Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Geostrategi merupakan strategi penting bagi setiap negara dalam memanfaatkan wilayah dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan nasional. Bab I menjelaskan pentingnya geostrategi bagi Indonesia dan rumusannya dalam konsep Ketahanan Nasional, sedangkan Bab II membahas pengertian geostrategi, metode Astagatra, dan perkembangan konsep geostrategi Indonesia sejak diusulkan oleh Bung Karno hingga dirumuskan sebagai Ketahanan Nasional.
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kedaulatan rakyat di Indonesia, termasuk pengertian, sifat, dan pelaksanaannya melalui berbagai lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, serta sistem pemerintahan konstitusional berdasarkan UUD 1945."
Geostrategi merupakan strategi penting bagi setiap negara dalam memanfaatkan wilayah dan sumber dayanya untuk mencapai tujuan nasional. Bab I menjelaskan pentingnya geostrategi bagi Indonesia dan rumusannya dalam konsep Ketahanan Nasional, sedangkan Bab II membahas pengertian geostrategi, metode Astagatra, dan perkembangan konsep geostrategi Indonesia sejak diusulkan oleh Bung Karno hingga dirumuskan sebagai Ketahanan Nasional.
Kelompok 5 membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Rule of Law. Dokumen ini menjelaskan pengertian HAM dan sejarah perkembangannya di Indonesia, fungsi dan tujuan Komnas HAM, serta pengertian dan prinsip-prinsip Rule of Law.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 beserta contoh-contoh pelanggaran dan pengingkarannya. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan masyarakat, dan peningkatan kesadaran bernegara.
Makalah ini membahas lembaga-lembaga negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, MPR memiliki kedudukan tertinggi, dan terdapat tiga kekuasaan utama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah empat kali amandemen, terjadi perubahan sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga baru seperti DPD dan MK dibentuk. Makalah ini menganalisis lembaga-
PARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUPAli Mustofa
Dokumen tersebut membahas tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup seperti atom, molekul, dan unsur yang terlibat dalam proses kehidupan seperti fotosintesis, siklus nitrogen, dan penyusun tubuh manusia. Dokumen ini juga menjelaskan bagaimana ikatan antar molekul dan perbandingan atom dalam molekul mempengaruhi sifat suatu zat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19retnoduwi
Dokumen tersebut membahas tentang informasi yang mengelabui dalam iklan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran etika periklanan. Beberapa poin penting yang diangkat adalah empat jenis informasi yang mengelabui konsumen, peraturan terkait perlindungan konsumen dan larangan informasi menyesatkan dalam iklan, serta contoh kasus pelanggaran etika periklanan dan tindakan yang diambil oleh lembaga pengawas iklan.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARindi Gilang
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara meliputi hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 seperti hak pendidikan dan pekerjaan, sedangkan kewajiban warga negara antara lain membayar pajak dan patuh terhadap peraturan. Dokumen juga menjelaskan bahwa pelanggaran hak warga negara dapat terjadi akibat pengingkaran kewajiban baik oleh pemerintah maupun warga neg
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Geostrategi didefinisikan sebagai strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Tujuan ketahanan nasional adalah menghadapi ancaman dalam dan luar negeri. Implementasi geostrategi dilakukan dengan menanamkan prinsip-prinsipnya dalam pola pikir dan tindakan masyarakat dan pemerint
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan negara berdasarkan UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD 1945. Dokumen tersebut juga membahas berbagai teori kedaulatan seperti kedaulatan raja, rakyat, negara, dan hukum serta pelopor pemikiran kedaulatan rakyat seperti Rousseau, Hobbes, dan Locke.
1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Berbagai teori mengemukakan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat.
2. UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, di mana kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
3. Perubahan UUD 1945 membuat MPR tidak lagi menjadi satu-satunya lemb
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 beserta contoh-contoh pelanggaran dan pengingkarannya. Untuk menangani masalah tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan masyarakat, dan peningkatan kesadaran bernegara.
Makalah ini membahas lembaga-lembaga negara Indonesia sebelum dan sesudah amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen, MPR memiliki kedudukan tertinggi, dan terdapat tiga kekuasaan utama yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setelah empat kali amandemen, terjadi perubahan sistem ketatanegaraan dan lembaga-lembaga baru seperti DPD dan MK dibentuk. Makalah ini menganalisis lembaga-
PARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUPAli Mustofa
Dokumen tersebut membahas tentang partikel penyusun benda mati dan makhluk hidup seperti atom, molekul, dan unsur yang terlibat dalam proses kehidupan seperti fotosintesis, siklus nitrogen, dan penyusun tubuh manusia. Dokumen ini juga menjelaskan bagaimana ikatan antar molekul dan perbandingan atom dalam molekul mempengaruhi sifat suatu zat.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hak asasi manusia (HAM) menurut berbagai konsep, ruang lingkup HAM, dan prinsip-prinsip HAM menurut PBB. Secara ringkas, HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia, meliputi hak pribadi, milik, dan berpartisipasi dalam pemerintahan serta hak ekonomi dan sosial.
Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19retnoduwi
Dokumen tersebut membahas tentang informasi yang mengelabui dalam iklan dan upaya yang dilakukan untuk mencegah pelanggaran etika periklanan. Beberapa poin penting yang diangkat adalah empat jenis informasi yang mengelabui konsumen, peraturan terkait perlindungan konsumen dan larangan informasi menyesatkan dalam iklan, serta contoh kasus pelanggaran etika periklanan dan tindakan yang diambil oleh lembaga pengawas iklan.
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARindi Gilang
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Hak warga negara meliputi hak konstitusional yang dijamin UUD 1945 seperti hak pendidikan dan pekerjaan, sedangkan kewajiban warga negara antara lain membayar pajak dan patuh terhadap peraturan. Dokumen juga menjelaskan bahwa pelanggaran hak warga negara dapat terjadi akibat pengingkaran kewajiban baik oleh pemerintah maupun warga neg
Hubungan Presiden dengan MK di atur di dalam :
UUD 1945 pasal 24C ayat 2 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
UUD 1945 pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. ”UU no 48 tahun 2009 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, “Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden.”
Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 dan UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK), MK mempunyai lima kewenangan. Yakni, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (baik di tingkat nasional maupun pemilihan umum kepala daerah) dan memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (impeachment).
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesianurul khaiva
Struktur pemerintahan Indonesia terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga negara lainnya termasuk MPR, DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, MA, MK, KY, dan BPK. Masing-masing lembaga memiliki tugas dan fungsi yang berbeda sesuai konstitusi untuk menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang geostrategi Indonesia dan ketahanan nasional. Geostrategi didefinisikan sebagai strategi yang memanfaatkan kondisi lingkungan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Tujuan ketahanan nasional adalah menghadapi ancaman dalam dan luar negeri. Implementasi geostrategi dilakukan dengan menanamkan prinsip-prinsipnya dalam pola pikir dan tindakan masyarakat dan pemerint
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan negara berdasarkan UUD 1945. Ia menjelaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD 1945. Dokumen tersebut juga membahas berbagai teori kedaulatan seperti kedaulatan raja, rakyat, negara, dan hukum serta pelopor pemikiran kedaulatan rakyat seperti Rousseau, Hobbes, dan Locke.
1. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi suatu negara. Berbagai teori mengemukakan bahwa kedaulatan berasal dari Tuhan, raja, negara, hukum, dan rakyat.
2. UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berkedaulatan rakyat, di mana kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.
3. Perubahan UUD 1945 membuat MPR tidak lagi menjadi satu-satunya lemb
Dokumen tersebut membahas berbagai teori politik modern meliputi teori Hobbes, Locke, Montesquieu, serta berbagai teori kekuasaan seperti kekuasaan Tuhan, hukum, negara, rakyat, demokrasi, dan kedaulatan.
Bab 2 membahas teori pembenaran kekuasaan negara meliputi teori teokrasi, kekuatan, dan perjanjian. Bab 3 membahas asal mula negara dan terjadinya negara melalui teori-teori seperti ketuhanan, kekuatan, dan perjanjian serta tahapan perkembangan negara secara primer dan sekunder.
Bab 3 membahas tentang sistem kedaulatan negara Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan demokrasi Pancasila. Negara Indonesia memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan rakyatnya sendiri tanpa campur tangan negara lain berdasarkan konstitusi. Rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui lembaga perwakilan yang diatur dalam undang-undang. Indonesia juga aktif berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep bangsa dan negara. Menguraikan bahwa bangsa terbentuk dari kesadaran bersama rakyat yang menempati wilayah tertentu dan memiliki sejarah, budaya, dan cita-cita yang sama. Negara adalah organisasi politik tertinggi yang mewakili suatu bangsa dan memiliki kedaulatan atas wilayahnya. Terdapat berbagai pendekatan pembentukan negara seperti teori, sejarah, dan pengak
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian negara menurut para ahli, teori-teori terbentuknya negara, dan bentuk-bentuk negara. Negara didefinisikan sebagai organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu dengan kekuasaan negara berlaku sepenuhnya dan memiliki pemerintahan yang sah. Terdapat beberapa teori terbentuknya negara seperti teori ketuhanan, kekuasaan, perjanjian, dan huk
Dokumen tersebut membahas tentang kedaulatan rakyat, termasuk pengertian, sifat, jenis, pandangan, makna, dan lembaga pelaksana kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan oleh berbagai lembaga negara seperti MPR, Presiden, DPR, dan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Teks tersebut membahas tentang pengertian negara dan konstitusi serta hubungan antara keduanya. Negara didefinisikan sebagai organisasi politik yang berdaulat atas suatu wilayah dan masyarakat, sedangkan konstitusi adalah dokumen hukum tertinggi yang mengatur tata kelola negara. Konstitusi merupakan bagian integral dari negara dan menjadi landasan hukum berdirinya suatu negara.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka
2. KOMPETENSI DASAR (KD)
1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara
Republik Indonesia
2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan
kedaulatan Negara
3. Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
3. Tujuan Pembelajaran
Setelah Proses Pembelajaran Peserta Didik Dapat:
1. Menjelaskan hakekat kedaulatan
2. Menjelaskan sifat kedaulatan
3. Menjelaskan Macam-macam kedaulatan
4. Menjelaskan Teori kedaulatan
4. video ini gambaran kecil Bagian dari perjuangan TNI ketika menjaga kedaulatan negara kita. Dimana perjalanan TNI menuju tempat
Tugas diwarnai dengan medan yang cukup berat....
6. Hakekat Kedaulatan
Kedaulatan, bahasa latinnya supremus, bahasa Inggrisnya sovereignty yang berarti
tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab daulah, daulat yang artinya kekuasaan.
Kedaulatan memiliki sifat-sifat
pokok antara lain
ASLI
PERMANEN
TUNGGAL
TIDAK TERBATAS
( Pendapat Jean Bodin tahun 1530 - 1596)
Jean bodin
7. Jean bodin dari Perancis
menyatakan :
Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan
hukum dalam suatu negara.
Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan
tertinggi atas suatu pemerintahan negara.
Pemerintah yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif
dari sebuah negara merdeka secara de facto, disamping harus
memiliki rakyat, dan wilayah.
8. John Locke
Negara terbentuk berdasarkan:
1. Pactum Unionis yang merupakan perjanjian antarindividu
untuk membentuk negara.
2. Pactum Sujectionis yang merupakan perjanjian antara rakyat
dengan pemerintah.
Pendapat Jonhn locke, agar para penguasa tidak memiliki hak atau
kekuasaan mutlak maka perlu diadakan pembagian kekuasaan.
Yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Federatif.
9. Jean Jackques Rousseau (dari Perancis)
“Negara dibentuk atas kehendak rakyat melalui kontrak sosial”.
Bukunya: Du Contrak Social Ou Principes Du Droit Politique
Dalam kontrak tsb, setiap individu secara suka rela dan bebas
membuat perjanjian untuk membentuk negara berdasarkan cita-
cita, hasrat, keinginan, dan kepentingan mereka.
Tujuan dan cita-cita rakyat dituangkan dalam kotrak sosial yang
berbentuk konstitusi, dimana konstitusi tersebut dipatuhi dan harus
ditaati serta dijalankan oleh pemerintah atau pemimpin.
Jadi pemimpin /penguasa /pemerintah mendapatkan wewenang
secara langsung dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan demi
kepentingan rakyat.
10. Bentuk Kedaulatan
Kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan suatu negara untuk
mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan
negara lain.
Kedaulatan ke luar, yaitu kedaulatan suatu negara untuk
mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara
lain untuk kepentingan bangsa dan negara.
12. Teori Kedaulatan:
1. Teori kedaulatan Tuhan
2. Teori kedaulatan Raja
3. Teori kedaulatan negara
4. Teori kedaulatan hukum
5. Teori kedaulatan rakyat
13. Teori kedaulatan Tuhan(Teokrasi)
Augustinus (354-430)
Sumber: https://www.google.co.id
Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan
sebagai asal segala sesuatu (causa prima)
Kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh
negara yang terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi
pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia.
Thomas Aquinas ( Italia, 1215-1274)
Sumber: https://www.google.co.id
F. Hegel (1770-1831)
Raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan,
Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar,
tdak mungkin salah
1.
2.
3.
14. Lanjutan
Tokoh-tokoh teori kedaulatan Tuhan
F.J. Stahal
Sumber:
https://www.google.co.id
Kaisar Teno Heika, Jepang,
sebagai titisan dewa matahari
Sumber: https://www.google.co.id
4.
5.
Kaisar Haile Selasi,
Raja Ethiopia, Singa penakluk
dari suku Yuda pilihan Tuhan
Ken Arok, raja Jawa Hindu
menganggap dirinya titisan Brahmana,
Wisnu dan Syiwa sekaligus
6.
7.
15. Teori kedaulatan Raja
Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak
Tuhan/wakil Tuhan di dunia(status representasi). Kekuasaan raja
berupa tirani bagi rakyat.
Kekuasaan raja mutlak dan tidak terbatas
Pernah diterapkan di Prancis masa pemerintahan Raja Loius XIV
Perancis. Mengatakan “l’ ettat C’st Moi” (Negara adalah saya)
16. Tokoh-tokohnya Teori kedaulatan Raja
1. Niccolo Machiavelli (1467-1527) peletak dasar teori
ini ,
karyanya II Principle.
Menurutnya negara harus dipimpin oleh raja yang
memiliki kekuasaan mutlak
Jean Bodin mengatakan: kedaulatan negara memang
dilambangkan dalam pribadi raja. Namun raja
Tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa,
dan konstitusi kerajaan
Thomas Hobes (Inggris) mengajarkan bahwa kekuasaaan mutlak
seorang raja justru diperlukan untuk mengatur Negara dan
menghindari homo homini lupus
17. Tokoh teori kedaulatan Raja
2. Jean Bodin
“kedaulatan negara memang dilambangkan dalam
pribadi raja. Tetapi raja tetap harus menghormati
hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi
kerajaan (leges imperii)”
3. Thomas Hobes , Inggris 1588-1679)
“kekuasan mutlak seorang Raja memang mutlak diperlukan
untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus’
18. Teori kedaulatan negara
Menurut teori ini, “kekuasaan tertinggi terletak pada negara
Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga
tertinggi kehidupan suatu bangsa.
Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara
Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan
diabdikan kepada kepentingan negara
Para penganut teori ini melaksanakan pemrintahan tirani., terbukti
melalui sikap keala negara yang benrtindak sebagai diktator
19. Peletak Dasar Teori Kedaulatan Negara:
3. G. Jellinek
4. Paul Laband
2. Frederik Hegel
1. Jean Bodin
20. Teori Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini, hukum merupakan kedaulatan yang paling
tinggi.
Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum.
Kekuasaan Pemerintah berasal dari hukum yang berlaku.
Raja atau penguasa dalam menjalankan pemerintahannya harus
sesuai dengan hukum. Baik hukum tertulis maupun yang tidak
tertulis.
Undang-undang atau hukum dasar pemerintahan disebut
konstitusi
pemerintahan yang menganut teori kedaulatan hukum disebut
pemerintahan konstitusional.
Prinsip negara dengan teori kedaulatan hukum dikenal sebagai
Prinsip Rule Of Law
21. Pelopor Teori Kedaulatan Hukum :
1. Hugo Grotius/Hugo de groot
2. Krabbe
3. Immanuel Kant
4. Leon Duguit
Hugo De Groot
(Belanda 1583-1645)
Emanuel Kant
“Satu masyarakat dalam negara, yang diperintah bukan
dengan kekuatan atau peperangan, tetapi dengan hukum
yang sebenarnya dan kesepakatan bersama untuk
menegakkan hukum tersebut”.
Tugas negara hanya sebagai penjaga keamanan dan
ketentraman dengan melaksanakan hukum dan
mengawasi pelaksanaan hukum tersebut.
Negara tidak boleh ikut campur dalam urusn ekonomi
warganya
22. Leon Dugit (Perancis 1859-1928)
Negara tidak boleh menciptakan hukum semata-mata
berdasarkan kedaulatannya yang hanya dibatasi hak-hak dasar
para warga negara
Negara harus mengutamakan kepentingan umum
Bukunya: Traite De Droit Constitutionnel
Treatise On Law Contitution
23. Teori Kedaulatan Rakyat
“Negara merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian
masyarakat.
Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih
oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat.
Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah:
1.Montesquieu
2.J.J. Rousseau
24. JJ. Rousseau
Tokoh Teori Kedaulatan Rakyat
Johannes Althusius
“kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak
umum dari suatu bangsa merdeka yang
mengadakan perjanjian masyarakat (social
contract)”.
“setiap susunan pergaulan hidup manusia, terjadi dari
perjanjian masyarakat yang tunduk kepada
kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh
rakyat”.
25. John Locke
Kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja.
Perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat
kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan
kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-
undangan.
Terbentuknya negara melalui:
A).Pactum Unionis,
B). Pactum Subjectionis
26. Montesqueu ( Perancis 1688-1755)
“agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada
seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam
tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power).
Pemegang kekuasaan yang satu, tidak memengaruhi dan
tidak ikut campur tangan terhadap kekuasan lainnya.
Pembagian kekuasaan dalam negara, dibagi atas tiga
kekuasaan, yaitu sebagai berikut.
a) Kekuasaan legilatif, yaitu kekuasaan untuk membuat
peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.
b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai
kekuasaan menjalankan pemerintahan.
c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk
menegakkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan
yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.
27.
28. Tugas Mandiri
Tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut :
No. Aspek Informasi Uraian
1. Pengertian kedaulatan
2. Sifat kedaulatan
3. Macam kedaulatan
4. Teori kedaulatan