SlideShare a Scribd company logo
HAKIKAT BANGSAHAKIKAT BANGSA
&&
NEGARANEGARA
(Indikator)(Indikator)
 Siswa dapat menjelaskan kronologisSiswa dapat menjelaskan kronologis
terjadinya suatu bangsaterjadinya suatu bangsa
 Siswa dapat menjelaskan pengertian bangsaSiswa dapat menjelaskan pengertian bangsa
 Siswa dapat menyebutkan unsurSiswa dapat menyebutkan unsur
terbentuknya suatu bangsaterbentuknya suatu bangsa
 Siswa dapat menjelaskan pengertian negaraSiswa dapat menjelaskan pengertian negara
 Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur yangSiswa dapat menyebutkan unsur-unsur yang
menjadi syarat terbentuknya suatu negaramenjadi syarat terbentuknya suatu negara
BangsaBangsa
& Negara& Negara
ManusiaManusia
BangsaBangsa
M. IndividuM. Individu
M. SosialM. Sosial
Pendapat AhliPendapat Ahli 1.1. Ir. SoekarnoIr. Soekarno
2.2. Ernest RenannErnest Renann
3.3. Otto BauerOtto Bauer
Pengertian NegaraPengertian Negara PendapatPendapat
AhliAhli
1.1. G. JellinekG. Jellinek
2.2. Kranenburg, dllKranenburg, dll
Terjadinya NegaraTerjadinya Negara
Unsur-unsur Terben-Unsur-unsur Terben-
tuknya Negaratuknya Negara
1.1. RakyatRakyat
2.2. WilayahWilayah
3.3. Pem Yg BerdaulatPem Yg Berdaulat
1.1. TeoritisTeoritis
2.2. Primer & SekunderPrimer & Sekunder
3.3. FaktualFaktual
1.1. Manusia Sebagai Makhluk Individu & SosialManusia Sebagai Makhluk Individu & Sosial
BANGSABANGSA
Ir. SoekarnoIr. Soekarno
(Ras, Volk,(Ras, Volk,
Natie)Natie)
ERNEST RENANERNEST RENAN
(Sejarah dan(Sejarah dan
Cita)Cita)
Otto BauOtto Bau erer
(karakter dan(karakter dan
nasib)nasib)
Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memilikiBangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki
ciri-ciri :ciri-ciri : memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhurmemiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur
bersama, kenangan bersama, satu atau beberapabersama, kenangan bersama, satu atau beberapa
budaya yang sama & solidaritas tertentubudaya yang sama & solidaritas tertentu
TerbentuknyaTerbentuknya
suatu bangsasuatu bangsa
1. Adat Istiadat.
2. Agama .
3. Bahasa
4. Kesamaan Politik
5. Kesamaan
keturunan
6. Perasaan
7. Wilayah
Negara adalah organisasi yangNegara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat,di dalamnya ada rakyat,
wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulatwilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat
(baik ke dalam maupun ke luar).(baik ke dalam maupun ke luar). Dalam arti luas, negaraDalam arti luas, negara
merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secaramerupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara
konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.
NEGARA
George Jellineck
Mr. Kranenburg
UNSUR-UNSURUNSUR-UNSUR
TERBENTUKNYATERBENTUKNYA
NEGARANEGARA
DEKLARATIDEKLARATI
FF
DE FACTODE FACTO DE JUREDE JURE
TIDAKTIDAK
MUTLAKMUTLAK
KONSTITUTIFKONSTITUTIF
RAKYATRAKYAT WILAYAHWILAYAH PEMERINTAPEMERINTA
HH
BERDAULATBERDAULAT
MUTLAKMUTLAK
Unsur-unsur TerbentuknyaUnsur-unsur Terbentuknya
NegaraNegara
RAKYATRAKYAT
BUKANBUKAN
PENDUDUPENDUDU
KK
PENDUDUPENDUDU
KK
WARGAWARGA
NEGARANEGARA
BUKANBUKAN
WARGAWARGA
NEGARANEGARA
RakyatRakyat
Wilayah NegaraWilayah Negara
WilayahWilayah
NegaraNegara
* DARAT* DARAT
* LAUT* LAUT
* UDARA* UDARA
BatasBatas
WilayahWilayah
DaratanDaratan
1. Batas Alamiah
2. Batas Buatan
3. Batas Geografis
Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau &Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau &
sungai dalam batas wilayah negara.sungai dalam batas wilayah negara.
Wilayah LautanWilayah Lautan
DARATAN
NEGARA LAUT
12 Mil 200 Mil12 Mil
200 M
≥ 200 Mil
(LANDAS KONTINEN)
(ZEE)
(LB)
(LT) (ZB)
BatasBatas
WilayahWilayah
UdaraUdara
1.1. Teori Udara BebasTeori Udara Bebas
2.2. Teori NegaraTeori Negara
Berdaulat di UdarBerdaulat di Udar
Daerah ekstrateritorial mencakup :Daerah ekstrateritorial mencakup :
 Daerah perwakilan diplomatik di suatuDaerah perwakilan diplomatik di suatu
negara.negara.
 Kapal yang berlayar di bawah benderaKapal yang berlayar di bawah bendera
suatu negara.suatu negara.
Wilayah EkstrateritorialWilayah Ekstrateritorial
Hakikat Bentuk Negara
BAB IXA Pasal 25 A UUD 1945:
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
BAB IXA Pasal 25 A UUD 1945:
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan
wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut yang lebih menjabarkan kedaulatan Negara Republik
Indonesia secara geografis, yaitu sebagai Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Penjelasan
dan penetapan dari sudut pandang politis tentang kedaulatan dan bentuk negara kita, juga secara
konstitusional dapat dilihat pada BAB I Pasal (1) butir (a) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut yang lebih menjabarkan kedaulatan Negara Republik
Indonesia secara geografis, yaitu sebagai Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Penjelasan
dan penetapan dari sudut pandang politis tentang kedaulatan dan bentuk negara kita, juga secara
konstitusional dapat dilihat pada BAB I Pasal (1) butir (a) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
Negara Kesatuan
Sistem Negara Kesatuan
Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi
dua macam sistem, yaitu:
Sentralisasi
Dalam negara kesatuan bersistem
sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh
pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya
menjalankan perintah-perintah dan
peraturan-peraturan dari pemerintah pusat.
Daerah tidak berwewenang membuat
peraturan-peraturan sendiri dan atau
mengurus rumah tangganya sendiri.
Keuntungan sistem
sentralisasi
a) adanya keseragaman(uniformitas)
peraturan di seluruhwilayah negara;
b) adanya
kesederhanaan
hukum karena hanyaada satu lembaga
yang berwenang
membuatnya;
c) penghasilan daerah
dapat digunakan
untuk kepentingan
seluruh wilayah
negara.
Kerugian sistem sentralisasi
a) bertumpuknya pekerjaan pemerintahpusat, sehingga sering menghambatkelancaran jalannya pemerintahanb) peraturan/ kebijakan dari pusat seringtidak sesuai dengan keadaan/kebutuhandaerah;
c) daerah-daerah lebih bersifat pasif,menunggu perintah dari pusat sehinggamelemahkan sendi-sendi pemerintahandemokratis karena kurangnya inisiatifdari rakyat;
d) rakyat di daerah kurang mendapatkankesempatan untuk memikirkan danbertanggung jawab tentang daerahnya;e) keputusan-keputusan pemerintah pusatsering terlambat.
Desentralisasi
Keuntungan dan kerugian sistem
desentralisasi
Keuntungan Kerugian
a) pembangunan daerah akan berkembang
sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri;
b) peraturan dan kebijakan di daerah sesuai
dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu
sendiri;
c) tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah
pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan
lancar;
d) partisipasi dan tanggung jawab masyarakat
terhadap daerahnya akan meningkat;
e) penghematan biaya, karena sebagian
ditanggung sendiri oleh daerah.
Kerugian sistem desentralisasi
adalah ketidakseragaman
peraturan dan kebijakan serta
kemajuan pembangunan.
Kedaulatan
Ke dalam
Ke luar
Pemerintah Yang BerdaulatPemerintah Yang Berdaulat
Kata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kataKata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kata daulahdaulah
(Arab)(Arab) sovereignitysovereignity (Inggris),(Inggris), souvereiniteitsouvereiniteit (Perancis),(Perancis),
supremussupremus (Latin), dan(Latin), dan souvranitasouvranita ((Italia), yang berarti((Italia), yang berarti
“kekuasaan tertinggi”.“kekuasaan tertinggi”.
MenurutMenurut Jean BodinJean Bodin (1500-1596), bahwa(1500-1596), bahwa kedaulatankedaulatan
adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukumadalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum
dalam suatu negara.dalam suatu negara.
Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok :Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok :
 AsliAsli
 PermanenPermanen
 TunggalTunggal
 Tidak terbatasTidak terbatas
PENGAKUAN DARIPENGAKUAN DARI
NEGARA LAINNEGARA LAIN
DE FACTODE FACTO DE JUREDE JURE
BERSIFATBERSIFAT
SEMENTARASEMENTARA
BERSIFAT TETAPBERSIFAT TETAP
BERSIFAT TETAPBERSIFAT TETAP
BERSIFAT PENUHBERSIFAT PENUH
UNSURUNSUR
DEKLARATIFDEKLARATIF
Pengakuan Dari Negara LainPengakuan Dari Negara Lain
SifatSifat
HakikatHakikat
NegaraNegara
1. Sifat Memaksa (negara memiliki
mempunyai kekuatan fisik secara legal.
2. Sifat Monopoli (yaitu dalam menetap-
kan tujuan bersama masyarakat.
3. Sifat Mencakup Semua (All-
Embracing), yaitu semua peraturan
perundang-undangan yg berlaku adalah
untuk semua orang tanpa kecuali.

More Related Content

What's hot

Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanNuelnuel11
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
Fitri Indahsari
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata Negara
Isaka Yoga
 
Ketatanegaraan
KetatanegaraanKetatanegaraan
Ketatanegaraan
Rajabul Gufron
 
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Akhmad Puryanto
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
Dnr Creatives
 
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara IndonesiaKonsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
Sugeng Klinsman
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
nurul khaiva
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Safira Aisyah
 
ringkasan materi bab 4 beserta tugas mandiri
ringkasan materi bab 4 beserta tugas mandiriringkasan materi bab 4 beserta tugas mandiri
ringkasan materi bab 4 beserta tugas mandiri
Rezki Atirah
 
PKn
PKnPKn
Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMP
lestaridiana28
 
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federal
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federalPenyelanggaraan negara kesatuan dan federal
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federal
rach_pray
 
Kekuasaan lembaga negara
Kekuasaan lembaga negaraKekuasaan lembaga negara
Kekuasaan lembaga negara
Asniar Shelalahi
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
Septian Muna Barakati
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
Tita Ruby
 
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERALDINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
Firman Darmawan
 

What's hot (20)

Htn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraanHtn2012 sejarah ketatanegaraan
Htn2012 sejarah ketatanegaraan
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Objek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata NegaraObjek Hukum Tata Negara
Objek Hukum Tata Negara
 
Ketatanegaraan
KetatanegaraanKetatanegaraan
Ketatanegaraan
 
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-risSistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
Sistem pemerintahan-pada-masa-konstitusi-ris
 
Materi Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata NegaraMateri Hukum Tata Negara
Materi Hukum Tata Negara
 
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara IndonesiaKonsep Hukum Tata Negara Indonesia
Konsep Hukum Tata Negara Indonesia
 
Negara dan konstitusi
Negara dan konstitusiNegara dan konstitusi
Negara dan konstitusi
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyatHakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
 
ringkasan materi bab 4 beserta tugas mandiri
ringkasan materi bab 4 beserta tugas mandiriringkasan materi bab 4 beserta tugas mandiri
ringkasan materi bab 4 beserta tugas mandiri
 
PKn
PKnPKn
PKn
 
Kedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMPKedaulatan rakyat PKN SMP
Kedaulatan rakyat PKN SMP
 
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federal
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federalPenyelanggaraan negara kesatuan dan federal
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federal
 
Sistem konstitusi
Sistem konstitusiSistem konstitusi
Sistem konstitusi
 
Kekuasaan lembaga negara
Kekuasaan lembaga negaraKekuasaan lembaga negara
Kekuasaan lembaga negara
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERALDINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
DINAMIKA PENYELENGGARAAN NEGARA DALAM KONTEKS NKRI DAN NEGARA FEDERAL
 

Similar to Kedaulatan Negara

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Tri Widodo W. UTOMO
 
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptxIstilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
DAHLAN SITOHANG S.Pd., M.H
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
Edwin Kusumaadi
 
Bangsa dan negara_serta_bela_negara
Bangsa dan negara_serta_bela_negaraBangsa dan negara_serta_bela_negara
Bangsa dan negara_serta_bela_negara
Aminudin Kentang
 
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxPANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
rmsrenaldi
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
Ririn Ariyani
 
Negara_dan_Konstitusi_PPT.pptx
Negara_dan_Konstitusi_PPT.pptxNegara_dan_Konstitusi_PPT.pptx
Negara_dan_Konstitusi_PPT.pptx
RizkyAulia61
 
Bab 1 negara
Bab 1 negaraBab 1 negara
Bab 1 negara
Dewi Rizkii
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusi
Jawa Timur
 
BANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.pptBANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.ppt
Ikafitrianita2
 
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
Rozmee Pratiwi
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
Pramudita Eka
 
SANRI pertemuan 1.ppt
SANRI pertemuan 1.pptSANRI pertemuan 1.ppt
SANRI pertemuan 1.ppt
intan105869
 
PKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraPKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negara
Abyan Juang
 
PERTEMUAN III PPT-HTN.ppt
PERTEMUAN III PPT-HTN.pptPERTEMUAN III PPT-HTN.ppt
PERTEMUAN III PPT-HTN.ppt
nurulkamaly
 
MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
Suwondo Snegad
 

Similar to Kedaulatan Negara (20)

Ketatanegaraan
KetatanegaraanKetatanegaraan
Ketatanegaraan
 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
 
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptxIstilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara.pptx
 
BENTUK NEGARA
BENTUK NEGARABENTUK NEGARA
BENTUK NEGARA
 
Bangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegaraBangsa, negara dan warganegara
Bangsa, negara dan warganegara
 
Bangsa dan negara_serta_bela_negara
Bangsa dan negara_serta_bela_negaraBangsa dan negara_serta_bela_negara
Bangsa dan negara_serta_bela_negara
 
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptxPANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
PANCASILA NEGARA DAN KONSTITUSI.pptx
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
Pkn 3 smtr 1
Pkn 3 smtr 1Pkn 3 smtr 1
Pkn 3 smtr 1
 
Negara_dan_Konstitusi_PPT.pptx
Negara_dan_Konstitusi_PPT.pptxNegara_dan_Konstitusi_PPT.pptx
Negara_dan_Konstitusi_PPT.pptx
 
Bab 1 negara
Bab 1 negaraBab 1 negara
Bab 1 negara
 
Makalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusiMakalah negara dan konstitusi
Makalah negara dan konstitusi
 
BANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.pptBANGSADANNEGARA.ppt
BANGSADANNEGARA.ppt
 
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
kebangsaan dan nkri (materi prajabatan 2013)
 
Kewarganegaraan
KewarganegaraanKewarganegaraan
Kewarganegaraan
 
SANRI pertemuan 1.ppt
SANRI pertemuan 1.pptSANRI pertemuan 1.ppt
SANRI pertemuan 1.ppt
 
PKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraPKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negara
 
PERTEMUAN III PPT-HTN.ppt
PERTEMUAN III PPT-HTN.pptPERTEMUAN III PPT-HTN.ppt
PERTEMUAN III PPT-HTN.ppt
 
MATERI PKn IX
MATERI PKn IXMATERI PKn IX
MATERI PKn IX
 

Recently uploaded

Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
mad ros
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
SABDA
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
MildayantiMildayanti
 
Fisiologi Fonasi dan Saluran Napas Atas.pptx
Fisiologi Fonasi dan Saluran Napas Atas.pptxFisiologi Fonasi dan Saluran Napas Atas.pptx
Fisiologi Fonasi dan Saluran Napas Atas.pptx
arielardinda2
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
d2spdpnd9185
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
HengkiRisman
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
TriSutrisno48
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Sosdiklihparmassdm
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
RosidaAini3
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
nurfaridah271
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 

Recently uploaded (20)

Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdfRangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas- www.kherysuryawan.id.pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Bagaimana memakai AI?
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdfPanduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
Panduan Penggunaan Rekomendasi Buku Sastra.pdf
 
Fisiologi Fonasi dan Saluran Napas Atas.pptx
Fisiologi Fonasi dan Saluran Napas Atas.pptxFisiologi Fonasi dan Saluran Napas Atas.pptx
Fisiologi Fonasi dan Saluran Napas Atas.pptx
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
 
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMPPerencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
Perencanaan Berbasis Data Satuan Pendidikan Jenjang SMP
 
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptxPembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
Pembentukan-Pantarlih-Pilkada-Kabupaten-Tapin.pptx
 
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdfLAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
LAPORAN BIMBINGAN TEKNIS TRANSISI PAUD - SD.pdf
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 

Kedaulatan Negara

  • 2. (Indikator)(Indikator)  Siswa dapat menjelaskan kronologisSiswa dapat menjelaskan kronologis terjadinya suatu bangsaterjadinya suatu bangsa  Siswa dapat menjelaskan pengertian bangsaSiswa dapat menjelaskan pengertian bangsa  Siswa dapat menyebutkan unsurSiswa dapat menyebutkan unsur terbentuknya suatu bangsaterbentuknya suatu bangsa  Siswa dapat menjelaskan pengertian negaraSiswa dapat menjelaskan pengertian negara  Siswa dapat menyebutkan unsur-unsur yangSiswa dapat menyebutkan unsur-unsur yang menjadi syarat terbentuknya suatu negaramenjadi syarat terbentuknya suatu negara
  • 3. BangsaBangsa & Negara& Negara ManusiaManusia BangsaBangsa M. IndividuM. Individu M. SosialM. Sosial Pendapat AhliPendapat Ahli 1.1. Ir. SoekarnoIr. Soekarno 2.2. Ernest RenannErnest Renann 3.3. Otto BauerOtto Bauer Pengertian NegaraPengertian Negara PendapatPendapat AhliAhli 1.1. G. JellinekG. Jellinek 2.2. Kranenburg, dllKranenburg, dll Terjadinya NegaraTerjadinya Negara Unsur-unsur Terben-Unsur-unsur Terben- tuknya Negaratuknya Negara 1.1. RakyatRakyat 2.2. WilayahWilayah 3.3. Pem Yg BerdaulatPem Yg Berdaulat 1.1. TeoritisTeoritis 2.2. Primer & SekunderPrimer & Sekunder 3.3. FaktualFaktual
  • 4. 1.1. Manusia Sebagai Makhluk Individu & SosialManusia Sebagai Makhluk Individu & Sosial
  • 5. BANGSABANGSA Ir. SoekarnoIr. Soekarno (Ras, Volk,(Ras, Volk, Natie)Natie) ERNEST RENANERNEST RENAN (Sejarah dan(Sejarah dan Cita)Cita) Otto BauOtto Bau erer (karakter dan(karakter dan nasib)nasib) Bangsa adalah suatu komunitas etnik yang memilikiBangsa adalah suatu komunitas etnik yang memiliki ciri-ciri :ciri-ciri : memiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhurmemiliki nama, wilayah tertentu, mitos leluhur bersama, kenangan bersama, satu atau beberapabersama, kenangan bersama, satu atau beberapa budaya yang sama & solidaritas tertentubudaya yang sama & solidaritas tertentu
  • 6. TerbentuknyaTerbentuknya suatu bangsasuatu bangsa 1. Adat Istiadat. 2. Agama . 3. Bahasa 4. Kesamaan Politik 5. Kesamaan keturunan 6. Perasaan 7. Wilayah
  • 7. Negara adalah organisasi yangNegara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat,di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulatwilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat (baik ke dalam maupun ke luar).(baik ke dalam maupun ke luar). Dalam arti luas, negaraDalam arti luas, negara merupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secaramerupakan kesatuan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama.konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. NEGARA George Jellineck Mr. Kranenburg
  • 8. UNSUR-UNSURUNSUR-UNSUR TERBENTUKNYATERBENTUKNYA NEGARANEGARA DEKLARATIDEKLARATI FF DE FACTODE FACTO DE JUREDE JURE TIDAKTIDAK MUTLAKMUTLAK KONSTITUTIFKONSTITUTIF RAKYATRAKYAT WILAYAHWILAYAH PEMERINTAPEMERINTA HH BERDAULATBERDAULAT MUTLAKMUTLAK Unsur-unsur TerbentuknyaUnsur-unsur Terbentuknya NegaraNegara
  • 10. Wilayah NegaraWilayah Negara WilayahWilayah NegaraNegara * DARAT* DARAT * LAUT* LAUT * UDARA* UDARA
  • 12. Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau &Wilayah lautan berupa : samudra, laut, selat, danau & sungai dalam batas wilayah negara.sungai dalam batas wilayah negara. Wilayah LautanWilayah Lautan DARATAN NEGARA LAUT 12 Mil 200 Mil12 Mil 200 M ≥ 200 Mil (LANDAS KONTINEN) (ZEE) (LB) (LT) (ZB)
  • 13. BatasBatas WilayahWilayah UdaraUdara 1.1. Teori Udara BebasTeori Udara Bebas 2.2. Teori NegaraTeori Negara Berdaulat di UdarBerdaulat di Udar
  • 14. Daerah ekstrateritorial mencakup :Daerah ekstrateritorial mencakup :  Daerah perwakilan diplomatik di suatuDaerah perwakilan diplomatik di suatu negara.negara.  Kapal yang berlayar di bawah benderaKapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara.suatu negara. Wilayah EkstrateritorialWilayah Ekstrateritorial
  • 15. Hakikat Bentuk Negara BAB IXA Pasal 25 A UUD 1945: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. BAB IXA Pasal 25 A UUD 1945: Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut yang lebih menjabarkan kedaulatan Negara Republik Indonesia secara geografis, yaitu sebagai Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Penjelasan dan penetapan dari sudut pandang politis tentang kedaulatan dan bentuk negara kita, juga secara konstitusional dapat dilihat pada BAB I Pasal (1) butir (a) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik. Pasal ini merupakan penjelasan lebih lanjut yang lebih menjabarkan kedaulatan Negara Republik Indonesia secara geografis, yaitu sebagai Negara kepulauan yang bercirikan Nusantara. Penjelasan dan penetapan dari sudut pandang politis tentang kedaulatan dan bentuk negara kita, juga secara konstitusional dapat dilihat pada BAB I Pasal (1) butir (a) yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
  • 17. Sistem Negara Kesatuan Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:
  • 18. Sentralisasi Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.
  • 19. Keuntungan sistem sentralisasi a) adanya keseragaman(uniformitas) peraturan di seluruhwilayah negara; b) adanya kesederhanaan hukum karena hanyaada satu lembaga yang berwenang membuatnya; c) penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.
  • 20. Kerugian sistem sentralisasi a) bertumpuknya pekerjaan pemerintahpusat, sehingga sering menghambatkelancaran jalannya pemerintahanb) peraturan/ kebijakan dari pusat seringtidak sesuai dengan keadaan/kebutuhandaerah; c) daerah-daerah lebih bersifat pasif,menunggu perintah dari pusat sehinggamelemahkan sendi-sendi pemerintahandemokratis karena kurangnya inisiatifdari rakyat; d) rakyat di daerah kurang mendapatkankesempatan untuk memikirkan danbertanggung jawab tentang daerahnya;e) keputusan-keputusan pemerintah pusatsering terlambat.
  • 22. Keuntungan dan kerugian sistem desentralisasi Keuntungan Kerugian a) pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri; b) peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri; c) tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan lancar; d) partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat; e) penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah. Kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.
  • 23.
  • 24. Kedaulatan Ke dalam Ke luar Pemerintah Yang BerdaulatPemerintah Yang Berdaulat Kata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kataKata kedaulatan atau “daulat” berasal dari kata daulahdaulah (Arab)(Arab) sovereignitysovereignity (Inggris),(Inggris), souvereiniteitsouvereiniteit (Perancis),(Perancis), supremussupremus (Latin), dan(Latin), dan souvranitasouvranita ((Italia), yang berarti((Italia), yang berarti “kekuasaan tertinggi”.“kekuasaan tertinggi”.
  • 25. MenurutMenurut Jean BodinJean Bodin (1500-1596), bahwa(1500-1596), bahwa kedaulatankedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukumadalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara.dalam suatu negara. Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok :Kedaulatan mempunyai sifat-sifat pokok :  AsliAsli  PermanenPermanen  TunggalTunggal  Tidak terbatasTidak terbatas
  • 26. PENGAKUAN DARIPENGAKUAN DARI NEGARA LAINNEGARA LAIN DE FACTODE FACTO DE JUREDE JURE BERSIFATBERSIFAT SEMENTARASEMENTARA BERSIFAT TETAPBERSIFAT TETAP BERSIFAT TETAPBERSIFAT TETAP BERSIFAT PENUHBERSIFAT PENUH UNSURUNSUR DEKLARATIFDEKLARATIF Pengakuan Dari Negara LainPengakuan Dari Negara Lain
  • 27. SifatSifat HakikatHakikat NegaraNegara 1. Sifat Memaksa (negara memiliki mempunyai kekuatan fisik secara legal. 2. Sifat Monopoli (yaitu dalam menetap- kan tujuan bersama masyarakat. 3. Sifat Mencakup Semua (All- Embracing), yaitu semua peraturan perundang-undangan yg berlaku adalah untuk semua orang tanpa kecuali.