Negara dan bangsa terbentuk karena adanya persatuan rakyat yang hidup di suatu wilayah dan dipersatukan oleh beberapa unsur seperti bahasa, agama, sejarah, dan cita-cita bersama. Negara bertugas mengatur kehidupan rakyat dan mencapai tujuan kesejahteraan serta ketertiban melalui berbagai fungsi. Semangat kebangsaan diperlukan untuk mempertahankan persatuan bangsa.

1. 1

2. BANGSA DAN NEGARA
2
 STANDAR KOMPETENSI :
Memahami hakekat Bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
 KOMPETENSI DASAR:
1. Mendiskripsikan hakekat Bangsa dan unsur-
unsur terbentuknya Negara
2. Mendiskripsikan hakekat negara dan bentuk
kenegaraan.
3. Menjelaskan pengertian, fungsi dan tujuan
NKRI
4. Menunjukkan semangat kebangsaan,
nasionalisme, patriotisme dlm kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Kedudukan manusia
4
 Hakekat tingkatan makhluk Hidup : makhluk yang
tertinggi tingkatannya karena manusia mempunyai akal
budi (daya cipta, rasa dan karsa)
 Hakekat sifat:monodualis (dwitunggal)
Makhluk Individu (pribadi, person) : manusia tidak ada
duanya, unik, tidak ada manusia yang sama, langka.
Makhluk Sosial (Zoon Politicon) : Makhluk
bermasyarakat, manusia membutuhkan orang lain.

5. Bangsa
5
 Arti umum : nation: sekelompok orang yang
dipersatukan karena persamaan cita-cita serta
kerinduan untuk bernegara
 Mnrt KBBI : Kesatuan orang-orang yang
bersamaan asal keturunan, adat istiadat, bahasa
dan sejarahnya serta berperintahan sendiri.
 Menurut Para Ahli :

6. Arti bangsa dimata ahlinya.
6
Ernest Renan : Kehendak untuk bersatu
dan bernegara.
Otto Baver : Suatu persatuan
perangai/karakter yang timbul karena
perasaan senasib.

7. Bangsa menurut …
7
 Hans Kohn : buah hasil karya atau tenaga hidup
manusia. Suatu bangsa merupakan golongan
yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan
secara pasti.
 F.Ratzel (jerman): bangsa terbentuk adanya
hasrat bersatu atau adanya keinginan yang sama.
Hasrat timbul adanya rasa kesatuan antara
sesama manusia dan tempat tinggal.
 Jalobsen dan Lipman : bangsa adalah suatu
kesatuan budaya (culture unity) dan kesatuan
politik (political unity)

8. Unsur terbentuknya Bangsa
8
 Hans Kohn :Kesamaan keturunan, wilayah, bahasa,
cita-cita, sejarah hidup dan nasib, adat budaya,
kesamaan politik, perasaan dan agama.
 Friederick Hertz (jerman) dlm bukunya Nationality in
History and Politic, ada 4 unsur:
keinginan mencapai kesatuan nasional (sosek, politik,
agama, budaya, komunikasi dan solidaritas)
keinginan mencapai kemerdekaan dan kebebasan
nasional.
keinginan dari kemandirian, keunggulan, individualitas,
keaslian/kekhasan.
keinginan menonjol/unggul diantara bangsa dlm
mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise)

9. 9
1. Bagaimana proses terbentuknya bangsa
Indonesia???
2. Apakah yang menjadi unsur pemersatu bangsa
kita sehingga dapat meraih kemerdekaan?

10. Pemersatu bangsa Indonesia
10
1. Nasih dan cita-cita
2. Nenek moyang (Yunan/Indo Cina)
3. Karakter (Sifat-sifat kejiwaan)
4. Wilayah tempat tinggal
5. Masa lalu yang sama (sejarah)
6. Warna kebudayaan
7. Ideologi, yakni Pancasila

11. PENGERTIAN NEGARA
11
 ETIMOLOGI: Status, statum(bhs Latin),
staat (bhs Belanda), state (bhs Inggris):
menempatkan dalam keadaan berdiri,
membuat berdiri, dan menempatkan.
 Bhs sanskerta NAGARA: wilayah, kota
atau penguasa.

12. Negara mnrt para Pakar….Ahli!
12
 George Jellinek : organisasi kekuasaan dari kelompok
manusia yang mendiami suatu wilayah tertentu.
 G.W.F Hegel : Organisasi kesusilaan yang muncul
sbg sintesis dari kemerdekaan individu dan universal.
 Karl Marx : alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis
kapitalis) unt menindas atau mengeksploitasi kelas
yang lain.
 Logeman : organisasi kemasyarakatan yang
mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara
masyarakat tertentu dengan kekuasaannya.
 Roger F, Soltau : alat (agency) dan wewenang
(authority) yang mengatur/mengendalikan persoalan
bersama atas nama rakyat.

13. SIFAT HAKEKAT NEGARA
(Miriam Budiardjo)
13
 SIFAT MEMAKSA : mempunyai kekuasaan fisik
secara legal (tentara, polisi) sehingga per-uu-an
ditaati, agar negara aman dan tertib.
 SIFAT MONOPOLI : monopoli dalam menetapkan
tujuan bersama masyarakat.
 SIFAT MENCAKUP SEMUA : semua peraturan
per-uu-an yang berlaku adalah untuk semua
orang tanpa kecuali.

14. TERJADINYA NEGARA
Y.SUWARNO SMA MARSUDIRINI MTL
14
 Pendekatan Teoritis, ada 5 teori terjadinya negara:
 Teori Ketuhanan
 Teori Perjanjian masyarakat
 Teori Kekuasaan
 Teori Kedaulatan
 Teori Hukum alam
 Pertumbuhan Primer dan sekunder:
 Primer: Suku/persekutuan Masyarakat – Kerajaan –
negara Nasional – Negara Demokrasi.
 Sekunder : negara sebelumnya telah ada. Karena
revolusi, intervensi dan penaklukan muncul negara yang
menggantikan.

15. Lanjutan terjadinya negara
15
 Pendekatan faktual: didasarkan pada kenyataan yang
terjadi (ada 8 macam)
o Occupatie (pendudukan)
o Fusi (peleburan)
o Cessie (penyerahan)
o Accesie (Penaikan)
o Anexatie (pencaplokan/penguasaan)
o Proclamation (proklamasi)
o Innovation (pembentukan baru)
o Separatisme (pemisahan)

16. UNSUR-UNSUR TERBENTUKNYA
NEGARA
16
 Unsur Konstitutif (syarat mutlak) :
ada rakyat, ada wilayah dan pemerintah
yang berdaulat.
 Unsur deklaratif (tidak mutlak) :
pengakuan dari negara lain.

17. Unsur Negara
17
Menurut Oppenheimer
dan Lauterpacht
 Rakyat yang bersatu
 Daerah atau wilayah
 Pemerintah yang
berdaulat
 Pengakuan dari negara
lain
Konvensi Montivideo 1933
(Konvensi Hukum
Internasional)
 Ada penghuni (rakyat,
penduduk, warganegara)
 Ada wilayah/lingkungan
kekuasaan.
 Ada kekuasaan
tertinggi(pemerintah yang
berdaulat)
 Kesanggupan berhub.
dengan negara lain.

18. RAKYAT
18
 SECARA POLITIS
semua orang yang berada dan berdiam dalam
suatu negara atau menjadi penghuni negara yang
tunduk pada kekuasaan negara itu.
Rakyat terdiri dari
a. penduduk (warga negara dan bukan warga
negara)
b. bukan penduduk

19. Penduduk dan Bukan Penduduk
19
Penduduk :
Mereka yang bertempat tinggal/domisili di dalam
suatu wilayah negara untuk jangka waktu yang
lama.
Bukan Penduduk:
Mereka yang berada di dalam suatu wilayah
negara hanya untuk sementara waktu.

20. Warga Negara dan Bukan Warga
negara
20
 WN :
mereka yang
berdasarkan hukum
merupakan anggota
dari suatu negara
 Status
 Warga negara asli
 Warga negara
keturunan asing.
 BUKAN WN
o Orang asing
o Mereka yang berada di
suatu negara, tetapi
secara hukum tidak
menjadi anggota suatu
negara dan tunduk
pada pemerintah
dimana mereka berada.

21. WILAYAH
21
 Tempat berhuninya rakyat dan tempat
berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat.
 Wilayah terdiri dari
a. wilayah daratan
b. wilayah lautan
c. wilayah udara
d. wilayah ekstrateritorial
Manakah/seberapakah wilayah Indonesia?

22. PEMBAGIAN PERAIRAN / LAUT MENURUT
UNCLOS 1982
1. WILAYAH NEGARA
A. PERAIRAN PEDALAMAN
B. PERAIRAN KEPULAUAN (DLM HAL NEG.KEP.)
C. LAUT TERITORIAL
2. ZONA TAMBAHAN
(LEBAR 12 MIL DI LUAR LAUT TERRITORIAL)
3. ZONA EKONOMI EKSLUSIF
(LEBAR 200 MIL DI LUAR LAUT TERRITORIAL)
4. LANDAS KONTINEN
(DASAR LAUT DI BAWAH ZEE SEJAUH MAX 350 MIL)
5. LAUT LEPAS/LAUT BEBAS
(LAUT DI LUAR ZEE DARI NEG. PANTAI)
6. DASAR LAUT INTERNASIONAL (DI BAWAH KEKUASAAN INT.)

24. 12 MIL
24 MIL
200 S/D 350 MIL
LANDAS
CONTTNEN
ZONA
TAMBAHAN
LAUT
TERITORIAL
LAUT
BEBAS
ZEE
PERAIRAN
PEDALAMAN

25. PEMERINTAH BERDAULAT
25
 Pemerintah yang berkuasa atas seluruh wilayah dan
segenap rakyatnya.
 Kedaulatan mempunyai 4 sifat pokok:
a. asli : tidak berasal dari keuasaan lain yang
lebih tinggi.
b. Permanen : tetap ada selama negara berdiri
c. Tunggal (bulat) merupakan satu-satunya
kekuasaan tertinggi.
d. Tidak terbatas (absolut): kekuasaan itu tidak
dibatasi oleh keuasaan.

26. Kedaulatan
26
 Kedaulatan ke dalam
 Pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam
mengatur dan menjalankan organisasi negara
sesuai per-uu-an yang berlaku.
 Kedaulatan ke luar
 Pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat, tidak
tunduk pada kekuatan lain.

27. Pengakuan Negara lain
27
 Diperlukan dalam tata hubungan internasional yaitu
prasyarat suatu negara merdeka.
a. Pengakauan de facto: diberikan kalau negara tsb
memenuhi unsur konstitutif dan pemerintahnya stabil.
ada 2 yaitu pengakuan de facto sementara dan tetap
b. Pengakuan de yure
 Bersifat Tetap : berlaku untuk selama-lamanya krn
jaminan pemerintahnya tetap stabil.
 Bersifat penuh : terjadi hub dagang, ekonomi,
diplomatik.

28. FUNGSI NEGARA
28
Sebagai pengatur kehidupan negara dalam
mencapai tujuan negara. Mencakup:
Sebagai stabilisator (menjaga ketertiban)
Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat
Mengusahakan pertahanan (menangkal
serangan luar)
Menegakkan keadilan.

29. Fungsi Negara secara UMUM
29
 Tugas esensial (tugas asli)
Mempertahankan negara sebagai
organisasi politik yang berdaulat
 Tugas Fakultatif
Meningkatkan kesejahteraan umum baik moral,
intelektual, sosial maupun ekonomi.

30. Fungsi negara menurut Pakar
30
 Montesquieu, mencakup 3 tugas pokok (Trias
politika)
 Fungsi legislatif : membuat UU
 Fungsi Eksekutuif : melaksanakan UU
 Fungsi Yudikatif : mengadili pelanggaran UU
 Goodnow,mencakup 2 tugas pokok
a. Policy making;membuat kebijakan negara
b. Policy Executing: melaksanakan kebijakan
 Mohammad Kusnardi, S.H., 2 fungsi:
a. Menjamin ketertiban
b. Mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.

31. TUJUAN NEGARA
Y.SUWARNO SMA MARSUDIRINI MTL
31
 Tujuan negara sangat dipengaruhi oleh :
a. tata nilai sosbud
b. kondisi geografis
c. sejarah terbentuknya
d. politik penguasa
 TUJUAN UMUM NEGARA : Menciptakan
kesejahteraan, ketertiban, dan ketentraman
semua rakyat yang menjadi bagiannya.

32. Tujuan NKRI menurut Pembukaan
UUD 45
32
 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia
 Memajukan kesejahteraan Umum
 Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.

33. 33
 Fungsi negara: (a). mengupayakan
kesejahteraan warganya, (b) meningkatkan
kecerdasan dan budi pekerti, (c) menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat, (d)
mempertahankan dari gangguan eksternal, (e)
mewujudkan keadilan bagi masyarakat

34. Semangat Kebangsaan
34
 Tumbuhnya jiwa nasionalisme (cinta tanah air) dan patriotisme
(rela berkorban)
 Tetap menjunjung tinggi sikap:
a. mengedepankan keserasian, keselarasan dan keharmonisan
hidup.
b. Mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi/golongan.
c. Menunjukkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara.
d. Mengedepankan sikap keadilan sisial.
e. Menjujung tinggi nilai persatuan, persaudaraan, kebersamaan.
f. Menghargai HAM, tidak diskriminatif dan bersikap demokratis.
g. Menjunjung tinggi nilai keadilan dan keadaban manusia.

35. Nasionalisme
35
 Paham kebangsaan yang mengandung makna
kesadran dan semangat cinta tanah air, memiliki
rasa kebangsaan sebagai bangsa, memelihara
kehormatan bangsa.
 Sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok
suatu bangsa yang mempunyai kesamaan
kebudayaan, bahasa dan wilayah serta
kesamaan cita-cita dan tujuan
 Suatu ikatan antar manusia yang didasrkan atas
ikatan kekeluargaan, klan dan kesukuan.

36. Nasionalisme arti sempit dan
luas
36
 Sempit : chauvinisme : perasaan kebangsaan
atau cinta bangsa yang berlebihan sehingga
merendahkan bangsa lain.
 Luas :perasaan cinta atau bangga terhadap
tanah air dan bangsanya dengan tetap
menghormati bangsa lain karena merasa sebagai
bagian dari bangsa lain di dunia.

37. PATRIOTISME
37
 Patriot : sikap kepahlawanan, heroisme;gagah
berani, pantang menyerah dan rela berkorban
untuk bangsa dan negara.
 Sikap yang bersumber dari perasaan cinta tanah
air sehingga menimbulkan kerelaan berkorban
untuk bangsa dan negaranya.

38. Wujud patriotisme
38
 Masa perang : membela negara sampai titik
darah penghabisan.
 Masa damai: menegakkan hukum dan
kebenaran, memajukan pendidikan ,
memberantas kebodohan dan kemiskinan,
menjaga persatuan dan persaudaraan serta
pengusaan iptek.

39. Penerapan semangat
Kebangsaan
39
 Dapat ditrapkan dalam kehidupan dilingkungan
keluarga, sekolah dan masyarakat melalui :
Keteladanan
Pewarisan
Ketokohan

40. Bentuk Kenegaraan
40
 Ada banyak pendapat tentang bentuk kenegaraan.
 Hans Kelsen : ada 4 bentuk negara, yaitu
Negara heteronoom dan negara Autonoom
Negara Totalitert / Etatistis dan negara liberal
 Harold J Laski : bentuk negara ada 2 yaitu negara
demokrasi dan negara Autokrasi.
 Leon Duguit,menyebut 3 bentuk negara: negara
kesatuan, negara Serikat dan Perserikatan negara

41. 2 Bentuk negara yang lazim
41
 Negara Kesatuan (negara bersusunan tunggal)
Yaitu negara merdeka dan berdaulat dimana
seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah
satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh
wilayah.
Ada 2 bentuk negara kesatuan: negara kesatuan
sistem sentralisasi dan negara desentralisasi
 Negara Serikat

42. Negara Serikat
Y.SUWARNO SMA MARSUDIRINI MTL
42

43. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
Y.SUWARNO SMA MARSUDIRINI MTL
43
Jangan tanyakan apa yang negara berikan
kepadamu tetapi apa yang kamu sumbangkan
bagi negara.
Mari membangun bangsa dan negara kita dengan
segala kemampuan dilandasi semangat
pengabdian!