Bab 3 membahas tentang sistem kedaulatan negara Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila. Negara Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan rakyatnya sendiri tanpa campur tangan negara lain berdasarkan konstitusi. Rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui lembaga perwakilan yang diatur dalam undang-undang. Indonesia juga aktif berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

1. ‘PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN’
BAB 3 (E, F, G)
Rahima Adinda
Achmad Fauzan Indrajaya
Alifia Putri Yudanti
Fransisca
Khusnul Khotimah
Muhammad Royyan
Alfarisi
Siti Fatimah

2. E. Sistem Kedaulatan Negara Indonesia
F. Penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat dan Sistem
Pemerintahan Demokrasi Pancasila
G. Partisipasi Aktif dalam Perdamaian Dunia

3. • Bahasa
• Bahasa Arab —> daulat; kekuasaan, artinya Negara
mempunyai kekuasaan.
• Bahasa Latin —> supremus; tertinggi, artinya Negara
memiliki kekuasaan untuk mengatur rakyatnya.
Kekuasaan Tertinggi berada di Tangan
Negara
1. HAKIKAT
KEDAULATAN NEGARA

4. SIFAT
KEDAULATAN
1. Kedaulatan Ke Dalam
2. Kedaulatan Ke Luar
Negara mempunyai kekuasaan untuk
mengatur kehidupan Negara melalui lembaga
Negara.
YE
A
Negara mempunyai kekuasaan unuk
mengadakan Hubungan atau Kerja Sama
dengan Negara Lain.
Clic
k!
Ban
g

5. Misalnya:
1. Menentukan pendidikan,
ekonomi, politik, yang
cocok untuk bangsa
Indonesia.
Bring
Me
Back!
Kedaulatan ke Dalam Nampak pada tujuan Negara, seperti yang ada
dalam Pembukaan UUD 1945:
A. Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah
Indonesia
B. Memajukan Kesejahteraan Umum
C. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
D. Ikut serta melaksanakan Ketertiban Dunia yang berdasarkan
Kemerdekaan, Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial
Negara Indonesia memiliki
kekuasaan untuk mengatur
kehidupan & menyejahterakan
Rakyat Indonesia dengan segenap
kemampuannya tanpa campur
tangan Negara Lain.
Kesimpula
n

6. 1. Kedaulatan Ke Luar pada Pembukaan UUD 1945:
“Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia, berdasarkan
Kemerdekaan, Perdamaian Abadi, dan Keadilan
Sosial”
2. Pasal-Pasal Kedaulatan Ke Luar
• Pasal 11 ayat (1), ‘Presiden dengan Persetujuan
DPR menyatakan perang, membuat perdamaian,
dan perjanjian dengan Negara lain’
• Pasal 13 ayat (1), ‘Presiden mengangkat Duta
dan Konsul’
GO

7. 4 SIFAT DASAR KEDAULATAN, MENURUT
JEAN BODIN
1. Asli: Kedaulatan itu tidak berasal dari Kekuasaan lain yang lebih
tinggi.
2. Permanen: Kedaulatan itu akan tetap ada selama Negara masih
berdiri, dan Kedaulatan itu tetap melekat pada Negara meskipun
pemerintah yang menjalankannya sudah berganti.
3. Tidak terbagi-bagi: Kedaulatan merupakaan kekuasaan yang Paling
Tinggi dalam suatu Negara.
4. Tidak Terbatas: Kedaulatan tidak dapat dibatasi oleh siapa pun,
karena membatasi kedaulatan, artinya ada kedaulatan yang lebih tinggi
GO

8. 3 ASPEK KEDAULATAN
1. Kedaulatan Ekstern: Hak bagi setiap warga Negara
2. Kedaulatan Intern: Hak atau Wewenang Eksklusif
suatu Negara kepada para lembaga-lembaganya
3. Kedaulatan Teritorial: Kekuasaan Penuh dan
Eksklusif yang dimiliki oleh Negara atas individu-
individu dan benda-benda yang ada di wilayah
tersebut
HOMESIC
K

9. 2. TEORI KEDAULATAN
Kedaulata
n Tuhan
Kedaulat
an Raja
Kedaulata
n Negara
Kedaula
tan
Hukum
Kedaulatan
Rakyat
(Demokrasi)

10. KEDAULATAN TUHAN
Contohnya: Negara Mesir Kuno, Jepang sebelum abad ke-16
Kedaulatan yang berasal dari Tuhan. Artinya
pemerintah suatu Negara diberi amanat dan
kekuasaan oleh Tuhan.
PEL
OPO
R

11. KEDAULATAN RAJA
o Raja dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi yang
mendapatkan kekuasaan langsung dari Tuhan sehingga
kekuasaan raja mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Tokoh – tokoh yang mempelopori teori ini adalah Niccolo Machiavelli
dan Thomas Hobbes
Kekuasaan tertinggi di tangan Raja atau
Penguasa.

12. KEDAULATAN NEGARA
Contohnya: Pelaksanaan kedaulatan Negara adalah
Rusia dibawah Stalin
Tokoh – tokoh yang mempelopori teori kedaulatanini adalah Jean
Bodin, George Jellinek, dan Paul Laband.
Kedaulatan yang asalnya dari Negara itu sendiri,
yakni dalam Wilayah Suatu Negara itu yang
Berdaulat Penuh.

13. KEDAULATAN HUKUM
 Hukum merupakan kekuasaan yang derajatnya lebih
tinggi
 Tokoh dari teori ini adalah Imanuel Kant, Hugo Krabe, dan Leon
Duguit.
Kedaulatan yang berasal dari Hukum yang
Berlaku di suatu Negara.

14. KEDAULATAN RAKYAT (DEMOKRASI)
 Pelopor ajaran ini adalah J.J. Rousseau.
Kekuasaan tertinggi ditangan
Rakyat.

15. MAKNA KEDAULATAN
RAKYAT
1. Kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakyat
2. Kekuasaan Pemerintah atau Penguasa berasal dari
Rakyat
3. Pemerintah atau Penguasa bertanggung jawab
kepada Rakyat dan Bekerja untuk kesejahteraan Rakyat

16. CIRI-CIRI NEGARA YANG
MENGANUT TEORI KEDAULATAN
RAKYAT
1. Negara memiliki lembaga perwakilan rakyat sebagai
badan/majelis yang mewakili atau mencerminkan
kehendak rakyat
2. Pelaksanaan pemilu untuk mengangkat dan menetapkan
anggota lembaga perwakilan diatur oleh undang – undang
3. Kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh
badan atau majelis yang bertugas mengawasi pemerintah
4. Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan
dalam undang – undang dasar.

17. C. KEDAULATAN NEGARA
INDONESIA
 Bangsa Indonesia diketahui menganut sistem Kedaulatan Rakyat.
Dasar dari penjelasan tersebut, dapat dilihat di dalam Pancasila
sila ke-4.
 Bukti lain dapat kita temukan dalam isi Pembukaan UUD NRI
1945 pada alinea ke-4. “...yang terbentuk dalam suatu susunan
Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat...”.
 Terdapat juga dalam pasal:
 Pasal 1 ayat 2: kedaulatan ditangan rakyat
 Pasal 1 ayat 3: Indonesia juga menganut teori kedaulatan hukum
 Pasal 27 ayat 1: Negara kita menganut teori kedaulatan hukum

18. F. PENYELENGGARAAN KEDAULATAN RAKYAT
DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI
PANCASILA
Pemerintahan oleh rakyat mengandung pengertian bahwa
pemerintahan yang ada diselenggarakan dan dilakukan oleh
rakyat sendiri
1. Demokrasi Langsung
Ciri: Rakyat untuk mengambil bagian secara pribadi dalam tindakan-
tindakan dan pemberian suara untuk membahas dan mengesahkan Undang-
Undang.
2. Demokrasi Pemerintah
Ciri: Rakyat memilih warga lainnya sebagai wakil yang duduk di
lembaga perwakilan rakyat untuk membahas dan mengesahkan Undang-

19. Lembaga-lembaga Negara menurut UUD 1945:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
5. Mahkamah Agung (MA)
6. Mahkamah Konstitusi (MK)
7. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
8. Pemerintahan Daerah
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
10.Komisi Pemilihan Umum (KPU)
11.Komisi Yudisial (KY).

20. DEMOKRASI PANCASILA
Komponen yang mendukung berdirinya sistem Demokrasi
Pancasila
1. Pancasila: Karena Pancasila sebagai dasar Negara dan segala
macam tindakan pemerintahan harus sesuai dengan
pancasila
2. Lembaga-Lembaga Negara: Lembaga Negara (Yudikatif,
Eksekutif, Legislatif) harus bahu-membahu agar tercipta
sistem Demokrasi Pancasila yang baik
Demokrasi konstitusional dengan mekanisme
Kedaulatan Rakyat dalam Penyelenggaraan Negara dan
Penyelengaraan Pemerintahan berdasarkan UUD’45

21. TUJUAN SISTEM DEMOKRASI
PANCASILA
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan
bernegara.
2. Menjamin tetap tegaknya NKRI
3. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada
Pancasila
4. Menjamin adanya hubungan yang selaras
5. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab

22. G. PARTISIPASI AKTIF DALAM
PERDAMAIAN DUNIA
1.Bebas: Bebas menentukan sikap dan pandangan
terhadap masalah-masalah internasional dan yang
secara ideologis bertentangan.
2.Aktif: Senantiasa Aktif dalam memperjuangkan
terbinanya perdamaian dunia.

23. Penyelenggaraan KAA Tahun 1955,
yang melahirkan semangat dan
solidaritas Negara-Negara Asia-
Afrika yang kemudian melahirkan
Demokrasi Bandung
1. Keaktifan Indonesia
sebagai salah satu
Negara Pendiri Gerakan
Non-Blok Tahun 1961
2. Indonesia aktif dalam
merintis dan
mengembangkan
organisasi di kawasan
Asia Tenggara
Ikut Aktif membantu penyelesaian
konflik di Kamboja, Perang saudara
di Bosnia, Pertikaian dan konflik
antara pemerintah Filipina daan
bangsa Moro

24. 1. Membentuk satu Negara Republik Indonesia yang
berbentuk Negara Kesantuan dan Negara
Kebangsaan yang demokratis.
2. Mebentuk satu masyarakat yang adil dan makmur
material dan spiritual.
3. Membentuk satu persahabatan yang baik antara
Republik Indonesia dan semua Negara di dunia

25. PARTISIPASI BANGSA INDONESIA
DALAM MEWUJUDKAN
PERDAMAIAN DUNIA
1. Menjalankan Politik damai dan bersahabat dengan
segala bangsa
2. Memperkuat sendi-sendi hukum internasional dan
organisasi internasional
3. Meningkatkan kerja sama dalam segala bidang dengan
Negara tetangga
4. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala Bidang
untuk menghadapi perdagangan bebas
5. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri
6. Meningkatkan kualitas diplomasi