[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian bangsa dan negara. Bangsa didefinisikan sebagai komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri seperti nama, wilayah, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, budaya dan solidaritas. Sedangkan negara adalah organisasi yang terdiri dari rakyat, wilayah dan pemerintah berdaulat. Unsur-unsur pembentukan negara antara lain rakyat, wilayah dan pemerintah berdaulat
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Dokumen tersebut membahas tentang tiga bentuk negara yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Juga membahas tentang kedaulatan kedalam dan kedaulatan luar negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan negara berdasarkan UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD 1945. Dokumen tersebut juga membahas berbagai teori kedaulatan seperti kedaulatan raja, rakyat, negara, dan hukum serta pelopor pemikiran kedaulatan rakyat seperti Rousseau, Hobbes, dan Locke.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan dapat diamandemen.
2. Indonesia pernah menganut sistem pemerintahan presidensial dan parlementer sejak kemerdekaan hingga dekrit 1959 yang mengembalikan sistem presidensial.
3. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, meskipun sempat menjadi negara serikat pada masa Republ
Dokumen tersebut membahas tentang tiga bentuk negara yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Juga membahas tentang kedaulatan kedalam dan kedaulatan luar negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan negara berdasarkan UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD 1945. Dokumen tersebut juga membahas berbagai teori kedaulatan seperti kedaulatan raja, rakyat, negara, dan hukum serta pelopor pemikiran kedaulatan rakyat seperti Rousseau, Hobbes, dan Locke.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden berperan sebagai kepala negara dan pemerintahan.
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman peserta mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan khususnya adalah menjelaskan teori-teori dasar negara, tujuan dan fungsi negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Dokumen tersebut membahas konsep hukum tata negara Indonesia menurut beberapa ahli. Ia menjelaskan definisi hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi dan mekanisme pemerintahan negara serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dokumen ini juga membedakan hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara.
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Secara ringkas, dibahas tentang konsep bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi, sistem pemerintahan, dan kewarganegaraan Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mengatur ketatanegaraan, sedangkan UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang menganut sistem presidensial. Kewarganegaraan Indonesia diatur berdasarkan asas ius soli dan ius sanguinis.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federalrach_pray
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan negara kesatuan dan federal di Indonesia. Secara garis besar, dokumen ini menjelaskan pengertian dan sistem penyelenggaraan negara kesatuan, penetapan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, perkembangan proses penyelenggaraan negara di Indonesia dari masa ke masa, serta perubahan-perubahan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Secara garis besar dibahas tentang pembagian kekuasaan menurut konsep John Locke, Montesquieu, dan Undang-Undang Dasar 1945, tugas kementerian negara, klasifikasi kementerian, serta lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian di bawah koordinasi kementer
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Dokumen ini membahas tentang konstitusi dan negara Indonesia. Secara singkat, dokumen ini menjelaskan pengertian konstitusi dan negara, unsur-unsur negara, fungsi dan tujuan negara, kelembagaan negara Indonesia, serta perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dokumen ini juga menyertakan contoh pasal-pasal pokok dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman peserta mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan khususnya adalah menjelaskan teori-teori dasar negara, tujuan dan fungsi negara, sistem pemerintahan, dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara.
1. Konstitusi RIS 1949 mengubah sistem pemerintahan Indonesia dari negara kesatuan menjadi negara federasi yang terdiri dari beberapa negara bagian.
2. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen.
3. UUD 1945 sebelum Konstitusi RIS menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan sistem presidensial.
Dokumen tersebut membahas konsep hukum tata negara Indonesia menurut beberapa ahli. Ia menjelaskan definisi hukum tata negara sebagai hukum yang mengatur organisasi dan mekanisme pemerintahan negara serta hubungan antara pemerintah dan warga negara. Dokumen ini juga membedakan hukum tata negara dengan hukum tata usaha negara.
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan menurut para ahli klasik dan modern. Secara ringkas, dibahas tentang konsep bentuk negara kesatuan, federal, dan konfederasi serta sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Juga dibahas perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi, sistem pemerintahan, dan kewarganegaraan Indonesia. Konstitusi adalah hukum dasar suatu negara yang mengatur ketatanegaraan, sedangkan UUD 1945 merupakan konstitusi Indonesia yang menganut sistem presidensial. Kewarganegaraan Indonesia diatur berdasarkan asas ius soli dan ius sanguinis.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federalrach_pray
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan negara kesatuan dan federal di Indonesia. Secara garis besar, dokumen ini menjelaskan pengertian dan sistem penyelenggaraan negara kesatuan, penetapan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, perkembangan proses penyelenggaraan negara di Indonesia dari masa ke masa, serta perubahan-perubahan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia, kedudukan dan fungsi kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Secara garis besar dibahas tentang pembagian kekuasaan menurut konsep John Locke, Montesquieu, dan Undang-Undang Dasar 1945, tugas kementerian negara, klasifikasi kementerian, serta lembaga-lembaga pemerintahan non-kementerian di bawah koordinasi kementer
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Mata pelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk fungsi negara, sistem pemerintahan, dan hubungan antar lembaga negara. Tujuan instruksional umum adalah agar peserta dapat menjelaskan ketatanegaraan Indonesia sebagai sistem dan penerapannya dalam semangat kebersamaan, sedangkan tujuan khusus adalah agar peserta dapat menjelaskan teori-teori dasar negara dan unsur
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara
Letak Hukum Tata Negara
Obyek dan Ruang Lingkup Hukum Tata Negara
Empat fungsi utama Negara dan Tipe negara Konsep Negara
Masalah ketatanegaraan yang terdapat Dalam UUD 1945
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi tertinggi masyarakat yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan berdaulat serta pengakuan internasional. Konstitusi adalah sistem hukum tertinggi suatu negara yang mengatur pemerintahan dan membatasi kekuasaannya.
Dokumen tersebut membahas tentang kajian bahan ajar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tentang usaha pembelaan negara dan otonomi daerah. Dibahas pula tentang pengertian, asal mula, tujuan, fungsi, dan bentuk negara.
Dokumen tersebut membahas tentang negara dan konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan manusia yang berkediaman di wilayah tertentu yang memiliki unsur rakyat, wilayah, dan pemerintah berdaulat. Konstitusi didefinisikan sebagai aturan pokok dasar negara yang membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi HAM. Konstitusi Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian Negara dan Konstitusi. Negara didefinisikan sebagai organisasi kekuasaan atas sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu dengan pemerintahan yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Konstitusi adalah hukum tertinggi yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara yang bersumber dari dasar negara. Dokumen ini juga membahas hubungan antara Negara dan Konstitusi serta unsur-
Negara dan bangsa terbentuk karena adanya persatuan rakyat yang hidup di suatu wilayah dan dipersatukan oleh beberapa unsur seperti bahasa, agama, sejarah, dan cita-cita bersama. Negara bertugas mengatur kehidupan rakyat dan mencapai tujuan kesejahteraan serta ketertiban melalui berbagai fungsi. Semangat kebangsaan diperlukan untuk mempertahankan persatuan bangsa.
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)Rozmee Pratiwi
1. Dokumen tersebut membahas tentang sistem administrasi negara Indonesia dan pengertiannya, mencakup unsur-unsur, asas, dan landasan administrasi negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Terdapat penjelasan mengenai perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dari semula memiliki 16 bab, 37 pasal, dan 49 ayat menjadi 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat.
3. Sistem administrasi negara Indonesia terdiri dari penyelenggaraan negara (SP
Dokumen tersebut membahas tentang hakikat bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari 6 bab yang membahas tentang makna manusia, masyarakat, bangsa, dan negara; terbentuknya bangsa dan negara; hakikat bangsa dan negara; pengertian, tujuan, dan fungsi NKRI; serta semangat kebangsaan.
Hukum Tata Negara membahas tentang organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, hak-hak warga negara, dan asas-asas yang meliputi negara kesatuan, negara hukum, dan demokrasi. Dokumen ini juga menjelaskan proses amendemen UUD 1945 yang telah mengubah paradigma Indonesia menjadi lebih desentralistik, demokratis, dan partisipatif.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara, unsur-unsur negara, teori terbentuknya negara, perbedaan penduduk dan warga negara, pengakuan de facto, sifat-sifat negara, tujuan negara menurut beberapa ahli, fungsi negara, dasar hukum bela negara, pengertian upaya bela negara, tugas TNI dan POLRI, ancaman terhadap negara, sikap siswa dalam upaya bela negara.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
2. (Indikator)(Indikator)
Siswa dapat menjelaskan kronologisSiswa dapat menjelaskan kronologis
terjadinya suatu bangsaterjadinya suatu bangsa
Siswa dapat menjelaskan pengertian bangsaSiswa dapat menjelaskan pengertian bangsa
Siswa dapat menyebutkan unsurSiswa dapat menyebutkan unsur
terbentuknya suatu bangsaterbentuknya suatu bangsa
Siswa dapat menjelaskan pengertian negaraSiswa dapat menjelaskan pengertian negara
Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur yangSiswa dapat menyebutkan unsur-unsur yang
menjadi syarat terbentuknya suatu negaramenjadi syarat terbentuknya suatu negara
3. BangsaBangsa
& Negara& Negara
ManusiaManusia
BangsaBangsa
M. IndividuM. Individu
M. SosialM. Sosial
Pendapat AhliPendapat Ahli 1.1. Ir. SoekarnoIr. Soekarno
2.2. Ernest RenannErnest Renann
3.3. Otto BauerOtto Bauer
Pengertian NegaraPengertian Negara PendapatPendapat
AhliAhli
1.1. G. JellinekG. Jellinek
2.2. Kranenburg, dllKranenburg, dll
Terjadinya NegaraTerjadinya Negara
Unsur-unsur Terben-Unsur-unsur Terben-
tuknya Negaratuknya Negara
1.1. RakyatRakyat
2.2. WilayahWilayah
3.3. Pem Yg BerdaulatPem Yg Berdaulat
1.1. TeoritisTeoritis
2.2. Primer & SekunderPrimer & Sekunder
3.3. FaktualFaktual
4. 1.1. Manusia Sebagai Makhluk Individu & SosialManusia Sebagai Makhluk Individu & Sosial
5. BANGSABANGSA
Ir. SoekarnoIr. Soekarno
(Ras, Volk,(Ras, Volk,
Natie)Natie)
ERNEST RENANERNEST RENAN
(Sejarah dan(Sejarah dan
Cita)Cita)
Otto BauOtto Bau erer
(karakter dan(karakter dan
nasib)nasib)
Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memilikiBangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki
ciri-ciri :ciri-ciri : memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhurmemiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur
bersama, kenangan bersama, satu atau beberapabersama, kenangan bersama, satu atau beberapa
budaya yang sama & solidaritas tertentubudaya yang sama & solidaritas tertentu
7. Negara adalah organisasi yangNegara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat,di dalamnya ada rakyat,
wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulatwilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat
(baik ke dalam maupun ke luar).(baik ke dalam maupun ke luar). Dalam arti luas, negaraDalam arti luas, negara
merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secaramerupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara
konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.
NEGARA
George Jellineck
Mr. Kranenburg
12. Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau &Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau &
sungai dalam batas wilayah negara.sungai dalam batas wilayah negara.
Wilayah LautanWilayah Lautan
DARATAN
NEGARA LAUT
12 Mil 200 Mil12 Mil
200 M
≥ 200 Mil
(LANDAS KONTINEN)
(ZEE)
(LB)
(LT) (ZB)
14. Daerah ekstrateritorial mencakup :Daerah ekstrateritorial mencakup :
Daerah perwakilan diplomatik di suatuDaerah perwakilan diplomatik di suatu
negara.negara.
Kapal yang berlayar di bawah benderaKapal yang berlayar di bawah bendera
suatu negara.suatu negara.
Wilayah EkstrateritorialWilayah Ekstrateritorial
15. Hakikat Bentuk Negara
BAB IXA Pasal 25 A UUD 1945:
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
BAB IXA Pasal 25 A UUD 1945:
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut yang lebih menjabarkan kedaulatan Negara Republik
Indonesia secara geografis, yaitu sebagai Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Penjelasan
dan penetapan dari sudut pandang politis tentang kedaulatan dan bentuk negara kita, juga secara
konstitusional dapat dilihat pada BAB I Pasal (1) butir (a) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut yang lebih menjabarkan kedaulatan Negara Republik
Indonesia secara geografis, yaitu sebagai Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Penjelasan
dan penetapan dari sudut pandang politis tentang kedaulatan dan bentuk negara kita, juga secara
konstitusional dapat dilihat pada BAB I Pasal (1) butir (a) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
18. Sentralisasi
Dalam negara kesatuan bersistem
sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya
menjalankan perintah-perintah dan
peraturan-peraturan dari pemerintah pusat.
Daerah tidak berwewenang membuat
peraturan-peraturan sendiri dan atau
mengurus rumah tangganya sendiri.
19. Keuntungan sistem
sentralisasi
a) adanya keseragaman(uniformitas)
peraturan di seluruhwilayah negara;
b) adanya
kesederhanaan
hukum karena hanyaada satu lembaga
yang berwenang
membuatnya;
c) penghasilan daerah
dapat digunakan
untuk kepentingan
seluruh wilayah
negara.
20. Kerugian sistem sentralisasi
a) bertumpuknya pekerjaan pemerintahpusat, sehingga sering menghambatkelancaran jalannya pemerintahanb) peraturan/ kebijakan dari pusat seringtidak sesuai dengan keadaan/kebutuhandaerah;
c) daerah-daerah lebih bersifat pasif,menunggu perintah dari pusat sehinggamelemahkan sendi-sendi pemerintahandemokratis karena kurangnya inisiatifdari rakyat;
d) rakyat di daerah kurang mendapatkankesempatan untuk memikirkan danbertanggung jawab tentang daerahnya;e) keputusan-keputusan pemerintah pusatsering terlambat.
22. Keuntungan dan kerugian sistem
desentralisasi
Keuntungan Kerugian
a) pembangunan daerah akan berkembang
sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
b) peraturan dan kebijakan di daerah sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu
sendiri;
c) tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah
pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan
lancar;
d) partisipasi dan tanggung jawab masyarakat
terhadap daerahnya akan meningkat;
e) penghematan biaya, karena sebagian
ditanggung sendiri oleh daerah.
Kerugian sistem desentralisasi
adalah ketidakseragaman
peraturan dan kebijakan serta
kemajuan pembangunan.
23.
24. Kedaulatan
Ke dalam
Ke luar
Pemerintah Yang BerdaulatPemerintah Yang Berdaulat
Kata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kataKata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kata daulahdaulah
(Arab)(Arab) sovereignitysovereignity (Inggris),(Inggris), souvereiniteitsouvereiniteit (Perancis),(Perancis),
supremussupremus (Latin), dan(Latin), dan souvranitasouvranita ((Italia), yang berarti((Italia), yang berarti
“kekuasaan tertinggi”.“kekuasaan tertinggi”.
25. MenurutMenurut Jean BodinJean Bodin (1500-1596), bahwa(1500-1596), bahwa kedaulatankedaulatan
adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukumadalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum
dalam suatu negara.dalam suatu negara.
Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok :Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok :
AsliAsli
PermanenPermanen
TunggalTunggal
Tidak terbatasTidak terbatas
26. PENGAKUAN DARIPENGAKUAN DARI
NEGARA LAINNEGARA LAIN
DE FACTODE FACTO DE JUREDE JURE
BERSIFATBERSIFAT
SEMENTARASEMENTARA
BERSIFAT TETAPBERSIFAT TETAP
BERSIFAT TETAPBERSIFAT TETAP
BERSIFAT PENUHBERSIFAT PENUH
UNSURUNSUR
DEKLARATIFDEKLARATIF
Pengakuan Dari Negara LainPengakuan Dari Negara Lain
27. SifatSifat
HakikatHakikat
NegaraNegara
1. Sifat Memaksa (negara memiliki
mempunyai kekuatan fisik secara legal.
2. Sifat Monopoli (yaitu dalam menetap-
kan tujuan bersama masyarakat.
3. Sifat Mencakup Semua (All-
Embracing), yaitu semua peraturan
perundang-undangan yg berlaku adalah
untuk semua orang tanpa kecuali.