SlideShare a Scribd company logo
KEDAULATAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA
Materi kelas IX semester ganjil
Oleh : Suparyatun
GURU DI SMP 1 SEDAYU BANTUL
YOGYAKARTA
KOMPETENSI DASAR (KD)
1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara
Republik Indonesia
2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan
kedaulatan Negara
3. Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
4. Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
Tujuan Pembelajaran
Setelah Proses Pembelajaran Peserta Didik Dapat:
1. Menjelaskan hakekat kedaulatan
2. Menjelaskan sifat kedaulatan
3. Menjelaskan Macam-macam kedaulatan
4. Menjelaskan Teori kedaulatan
video ini gambaran kecil Bagian dari perjuangan TNI ketika menjaga kedaulatan negara kita. Dimana perjalanan TNI menuju tempat
Tugas diwarnai dengan medan yang cukup berat....
Hakekat dan Teori Kedaulatan
Hakekat Kedaulatan
 Kedaulatan, bahasa latinnya supremus, bahasa Inggrisnya sovereignty yang berarti
tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab daulah, daulat yang artinya kekuasaan.
Kedaulatan memiliki sifat-sifat
pokok antara lain
 ASLI
 PERMANEN
 TUNGGAL
 TIDAK TERBATAS
( Pendapat Jean Bodin tahun 1530 - 1596)
Jean bodin
Jean bodin dari Perancis
menyatakan :
 Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan
hukum dalam suatu negara.
Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan
tertinggi atas suatu pemerintahan negara.
Pemerintah yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif
dari sebuah negara merdeka secara de facto, disamping harus
memiliki rakyat, dan wilayah.
John Locke
Negara terbentuk berdasarkan:
1. Pactum Unionis yang merupakan perjanjian antarindividu
untuk membentuk negara.
2. Pactum Sujectionis yang merupakan perjanjian antara rakyat
dengan pemerintah.
Pendapat Jonhn locke, agar para penguasa tidak memiliki hak atau
kekuasaan mutlak maka perlu diadakan pembagian kekuasaan.
Yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Federatif.
Jean Jackques Rousseau (dari Perancis)
“Negara dibentuk atas kehendak rakyat melalui kontrak sosial”.
Bukunya: Du Contrak Social Ou Principes Du Droit Politique
Dalam kontrak tsb, setiap individu secara suka rela dan bebas
membuat perjanjian untuk membentuk negara berdasarkan cita-
cita, hasrat, keinginan, dan kepentingan mereka.
Tujuan dan cita-cita rakyat dituangkan dalam kotrak sosial yang
berbentuk konstitusi, dimana konstitusi tersebut dipatuhi dan harus
ditaati serta dijalankan oleh pemerintah atau pemimpin.
Jadi pemimpin /penguasa /pemerintah mendapatkan wewenang
secara langsung dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan demi
kepentingan rakyat.
Bentuk Kedaulatan
 Kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan suatu negara untuk
mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan
negara lain.
 Kedaulatan ke luar, yaitu kedaulatan suatu negara untuk
mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara
lain untuk kepentingan bangsa dan negara.
Kedaulatan ke luar
 Teori Kedaulatan:
1. Teori kedaulatan Tuhan
2. Teori kedaulatan Raja
3. Teori kedaulatan negara
4. Teori kedaulatan hukum
5. Teori kedaulatan rakyat
Teori kedaulatan Tuhan(Teokrasi)
Augustinus (354-430)
Sumber: https://www.google.co.id
 Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan
sebagai asal segala sesuatu (causa prima)
 Kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh
negara yang terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi
pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia.
Thomas Aquinas ( Italia, 1215-1274)
Sumber: https://www.google.co.id
F. Hegel (1770-1831)
Raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan,
Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar,
tdak mungkin salah
1.
2.
3.
Lanjutan
Tokoh-tokoh teori kedaulatan Tuhan
F.J. Stahal
Sumber:
https://www.google.co.id
Kaisar Teno Heika, Jepang,
sebagai titisan dewa matahari
Sumber: https://www.google.co.id
4.
5.
Kaisar Haile Selasi,
Raja Ethiopia, Singa penakluk
dari suku Yuda pilihan Tuhan
Ken Arok, raja Jawa Hindu
menganggap dirinya titisan Brahmana,
Wisnu dan Syiwa sekaligus
6.
7.
Teori kedaulatan Raja
 Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak
Tuhan/wakil Tuhan di dunia(status representasi). Kekuasaan raja
berupa tirani bagi rakyat.
 Kekuasaan raja mutlak dan tidak terbatas
 Pernah diterapkan di Prancis masa pemerintahan Raja Loius XIV
Perancis. Mengatakan “l’ ettat C’st Moi” (Negara adalah saya)
Tokoh-tokohnya Teori kedaulatan Raja
1. Niccolo Machiavelli (1467-1527) peletak dasar teori
ini ,
karyanya II Principle.
Menurutnya negara harus dipimpin oleh raja yang
memiliki kekuasaan mutlak
Jean Bodin mengatakan: kedaulatan negara memang
dilambangkan dalam pribadi raja. Namun raja
Tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa,
dan konstitusi kerajaan
Thomas Hobes (Inggris) mengajarkan bahwa kekuasaaan mutlak
seorang raja justru diperlukan untuk mengatur Negara dan
menghindari homo homini lupus
Tokoh teori kedaulatan Raja
2. Jean Bodin
“kedaulatan negara memang dilambangkan dalam
pribadi raja. Tetapi raja tetap harus menghormati
hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi
kerajaan (leges imperii)”
3. Thomas Hobes , Inggris 1588-1679)
“kekuasan mutlak seorang Raja memang mutlak diperlukan
untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus’
Teori kedaulatan negara
Menurut teori ini, “kekuasaan tertinggi terletak pada negara
Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga
tertinggi kehidupan suatu bangsa.
Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara
Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan
diabdikan kepada kepentingan negara
Para penganut teori ini melaksanakan pemrintahan tirani., terbukti
melalui sikap keala negara yang benrtindak sebagai diktator
Peletak Dasar Teori Kedaulatan Negara:
3. G. Jellinek
4. Paul Laband
2. Frederik Hegel
1. Jean Bodin
Teori Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini, hukum merupakan kedaulatan yang paling
tinggi.
Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum.
Kekuasaan Pemerintah berasal dari hukum yang berlaku.
Raja atau penguasa dalam menjalankan pemerintahannya harus
sesuai dengan hukum. Baik hukum tertulis maupun yang tidak
tertulis.
Undang-undang atau hukum dasar pemerintahan disebut
konstitusi
pemerintahan yang menganut teori kedaulatan hukum disebut
pemerintahan konstitusional.
Prinsip negara dengan teori kedaulatan hukum dikenal sebagai
Prinsip Rule Of Law
Pelopor Teori Kedaulatan Hukum :
1. Hugo Grotius/Hugo de groot
2. Krabbe
3. Immanuel Kant
4. Leon Duguit
Hugo De Groot
(Belanda 1583-1645)
Emanuel Kant
“Satu masyarakat dalam negara, yang diperintah bukan
dengan kekuatan atau peperangan, tetapi dengan hukum
yang sebenarnya dan kesepakatan bersama untuk
menegakkan hukum tersebut”.
Tugas negara hanya sebagai penjaga keamanan dan
ketentraman dengan melaksanakan hukum dan
mengawasi pelaksanaan hukum tersebut.
Negara tidak boleh ikut campur dalam urusn ekonomi
warganya
Leon Dugit (Perancis 1859-1928)
 Negara tidak boleh menciptakan hukum semata-mata
berdasarkan kedaulatannya yang hanya dibatasi hak-hak dasar
para warga negara
 Negara harus mengutamakan kepentingan umum
 Bukunya: Traite De Droit Constitutionnel
Treatise On Law Contitution
Teori Kedaulatan Rakyat
 “Negara merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian
masyarakat.
 Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
 Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih
oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat.
 Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah:
1.Montesquieu
2.J.J. Rousseau
JJ. Rousseau
Tokoh Teori Kedaulatan Rakyat
Johannes Althusius
“kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak
umum dari suatu bangsa merdeka yang
mengadakan perjanjian masyarakat (social
contract)”.
“setiap susunan pergaulan hidup manusia, terjadi dari
perjanjian masyarakat yang tunduk kepada
kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh
rakyat”.
John Locke
 Kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja.
 Perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat
kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan
kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang-
undangan.
 Terbentuknya negara melalui:
A).Pactum Unionis,
B). Pactum Subjectionis
Montesqueu ( Perancis 1688-1755)
“agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada
seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam
tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power).
Pemegang kekuasaan yang satu, tidak memengaruhi dan
tidak ikut campur tangan terhadap kekuasan lainnya.
Pembagian kekuasaan dalam negara, dibagi atas tiga
kekuasaan, yaitu sebagai berikut.
a) Kekuasaan legilatif, yaitu kekuasaan untuk membuat
peraturan perundang-undangan dalam suatu negara.
b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk
melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai
kekuasaan menjalankan pemerintahan.
c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk
menegakkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan
yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.
Tugas Mandiri
Tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut :
No. Aspek Informasi Uraian
1. Pengertian kedaulatan
2. Sifat kedaulatan
3. Macam kedaulatan
4. Teori kedaulatan
Terima Kasih ,
Sampai Jumpa Dengan Materi
Berikutnya Ya
Home

More Related Content

What's hot

Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Institut Pertanian Bogor (IPB)
 
Makalah lembaga negara
Makalah lembaga negaraMakalah lembaga negara
Makalah lembaga negara
bruh97
 
PARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUP
PARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUPPARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUP
PARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUP
Ali Mustofa
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
meikaa
 
Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19
Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19
Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19
retnoduwi
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
'Oke Aflatun'
 
Makalah HAK ASASI MANUSIA
Makalah HAK ASASI MANUSIA Makalah HAK ASASI MANUSIA
Makalah HAK ASASI MANUSIA
salsa moyara
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
Septian Muna Barakati
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Rindi Gilang
 
Kelompok 8 geostrategi
Kelompok 8   geostrategiKelompok 8   geostrategi
Kelompok 8 geostrategi
dayurikaperdana19
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
Fenti Anita Sari
 
IDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONALIDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONAL
anacann
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
KhakimatulRoyani
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
nurul khaiva
 
Primodialisme
PrimodialismePrimodialisme
Primodialisme
tegarae
 
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
Hatmu Rizal
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Law
guntorotama
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
Mardiah Ahmad
 

What's hot (20)

Teori Kedaulatan
Teori KedaulatanTeori Kedaulatan
Teori Kedaulatan
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Makalah lembaga negara
Makalah lembaga negaraMakalah lembaga negara
Makalah lembaga negara
 
PARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUP
PARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUPPARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUP
PARTIKEL PENYUSUN BENDA MATI DAN MAKHLUK HIDUP
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 
Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19
Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19
Tugas PKO siang Dwi Retno Ningsih (G34090057) bab 19
 
Hak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga NegaraHak dan Kewajiban Warga Negara
Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
Makalah HAK ASASI MANUSIA
Makalah HAK ASASI MANUSIA Makalah HAK ASASI MANUSIA
Makalah HAK ASASI MANUSIA
 
Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Kelompok 8 geostrategi
Kelompok 8   geostrategiKelompok 8   geostrategi
Kelompok 8 geostrategi
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Pelajaran 6
Pelajaran 6Pelajaran 6
Pelajaran 6
 
IDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONALIDENTITAS NASIONAL
IDENTITAS NASIONAL
 
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARAPPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
PPT PPKn KELAS X BAB 7 MATERI WAWASAN NUSANTARA
 
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesiaSistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
Sistem ketatanegaraan republik indonesiastruktur pemerintahan indonesia
 
Primodialisme
PrimodialismePrimodialisme
Primodialisme
 
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
GEOSTRATEGI (Ketahanan Negara)
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Law
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 

Similar to 1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx

Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
Zufar Asyraf Al
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negara
arraditya
 
Presentasi filsafat hukum
 Presentasi filsafat hukum Presentasi filsafat hukum
Presentasi filsafat hukum
Jarot Maryono, A.Md., S.H.
 
Pengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptxPengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptx
AchmadKhudlori
 
Kedaulatan nkri
Kedaulatan nkriKedaulatan nkri
Kedaulatan nkri
AlImamIslamicSchool
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
liananofita15
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
Tita Ruby
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
Muhamad Yogi
 
In mc. word
In mc. wordIn mc. word
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptxNEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
SuciPuspitasari9
 
Pkn bab 3
Pkn bab 3Pkn bab 3
Pkn bab 3
alifiayoh
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegara
Ghina Maudy
 
Negara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxNegara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptx
Kasmiah Ali
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
hoirul hijaz
 
Kisi - Kisi Materi UTS PPKn
Kisi - Kisi Materi UTS PPKnKisi - Kisi Materi UTS PPKn
Kisi - Kisi Materi UTS PPKnRafif Sulthan R.
 
Makalah hukum tata negara (2)
Makalah hukum tata negara (2)Makalah hukum tata negara (2)
Makalah hukum tata negara (2)
Septian Muna Barakati
 

Similar to 1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx (20)

Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945Kedaulatan Menurut UUD 1945
Kedaulatan Menurut UUD 1945
 
Kedaulatan Negara
Kedaulatan NegaraKedaulatan Negara
Kedaulatan Negara
 
Presentasi filsafat hukum
 Presentasi filsafat hukum Presentasi filsafat hukum
Presentasi filsafat hukum
 
Pengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptxPengantar IPS.pptx
Pengantar IPS.pptx
 
Kedaulatan nkri
Kedaulatan nkriKedaulatan nkri
Kedaulatan nkri
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
Teori Politik Moderen
Teori Politik ModerenTeori Politik Moderen
Teori Politik Moderen
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
In mc. word
In mc. wordIn mc. word
In mc. word
 
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptxNEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
NEGARA_HUKUM_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pptx
 
Pkn bab 3
Pkn bab 3Pkn bab 3
Pkn bab 3
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegara
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 
Negara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptxNegara (klmpok 6).pptx
Negara (klmpok 6).pptx
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Kisi - Kisi Materi UTS PPKn
Kisi - Kisi Materi UTS PPKnKisi - Kisi Materi UTS PPKn
Kisi - Kisi Materi UTS PPKn
 
Hakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyatHakikat kedaulatan rakyat
Hakikat kedaulatan rakyat
 
Makalah hukum tata negara (2)
Makalah hukum tata negara (2)Makalah hukum tata negara (2)
Makalah hukum tata negara (2)
 
Makalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negaraMakalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negara
 

Recently uploaded

Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada AnakMengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Kanaidi ken
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
SDNBotoputih
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan  Regulasi  Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan  Regulasi  Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
Kanaidi ken
 
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
TitisNindiasariAnggr
 
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptxPEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
dwiwahyuningsih74
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
Kanaidi ken
 
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptxPAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
xtemplat
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptxPRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
Hasbullah66
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
d2spdpnd9185
 
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
denny404455
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Herry Prasetyo
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa IndonesiaPengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
sucibrooks86
 
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptxAksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
dhenisarlini86
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
StevanusOkiRudySusan
 
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.pptKIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
WAYANDARSANA1
 

Recently uploaded (20)

Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada AnakMengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
Mengenali Usia anak dan Kekerasan pada Anak
 
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
Selamat "Hari Raya_Idul Adha 1445H / 2024H".
 
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputihlaporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
laporan komunitas belajar sekolah dasar negeri botoputih
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan  Regulasi  Terbaru P...PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan  Regulasi  Terbaru P...
PELAKSANAAN + Link2 Materi WORKSHOP Nasional _"Penerapan Regulasi Terbaru P...
 
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1. Pendidikan Guru Penggerak
 
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptxPEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI kelas. pptx
 
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
PELAKSANAAN (13-14 Juni'24) + Link2 Materi BimTek _"PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (P...
 
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptxPAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
PAPARAN PELATIHAN SATKAMLING DALAM RANGKA LOMBA.pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PJOK Kelas 1 Fase A Kurikulum Merdeka
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptxPRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
PRESENTASI PROGRAM KERJA TATA USAHA SMP.pptx
 
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdfDemonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
Demonstrasi Konseptual Modul 2.1 - RPP Berdiferensiasi.pdf
 
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
1. Sosialisasi_Serdos_2024_PSD_PTU dan Peserta.pdf
 
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
Modul AJar Rekayasa Perangkat Lunak 2024
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa IndonesiaPengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
Pengenalan Morfologi & Tata Bahasa Indonesia
 
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptxAksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
Aksi Nyata Topik Membangun Komunitas Belajar dalam Sekolah_Dhenis.pptx
 
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
5. Rangkuman Kehadiran Guru di Kelas_SDN 8n Kranji.docx
 
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.pptKIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
KIAN karya ilmiah akhir ners keperawatan medikal bedah.ppt
 

1 KEDAULATAN NEGARA RI.pptx

  • 1. KEDAULATAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Materi kelas IX semester ganjil Oleh : Suparyatun GURU DI SMP 1 SEDAYU BANTUL YOGYAKARTA
  • 2. KOMPETENSI DASAR (KD) 1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia 2. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mendukung bentuk dan kedaulatan Negara 3. Memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 4. Memaparkan penerapan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
  • 3. Tujuan Pembelajaran Setelah Proses Pembelajaran Peserta Didik Dapat: 1. Menjelaskan hakekat kedaulatan 2. Menjelaskan sifat kedaulatan 3. Menjelaskan Macam-macam kedaulatan 4. Menjelaskan Teori kedaulatan
  • 4. video ini gambaran kecil Bagian dari perjuangan TNI ketika menjaga kedaulatan negara kita. Dimana perjalanan TNI menuju tempat Tugas diwarnai dengan medan yang cukup berat....
  • 5. Hakekat dan Teori Kedaulatan
  • 6. Hakekat Kedaulatan  Kedaulatan, bahasa latinnya supremus, bahasa Inggrisnya sovereignty yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab daulah, daulat yang artinya kekuasaan. Kedaulatan memiliki sifat-sifat pokok antara lain  ASLI  PERMANEN  TUNGGAL  TIDAK TERBATAS ( Pendapat Jean Bodin tahun 1530 - 1596) Jean bodin
  • 7. Jean bodin dari Perancis menyatakan :  Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara. Pemerintah yang berdaulat merupakan salah satu unsur konstitutif dari sebuah negara merdeka secara de facto, disamping harus memiliki rakyat, dan wilayah.
  • 8. John Locke Negara terbentuk berdasarkan: 1. Pactum Unionis yang merupakan perjanjian antarindividu untuk membentuk negara. 2. Pactum Sujectionis yang merupakan perjanjian antara rakyat dengan pemerintah. Pendapat Jonhn locke, agar para penguasa tidak memiliki hak atau kekuasaan mutlak maka perlu diadakan pembagian kekuasaan. Yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan Federatif.
  • 9. Jean Jackques Rousseau (dari Perancis) “Negara dibentuk atas kehendak rakyat melalui kontrak sosial”. Bukunya: Du Contrak Social Ou Principes Du Droit Politique Dalam kontrak tsb, setiap individu secara suka rela dan bebas membuat perjanjian untuk membentuk negara berdasarkan cita- cita, hasrat, keinginan, dan kepentingan mereka. Tujuan dan cita-cita rakyat dituangkan dalam kotrak sosial yang berbentuk konstitusi, dimana konstitusi tersebut dipatuhi dan harus ditaati serta dijalankan oleh pemerintah atau pemimpin. Jadi pemimpin /penguasa /pemerintah mendapatkan wewenang secara langsung dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan demi kepentingan rakyat.
  • 10. Bentuk Kedaulatan  Kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur tangan negara lain.  Kedaulatan ke luar, yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.
  • 12.  Teori Kedaulatan: 1. Teori kedaulatan Tuhan 2. Teori kedaulatan Raja 3. Teori kedaulatan negara 4. Teori kedaulatan hukum 5. Teori kedaulatan rakyat
  • 13. Teori kedaulatan Tuhan(Teokrasi) Augustinus (354-430) Sumber: https://www.google.co.id  Negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu (causa prima)  Kekuasaan yang berasal dari Tuhan itu diberikan kepada tokoh-tokoh negara yang terpilih, yang secara kodrati ditetapkan-Nya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Thomas Aquinas ( Italia, 1215-1274) Sumber: https://www.google.co.id F. Hegel (1770-1831) Raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan, Oleh karena itu, raja atau pemerintah selalu benar, tdak mungkin salah 1. 2. 3.
  • 14. Lanjutan Tokoh-tokoh teori kedaulatan Tuhan F.J. Stahal Sumber: https://www.google.co.id Kaisar Teno Heika, Jepang, sebagai titisan dewa matahari Sumber: https://www.google.co.id 4. 5. Kaisar Haile Selasi, Raja Ethiopia, Singa penakluk dari suku Yuda pilihan Tuhan Ken Arok, raja Jawa Hindu menganggap dirinya titisan Brahmana, Wisnu dan Syiwa sekaligus 6. 7.
  • 15. Teori kedaulatan Raja  Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan/wakil Tuhan di dunia(status representasi). Kekuasaan raja berupa tirani bagi rakyat.  Kekuasaan raja mutlak dan tidak terbatas  Pernah diterapkan di Prancis masa pemerintahan Raja Loius XIV Perancis. Mengatakan “l’ ettat C’st Moi” (Negara adalah saya)
  • 16. Tokoh-tokohnya Teori kedaulatan Raja 1. Niccolo Machiavelli (1467-1527) peletak dasar teori ini , karyanya II Principle. Menurutnya negara harus dipimpin oleh raja yang memiliki kekuasaan mutlak Jean Bodin mengatakan: kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Namun raja Tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan Thomas Hobes (Inggris) mengajarkan bahwa kekuasaaan mutlak seorang raja justru diperlukan untuk mengatur Negara dan menghindari homo homini lupus
  • 17. Tokoh teori kedaulatan Raja 2. Jean Bodin “kedaulatan negara memang dilambangkan dalam pribadi raja. Tetapi raja tetap harus menghormati hukum kodrat, hukum antar bangsa, dan konstitusi kerajaan (leges imperii)” 3. Thomas Hobes , Inggris 1588-1679) “kekuasan mutlak seorang Raja memang mutlak diperlukan untuk mengatur negara dan menghindari homo homini lupus’
  • 18. Teori kedaulatan negara Menurut teori ini, “kekuasaan tertinggi terletak pada negara Sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara Para penganut teori ini melaksanakan pemrintahan tirani., terbukti melalui sikap keala negara yang benrtindak sebagai diktator
  • 19. Peletak Dasar Teori Kedaulatan Negara: 3. G. Jellinek 4. Paul Laband 2. Frederik Hegel 1. Jean Bodin
  • 20. Teori Kedaulatan Hukum Menurut teori ini, hukum merupakan kedaulatan yang paling tinggi. Hukum bersumber dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Kekuasaan Pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Raja atau penguasa dalam menjalankan pemerintahannya harus sesuai dengan hukum. Baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Undang-undang atau hukum dasar pemerintahan disebut konstitusi pemerintahan yang menganut teori kedaulatan hukum disebut pemerintahan konstitusional. Prinsip negara dengan teori kedaulatan hukum dikenal sebagai Prinsip Rule Of Law
  • 21. Pelopor Teori Kedaulatan Hukum : 1. Hugo Grotius/Hugo de groot 2. Krabbe 3. Immanuel Kant 4. Leon Duguit Hugo De Groot (Belanda 1583-1645) Emanuel Kant “Satu masyarakat dalam negara, yang diperintah bukan dengan kekuatan atau peperangan, tetapi dengan hukum yang sebenarnya dan kesepakatan bersama untuk menegakkan hukum tersebut”. Tugas negara hanya sebagai penjaga keamanan dan ketentraman dengan melaksanakan hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum tersebut. Negara tidak boleh ikut campur dalam urusn ekonomi warganya
  • 22. Leon Dugit (Perancis 1859-1928)  Negara tidak boleh menciptakan hukum semata-mata berdasarkan kedaulatannya yang hanya dibatasi hak-hak dasar para warga negara  Negara harus mengutamakan kepentingan umum  Bukunya: Traite De Droit Constitutionnel Treatise On Law Contitution
  • 23. Teori Kedaulatan Rakyat  “Negara merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat.  Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi  Rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat.  Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah: 1.Montesquieu 2.J.J. Rousseau
  • 24. JJ. Rousseau Tokoh Teori Kedaulatan Rakyat Johannes Althusius “kedaulatan itu merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat (social contract)”. “setiap susunan pergaulan hidup manusia, terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat”.
  • 25. John Locke  Kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja.  Perjanjian masyarakat menghasilkan penyerahan hak-hak rakyat kepada pemerintah dan pemerintah mengembalikan hak dan kewajiban asasi kepada rakyat melalui peraturan perundang- undangan.  Terbentuknya negara melalui: A).Pactum Unionis, B). Pactum Subjectionis
  • 26. Montesqueu ( Perancis 1688-1755) “agar kekuasaan dalam suatu negara tidak terpusat pada seseorang, kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam tiga kekuasaan yang terpisah (separated of power). Pemegang kekuasaan yang satu, tidak memengaruhi dan tidak ikut campur tangan terhadap kekuasan lainnya. Pembagian kekuasaan dalam negara, dibagi atas tiga kekuasaan, yaitu sebagai berikut. a) Kekuasaan legilatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. b) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekuasaan eksekutif sering disebut sebagai kekuasaan menjalankan pemerintahan. c) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kekuasaan yudikatif sering disebut sebagai kekuasaan kehakiman.
  • 27.
  • 28. Tugas Mandiri Tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut : No. Aspek Informasi Uraian 1. Pengertian kedaulatan 2. Sifat kedaulatan 3. Macam kedaulatan 4. Teori kedaulatan
  • 29. Terima Kasih , Sampai Jumpa Dengan Materi Berikutnya Ya Home