Dokumen tersebut membahas tentang landasan hukum, ciri-ciri, fungsi, asas, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia secara berurutan, mulai dari Pancasila, UUD 1945, hingga perkembangan demokrasi liberal, terpimpin, dan Pancasila.

3. Landasan hukum
pelaksanaan demokrasi
 Sila ke-4 Pancasila yakni : ‘kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan’
 Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4
 Pasal 28 UUD 1945
 Pasal 28E ayat (3) UUD 1945

4. Ciri – Ciri Demokrasi
1. Kedaulatan Negara berada di tangan rakyat
2. Asas kekeluargaan dan gotong royong dijadikan
landasan dalam mengambil sikap dan
berperilaku
3. Pengambilan keputusan melalui musyawarah
4. Ada banyak partai politik
5. Menjunjung tinggi hak asasi manusia
6. Pemilu dilaksanakan secara LUBER & JURDIL

5. Fungsi Demokrasi Pancasila
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:
a. Ikut menyukseskan Pemilu;
b. Ikut menyukseskan Pembangunan;
c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan
sistem konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang
antara lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,
Contohnya:
a. Presiden adalah Mandataris MPR,
b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

6. Asas – Asas Demokrasi
• Asas Kerakyatan
Demokrasi memiliki dasar rasa cinta dan
padu dengan rakyat supaya memenuhi
cita-citanya yang satu.
• Asas Musyawarah
Musyawarah merupakan media untuk
mempersatukan pendapat.

7. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
di Indonesia
 Demokrasi Liberal (1950-1959)
Demokrasi liberal atau demokrasi parlementer berlaku pada tahun
1950—1959. Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUDS
1950. Berdasarkan UUDS 1950, sistem pemerintahan dan
demokrasi yang diterapkan di Indonesia, yaitu sistem parlementer
dan demokrasi liberal. Artinya, kabinet yang menterinya diajukan
oleh parlemen (DPR) dan bertanggung jawab kepada parlemen
(DPR).

8. Adapun ciri-ciri demokrasi liberal diantaranya:
1. Agama Adalah Urusan Masing-Masing
2. Mengutamakan Kepentingan Pribadi
3. Mengutamakan Hak Asasi Yang Berkaitan Dengan Kebebasan
4. Memiliki Dua Kelompok Masyarakat
5. Pembatasan Kebebasan Pada Minoritas
6. Adanya Kekuatan Mayoritas
7. Keputusan di Ambil Berdasarkan Suara Terbanyak
9. Pemerintahan Tidak Dapat di Ganggu Gugat

9. Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.
Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan Dekrit Presiden
mengenai pembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD
1945, serta tidak berlakunya UUDS 1950.

10.  Demokrasi Terpimpin (1959—1966)
Demokrasi terpimpin atau demokrasi terkelola yaitu
seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin
negara saja. Menurut TAP MPRS No. VIII/MPRS/1965, demokrasi
terpimpin adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang
berasaskan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong bagi
semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan
berporoskan Nasakom.
Pada saat itu, konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945
dan Presiden Sukarno berkedudukan sebagai kepala negara
sekaligus kepala pemerintahan yang berlandaskan pada sistem
presidensial (presidesiil). Para menteri berada di bawah
wewenang presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

11.  Demokrasi Pancasila (1966—sekarang)
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, yaitu:
1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggungjawab secara moral kepada
Tunan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain.
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial.
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

12. Pentingnya Kehidupan
Demokrasi
Sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi meliputi unsur-unsur sebagai
berikut:
 Partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
 Pengakuan akan supremasi hukum (kedaulatan hukum).
 Pengakuan akan kesamaan di antara warga negara.
 Kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan
mengeluarkan Pendapat
 Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
 Kebebasan untuk meyakini kepercayaan,menyatakan pikiran dan
sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 Hak asasi manusia dijamin.
 Kebebasan pers.
 Pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

13. Kehidupan demokrasi dalam masyarakat itu sangat penting
karena dapat menumbuhkan hal-hal positif, sebagai berikut:
 Tumbuhnya semangat warga masyarakat untuk
bersilaturahmi.
 Mempererat tali persaudaraan di antara para anggota
masyarakat.
 Tumbuhnya semangat untuk beraktivitas dan berkreasi.
 Warga masyarakat semakin peka terhadap lingkungannya.
 Tumbuhnya sikap saling menghargai hak-hak masing-
masing warga masyarakat.
 Menekan terjadinya sikap dan perbuatan negatif