusan-rumusan berikut :
1. Tujuan dibentuknya pemerintah negara Indonesia adalah untuk (1)
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdasakan
kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini
menggambarkan bahwa kepentingan umum diletakkan di atas
kepentingan pribadi tanpa kepentingan pribadi dikorbankan atau
diabaikan.
2. Yang ingin diwujudkan dengan berdirinya negara Indonesia ini adalah
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nampak dalam
rumusan tersebut bahwa bukan kepentingan individu yang ditonjolkan
tetapi keseluruhan rakyat Indonesia.
3. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa : “Negara” – begitu
bunyinya – “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan dasar persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Dalam pembukaan ini diterima
aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan
meliputi segenap bangsa seluruhnya. Negara, menurut pengertian
“pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa
Indonesia seluruhnya. inilah suatu negara yang tidak boleh dilupakan.

1. Menghargai Jasa Para Pahlawan Kemerdekaan
Setiap warga negara harus menghargai dan berterima kasih
kepada para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan
Indinesia. Tanpa pengorbanan dan perjuangan mereka, mungkin
kemerdekaan terlambat atau gagal dicapai. Dengan demikian, sudah
kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan dan
meneruskan apa yang dicita-citakan dan yang telah diperjuangkan oleh
para pahlawan.
2. Menaati Peraturan
Sebagai warga negara yang baik kita harus menaati peraturan
yang berlaku, baik yang diatur dalam UUD 1945 maupun peraturan
hukum lain. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan
menciptakan kehidupan yang aman, tenteram, serasi, dan seimbang.
Oleh karena itu, sebagai generasi penerus, kita semua harus
menaati peraturan yang berlaku di Indonesia. Jika peraturan ditaati,
Indonesia akan menjadi negara yang tertib dan generasi mudanya
hidup menjunjung tinggi hukum.

3. Mendukung upaya Pembangunan
Pembangunan yang dilakukan oleh bangsa
Indonesia tidak lain adalah untuk kesejahteraan
rakyatnya. Sebagai warga negara dan generasi muda
yang baik kelak akan menjadi penerus bangsa, harus
mendukung upaya pembangunan.
Generasi muda yang cerdas, cekatan, terampil, dan
berwawasan luas sangat dibutuhkan oleh negara kita
yang sedang membangun. Generasi-generasi muda yang
berkualitas akan memicu semakin cepatnya upaya
pembangunan

Warga Negara

Hakikat Warga Negara dan pewarganegaraan di Indonesia

Asas kewarganegaraan Pewarganegaraan

Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan

Penerapan Prinsip Persamaan KedudukanWarga Negara

* Menghargai persamaan kedudukan warga negara dalam
berbagai aspek kehidupan.

Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan kedudukan warga negara dan
pewarganegaraan di Indonesia
* Menganalisis persamaan kedudukan warga negara dala
kehidupan bermasyrakat, berbagsa dn bernegara
* Menghargai persamaan kedudukan warga negara tanpa
membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan
suku

Penduduk adalah mereka yang
bertempat tinggal secara tetap,
turun temurun di dalam satu wilayah
negara.
Warga negara adalah orang-orang
Indonesia asli dan orang-orang asing
yang bertempat tinggal di satu
wilayah negara berdasarkan
ketentuan hukum (legal).

a). UUD 945 pasal 26
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang
bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara.
(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia.
(3) Hal-hal mengenai warga negara dan
penduduk diatur dengan undang-undang.

b). Undang-undang no.3 tahun 946
Warga Negara Indonesia ialah :
a. orang yang aseli dalam daerah Negara Indonesia;
b. orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seorang dari
golongan itu, yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah Negara
Indonesia, dan orang bukan turunan dari golongan termaksud, yang lahir dan bertempat
kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang paling akhir di dalam
daerah Negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun, atau telah kawin, kecuali jika ia
menyatakan keberatan menjadi Warga Negara Indonesia karena ia adalah warga negara
Negeri lain;
c. orang yang mendapat kewargaan Negara Indonesia dengan cara naturalisasi;
d. anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh bapanya, yang pada waktu
lahirnya bapanya mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
e. anak yang lahir dalam 300 hari setalah bapanya, yang mempunyai kewargaan Negara
Indonesia, meninggal dunia;
f. anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah, yang pada waktu lahirnya ibunya
mempunyai kewargaan Negara Indonesia;
g. anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang Warga Negara Indonesia;
h. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang oleh bapanya ataupun oleh ibunya
tidak diakui dengan cara yang sah;
i. anak yang lahir di dalam daerah Negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya
atau kewargaan negara orang tuanya.

Berdasarkan Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
menyatakan bahwa bagi WNA yang ingin
menjadi WNI harus memenuhi syarat:
 Telah tinggal di Indonesia lima tahun berturut-turut
atau 10 tahun tidak berturut-turut;
 Sehat jasmani dan rohani;
 Berumur di atas 18 tahun atau telah kawin;
 Dapat berbahasa Indonesia;
 Tidak dipidana;
 Tidak berkewarganegaraan ganda;
 Mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap;
 Membayar biaya ke kas negara.

Bagi WNA yang telah kawin dengan WNI dan ingin
menjadi WNI, berdasarkan Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2006
tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa
WNA yang bersangkutan harus:

1. Mengajukan pernyataan ke pejabat/Menteri Hukum dan HAM
untuk menjadi WNI;
2. Memberikan surat pernyataan bahwa dia telah tinggal di
Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-
turut; dan
3. Pernyataan bahwa bila mendapat kewarganegaraan Indonesia
tidak menjadi dwikewarganegaraan (Kewarganegaraan ganda).

1. Asas Kewarganegaraan
** azas iusoli : penetapan kewarganegaraan seseorang
berdasarkan tepat ia dilahirkan.
** azas ius sanguinis : penetapan kewarganegaraan
sesorang berdasrkan keturunan.

** azas kewarganegaraan tunggal : satu
kewarganegaraan bagi setiap orang
** Apratide : tidak memiliki
kewarganegaraan
**Bipratide : meiliki dua kewarganegraan

2. Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Naturalisasi ialah permohonan
kewarganegaraan:
1) Naturalisasi biasa : sesuai aturan
perundang-undangan yang berlaku
2) Naturalisasi luar biasa : berdasarkan
penglihatan jasa dan kemampuan

Pewarganegaraan aktif:
seseorg dpt menggunakan hak
opsi utk memilih atau
mengajukan kehendak menjadi
warga negara dari suatu
negara

** menikah dengan pria asing
** diakui oleh orang asing sebagai anak
** masuk dalam dinas asing
** bertempat tinggal di luar negeri 5 (lima) tahun
berturut-turut

Hak adalah: Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan
penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak
mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya

Kewajiban adalah: Sesuatu yang harus dilakukan dengan
penuh rasa tanggung jawab.

Contohnya: melaksanakan tata tertib di sekolah,
membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan
guru dengan

Hak dan kewajiban dalam bidang
politik
1. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan
pemerintahan.
2. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.
3. Hak berserikat dan berkumpul.
4. Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).
5. Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi
dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya:
Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai
azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran
(pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab
dan sebagainya)

Hak dan kewajiban dalam
bidang sosial budaya
 Hak memperoleh kesempatan pendidikan pada segala tingkat, baik
umum maupun kejuruan.
 Hak menikmati dan mengembangkan kebudayaan nasional dan
daerah.
 Kewajiban mematuhi peraturan-peraturan dalam bidang
kependidikan.
 Kewajiban memelihara alat-alat sekolah, kebersihan dan
ketertibannya.
 Kewajiban ikut menanggung biaya pendidikan.
 Kewajiban memelihara kebudayaan nasional dan daerah.
 Hak untuk mengembangkan dan menyempurnakan hidup moral
keagamaannya, sehingga di samping kehidupan materiil juga
kehidupan spiritualnya terpelihara dengan baik.
 Kewajiban untuk percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

c. Hak dan kewajiban dalam bidang Hankam
 bahwa setiap warga negara berhak dan wajib dalam usaha pembelaan
negara.

d. Hak dan kewajiban dalam bidang Ekonomi
 Hak memperoleh jaminan kesejahteraan ekonomi, misalnya
dengan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang
terjangkau oleh daya beli rakyat.
 Hak dipelihara oleh negara untuk fakir miskin dan anak-anak
terlantar.
 Kewajiban bekerja keras dan terarah untuk menggali dan
mengolah berbagai sumber daya alam.
 Kewajiban dalam mengembangkan kehidupan ekonomi yang
berazaskan kekeluargaan, tidak merugikan kepentingan orang
lain.
 Kewajiban membantu negara dalam pembangunan misalnya
membayar pajak tepat waktu.

 Indonesia = multikultural ->ras, gender, golongan,
budaya, suku bangsa -> KONFLIK
 Menjaga tali persaudaraan.
 Bergosip, Menggunjingkan keburukan orang lain, iri ->
DIHILANGKAN!
 Saling mengisi
 Memperkaya pengetahuan dengan berbagi cerita atau
keahlian tanpa mempedulikan perbedaan yang ada.
 Memupuk kekayaan yang ada.
 Bangsa Yang kokoh -> KUAT

Sistem Politik Indonesia

Definisi Sistem Politik

Sistem Politik di Dunia
Suprastruktur Infrastruktur
Struktur Poltik

Sistem Politik Demokrasi di Indonesia

Peran serta Masyarakat Indonesia

* Menganalisis sistem politik di Indonesia

Kompetensi Dasar ..
* Mendeskripsikan suprastruktur dan infrastruktur politik
di Indonesia
* Mendeskripsikan perbedaan sistem politik di berbagai
negara
* Menampilkan peran serta dala sistem politik di Indonesia

Politik ialah ilmu yang mempelajari tentang negara,
tujuan dan lembaga negara dala melaksanakn fungsi,
tujuan dan hubungan dengan negara maupun warga
negara

Konsep pokok politik ::
 negara
 kekuasaan
 pengmblan keputusan
 kebijakan
 pembagian kekuasaan

1. Suprastruktur Politik
Ialah suasana kehidupan politik pemerintahan yang
terdiri dari :
 MPR
 Anggota MPR
 Presiden
 Legislatif
 BPK
 MA

Fungsi suprastruktur politik :
1. Fungsi pengambilan keputusan
2. Fungsi pelaksanaan keputusan
3. Fungsi pengawasan pelaksanaan
keputusan

2. Infrastruktur Politik
Ialah suasana kehidupan politik
rakyat
1. Partai Politik
Suatu organisasi dalam melakasnakan aktivitas
politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan

2. Kelompok Kepentingan
Menyalurkan aspirasi dan usulan politik.
Contohnya: organisasi buruh, tani, golongan
pedagang, pegawai negeri, dan cendekiwan
3. Kelompok Penekan
Tidak berminat pada jabatan politik tapi
berperan mengajukan kepentingan dan aspirasi
masyarakat
4. Alat Komunikasi Politik
Ialah media massa yang dapat dijadikan penyalur
dan pembawa suara rakyat dalam aktiitas politik.
5. Tokoh Politik
Ialah tokoh-tokoh masyarakat yang memperoleh

a. Sistem Politik Di Negara Komunis :
Bercirikan pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak
milk pribadi, peniadaan hak-haak sipil dan politik, tidak
adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya
oposisi, serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi
dan kebebasan berpendapat
b. Sistem Politik Di Negara Liberal :
Bercirikan adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu
atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari
pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran
gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan
yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum
minoritas

Sistem Politik di Indonesia :

Sistem politik yang didasarkan pada
nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang
demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem
politik demokrasi di Indonesia adalah :

 Ide kedaulatan rakyat
 Negara berdasarkan atas hukum
 Bentuk Republik
 Pemerintahan berdasarkan konstitusi
 Pemerintahan yang bertanggung jawab
 Sistem Perwakilan
 Sistem pemerintahan presidensiil

Peran serta masyarakat dalam
politik adalah terciptanya
masyarakat politik yang “Kritis
Partisipatif” dengan ciri-ciri ::
 Meningkatnya respon masyarakat
terhadap kebijakan pemerintah
 Adanya partisipasi rakyat dalam
mendukung atau menolak suatu
kebijakan politik
 Meningkatnya partisipasi rakyat

Hakikat Bangsa dan Negara

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (18)

Similar to Hakikat Bangsa dan Negara

Similar to Hakikat Bangsa dan Negara (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Hakikat Bangsa dan Negara